GARUT, FOKUSJabar.id: Bantuan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (Emil) untuk penanggulangan dampak Corona Virus Disease (Covid-19) sebesar Rp500 ribu per Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Garut di nilai tidak tepat sasaran.
Bantuan tersebut di alokasikan untuk bahan pokok sebesar Rp350 ribu. Sisanya, Rp150 ribu di berikan dalam bentuk uang tunai kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS).
Hal tersebut di benarkan Ketua RW04, Kampung Warung, Desa Sukaluyu, Kecamatan Sukawening Andian Riksa. Menurut daftar yang dia terima, bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Pasalnya, mereka merupakan warga yang kehidupannya sudah terbilang mapan.
BACA JUGA : Emil: Sebut Kasus Positif Covid-19 di Jabar Menurun
“Jika di lihat dari daftar penerima bantuan, mereka tidak layak atau tidak tepat sasaran,” kata Andian kepada FOKUSJabar.id, Rabu (29/4/2020).
Andian mengaku, pihaknya mendapat undangan dari Pemerintah Desa (Pemdes) Sukaluyu yang menyerahkan data penerima bantuan. Total keseluruhan sebanyak delapan orang per RW.
“Keterangan dari pihak Pemdes Sukaluyu bahwa data tersebut dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut,” terang dia.
Sambung Andian, data tersebut tidak tepat sasaran. Pasalnya, dari ke-delapan warga kehidupannya boleh di bilang layak. Sedangkan warga yang jauh di bawahnya tidak tersentuh bantuan.
Hal tersebut di perparah lagi dengan muncul nama warga penerima bantuan yang sudah meninggal dunia.
Untuk itu, pihaknya meminta kejelasan dari pihak terkait menyusul terbitnya sejumlah nama penerima bantuan yang berbanding terbalik dengan hasil pendataan yang di lakukan seluruh RW.
BACA JUGA:
Timgab di Ciamis Tes Urine Pengunjung Hiburan Malam
“Jauh-jauh hari pihak Pemdes Sukaluyu menginstruksikan seluruh Ketua RW untuk mendata warganya untuk di ajukan bantuan. Kami heran, orang sudah meninggal dunia malah terdaftar sebagai penerima bantuan. Dinsos Garut dari mana dasarnya bisa mengeluarkan nama-nama tersebut yang berbeda dengan hasil pendataan Kami?,” tanya Andian.
Kondisi tersebut lanjut dia, akan menimbulkan polemik/masalah baru di masyarakat.
“Jika sistem yang di pakai by name by address, jelas tidak akan tercapai,” tegasnya.
Atas dasar itu, pihaknya meminta Gubernur Jawa Barat mengevaluasi kembali sistem pendataan dan daftar nama penerima manfaat agar tidak menimbulkan masalah baru.
BACA JUGA:
Satpol PP Depok Bidik 180 Bangli di Jalan Raya Jakarta-Bogor
“Sangat di sayangkan program yang begitu bagus tidak teraplikasi dengan baik gegara salah pendataan. Ini harus di evaluasi kembali,” pungkas Andian.
(Bam’s)
 Ridwan Kamil (Emil) untuk penanggulangan dampak Corona Virus Disease (Covid-19) sebesar){kind=link}