spot_imgspot_img
Jumat 17 Juli 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 8081

Sidang Sengketa Pilkada Garut Ricuh

0
Sidang Ke-6 Sengketa Pilkada Garut dihujani Interupsi. (FOKUSJabar/Andian)

GARUT, FOKUSJabar.id : Sidang ke-6 pembacaan keputusan gugatan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut, Pasangan Agus Supriadi Teh Imas (PASTI) berlangsung ricuh, bahkan baru dibuka sudah dihujani interupsi dari tim hukum dan Balon Bupati, Minggu (25/2/18), di Gedung Olahraga Risma, Jalan Sudirman Garut.

“ Izin saya mempertanyakan terlebih dahulu terkait penangkapan Komisioner KPU dan Panwaslu karena dugaan suap terkait memuluskan penetapan calon. Sebaiknya dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum melanjutkan sidang, “ kata Agus dalam interupsinya.

Agus juga juga meminta Pimpinan sidang mempertimbangkan ketidakhadiran Komisioner KPU dan Panwas yang ditangkap Kepolisian. “Sesuai peraturan yang ada bahwa sidang sengketa harus dihadiri lengkap Pemohon dan Termohon juga Panwaslu, “ katanya.

Sayangnya, interupsi yang bertubi-tubi disuarakan Tim Advokasi PASTI tersebut tidak ditanggapi pimpinan sidang sehingga ruang sidang berubah menjadi gaduh. Dan sidang pun diskorsing Sidang kembali dilanjutkan, namun kembali Tim Advokasi PASTI menghujani dengan interupsi. Kegaduhan pun terjadi di ruang sidang.

Ahmad Bajuri anggota tim advokasi yang juga selaku Ketua DPC Partai Demokrat (PD) meminta termohon membaca dan mengkaji ulang ikrar, janji KPU dan Panwaslu dimana salah satu klausulnya menyebutkan jika KPU dan Panwaslu terbukti melakukan tindakan melanggar hukum maka siap mengundutkan diri.

“Baca semuanya, baca lagi ini, baca,” kata Bajuri dengan lantang sambil menunjukkan copy pernyatan KPU dan Panwaslu.

(Andian/DAR)

Panwas Ciamis Tindak Aparat Desa yang Melanggar

0
ilustrasi (web)

CIAMIS, FOKUSJabar.id : Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ciamis menindak Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa yang kedapatan ikut dalam deklarasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis.

Kepala Divisi Pemberdayaan SDM dan Organisasi, Panwaslu Kabupaten Ciamis, Samsul Maarif mengatakan, Kades dan perangkat desa itu dari kecamatan yang berbeda. Panwaslu Ciamis telah memberikan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk menindaknya.

“Kami hanya memberikan rekomendasi kepada dinas atau instansi terkait karena pelanggaran dilakukan di luar masa kampanye,” kata Samsul kepada FOKUSJabar.id, Minggu (25/2/2018).

Terkait dengan hal itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kabupaten Ciamis menyatakan, Kades dan perangkat desa yang sudah melakukan pelanggaran dibina secara langsung oleh kecamatan.

“Jika Kepala Desa yang melakukan pelanggaran berarti Camat langsung yang memberikan peringatan dan sanksi. Namun apabila perangkat desa, penindakan dan pembinaan dilakukan oleh kepala desanya,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Ace Bastaman melalui stafnya, Budi Yudia.

Dia berharap Kades dan perankatnya bisa menjaga netralitas agar bisa memberikan contoh terbaik untuk masyarakat. Aparatur sipil negara (ASN) maupun pemerintahan tingkat desa harus menjaga marwah pemerintahan.

“ASN dan Kades juga Perangkat desa ikut mengkampanyekan Pilkada serentak itu diharuskan, untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Bahkan untuk Pilgub, Pileg, dan Pilpres. Tapi bukan kampanye untuk Paslon Bupati. Jangan berpihak,” tegas Budi.

(Ibenk)

KPU Jabar Akan Minta Klarifikasi Terkait Dugaan Gratifikasi Anggota KPU Garut

0
Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat (Foto: LIN)
Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat (Foto: LIN)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan komisioner KPU Garut, KPU Jabar belum bisa bersikap.

Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat akan meminta klarifikasi kepada anggota KPU Garut terkaot kasus tersebut. Jika tidak malam ini, pertemuan itu diselenggarakan di hari Senin (26/2/2018).

“Nanti saya panggil ke kantor KPU (di Bandung) saya akan minta klarifikasi. Saya belum bisa bersikap, karena belum tahun informasi jelasnya seperti apa,” kata Yayat, Minggu (25/2/2018).

Baca juga: Polisi Periksa Tersangka Baru Dugaan Gratifikasi di KPU Garut

Dia mengaku mengetahui kasus itu dari media massa. Belum ada informasi langsung yang disampaikan anggota KPU Jabar kepadanya.

“Mungkin nanti malam mereka (pengurus KPU Garut) datang ke Bandung. Karena tadi siang ada acara katanya,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Yayat pun akan melakukan pemanggilan serupa kepada seluruh pengurus KPU di Jawa Barat, dan akan memberikan pengarahan khusus.

