BANDUNG,FOKUSJabar.id: DPRD Jabar menilai kasus yang melibatkan Komisioner KPU dan Ketua Panwaslu Garut telah menodai proses demokrasi di Indonesia.
“Ini menodasi citra penyelenggara pemilu, apalagi selama ini ada komitmen dan deklarasi anti politik uang dan politisasi sara,” kata Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari, Senin (26/2/2018).
Ineu mengaku prihatin dengan kasus suap yang melibatkan penyelenggara Pilkada di Kabupaten Garut, terlebih mereka seharunya menjadi motor penggerak demokrasi yang netral dan profesional. Namun yang terjadi justru melakukan perbutan yang merusak citra penyelenggara pemilu.
BACA JUGA:
3 Kios Pangkas Rambut di Cimanuk Garut Dilalap Api
“Semoga ini tidak terjadi di tempat lain, terutama yang akan merusak penyelenggaraan demokrasi, khususnya di Jabar,” kata Ineu.
Dia menegaskan bahwa seharunya penyelenggara pemilu bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional, sehingga bisa menciptakan iklim demokrasi yang sesuai harapan masyarakat.
“Kasus serupa tidak boleh terulang, apalagi kita akan menghadapi even politik yang terus berlanjut hingga ke Pilpres 2019,” tutur dia.
(LIN)
