spot_imgspot_img
Minggu 4 Oktober 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 8363

Ini Jumlah DPS Hasil Pemutakhiran KPU Ciamis

0
KETUA KPUD CIAMIS, KIKIM TARKIM SAAT MEMIMPIN RAPAT PLENO PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI AULA KPUD CIAMIS. (FOKUSJabar/Ibenk)

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Jumlah Data Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Ciamis mencapai 921.928 orang.

Data itu didapat setelah KPU Ciamis menggelar rapat pleno pemutakhiran DPS di Aula KPUD Ciamis Jumat (16/3/2018).

Ketua KPU Ciamis Kikim Tarkim mengatakan, DPS itu didapat dari pemutakhiran data pemilih PPDP di 27 kecamatan, 265 desa dan 2.263 TPS di Kabupaten Ciamis.

Jumlah DPS tersebut, kata Kikim lebih kecil ketimbang jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Presiden 2014 lalu hanya 933.595 pemilih.

“Sebab pastinya kita tidak tahu. Mungkin saja ada warga yang meninggal atau pindah ke daerah lain, yang jelas ini baru DPS,” kata dia.

Sementara daftar pemilih yang ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar 992.292 pemilih dan setelah dicocokan menjadi 921.928 orang.

Kikim mengatakan,  dari 921.928 pemilih itu, jumlah pemilih perempuan sebanyak 463.335 orang dan laki-laki sebanyak 458.593 orang.

Adapun kecamatan dengan jumlah pemilih terbanyak, yakni Kecamatan Ciamis sebanyak 70.108 orang.  Jumlah pemilih laki-laki sebanyak 35.596 orang dan perempuan 34.512 orang.

“Selanjutnya, penetapan DPT di Kabupaten Ciamis akan dilakukan 17 April 2018,”  kata dia.

(Ibenk/LIN)

Mendata Pemilih Pemula, Disdukcapil Banjar Datangi SMA

0

BANJAR, FOKUSJabar.id: Dorong suksesi Pilkada Serentak 2018 Disdukcapil Kota Banjar datangi calon pemilih (jemput bola).

Kepala Seksi Kerjasama dan Inpaksi Pelayanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Banjar Tata Bagja mengatakanm program jemput bola dilakukan untuk memastikan calon pemilih di Kota Banjar terdata.

” Kami terus berupaya melakukan validasi, akurasi dan pendataan secara massif,” kata Tata, Jumat (16/3/2018).

Salah satu upaya yang dilakukan, yakni mendatangi SMA yang mayoritas pemilih pemula.

Pelaksanaan perekaman e-KTP itu akan berakhir hingga menjelang hari pencoblosan, yakni 27 Juni 2018.

Upaya tersebut, kata Tata, dilakukan agar para pemilih yang genap berusia 17 tahun pada tanggal 27 Juni terakomodasi hak demokrasinya.

Ketua DPRD Kota Banjar Dadang Kalyubi mengapresiasi langkah yang dilakukan KPU dan Disdukcapil. Menurut dia, tahapan pilkada di Banjar sudah berjalan sesuai proses dan ketentuan yang diatur.

“Penetapan DPS ini hanya berisfat sementara. DPS dari kecamatan akan disinkronkan sehingga keakuratan data bisa dipertanggungjawabkan. Kami apresiasi terobosan ini,” kata dia.

(Boip/LIN) 

PKS Jabar Siap Kerahkan Jurkam untuk Menangkan Asyik

0
Politisi PKS Kota Bandung, Haru Suhandaru. (foto web)
BANDUNG, FOKUSJabar.id: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat siap mengerahkan juru kampanye (Jurkam) ke semua wilayah di Jabar untuk memenangkan pasangan cagub/cawagub Jabar Sudrajat-Ahmad Syaikhu.

Wakil Ketua Umum DPW PKS Jabar Haru Suandharu mengatakan bahwa seluruh tim akan terus turun ke berbagai wilayah di Jabar mengenalkan sosok cagub/cawagub Sudrajat-Syaikhu.

“Kita meminta jurkam turun ke seluruh wilayah, mengenalkan kepada masyarakat sosok pasangan cagub/cawagub yang kita usung,” kata Haru melalui rilisnya, Jumat (16/3/2018).

Kaitannya dengan hasil survei yang menempatkan Sudrajat-Syaikhu (Asyik) di urutan ketiga, dia menyebutnya sebagai bahan introspeksi.

“Ya, itu kan gambaran awal, tentu akan kita jadikan bahan instrospeksi untuk melangkah ke depan. Saya kira masih ada waktu,” kata dia.