” Karena gratifikasi ini tidak boleh. Kita harus netral,” jelas dia.

Sebelumnya, penyelenggaraan Pilbup Garut tercoreng dengan dugaan gratifikasi yang dilakukan Komisioner KPU dan Ketua Panwaslu Garut.

Mereka ditangkap atas dugaan meloloskan salah satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati Garut. Diketahui, dua orang tersebut adalah komisioner KPU Ade Sudrajad dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut Heri Hasan Basri.

Penangkapan berlangsung Sabtu (24/2/2018) siang oleh Satgas Anti Money Politic Bareskrim Mabes Polri.  Satu unit mobil Daihatsu Sigra berwarna putih pun turut diamankan.

Keduanya diduga menerima gratifikasi karena meloloskan salah satu paslon. Namun, pihak kepolisian belum bisa merinci secara lengkap terkait penangkapan tersebut, termasuk siapa paslon yang terlibat.

Jika terbukti, keduanya melanggar pasal 11 dan atau 12 Undang-Undang Tipikor dan atau pasal 3 dan 5 Undang-Undang TPPU.

(LIN)

Bertemu Sudrajat, Asep Moushul Sebut Asyik Realistis

0

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Anggota Fraksi PPP DPR RI Asep Moushul Affandi semakin kuat memberikan sinyal dukungan kepada Calon Gubernur Jabar nomor urut 3 Sudrajat.

Asep menilai pasangan Ajat-Syaikhu lebih realistis dibanding pasangan lainnya di Pilgub Jabar 2018.

Demikian disampaikan Asep saat Sudrajat berkunjung ke kediamannya di Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (25/2/2018).

Paman dari Cawagub Uu Ruzhanul Ulum itu menegaskan bahwa untuk mendukung, maka harus memilih calon yang realistis.

BACA JUGA:

3 Kios Pangkas Rambut di Cimanuk Garut Dilalap Api

Setelah mengamati pasangan Asyik, terlebih sosok Sudrajat, Asep mengaku bahwa Sudrajat cukup realistis dan bagus untuk sosok pemimpin Jabar. Dia pun meyakini bahwa partai pengusung Asyik akan bekerja maksimal.

“Saya diajarkan ayah saya agar memilih calon yang realistis,” kata dia.

Meski belum secara resmi mendukung Asyik, namun dirinya memandang bawah Asyik berpeluang besar memenangkan Pilgub Jabar 2018.

Asep pun siap disanksi partai jika dirinya mendukung pasangan di luar usungan PPP.

“Saya siap dipecat jika saya mendukung kang Ajat, karena saya ini melihat kang Ajat secara realitis. Saya tidak takut diberikan sanksi oleh partai,” ucap dia.

Sementara itu, Calon Gubernur Jabar Sudrajat mengatakan bahwa Asep hanya memeberikan penilaian baik kepada Asyik.

Terlebih hubungan dirinya denga Asep sudah terjalin baik sejak lama.

“Saya sangat menghargai dan mengapresiasi atas penilian dari Kyai Asep, analisa-analisa yang dibuatnya itu sangat bagus seperti di pilgub Banten beberpa waktu lalu, belum lagi buku-buku yang ditulis secara akademik yang tak terbantahkan,” kata Sudrajat.

(AS/LIN)

Kota Bandung Absen di Cabor Dansa Porda Jabar XIII

0
ilustrasi (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Pengurus Provinsi (Pengprov) Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia (IODI) Jabar memastikan jika Kota Bandung absen tampil di Pekan Olahraga Daerah (Porda) Jabar XIII pada Oktober 2018 di Kabupaten Bogor. Hal ini seiring dengan sanksi pembekuan kepengurusan IODI Kota Bandung.

Ketua Umum Pengprov IODI Jabar, Aida Gurning menuturkan, pembekuan kepengurusan IODI Kota Bandung sendiri diturunkan langsung oleh PP IODI. Sanksi pembekuan kepengurusan sendiri diturunkan PP IODI setelah menilai Pengcab IODI Kota Bandung menjadi provokator untuk menggulingkan kepengurusan pusat.

“Ini bagi kami merupakan hal fatal dalam organisasi. Dan pasca pembekuan, saya ditunjuk sebagai Plt Ketua IODI Kota Bandung oleh PP IODI sampai dibentuk kepengurusan baru melalui Muuscablub,” ujar Aida saat ditemui di gedung KONI Jabar, Jalan Pajajaran Kota Bandung, Minggu (‎25/2/2018).

Aida menambahkan, sebagai Plt, pihaknya terus berupaya melakukan komunikasi dengan pihak terkait. Mulai dari kepengurusan IODI Kota Bandung yang lama maupun dengan KONI Kota Bandung.

“Saya sudah beberapa kali bicara dengan mereka, namun nampaknya mereka tidak mau menerima saya sebagai Plt. Bahkan untuk pembinaan atlet sendiri untuk persiapan Porda Jabar XIII,” terangnya.

