spot_imgspot_img
Kamis 2 April 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 7606

Melalui Turkamling, Hasan Ingin Ubah Sampah Lebih Bermanfaat

0
Cagub Jabar nomor urut 2 Tubagus Hasanuddin saat berbincang dengan perajin Briket di Ciamis (foto IST)
Cagub Jabar nomor urut 2 Tubagus Hasanuddin saat berbincang dengan perajin Briket di Ciamis (foto IST)

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Kurangnya inovasi dalam mengelola sampah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti banjir hingga polusi udara. Demikian dikatakan Calon Gubernur Jabar nomor urut 2 Tubagus Hasanuddin (Kang Hasan) saat bertemu Perajin Briket di Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Selasa (3/4/2018).

Padahal, kata dia, banyak cara untuk mengelola sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan mendatangkan pundi-pundi rupiah bagi masyarakat, termasuk Jawa Barat. Hal itu bisa dilakukan, salah satunya dengan pelatihan dan pembinaan dalam mengelola sampah.

Melalui program Turkamling yang akan digulirkan bersama pasangannya Anton Charliyan (Kang Anton) Hasan akan mendukung berbagai lapisan masyarakat yang mempunyai kreativitas dalam mengelola sampah menjadi hal bermanfaat, seperti yang dilakukan perajin Briket.

“Perajin Briket ini adalah contoh bahwa sampah bisa jadi duit, dan dijadikan barang bermanfaat serta bernilai ekonomi,” kata dia.

Para inovator seperti perajin Briket, kata dia, akan dirangkul dan diajak untuk berbagi wawasan serta pengalaman kepada masyarakat Jabar secara luas. Selain bisa mengatasi persoalan sampah, perajin Briket pun mampu membuka peluang usaha dan menghidupkan perekonomian di masyarakat.
Menurut dia, perajin seperti itu patut diapresiasi dan terus dikembangka. Terlebih hal itu bisa menjadi solusi dari penumpukan sampah di perkotaan.

Sementara itu, Perajin Briket Ujang Solihin mengaku bahagia dikunjungi Cagub Jabar yang memiliki kepedulian terhadap masalah lingkungan dan merakyat.

Ujang yang juga Purnawirawan TNI itu menjelaskan bagaimana proses Briket dibuat hingga bisa digunakan sebagai bahan bakar.

Ujang pun berharap agar para perajin seperti dirinya terus mendapatkan pembinaan. Dengan begitu, mereka bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

“Kedatangan Kang Hasan ini menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat kecil. Semoga apa yang Kang Hasan sampaikan bisa terealisasi dengan baik, kami ini ingin selalu dibina dan dibimbing,” kata peraih Kalpataru 2010 itu.

(LIN)

Mudahkan Para Pensiunan PNS, PT. Taspen Luncurkan Smartcard

0
Labuan Nababan. (FOKUSJabar/Seda)

TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id : PT. Taspen yang ditugaskan Pemerintah untuk mengelola dana pensiun berupa Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan JKN para PNS terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada peserta dari kalangan ASN.

PT. Taspen melakukan terobosan digitalisasi sistem pembayaran pensiunan bagi ASN dengan meluncurkan Taspen Smartcard.

Kepala Cabang PT. Taspen Tasikmalaya, Labuan Nababan menyebut, terobosan tersebut akan membantu para PNS menerima dana pensiunya.

” Taspen Smartcard akan memudahkan mereka mencairkan dana pensiunnya. Mereka tidak perlu lagi capek-capek datang ke Kantor Taspen atau mitra-mitra bayar. Cukup klik melalui Smartphone dana pensiun akan langsung ditransfer ke rekening,” ungkap Nababan, Selasa (3/4/2018).

Menurutnya, banyak kegunaan dan manfaat yang diperoleh dari Taspen Smartcard. Selain bisa dipakai sebagai kartu ATM, Debit pembayaran juga sebagai kartu diskon yang telah bekerjasama dengan Taspen Tasikmalaya.

” Kartu pintar ini membantu kita untuk memantau dan mengautentikasi peserta dimana mereka berada melalui smartphone, pensiunan ini masih hidup atau telah meningal, untuk dalam bulan April ini kita akan melakukan merekam kembali PNS yang pensiun, akan diidentifikasi dengan finger print dari wajah, iris mata, sidik jari dan suara,” tuturnya.

Tidak hanya smartcard lanjut Nababan, Taspen terus berinovasi untuk tingkatkan layanan bagi pesertanya seperti klaim dan apapun yang terkait Taspen satu jam tuntas. Termasuk Layanan Klaim Otomatis (LKO), pensiunan kita datangi rumahnya untuk kita berikan dana pensiunnya dan program Taspen Life.

” Inovasi layanan ini sejalan dengan prinsip perusahaan tepat waktu, tepat orang, tepat jumlah, tepat administrasi dan tepat tempat (5T),” pungkasnya.

(Seda/Bam’s)

BIJB Didedikasikan untuk Embarkasi Haji 2018

0
ilustrasi (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) didedikasikan untuk embarkasi haji tahun 2018. Hal tersebut senada dengan apa yang telah diinstruksikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu dihadapan publik.

“Tentunya, apa yang pak presiden katakan harus kita kawal, BIJB jadi embarkasi haji di tahun ini, ” kata Aher di Bandung, Selasa (3/4/2018).

Menurut Aher, semua pihak yang terkait harus melakukan persiapan yang matang untuk mengawal rencana tersebut. Terutama untuk kenyamana para jemaah haji.

“Tinggal nanti sarana prasarana dan yang lainnya. Saya kira itu akan kita bicarakan dengan kemenag di Jabar untuk persiapannya secara detail,” ucapnya.

