CIREBON,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Cirebon menyambut hangat kunjungan para peserta Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional Lembaga Administrasi Negara (Pusjar SK TAN LAN) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Adipura Balai Kota Cirebon, Selasa (28/7/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Iing Daiman, hadir menerima langsung rombongan tersebut untuk mewakili Wali Kota Cirebon, Effendi Edo. Agenda ini menjadi ajang penting bagi para peserta PKP dalam membedah praktik tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik di daerah sebagai bekal memperkuat kepemimpinan mereka.
Baca Juga: Antisipasi Erupsi Ciremai, BAZNAS Kuningan Gembleng Warga Sangkanherang Jadi Kampung Tanggap Bencana
Saat menyampaikan pidato sambutan, Iing mengapresiasi keputusan Pusjar SK TAN LAN yang memilih Kota Cirebon sebagai pusat lokus riset lapangan. Ia menilai momen ini bukan sekadar rutinitas akademik, melainkan wadah bertukar gagasan strategis demi mendongkrak kualitas pelayanan kepada warga.
“Kehadiran rombongan studi lapangan ini menjadi momentum yang strategis. Karena mempertemukan konsep pengembangan birokrasi yang dibangun oleh LAN dengan praktik penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Kami juga memperoleh kesempatan untuk menyerap perspektif baru yang dapat menjadi bahan evaluasi. Terlebih penyempurnaan kebijakan di masa mendatang,” ujar Sekda.
Iing menegaskan pentingnya peran LAN dalam menetapkan standar kompetensi aparatur sipil negara agar sigap menjawab tantangan birokrasi yang dinamis. Menurutnya, pengalaman belajar langsung di lapangan bakal melahirkan sosok pemimpin yang mampu mengeksekusi solusi nyata.
Menerjemahkan Atiran Menjadi Tindakan Kongkrit
Ia juga menggarisbawahi bahwa kunci sukses pelayanan publik terletak pada kepiawaian pejabat pengawas dalam menerjemahkan aturan menjadi tindakan konkrit.
“Perbaikan pelayanan publik sesungguhnya diuji pada level operasional. Di sinilah peran pejabat pengawas menjadi sangat penting sebagai penghubung antara kebijakan dengan pelaksanaannya. Regulasi yang baik tidak akan memberikan manfaat apabila tidak dikawal oleh pemimpin yang mampu mengendalikan pelaksanaan program. Terlebih membangun kolaborasi, dan memastikan setiap pelayanan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Iing lantas mendorong para peserta agar berani mengeksplorasi gagasan baru yang adaptif, melayani, dan tetap taat pada koridor hukum.
“Saya berharap Bapak dan Ibu tidak ragu mengkritisi maupun mengkaji proses yang kami jalankan. Bedah setiap kebijakan yang ada dan pelajari tantangan yang kami menghadapi. Kemudian jadikan pengalaman ini sebagai bekal untuk melahirkan inovasi yang mungkin selama ini dianggap tidak mungkin dilakukan. Mari ciptakan terobosan yang anti-mainstream, namun tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda turut memaparkan profil singkat Kota Cirebon sebagai kawasan strategis jalur Pantura. Wilayah yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Berbekal wilayah seluas 39,446 kilometer persegi serta populasi melampaui 352 ribu jiwa, Pemkot Cirebon terus mengejar visi pembangunan 2025–2029: Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman, dan Berkelanjutan melalui kerja sama yang kolaboratif.
Selama kegiatan berlangsung, para peserta akan mendalami materi di dua dinas teknis. Yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP). Pemkot memilih kedua dinas ini karena memiliki rekam jejak yang kuat dalam menjaga ketahanan pangan dan menggerakkan UMKM lokal.
Rekomendasi Konstruktif yang Menyempurnakan Sistem Birokrasi
Pemkot Cirebon berharap interaksi ini melahirkan rekomendasi konstruktif. Tentunya yang bisa menyempurnakan sistem birokrasi serta memicu budaya inovasi di lingkungan pelayanan umum.
Di sisi lain, Koordinator Layanan Pelatihan dan Pengembangan Pusjar SK TAN LAN, Toni Syarif, menjelaskan bahwa observasi lapangan ini memegang peranan kunci dalam penyusunan rincian aksi perubahan milik peserta.
“Melalui studi lapangan ini, harapannya para peserta memperoleh inspirasi. Sekaligus mampu menghadirkan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di instansi masing-masing. Apa yang mereka lihat dan pelajari di Kota Cirebon diharapkan dapat memperkaya gagasan aksi perubahan yang sedang disusun,” ujar Toni.
Toni menambahkan, peserta Angkatan V ini mayoritas menduduki posisi pejabat pengawas di tingkat garis depan birokrasi.
“Mayoritas peserta berasal dari wilayah kewilayahan, yakni kelurahan dan kecamatan. Selain memperoleh materi dari narasumber, kami berharap mereka juga mendapatkan pengalaman langsung dari praktik penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cirebon yang nantinya dapat mengadaptasinya sesuai kebutuhan masing-masing instansi,” jelasnya.
(PemkotCirebon/Irfansyahriza)
){kind=link}