BANDUNG, FOKUSJabar.id: Wacana penundaaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua mencuat setelah Komisi X DPR mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) usai saat rapat kerja, Selasa (14/4/2020).
Meski penundaan PON XX menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun Menpora Zainudin Amali sudah punya opsi untuk pelaksanaan gelaran multieven olahraga edisi ke-20 tersebut.
“Belum ada keputusan Menpora menunda (PON). Kewajiban saya harus melaporkan dulu ke Presiden dalam rapat kabinet. Saya sudah minta kepada Sekretariat Kabinet, Pramono Anung kalau boleh dijadwalkan dalam waktu segera,” ujar Zanudin seperti dilansir beritasatu.com, Kamis (16/4/2020).
Jika skenario penundaan dipilih, Zainudin memberikan opsi ditunda hingga Oktober 2021. Zainudin pun tetap akan memberikan solusi dan masukan kepada pemerintah pusat agar PON Papua bisa digelar pada Oktober 2021.
“Kami punya ancang-ancang waktu untuk PON XX adalah Oktober 2021. Itu hasil komunikasi dan diskusi kami dengan Ketua Umum KONI Pusat atas masukan dari KONI di daerah,” terangnya.
Zainudin menuturkan, opsi waktu yang diberikan terkait penundaan PON ini telah disesuaikan dengan multievent olahraga internasional yang digelar tahun 2021. Menpora pun tidak menampik jika tahun 2021 merupakan tahun padat untuk kegiatan olahraga di Tanah Air.
Seperti Piala Dunia U-20 pada Mei-Juni 2021, lalu Olimpiade Tokyo pada Juli-Agustus 2021, peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) pada September 2021, dan SEA Games XXXI di Vietnam pada Novemver-Desember 2021. Lalu ada MotoGP yang rencananya digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, akhir tahun 2021, hingga pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas).
Dampak pandemi Covid-19, diakui Menpora, tak hanya mengganggu persiapan jadwal. Khususnya pengerjaan arena olahraga atau venue yang terancam molor. Pasalnya, semua daerah, termasuk Papua, lebih berkonsentrasi untuk mengatasi pandemi virus corona.
Selain itu, persoalan kebutuhan anggaran tambahan yang diminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua belum tuntas direvisi. Alhasil, pengadaan peralatan pertandingan belum terpenuhi.
“Laporan yang kami terima dari KONI maupun daerah, tetap ada kegiatan tapi sudah sangat melambat. Jika April dan Mei tahun ini masih belum selesai (covid-19), pengadaan barang dari luar negeri untuk kebutuhan PON XX berpengaruh. Opsi ini juga melihat bagaimana pengerjaan venue dan tempat penginapan yang terkendala karena akses sudah dibatasi di Papua,” paparnya.
Meski demikian, Menpora memastikan jika anggaran Rp500 milyar untuk PON XX Papua tak akan diganggu gugat. Realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 secara umum merupakan hasil pemotongan dari perjalanan dinas dan biaya rapat.
Pengunduran multieven olahraga empat tahunan hingga tahun 2021 pun didukung mantan Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora, Djoko Pekik. Namun Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini meminta agar pengunduran tidak terlalu lama karena akan memberatkan pemerintah daerah dari sisi anggaran.
“Jika mundur hingga Oktober 2021, tentu akan menambah berat anggaran daerah untuk pemusatan latihan daerah (pelatda),” kata Djoko.
Penundaan PON adalah pilihan terbaik, namun dia mengusulkan agar penundaan tidak lebih dari April 2021. Pasalnya, pelaksaaan atlet yang sudah berlatih tidak bisa dihentikan begitu saja karena bisa berdampak ke performa atlet.
“Para atlet diminta tetap berlatih secara mandiri dengan pengawasan. Pelatda kami sudah mulai sejak 2017 dan tidak bisa tiba-tiba dihentikan karena akan berdampak pada peak performance atlet,” pungkasnya.
(ars)
 XX Papua mencuat setelah Komisi X DPR mendesak Menteri Pemuda dan){kind=link}