Aida mengaku, dirinya bukan tidak mau menggelar Muscablub IODI Kota Bandung namun karena waktunya yang tidak tepat. Pasalnya, berbentrokan dengan beberapa agenda yang salah satunya pelaksanaan babak kualifikasi Porda Jabar XIII.

“Karena Kota Bandung tidak kirim atlet di babak kualifikasi, maka mereka tidak ‎bisa mengikuti Porda Jabar XIII. Sebelumnya saya sudah berkomunikasi dengan pihak terkait, tapi ternyata tidak ada tanggapan. Yang kami sesalkan, masalah organisasi ini kenapa harus melibatkan orang hukum diluar keorganisasian,” tegasnya.

(ageng)

Gratifikasi di Pilbup Garut, Polisi Periksa Satu Tersangka Baru

0
ilustrasi (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Umar Surya Fana mengungkapkan bahwa ada tersangka baru dalam kasus gratifikasi sejumlah oknum penyelenggara Pilkada Garut

Meski begitu, Umar mengaku belum bisa menyebutkan secara detil siapa tersangka baru dalam kasus tersebut.

Namun dia membocorkan bahwa tersangka yang ditangkap itu diduga sebagai pemberi suap kepada Komisioner KPU Ade Sudrajad dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut Heri Hasan Bahri.

“Sudah ditangkap satu lagi. Masih dalam pemeriksaan. Dia ini (diduga) pemberi suap, ” kata dia, Minggu (25/2/2018).

Dari hasil pemeriksaan sementara, pihak kepolisian sudah menerima pengakuan tim sukses yang terlibat. Namun, Umar tetap akan  mengumpulkan tambahan alat bukti untuk mendukung.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar AKBP Heri Suprapto menyatakan bahwa penyelidikan kasus ini terus dilakukan.

“Tersangka masih di Polda. Untuk paslon yang terlibat masih akan kami dalami,” pungkasnya.

Sebelumnya, penyelenggaraan Pilbup Garut tercoreng dengan dugaan gratifikasi yang dilakukan Komisioner KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut.

Mereka ditangkap karena diduga meloloskan salah satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati Garut.

Penangkapan berlangsung Sabtu (24/2/2018) siang oleh Satgas Anti Money Politic Bareskrim Mabes Polri.  Satu unit mobil Daihatsu Sigra berwarna putih pun turut diamankan.

Jika terbukti, keduanya melanggar pasal 11 dan atau 12 Undang-undang Tipikor dan atau pasal 3 dan 5 Undang-udang TPPU.

(LIN)

Sarana Olahraga dan Anggaran Minim, Kota Cimahi Sulit Berprestasi

0
ilustrasi (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Keinginan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cimahi memperbaiki prestasi di Pekan Olahraga Daerah (Porda) Jabar XIII dihadapkan berbagai kendala non-teknis. Minimnya sarana prasarana olahraga serta dukungan anggaran menjadi salah satu faktor sulitnya Kota Cimahi berbicara banyak di ajang multieven olahraga empat tahunan se-Jabar ini.

Ketua I KONI Kota Cimahi, Olan Siswanto menuturkan, pada perhelatan Porda Jabar XII tahun 2014 di Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi menempati peringkat 22 dari 24 kota/kabupaten peserta. ‎Merosotnya prestasi olahraga Kota Cimahi tersebut, tidak terlepas dari kurangnya sarana prasarana olahraga yang bisa dijadikan pihaknya sebagai sentra pembinaan olahraga.

“Keterbatasan lahan membuat kita kesulitan mencari tempat latihan bagi para atlet. ‎Bahkan tidak jarang kalau atlet Kota Cimahi harus ‘nebeng’ berlatih di lahan sarana prasarana olahraga milik Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, atau di Kabupaten Bandung,” ujar Olan, Minggu (25/2/2018).

Untuk itu, pihaknya hanya menargetkan untuk menembus peringkat 20 di ajang Porda Jabar XIII yang akan digelar di Kabupaten Bogor pada Oktober 2018 mendatang. ‎Target tersebut dinilainya menjadi target yang realistis yang bisa dicapai Kota Cimahi dengan segala keterbatasan.

“‎Selain itu, dukungan anggaran dari pemerintah Kota Cimahi pun sangat minim untuk persiapan kami menghadapi Porda Jabar XIII ini. Kita hanya mendapat bantuan anggaran sebesar Rp6 miliar dari kebutuhan anggaran minimal sebesar Rp12 miliar,” terangnya.

‎Dengan kondisi tersebut, pihaknya pun cukup kesulitan dalam mendistribusikan anggaran untuk mendukung persiapan cabang olahraga menghadapi Porda Jabar XIII. Bahkan tidak sedikit atlet asal Kota Cimahi yang ‘hengkang’ ke kota/kabupaten lain karena minimnya support bagi keberlangsungan latihan mereka.

“Meski demikian, kita tetap berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan yang ada. Saat ini, jumlah atlet yang akan memperkuat Kota Cimahi di ajang Porda Jabar XIII sendiri mencapai 324 atlet,” pungkasnya.

(ageng/DAR)