spot_img
Jumat 10 Mei 2024
spot_img
More

    Soal Defisit Rp48 Milyar, Ini Tanggapan Aktivis Mahasiswa

    BANJAR,FOKUSJabar.id: Aktivis Mahasiswa di Kota Banjar Jawa Barat (Jabar) angkat bicara soal defisit anggaran Rp48 miliyar tahun 2023. 

    Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kresty mengatakan, kondisi keuangan daerah saat ini tidak sehat.

    “Kami menyayangkan Kota Banjar defisit Rp48 Milyar,” katanya, Minggu (13/8/2023).

    BACA JUGA:

    Kampung Kerukunan Ciamis Jadi Contoh Hidup Toleransi Bergama

    Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah setempat. Baik eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan pekerjaannya selama ini.

    “Kami mempertanyakan kinerja dari eksekutif dan legislatif. Sejauh mana mereka melakukan perbaikan dengan adanya defisit anggaran sampai Rp48 Milyar,” ucapnya.

    Pihaknya menuntut pertanggung jawaban dari pemerintah atas ketidaksehatan anggaran. Pasalnya, ini bisa berdampak pada pembangunan di 2024 mendatang.

    “Eksekutif dan legislatif harusbertanggung jawab karena akan berdampak pada pembangunan 2024,” ujarnya.

    Senada dikatakan Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM), Nugi. Menurut Dia, perlu ada evaluasi dari jajaran pemerintah terkait defisit anggaran.

    “Ini perlu ada evaluasi di jajaran pemerintah Kota Banjar,” tegas Dia.

    Pihaknya juga meminta agar dalam pelaksanaan pemerintahan harus benar-benar transfaran dan akuntabel.

    “Kami minta lebih transparan dan akuntabel dalam setiap pembangunan,” imbuhnya.

    BACA JUGA:

    Satgas DMI Kabupaten Tasikmalaya Pertama Di Indonesia

    Nugi berharap, mahasiswa bisa dilibatkan dalam setiap pembangunan dan penentuan kebijakan daerah guna memberikan masukan dari sisi akademis.

    “Kami minta dilibatkan dalam setiap keputusan kebijakan guna memberikan masukan dari sisi akademisi dan sebagai penyambung lidah masyarakat,” tambahnya.

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar, Asep Mulyana menjelaskan, defisit anggaran sebenarnya masih terbantu dana transfer pusat (Rp7 milyar).

    “Karena ada dana pusat (Rp7 milyar), jadi difisitnya hanya Rp41 milyar,” kata dia.

    Dalam upaya menutup defisit Rp41 milyar, pihaknya sudah berupaya melakukan efesiensi kegiatan sebesar Rp19 milyar.

    “Kami mengurangi alokasi studi banding. Kemudian ada penambahan bagi hasil dari pajak yang dipungut Provinsi Jabar sebesar Rp3,4 milyar,” ucapnya.

    Lalu ada potensi penambahan anggaran untuk defisit dari kelebihan anggaran Rp16 milyar dari gaji P3K yang totalnya Rp25,5 milyar.

    “Kami mendapat tambahan dari gaji P3K yang terserap Rp9 milyar. Karena banyak yang kosong akibat tidak lolos seleksi,” tambah Asep.

    Setidaknya dari kelebihan gaji P3K (Rp16 milyar) bisa dialihkan. Secara otomatis defisit semakin berkurang.

    “Saat ini kami sedang mengupayakan ke pusat termasuk TPP ASN tidak mengalami pemotongan guna mengurangi defisit saat ini,” ucap dia.

    Asep menjelaskan, defisit yang dialami tahun 2023 merupakan imbas dari pemberlakuan Permenkeu Nomor 211 dan 212 tahun 2022.

    “Nomor 211 tentang pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana otonomi khusus,” kata asep.

    “Sedangkan 212 mengenai indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penganggarannya tahun 2023,” sambungnya.

    Dijelaskan Asep, aturan diterima Februari 2023, bersamaan itu APBD tahun 2023 sudah ditetapkan akhir tahun 2022, sehingga APBD tersebut berubah.

    “Dasarnya APBD tahun 2022 sudah ditetapkan otomatis APBD 2023 dibuat seimbang antara penerima dan belanja pegawai berubah, kas daerah defisit,” tutupnya.

    Wali Kota Banjar, Ade Uu Sukaesih mengatakan, Pemkot berupaya mencari solusi. Namun dipastikan tidak melakukan pinjaman.

    “Dengan situasi defisit anggaran, kami akan mencari solusinya. Namun saya pastikan tidak akan melakukan pinjaman daerah,” kata Ade

    Dalam aturan memang diperbolehkan melakukan pinjaman daerah, namun dimasa jabatan sekarang tidak mau meninggalkan utang.

    “Dimasa akhir jabatan,  saya tidak ingin meninggalkan utang dari pinjaman daerah. Kami akan mencari solusi untuk menutup defisit tersebut,” tambahnya.

    Ade mengimbau agar setiap OPD bisa menjalankan programnya sesuai perencanaan.

    “Meski defisit anggaran, Saya imbau agar setiap program OPD tetap berjalan,” katanya.

    (Budi Nugraha/Bambang Fouristian)

    Berita Terbaru

    spot_img