BANJAR,FOKUSJabar.id: Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada dugaan kasus mega proyek di Kota Banjar sudah bergulir sekitar 1 Tahun lebih.
Dengan adanya kabar pemanggilan kembali saksi pada dugaan kasus itu membawa angin segar bagi segenap masyarakat tentang supremasi hukum di Kota Banjar.
Ketua HMI Kota Banjar, Budi Nugraha melalui Sekertarisnya, Ramdhan Fauzi mengatakan penegakan hukum harus disematkan setinggi-tingginya.
“Masyarakat juga membutuhkan kepastian hukum terutama mengenai kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat dan lainnya untuk melahirkan tatanan trust publik yang positif,” katanya kepada Wartawan, Kamis (11/11/2021).
BACA JUGA: Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo akan Bertemu di “Kabayan Petani Milenial”
Jangan sampai lanjut dia, dengan berlarut-larutnya kasus yang tengah diselidiki ini membuat adanya penilaian ketidak berdayaan pemberantasan korupsi di mata publik.
“Karna kuasa oligarki bahkan bisa jadi publik berfikir liar dengan berfikir adanya main mata antar pelaku terkait dan penegak hukum karna kasus tak kunjung tuntas,” katanya.
Ramdhan mengatakan, pada dasarnya korupsi merupakan kasus extra ordinary crime, didinua mengaku, khawatir dengan adanya penyelewengan anggaran hal itu bukan hanya tentang merugikan negara tapi dapat berdapak pada kemunduran pembangunan suatu daerah.
“Dalam konteks ini bisa menjadi penghambat realisasi visi-misi suatu daerah secara konkrit apalagi kota banjar harus berbenah mengejar ketertinggalan dari daerah lain di berbagai aspek,” kata dia.
Untuk itu, HMI Cabang Kota Banjar sesuai dengan nilai-nilai perjuangannya mewujudkan masyarakat adil makmur, mendukung dan mendorong adanya intensifikasi penanganan kasus terkait sampai tuntas.
“Kami juga mengajak kepada segenap masyarakat kota banjar untuk melek terhadap kasus dan berpartisipasi menjadi agen pengawas karna secara prinsipil semakin banyak pihak yang mengawasi akan mempersempit ruang korupsi,”kata dia.
Sementara diberitakan sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupi kembali memanggil saksi pada dugaan kasus korupsi dalam pekerjaan infrstruktur di Dinas PUPR Kota Banjar.
BACA JUGA: KPK Telisik Aliran Duit Dugaan Korupsi di Banjar
(Budiana Martin/Anthika Asmara)