Aher pun mengungkapkan, nantinya BIJB akan mempunyai fasilitas tempat tunggu bagi para jamaah yang cukup luas dan nyaman.

BACA JUGA: PT BIJB Berbagai Untuk Warga Sekitar Bandarudara

“Kalau dari asrama haji Bekasi dibawa ke Halim tidak ada tempat tunggu, para jamaah nunggu di bis. Kalau di BIJB nantinya bisa jalan-jalan, ” pungkasnya.

(Budi/Bam’s)

Terlambat Mengambil ART, Tiga Bulan 54 ODHA di Ciamis Terlantar

0
(FOKUSJabar/Riza M Irfansyah)

CIAMIS, FOKUSJabar.id : Sejak awal Januari hingga akhir Maret, sedikitnya 54 ODHA di Kabupaten Ciamis terlambat dalam pengambilan obat Antiretroviral Therapy (ART) ke RSUD Ciamis. Karena sejak akhir 2017 lalu, para pendamping sudah tidak lagi mendampingi mereka. Sementara banyak ODHA di Ciamis tidak berani membawa obat itu karena berbagai persoalan.

“Di Ciamis ada dua pendamping, sejak berakhirnya bantuan stimulan dari luar negeri untuk pendamping, maka pendamping juga berhenti. Karena tidak ada dukungan dari Pemerintah Ciamis,” ujar Ketua Ciamis Care Support (CCS) yang juga pendamping Yogi Firmansyah, Selasa (3/4/2018).

Menurut Yogi, bantuan dari luar negeri itu turun sejak 2013 sampai 2017 yang sifatnya hanya stimulan. Dengan idealnya Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat melanjutkannya. Hanya saja sejak tiga bulan terakhir ini tidak ada respon dan kepedulian dari Pemkab Ciamis. Karena pendamping juga memerlukan operasional.

“Jadi saat ini istilahnya lost follow up. Sehingga banyak odha yang telat mengambil obat. Padahal harus minum obat tepat waktu dan berkesinambungan tanpa henti,” jelasnya.

Menurut Yogi, tugas pendamping bukan hanya mengambilkan atau mengingatkan pengambilan obat ART di RSUD Ciamis. Tetapi juga memberikan dukungan sebaya, mengadakan home visit dan close meeting.

“Jadi pendamping itu bukan hanya nyuruh datang ke layanan, tetapi segala hal untuk membantu odha. Kalau hal ini terus dibiarkan resikonya kematian, karena kalau telat, resistensi obat akan meningkat,” katanya.

Yogi mengakui, tingkat motivasi diri sendiri odha masih kurang sehingga perlu diingatkan baik dalam jadwal minum obat maupun hal lainnya. Bagaimanapun odha Ciamis belum bisa dimandirikan.

“Diharapkan Pemda Ciamis untuk peduli,” katanya.

Ketua LSM Wisma yang konsen dibidang HIV/AIDS Deni Wahyu Jayadi mengatakan pihaknya jauh hari telah menyampaikan permasalahan ini kepada Pemda Ciamis dan DPRD.

“Sudah disampaikan ketika kucuran dana luar negeri dihentikan harus diantisipasi. Odha itu butuh pendamping. Jadi kami harap Pemda Ciamis lebih peduli,” pungkasnya.

(Riza M Irfansyah/Bam’s)

Tujuh Prinsip Tata Kepolisian yang Baik dan Tiga Sasaran Reformasi Birokrasi Menpan RB

0
Penandatanganan bersama Polri dan MenpanRB di Mapolda Jabar, Selasa (3/4/2018) (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menandatangani Keputusan Bersama tentang Tata Cara Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Mapolda Jawa Barat, Selasa (3/4/2018).

Menurut Kapolri, Tito Karnavian, ada sembilan poin ukuran keberhasilan Polri di tahun 2025. Yakni, tidak ada korupsi, tidak ada pelanggaran, APBN dan APBD Baik, semua program selesai dengan baik, semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat, komunikasi dengan publik baik, penggunaan waktu jam kerja efektif serta produktif, penerapan reward and punishment secara konsisten dan berkelanjutan, dan hasil pembangunan nyata.

“Agar tercapai cita menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani maka dengan demikian harus memperbaiki budaya koruptif, budaya kewenangan, serta budaya melayani,” demikian kata Tito yang ditulis Humas Polda Jabar dalam Press Release.

Tito Karnavian juga menyebutkan bahwa ada tujuh prinsip Tata Kepolisian yang baik yaitu, Akuntabilitas, Efektifitas, Keadilan, Transparan, Responsif, Perilaku, dan Kompetensi.

Sementara, MenpanRB Asman Abnur menegaskan, adanya penandatanganan bersama Polri tentang Tata Cara Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani itu mendorong pelaksanaan revolusi mental.

“Yang mana akan menjadikan sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, Pemerintah yang efektif dan efisien, dan pelayanan publik berkualitas,” ujar Asman.

(Ibenk/Bam’s)

Hadapi Ekonomi Global, Universitas di Jabar Harus Cetak Lulusan Berkualitas

0
Ketua DPRD jabar Ineu Purwadewi Sundari (foto IST)
Ketua DPRD jabar Ineu Purwadewi Sundari (foto IST)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh universitas di Jawa Barat. Terlebih sejumlah kegiatan tersebut telah membantu Pemprov Jabar dalam upaya mendongkrak penyerapan tenaga kerja.

Menurut dia, kampus harus mampu mencetak lulusan yang berkualitas dan berdaya saing , sehingga mampu menghadapi tantangan ekonomi global saat ini.

“Kami DPRD Jabar mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan Career Day yang digagas Universitas Widyatama (Utama),” kata Ineu saat membuka Career Day Utama 2018 di Utama, