BOGOR,FOKUSJabar.id: Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Jawa Barat kini mendapatkan fasilitas kemudahan berkurban melalui program Berbagi Hewan Kurban (Berehan). Inovasi ini hadir sebagai tabungan kurban khusus ASN hasil kolaborasi dengan Bank Jawa Barat Banten (BJB) serta pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengemukakan bahwa program ini mengoptimalkan fasilitas perbankan yang sudah diakses para pegawai negeri.
Baca Juga: MPLS Pancawaluya 2026 Ditutup dengan Aksi Ekologi, Libatkan 343 Ribu Siswa se-Jabar
“BJB memberikan kemudahan bagi para ASN yang ingin berkurban. Di mana sebagian besar ASN juga kan sudah mempunyai tabungan BJB,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, usai membuka sosialisasi Berehan di Balai Kota Bogor, Selasa (21/7/2026).
Aplikasi BJB DIGI menyediakan berbagai pilihan klasifikasi hewan kurban beserta rincian harganya. Menariknya, program ini memprioritaskan pemberdayaan peternak lokal sebagai penyedia hewan.
“Saya sampaikan tadi bahwa di Kota Bogor juga banyak peternak binaan. Kemudian saya harap juga bisa terlibat dalam program Berehan ini,” ucap Jenal Mutaqin.
Jenal memproyeksikan partisipasi ASN sebanyak-banyaknya guna menghindari lonjakan harga mendadak menjelang Iduladha seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau ini kan menabung, jadi sejak jauh-jauh hari yang sudah memiliki rencana untuk berkurban bisa menabung,” ucap Jenal Mutaqin.
Mendongkrak Sirkulasi Ekonomi Kerakyatan
Deputi Direktur OJK Provinsi Jawa Barat, Muhammad Ikhsan Hutahaean, menilai program Berehan ampuh mendongkrak sirkulasi ekonomi kerakyatan dan memperkuat potensi daerah.
“Berehan ini bisa mengembangkan potensi daerah, mendorong perekonomian yang ada di Kota Bogor. UMKM pun juga ikut terdorong, akan tercipta ekosistem yang baik,” kata Ikhsan.
Kepala Biro Perekonomian Setda Pemprov Jabar, Budi Kurnia, menambahkan bahwa program ini lahir dari gagasan Gubernur untuk memisahkan urusan personal dari penggunaan APBD.
“Pak gubernur menginisiasi program ini, bahwa urusan personal dan kelembagaan mulai dipisahkan. Urusan personal tidak melibatkan APBD, untuk itu di pemprov sudah tidak ada lagi alokasi anggaran untuk hewan kurban,” ungkapnya.
Budi berharap skema cicilan terstruktur ini menopang ketahanan pangan sekaligus meringankan perencanaan finansial para ASN.
“Keterbatasan anggaran memang masih menjadi kendala, maka BJB dan OJK hadir dan membuat regulasi dan sistem yang membantu para ASN. Tabungan kurban ini, hari ini menabung tahun depan sudah bisa melakukan kurban,” pungkasnya.
(PemkotBogor/IrfansyahRiza)



