BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mewacanakan untuk membangun mal layanan terpadu. Mal itu akan dibangun untuk publik yang akan mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu atap.
Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan, renacana pembangunan mal publik itu sebagai perluasan dari layanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar ke depan. Dengan begitu, kata dia, nantinya bukan hanya pelayanan perizinan provinsi, tetapi dari instansi vertikal pun bisa dimasukan dalam mal layanan publik.
“Rencananya, lokasi mal ini akan mengambil gedung dan lahan Badan Pelatihan SDM Jabar di Kota Bandung. Pengembangan ini dilakukan karena luas kantor DPMPTSP Jabar tidak memungkinkan diperluas lagi,” kata Iwa di Bandung, Rabu (7/2/2018).
Dia mengatakan bahwa upaya merancang mal itu menjadi salah satu tugas Satuan Tugas Kemudahan Berusaha yang dibentuk Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher). Pihaknya menargetkan proses pembangunan dan penyiapan lay out mal bisa dilakukan pada 2018 ini, sehingga 2009 busa selesai dan digunakan.
Saat ini Satga tengah mengkonsolidasikan tim teknis dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis perizinan, seperti Bina Marga dan Penataan Ruang, Energi dan Sumber Daya Mineral hingga pertanian untuk menempatkan personel di DPMPTSP.
“Kita juga konsolidasikan layanan elektronik sampai tracking soal perizinan yang terhambat, izin juga didelegasikan ke kepala DPMPTSP,” jelas dia.
Lebih lanjut Iwa mengatakan, dalam mal layanan publik nanti, warga maupun pengusaha bisa datang dan mengurus perizinan, mengakses informasi dari mulai pemasangan listrik, pengurusan IMB hingga keperluan dengan pihak kepolisian.
“Lay outnya sebagaimana mal, masyarakat nyaman dan mendapatkan pelayanan yang jelas. Begitu datang, mereka mendapatkan kepastian soal waktu dan biaya,” kata dia.
Sebelumnya di Bappeda Jabar, Direktur Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana mengatakan, pihaknya menyambut baik jika Pemprov Jabar memiliki rencana memberikan pelayanan publik terpadu dalam mal layanan.
“Selama Pemprov berpikir itu efektif, efisien dan mendongkrak pendapatan daerah silahkan saja,” jelas dia.
Menurut dia, jika niatnya untuk mengoptimalisasi pendapatan selain soal kemudahan layanan, Pemprov Jabar bisa belajar pada terobosan yang dilakukan DKI Jakarta bersama KPK. DKI menurut Wawan memiliki satu data yang sangat lengkap dan terpadu dari semua suku dinas hingga lembaga terkait.
“Kuncinya ada di integrasi data,” tutur dia.
(LIN)
