CIAMIS, FOKUSJabar.id: Bantuan Keuangan (Bankeu) desa yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 tak kunjung dicairkan.
Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ciamis ancam gunakan Hak Interpelasi.
Demikian dikatakan anggota DPRD Ciamis dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Syarif Sutiarsa. Menurutnya, sudah ada empat fraksi yang sudah sepakat untuk menggunakan Hak Interpelasi menyusul mandegnya pencairan Bankeu APBD 2019 tersebut.
” Kami akan layangkan hak interpelasi kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis terkait mandegnya pencairan Bankeu desa 2019,” tegas Syarif saat menerima Audiensi Forum Solidaritas Desa Seluruh Indonesia (FSDI) Kebupaten Ciamis.
Syarif menjelaskan, Bankeu desa tidak kunjung cair lantaran terganjal Peraturan Bupati (Perbup) Ciamis Nomor 19 A Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.
Padahal, Perbup tersebut tidak bisa menghambat penyaluran Bankeu 2019. Karena Bankeu diatur Peraturan Daerah tentang APBD yang derajatnya lebih tinggi ketimbang Perbup.
” Perbup tidak bisa menjadi dasar pencoretan atau penangguhan penyaluran Bankeu tahun 2019 karena APBD itu sudah disepakati bersama antara Bupati dan DPRD,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua FSDI Mohamad Abdul Haris menegaskan, pihaknya meminta DPRD Ciamis agar segera mencairkan Bankeu 2019 untuk kelancaran Pemerintahan Desa.
” Ada dua masalah yang kami sampaikan. Yakni, terkait harapan para kepala desa agar Bankeu 2019 disalurkan tahun ini dan agar DPRD menaikan Anggaran Dana Desa (ADD) 2020 untuk biaya operasional yang tidak seimbang dengan beban kerja pemerintah desa,” ujar Kepala Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijeunjing.
(Ibenk/Bam’s)
