Jampang meliputi 18 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Adapun permintaan pemekaran, karena akaes pelayanan masyarakat setempat timpang. Selain itu, pembangunan dari sisi ekonomi lokal di daerah itu pun tidak tertata.
“Kalkulasinya sederhana, dari sisi kemajuan sungguh sangat berbeda. Kabupaten Sukabumi dengan 47 kecamatan, itu lebih banyak. Jampang, meliputi 18 kecamatan dan ini ideal jika menjadi DOB,” kata Pimpinan Paguyuban Jampang Ngawujud (PJW) Abdul Kodir di Kampung Warung Waru, Desa Ciganggung, Kabupaten Sukabumi, Kamis (3/5/2018).
Menurut dia, jika pemekaran itu terjadi, potensi lokal untuk menyejahterakan masyarakat sekitar akan semakin jelas dan terarah. Terlebih selama ini untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) saja harus ke Palabuhanratu dengan jarak tempuh lebih dari 100 kilometer.
Selain jauh, prisesnya pun tidak selesai satu hari, artinya membutuhkan waktu dan ongkos yang mahal ketimbang biaya pembuatan SIM nya.
“Jika dimekarkan akan berbeda, akan semakin terurus, terutama Sumber Daya Alam (SDA), potensi – potensinya akan tergali, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan optimal,” kata Abdul.
Dia berharap pemekaran itu bisa direalisasikan oleh gubernur mendatang dan menjadi prioritas Pemprov Jabar.
“Sampai kapan pun, Jampang tidak akan maju, tidak akan sejajar, tidak akan mendapatkan keadilan sosial kalau pintu gerbangnya belum dibuka, yakni legal formal sebagai pusat pemerintahan kabupaten,” tegas dia.
Menyikapi hal tersebut, TB Hasanuddin mengaskan bahwa dirinya sepakat adanya pemekaran selama peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar menjadi prioritas.
“Syarat pemerintahan yang baik itu adalah yang touching, dekat dengan rakyat. Kalau jauh, memang rentan, kendalinya susah, sehingga saya orang satu – satunya di DPR yang sepakat kalau ada pemekaran itu, tapi harus berdasarkan survei yang komfrehensif,” tegas TB Hasanudin.
Untuk pematangannya, instansi terkait pemekaran nantinya harus langsung meneliti ke daerah Jampang. Hal itu agar bisa dipahami kebutuhan daerah, dan apa yang perlu ditingkatkan.
” Surveinya jangan di Bandung, jangan di Jakarta, lihat rakyatnya. Insya Alloh kalau saya dilantik, Kabupaten Jampang harus jadi,” tegas dia.
TB memastikan, akses ke Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membahas pembentukan Kabupaten Jampang bisa dilakukan.
“Saya akan berjuang dan menjelaskan ke Pemerintah Pusat bahwa memang ada moratorium. Tetapi pemekaran itu bukan sesuatu yang diharamkan, baik oleh pemerintah maupun agama, yang penting itu untuk kemaslahatan rakyatnya, supaya rakyatya makmur,” jelas dia.
(Adie/LIN)
