BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono memberikan catatan penting terkait strategi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam memberantas kejahatan jalanan.
Ia menilai langkah Pemkot Bandung mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan membentuk satgas anti begal harus berjalan beriringan dengan kebijakan sosial. Kebijakan tersebut wajib menyentuh akar persoalan masyarakat.
Tanpa langkah sosial tersebut, Kristian khawatir penanganan aksi begal hanya bersifat sementara. Upaya reaktif ini tidak akan mampu menekan angka kejahatan secara berkelanjutan di Kota Kembang.
Kristian menegaskan bahwa pembegalan merupakan persoalan yang kompleks. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah ini hanya melalui pendekatan keamanan semata.
Menurutnya, berbagai faktor saling memengaruhi kemunculan kejahatan jalanan. Faktor-faktor tersebut mulai dari terbukanya peluang kejahatan, lemahnya pengawasan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga koordinasi antarlembaga yang belum optimal.
Meski begitu, ia tetap mengapresiasi siskamling dan satgas anti begal sebagai respons cepat untuk meredam ancaman jangka pendek. Namun, kebijakan tersebut tetap menjadi langkah reaktif jika pemerintah tidak menyiapkan strategi pencegahan yang lebih terukur.
“Keberadaan kamera pengawas sendiri bukan jaminan pencegahan apabila tidak terhubung dengan pusat pemantauan yang aktif. Terlebih tidak diikuti respons cepat dari petugas. Dengan kata lain, kamera pengawas hanya menjadi alat dokumentasi apabila tidak didukung tata kelola keamanan yang baik,” kata Kristian, Sabtu (18/7/2026).
Peluang Kejahatan di Ruang Publik
Kristian juga menyoroti tingginya peluang kejahatan di sejumlah ruang publik Kota Bandung. Penerangan jalan yang minim, ruas jalan yang sepi pada malam hari, serta pengawasan yang belum merata menjadi faktor utama yang memudahkan pelaku menjalankan aksinya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan faktor sosial ekonomi. Faktor inilah yang selama ini memicu kriminalitas jalanan.
“Karena itu, pendekatan keamanan harus berjalan berdampingan dengan kebijakan sosial,” katanya.
Kristian menambahkan, tingginya angka pengangguran, kemiskinan, anak putus sekolah, penyalahgunaan narkotika, hingga keterlibatan remaja dalam geng motor meningkatkan kerentanan terhadap tindak kejahatan.
Untuk mengatasi hal itu, ia mendorong Pemkot Bandung membangun sistem keamanan berbasis data. Pemerintah perlu memetakan titik-titik rawan begal berdasarkan laporan masyarakat dan data kepolisian. Kemudian mengoptimalkan rekaman CCTV agar patroli petugas lebih efektif dan tepat sasaran.
“Apabila pemerintah mampu membangun tata kelola keamanan yang kolaboratif, berbasis data, transparan, dan akuntabel, maka pembegalan dapat ditekan secara berkelanjutan, bukan sekadar berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
 Bandung){kind=link}