BANDUNG,FOKUSJabar.id: Tokoh Pemuda Kota Bandung Arfi Rafnialdi, mengaku banyak menerima keluhan dari para pemuda kota Bandung terkait pusat kepemudaan atau youth centre dan youth space yang justru banyak tidak terpakai.
Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan bertajuk ‘Diskusi Pemuda untuk Pembangunan Kota Bandung’ Selasa (30/4/2024).
“Yang dibutuhkan pemuda dari pemerintah adalah fasilitas berupa adanya infrastruktur dan insentif program itu yang perlu diberikan pemerintah. Misalnya, kita punya youth center, sebagian aktif sebagian tidak. Sebetulnya banyak juga inisiatif para pemuda yang ternyata tidak nyambung dengan keberadaan Youth center, ” kata Arfi saat ditemui seusai kegiatan.
Baca Juga: Youth Space Gasmin Antapani Janji Politik Wali Kota Bandung
Misalnya, kata Arfi, salah satu kelompok pemuda di daerah Cibunut, Kota Bandung, aktif bergerak selam 7 tahun dengan tema Cibunut Berwarna
“Sampai sekarang Cibunut Berwarna itu sustain (bertahan). Kemarin saya ketemu teman teman Karasa di Cijerah, itu juga ternyata mereka punya berbagai program yang memberdayakan pemuda seperti bikin festival, rumah hantu dan segala macam dan itu ternyata masih mandiri, tidak nyambung dengan Youth center, “katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu mendengarkan lagi keinginan pemuda di Kota Bandung secara langsung agar bisa tepat dalam memfasilitasi keinginan, kemampuan serta passion pemuda Kota Bandung dalam bentuk kebijakan publik berupa infrastruktur dan insentif.
“Saya membayangkan forum yang mempertemukan antara organisasi pemuda dengan pemerintahan kota, supaya nyambung antara semangat pemuda, kebijakan dan anggaran. Jadi bisa klop, jangan sampai sudah dibuatkan bangunan tapi tidak kepakai atau ada semangat dari anak muda tapi tidak difasilitasi. Ketersambungan ini yang harus dijaga Pemkot Bandung,”ungkapnya.
Baca Juga:Plt Wali Kota Bandung Ingin GGM Jadi Tempat Kreativitas
Selain itu, masalah terkait birokrasi. Selama ini, banyak kelompok pemuda kreatif yang membangun ekosistem sendiri karena malas melalui jalur birokrasi yang berbelit hanya untuk memfasilitasi kegiatan mereka.
Namun demikian, Arfi mengatakan seharusnya birokrasi lewat digitalisasi yang dibawa Wali Kota Bandung sebelumnya, Ridwan Kamil, bisa menyederhanakan birokrasi.
“Birokrasi punya sifat alamiah dia harus taat aturan, kalau tidak paham diartikan ribet. Pemerintah harus taat aturan agar pertanggungjawaban dana yang diambil dari pajak bisa akuntabel sehingga ada prosedur tahapan yang harus ditempuh. Sekarang, dengan digitalisasi semua bisa disederhanakan. Jadi, mindset pemerintah untuk mensimplisikasi aturan sejak jaman kang Emil sebenarnya sudah diterapkan,”pungkasnya.
(Yusuf Mugni)