Adapun sejumlah langkah yang akan dilakuka  PKS, di antaranya mengakselerasi relawa., partai pengusung dan tentunya kandidat.

(LIN)

Sudah Dikaji, Hasanah Yakin Program “Imah Reumpeug” DP 1 Persen Terealisasi

0

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 Tubagus Hasanuddin (Kang Hasan) dan Anton Charliyan (Kang Anton) semakin serius dengan tekadnya mewujudkan progdam rumah DP 1 persen di Jabar.

Menurut Hasan, program yang digagas Presiden Joko Widodo itu bisa direalisasikan di daerah Jabar, bahkan sudah melalui pengkajian mendalam dari para ahli.

Tidak hanya itu, lahan (aset-aset) Pemprov Jabar pun telah tersedia untui mendukung terealisasinya program tersebut.

“Selain sudah dikaji, program tersebut pun sejalan dengan yang dicanangkan pusat. Kita tinggal menerapkan saja di Jawa Barat,” ungkap Hasan melalui rilianya, Jumat (16/3/2018).

Hasan menyebut bahwa program rumah DP 1 persen itu masuk dalam bagian program ‘Imah Reumpeg’ yang ditawarkan pasangan Hasanah itu.

Selain bersinergi dengan program Presiden Jokowi, rencana perumahan itu pun akan dibangun dengan memanfaatkan aset yang dimiliki Pemprov Jabar yang tersebar di ribuan titik.

“Aset-aset pemda Jawa Barat kan banyak, kenapa tidak kita gunakan untuk kepentingan rakyat,” paparnya.

Selain Imah Rempeg, program unggulan lainnya yang disiapkan Hasanah, yakni Bogagawe, Jabar Sebeuh, Jabar Cageur, Sakola Gratis, Turkamling dan Budaya serta Molototcom.

(LIN)

Komisi IV DPRD Ciamis, Kasus yang Menimpa R Berbau Human Trafficking

0
pencabula

CIAMIS, FOKUSJabar.id : Komisi IV DPRD Ciamis tidak tinggal diam dan terus mencermati berbagai keterangan terkait kasus dugaan pencabulan terhadap R (16) siswi kelas 9 SMPN 1 Sadananya Kabupaten Ciamis.

Ketua Komisi IV DPRD Ciamis Hendra S Marcusi mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa R. Baik secara pribadi dan kelembegaan di DPRD, pihkanya meminta jajaran Polres Ciamis serius menangani kasus tersebut. Terlebih kata Hendra, mencermati dari berbagai keterangan dan kronologis rilis resmi Polres Ciamis yang diberitakan sebelumnya, kasus R bukan hanya pencabulan tetapi juga berbau human trafficking.

“Kami percaya Polres Ciamis bisa mendalaminya. Jika memang memenuhi unsur human trafficking, guru lain yang terlibat selain Abd harus segera ditahan,” kata Hendra Marcusi, Jumat (16/03/2018).

Sementara Sekretaris Komisi IV DPRD Ciamis Syarif Sutiarsa mengatakan, kasus yang terjadi di SMPN 1 Sadananya ini hantaman bagi citra guru sebagai sosok yang harus digugu dan ditiru (panutan). Kasus ini harus menjadi pelajaran tidak hanya bagi warga sekolah di SMPN 1 Sadananya tetapi juga seluruh sekolah di Kabupaten Ciamis, baik guru, murid dan kepala sekolahnya.

“Pertama, saya sepakat dengan ketua Komisi IV proses hukum lanjutkan dengan benar. Kedua, masalah ini harus menjadi cermin bagi semuanya, dan ketiga, pembinaan harus segera dilakukan secara menyeluruh ke semua jenjang pendidikan di Kabupaten Ciamis,” ujar Syarif.

Komisi IV DPD Ciamis akan hadir dan mengawasi sejauh mana perkara tersebut ditangani, sejauh mana langkah-langkah yang telah diambil intansi terkait, juga siap bersama-sama memberikan pembinaan kepada seluruh warga sekolah di Kabupaten Ciamis.

“Masalahnya memang muncul di satu sekolah. Tetapi bukan tidak mungkin suatu saat muncul di sekolah lainnya. Karena itu pembinaan harus dilakukan secara menyeluruh sebagai langkah antisipasi dini,” pungkasnya.

(DH)

Gubernur Jabar Minta Semua BUMD Patuhi PP No 54/2017

0
(HUMAS JABAR)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Dalam Forum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dihadiri oleh para Direktur BUMD Pemprov Jabar dan Kabupaten/Kota, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) meminta mereka mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) No54 tahun 2017 tentang BUMD.

