JAKARTA, FOKUSJabar.id: Jutaan ton beras menumpuk di Gudang Bulog. Bulog mengaku kesulitan dalam menyalurkan beras tersebut. Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas) bahkan dinilai tidak mampu dalam mengurus manajemen penyaluran beras. Kinerja Bulog pun kian menurun.
Jika tidak bisa dibenahi cepat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengevaluasi Buwas yang berpotensi merugikan negara dan warganya.
Sekjen Fitra Misbah mengatakan kinerja Bulog di tangan Buwas cenderung turun, meski tidak dikatakan buruk. Dia menyebut bahwa Buwas hanya fokus penyerapan ke dalam gudang tetapi tidak bisa mendistribusikannya.
“Beras yang sangat banyak dan ada kemungkinan busuk. kalau dihitung-hitung, ada indikasi kerugian negara karena pembelian Bulog menggunakan anggaran APBN,” kata Misbah melalui rilisnya, Senin (8/7/2019).
Dia pun sepakat rekomendasi Ombudsman beberapa hari lalu yang mengkritisi soal penumpukan beras di gudang bulog itu.
“Nah kalau itu terjadi, dalam dua tiga tahun mendingan Bulog dibubarkan. Itu rekomendasi Ombudsman,” kata dia.
Misbah melanjutkan, beberapa daerah ada kecenderungan saat panen raya, banyak Bulog daerah tutup. Hal itu lantaran tidak mengantisipasi lonjakan hasil panen petani tidak langsung membeli.
“Malah cenderung tutup dan susah dicari,” katanya.
Dia pun berharap Jokowi segera mengevaluasi kinerja Buwas. Apalagi, Buwas belum memiliki inovasi bagus terkait penyerapan pangan ke Bulog untuk mendimarisir harga di petani dan masyarakat.
“Mereka juga gagal mendistribusikan dan cenderung merugikan yang negara,” kata dia.
Di kesempatan lain, Pengamat Anggaran Politik dan Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, Buwas harus banyak koordinasi dengan berbagai lembaga yang ada.
“Manajemen di Bulog juga harus diperbaiki. Kalaupun ada beras menumpuk di gudang, kesalahan impor. Menumpuknya beras di gudang makanya diperbaiki,” paparnya.
Uchok menambahkan bahwa ketika Beras datang Bulog kelabakan. Seharusnya, beras lama dikelola, dikeluarkan sehingga saat beras baru datang bisa dibuat stok.
“Makanya, Manajemen pergudangan diperbaiki supaya kualitas beras lebih baik,” tutur dia.
Bebarapa waktu lalu, Perum Bulog bakal melepaskan 50 ribu ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan, pelepasan beras tersebut dilakukan untuk menghindari beras rusak karena terlalu lama disimpan di gudang.
“Bukan berarti kualitasnya sudah turun, bukan. Kami selalu menjaga dan mengawasi setiap bulan. Kalau yang sudah turun kualitasnya itu langsung kita karantina. Upaya ini dilakukan untuk penyelamatan supaya beras tidak busuk di gudang,” kata Budi Waseso.
Bila 50 ribu ton beras itu dilepas, kata Budi, hal ini mampu membantu Bulog untuk melakukan penyerapan beras CBP kembali disamping terbatasnya gudang penyimpanan yang hanya mampu menampung 2,7 ton. Adapun 50 ribu ton beras ini akan dilepas sebagai beras komersial. Nantinya, 50 ribu ton beras ini akan diganti ke beras baru sebagai CBP kembali.
Untuk diketahui, Bulog selama ini diwajibkan menyerap beras petani dalam jumlah besar. Namun, sejak 2017, pilihan penyaluran beras milik perseroan semakin terbatas, terutama untuk jenis beras medium. Penyebabnya, kebijakan bansos rastra perlahan digantikan dengan bantuan pangan nontunai (BPNT) oleh pemerintah.
Otomatis, Bulog hanya memiliki pilihan menyalurkan beras mediumnya melalui operasi pasar (OP) dan bantuan kemanusiaan. Adapun, beras medium yang dapat disalurkan setiap tahunnya melalui OP hanya sekitar 500 ton. Padahal, Bulog diwajibkan menjaga stok cadangan beras pemerintah 1 juta ton-1,5 juta ton.
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Perum Bulog menggelar operasi pasar besar-besaran. Langkah itu selain dapat menstabilkan harga, juga bisa memberikan ruang pada gudang Bulog, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menampung serapan beras milik petani pada masa panen raya nanti.
(LIN)
