JAKARTA,FOKUSJabar.id: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD khawatir polarisasi cebong dan kadrun kembali terjadi usai pemilu 2024 digelar.
“Sesudah pemilu itu bisa gak kita melakukan konsolidasi untuk melakukan dua hal? Satu, polarisasi. Maaf, meskipun kita sudah tidak rame-rame mengelompokan kelompok cebong-kadrun, itu kan masih banyak di tengah masyarakat. Mungkin namanya ndak disebut, tetapi serangannya kan masih ada,” kata Mahfud ketika dari YouTube, Kamis (2/2/2023).
Dia menyebut, residu dari pemilu tersebut perlu segera diatasi karena dapat memicu permasalahan lainnya. Salah satunya separatisme yang semakin berani.
Anak permasalahan lainnya, kata dia, yaitu ideologi trans nasional.
BACA JUGA: Usulkan Hapus Pilgub, Cak Imin: DPRD Otomatis Dihapus
“Misalnya, ideologi (membentuk) khilafah. Sebenarnya, banyak orang yang tidak tahu makna khilafah itu apa, bagaimana kedudukannnya dan lain sebagainya. Mereka hanya meneriakkan khilafah begitu saja,” kata dia, melansir IDN.
Bahkan, semangat untuk membentuk khilafah, tutur Mahfud, pernah diucapkan oleh seorang jenderal di TNI. Padahal, pemerintah saat ini juga tengah membangun keadilan sama seperti tujuan dibangun khilafah.
“Tujuan dari dibangunnya khilafah kan keadilan, nah pembentukan Indonesia juga begitu. Ini kan soal pelaksanaan, bukan soal sistem bernegara dan di Pancasila sudah ada itu,” ujar Mahfud MD.
Kemudian, Ia mempertanyakan seandainya Indonesia berubah menjadi negara berbasis agama, apakah menjadi lebih baik. Salah satunya, tingkat korupsinya turun drastis.
“Lihat saja negara seperti Arab Saudi, itu tingkat korupsinya besar sekali. Tapi, itu kan misalnya,” kata dia.
Sementara, dulu di Pemilu 2014, para pendukung Joko “Jokowi” Widodo kerap disebut ‘cebong’. Sedangkan, fans dari Prabowo dijuluki ‘kampret.’ Polarisasi itu terus berlanjut hingga pemilu 2019.
Menurut analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komaruddin, polarisasi tajam bisa diminimalisasi seandainya jumlah capres yang nanti maju berjumlah lebih dari dua pasang. Ia membayangkan bila capres berjumlah tiga atau empat.
Poros ketiga dan keempat ini akan mencegah masyarakat terbelah jadi dua kubu yang saling berhadap-hadapan.
“Polarisasi bisa diminimalisir karena ada pemecah ombak, pemecah gelombang karena pertarungannya tidak dua kubu, tidak dua seteru,” ungkap Ujang, Kamis (2/2/2023).
Namun, kata Ujang, polarisasi akan tetap terjadi sepanjang sepanjang tim sukses capres ataupun partai pengusungnya terus melakukan strategi ‘pembusukan’ terhadap lawan politik. “Dalam konteks membusu-busuki lawan ini, kan bisa dengan menghantam lawan politik, menafikkan, pembunuhan karakter, lalu mengkasus-kasukan, memfitnah, menebar hoaks dan sebagainya. Nah, itu lah sebenarnya yang akan memunculkan polarisasi masyarakat,” tutur dia.
(Agung)