Salah satunya, BUMD harus berbadan hukum atau Perseroan Terbatas (PT).

” PP No 54 itu lebih kepada seluruh BUMD di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum berbadan hukum sebaiknya segera di badan hukumkan menjadi PT,” pinta Aher saat Sosialisasi dan Business Matching/ Partnership BUMD se-Jabar, di Hotel Grand Preanger, Kota Bandung.

Aher mencontohkan, BUMD milik Pemprov Jabar, PD Jawi kini telah berubah nama dan statusnya menjadi PT Jaswita (Jasa Pariwisata).

” Alhamdulillah, PD Jawi sudah berubah jadi PT Jaswita. Ini tentu bagian dari penyesuaian BUMD dengan PP tersebut,” ujarnya.

BUMD juga harus lebih berkontribusi bagi kebutuhan masyarakat luas. Seperti dibidang pertanian, ada PT Agrojabar, bidang penjaminan usaha kecil masyarakat ada PT Jamkrida dan tentunya PDAM di 27 Kabupaten/Kota.

” BUMD itu harus mengerjakan hal-hal penting bagi masyarakat agar kebutuhan orang banyak terpenuhi,” katanya.

BUMD yang dinilainya memiliki kontribusi besar dalam segi pendapatan adalah bank bjb. Bank Pembangunan Daerah tersebut kini menjelma menjadi bank terbesar di Indonesia yang semakin maju dan profesional. Dalam persaingannya, bank bjb kini berada di peringkat 12 terbaik seluruh bank di Indonesia. Tiap tahunnya setoran bank bjb ke Pemprov Jabar mencapai Rp350 milyar.

” Kontribusi dari BUMD saat ini tentu sangat baik. Ya seperti bank bjb itu bank daerah terbesar di Indonesia keuntungannya sudah cukup memadai dan tampil sebagai bank yang profesional, maju dan bersaing. Asalnya  masuk 16 besar, sekarang ada di 12 besar dalam ukuran bisnisnya. Setoran ke Pemprov sudah Rp350 milyar per tahun. Labaya itu sudah baik,” ungkap Aher.

Untuk itu, Aher meminta dalam forum BUMD tersebut dijadikan ajang sharing atau berbagi pengalaman agar semua BUMD di Jabar sehat sekaligus menguntungkan dan berkontribusi bagi pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

” Yang penting bisnis apapun yang dikelola BUMD, saya minta forum ini untuk sharing pengalaman agar BUMD kita sehat semuanya. Tidak mungkin kita cari keuntungan dari BUMD yang tidak sehat. Jadi sebelum cari keuntungan kita sehatkan dulu,” ucapnya.

BUMD yang belum lama berdiri yang penyertaan modalnya paling besar tahun ini dimiliki oleh PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Untuk kebutuhan pembangunan fisik dan pengembangan Bandara saja penyertaan modal dari Pemprov Jabar diatas Rp 1 triliun.

“Karena perlu untuk pembangunan fisik di sisi darat dan pengembangan lainnya, memang BUMD yang paling cepat besar adalah BIJB. Kisaran penyertaan modal dari Pemprov diatas Rp1 triliun,” pungkas Aher.

(Bam’s)

Melawan Hoax di Tahun Politik, Jurnalis Banjar Gelar Diskusi Publik

0
Melawan Hoax di Tahun Politik, Jurnalis Banjar Gelar Diskusi Publik. (FOKUSJabar/Boip)

BANJAR, FOKUSJabar.id : Forum Jurnalis KPU Kota Banjar berencana menggelar diskusi publik melawan hoax di tahun politik.

Diskusi publik tersebut akan digelar pada 24 Maret dengan menghadirkan narasumber, Polres Banjar, Kodim 0613/Ciamis, KPU, Panwaslu, Kejaksaan Negeri Banjar.

“Dalam diskusi publik ini kami mengundang Ormas, LSM dan Organisasi Mahasiswa untuk hadir dan berdialog bersama menyepakati dan memahami bahayanya hoax ditahun politik ini,” kata Ketua Forum Jurnalis KPU Kota Banjar, Aditya Tri Wahyudi, Jumat (16/3/2018).

Lebih lanjut Adit menambahkan bahwa dengan diskusi publik melawan hoax memiliki misi besar yakni menyelamatkan bangsa dari bahaya hoax. Selain itu, di masa pilkada serentak penggunaan media sosial menjadi pola market politik strategis sehingga potensi penyebaran hoax sangat besar.

“Kami jurnalis Banjar dengan tegas melawan hoax untuk menciptakan pilkada serentak yang berintegritas, kondusif dan demokratis,” pungkasnya.

(Boip/Bam’s)