BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pembahasan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di tindaklanjuti sebagai dari potensi investasi untuk perbaikan ekonomi di Jabar dan nasional.
Kepala Dinas Pariwisatan dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar Dedi Taufik mengatakan, dalam pembangunan KEK kedepan Disbudpar Jabar berkomitmen mengawal hingga terlealisasi sebagai perbaikan ekonomi.
Pembahasan ini merupakan tindak lanjut keputusan Denas KEK tanggal 10 Februari 2021 tentang KEK Lido yang telah disetujui usulan pembentukannya dan akan segera direkomendasi ke Presiden uuntuk ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Grand design pengembangan KEK Lido beserta rancangan aktivitas di dalamnya berupa pengembangan atraksi wisata theme park kelas dunia, golf course, retail, luxury resort, hotel berbintang, pengembangan TOD, dan pengembangan pusat ekonomi kreatif (movieland dan music festival).
“Sekarang sudah berproses beberapa persyaratan penetapan KEK. Tadi dijelaskan tentang penguasaan tanah progressnya sudah 80 persen,” kata Dedi, Kamis (19/2/2021).
Dedi menjelaskan, pihaknya akan mengawal rencana pembangunan sesuai tupoksinya. Hanya saja, Dia memberi masukan bahwa pengembangan KEK Lido harus diarahkan utk menjawab lima pilar pemulihan ekonomi yaitu kebudayaan, kelembagaan, destinasi, industri, dan pemasaran.
“Lima pilar ini harus menjadi perhatian utama. Kami, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan ikut membantu mengawal sesuai tupoksi kami,” kata dia.
Sebelumnya diketahui bahwa Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah menyetujui pembentukan dua KEK baru yaitu KEK Lido di Provinsi Jawa Barat dan KEK JIIPE di Provinsi Jawa Timur. Kedua usulan KEK tersebut telah disetujui dan telah menjadi rekomendasi kepada presiden.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pembentukan 2 KEK baru tersebut diharapkan akan mampu menghadirkan investasi USD 19,9 miliar atau setara Rp 278,1 triliun dan menyerap 229.363 tenaga kerja.
“KEK Lido diharapkan betul-betul bisa mendorong pariwisata di Indonesia. Hasilnya harus jelas, turis ke Jawa Barat juga harus yang berkualitas internasional. Ini harus menjadi yang premium juga, dan devisanya pun juga premium,” kata Menko Airlangga dalam pernyataanya ditulis Jumat (12/2).
Pembahasan rencana aksi pembangunan tersebut sudah dilakukan bersama sejumlah pihak. Di antaranya, Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Kemenko Perekonomian, Setneg, Kemenhukham, Kemenkeu, Kemenparekraf, KLHK, Pemprov Jabar (Disparbud dan Biro Perekonomian), dan Pemkab Bogor.
(Anthika Asmara)
