JAKARTA,FOKUSJabar.id: Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat mengatakan, reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun, Djarot menyarankan untuk mengevaluasi kinerja para menterinya.
“Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga, program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi, itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi,” ujar Djarot, Senin (26/12/2022).
Djarot juga menyoroti kinerja Menteri Pertani, Syahrul Yasin Limpo. Menurutnya, di periode pertama, Jokowi sudah bisa melakukan swasembada beras, namun pada akhir 2022 pemerintah mencanangkan impor.
BACA JUGA: Jokowi Sebut PPKM Bisa Dicabut Tunggu Sero Survei 90 Persen
“Tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik. Justru harusnya pemerintah intervensi dong, jangan sampai pada saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor, yang sakit petani,” kata politikus PDIP itu, melansir IDN.
Oleh karena itu, Djarot yang juga anggota Komisi IV DPR RI meminta kepada Bulog dan Kementerian Pertanian membuka stok beras di Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah benar impor beras harus dilakukan.
Tak berhenti disitu, Djarot juga menyoroti kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya.
Djarot mengatakan, tujuan evaluasi itu agar semua program kerja Jokowi di akhir masa jabatannya tercapai seluruhnya.
“Mentan di evaluasi, Menhun (Menteri LHK) di evaluasi, Menteri Kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali memberi sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Namun, dia tak secara tegas kapan akan melakukan reshuffle.
“Mungkin (ada reshuffle). (Waktunya) Ya nanti,” ujar Jokowi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
(Agung)
.){kind=link}