TASIKMALAYA, Fokusjabar.Id : Untuk beberapa hari ke depan, warga dibeberapa desa di Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan, Pasalnya pelayanan Puskesmas Salopa ditutup dan sementara dialihkan ke Puskesmas Jatiwaras, Gunungtanjung, Pancatengah dan Cikatomas, Kamis (12/11/2020).
Penutupan layanan kesehatan di Puskesmas ini, sesuai instruksi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk (DKPP) Kabupaten Tasikmalaya, menyusul lima orang tenaga medis puskesmas tersebut terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil swab PCR yang dilakukan tim Satgas (satuan tugas) DKPP Kabupaten Tasikmalaya pekan lalu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Fokusjabar dari berbagai sumber terpercaya, untuk sekedar memeriksa penyakit ringan, warga kesulitan mendapat akses pelayanan dari mantri kesehatan setempat, yang kini mulai menutup praktik.
Hal itu diduga akibat kekhawatiran terpapar virus corona yang kian merebak di wilayah Salopa dan belum dapat dikendalikan pasca ditemukannya kluster pesantren di Desa Mandalaguna yang hingga kini belum dilakukan karantina lokal.
BACA JUGA: Bencana Longsor Kepung Wilayah Salopa Tasikmalaya
Dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Camat Salopa sekaligus Ketua Satgas Covid-19 kecamatan, HM. Fuad Abdul Aziz, ST, MP membenarkan, terhitung mulai hari ini, pelayanan Puskesmas Salopa untuk sementara ditutup dan pelayanan dialihkan ke beberapa puskesmas lain seperti Jatiwaras dan Cikatomas.
Jauh sebelum penutupan layanan puskesmas ini terang Fuad, tim Satgas kecamatan dan puskesmas serta unsur muspika setempat termasuk Sagas DKPP telah melakukan serentetan koordinasi untuk mengendalikan situsi di Salopa yang kian mengkhawatirkan pasca kemunculan kluster pesantren.
Namun karena situasi masyarakat khususnya di lingkungan kluster pesantren tersebut masih memiliki pandangan lain terhadap Covid-19, maka kondisi tersebut membuat kekhawatiran bagi para tenaga medis yang secara kebetulan sebagian dari mereka telah terkonfirmasi positif Covid-19 setelah kontak erat dengan kluster pesantren.
Para tenaga medis ini memilih mengamankan diri dengan pertimbangan keselamatan keluarga, yang selanjutnya diresfon DKPP dengan penghentian pelayanan puskesmas.
“Kami disini sudah koordinasi dengan muspika serta seluruh kepala desa, meminta tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya segera turun dan mengendalikan situasi agar tidak terjadi penyebaran pandemi Covid-19 lebih masif, dengan cara penanganan kluster pesantren,” ujarnya.
Sementara itu, untuk selama penutupan puskesmas ini, pihaknya sudah meminta kepala Puskesmas Salopa, memasang spanduk dan mengarahkan warga berobat ke puskesmas-puskesmas sesuai arahan DKPP.
Hal senada diutarakan Ketua Satgas Puskesmas Salopa sekaligus Ketua surveillance, Ervin Felani. Pelayanan Puskesmas dihentikan setelah ditemukan banyak kasus positif Covid-19 yang terjadi di Salopa pasca kemunculan kluster pesantren.
“Kami sudah beberapa kali koordinasi dengan Satgas Kecamatan, namun hingga kini belum mampu mengendalikan kluster pesantren yang masih berinteraksi dari dan ke dalam lingkungan masyarakat. Bagi kami kondisi seperti ini memunculkan kekhawatiran luar biasa dan akhirnya kami waspada untuk menjaga diri dan melindungi keluarga di tengah masyarakat yang belum secara utuh menyadari bahaya Covid-19 meskipun kami telah berusaha untuk terus mengingatkan masyarakat,” tuturnya.
Ditambahkan, langkah paling akurat untuk mengendalikan situasi Salopa saat ini, tidak lain adalah Tim Gugus Tugas Kabupaten Tasikmalaya maupun Provinsi Jawa Barat turun langsung ke lokasi dan melakukan tindakan tepat.
Saat mencoba mengkonfirmasi melalui saluran telepon, Kepala DKPP Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya, dr Heru Suharto, enggan mengangkat telpon.
Salah seorang tokoh masyarakat Salopa warga Desa Mandalaguna, Jajang NM mengaku sangat khawatir dengan situasi yang terjadi di Salopa. “Sudah tidak bisa dibedakan mana yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19, mana yang tidak. Meskipun tanpa gejala karena secara kebetulan imun tubuh kuat, namun sejatinya semua menyadari kasus-kasus yang selama ini terjadi dan telah merenggut nyawa akibat Covid-19 menginfeksi orang yang memiliki penyakit penyerta atau balita,” tuturnya.
Di tengah situasi sperti ini lanjut Jajang, justru pemerintah menutup akses kesehatan. Padahal masyarakat sangat membutuhkan.
“Kebayang jika hanya untuk memeriksa sakit perut atau sakit ggigi saja harus ke puskesmas di kecamatan lain yang butuh ongkos banyak. Situasi ekonomi sedang suram ditambah kelangkaan gas 3 kg yang sekalipun ada harus dibeli dengan harga mahal sampai Rp 30 ribu, kini diperparah dengan sulitnya akses pelayanan kesehatan. Pemerintah harus segera hadir di tengah-tengah kami,” ujarnya. *
(Farhan)
