BANDUNG, FOKUSJabar.id: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) optimistis Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menyandang Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sehingga Pemprov Jabar dapat kembali masuk tiga besar nasional sebagai daerah dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) terbaik.
Apabila Opini WTP tercapai, maka akan menjadi yang Ke-7 bagi Pemprov Jabar secara berturut-turut sejak 2011. Bahkan Jabar pun akan menjadi provinsi pertama dalam mencapai raihan ini.
“Alhamdulillah selama ini Jawa Barat sudah 6 kali WTP, mudah-mudahan tahun ini ketujuh kalinya, sekaligus menjadi hadiah masa terakhir jabatan saya,” ungkap Aher seusai ‘Entry Meeting’ bersama BPK Kanwil Jabar, di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Jumat (6/4/2018).
Pihaknya akan menyetorkan laporan keuangan ke pihak BPK. Selanjutnya BPK akan menelaah dokumen-dokumen yang ada untuk diperiksa. Artinya, siap untuk diperiksa oleh BPK. Bahkan pihaknya sudah meminta segenap aparat Pemprov Jabar, khususnya para kepala OPD, Kepala Biro, dikomandani oleh Kepala Inspektorat dalam menyiapkan pemeriksaan dari BPK tersebut.
“Tidak ada masalah berarti terkait pengelolaan keuangan. Sebaliknya, pengelolaan aset di Jabar semakin bagus, keuangan bagus, sistem pengendalian pemerintahan pun semakin bagus,” jelas dia.
Sementara itu, Kepala Perwakilan pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arman Syifa menyebut bahwa kegiatan ‘entry meeting’ yang digelarnya bersama gubernur, merupakan suatu pertemuan untuk memulai pemeriksaan.
“Dalam hal ini kami sedang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2017 dan akan berlangsung selama dua bulan sampai akhir Mei,” kata Arman.
Pihaknya akan memeriksa kewajaran atas laporan keuangan yang sudah terima BPK dari Pemprov Jabar. Adapun yang akan menjadi sasaran penilaian, yakni kewajaran pelaporan keuangan yang sesuai dengan kriteria standar akuntansi pemerintahan.
“Salah satu produk dari pemeriksaan kami adalah Opini atas laporan keuangan,” kata dia.
(LIN)
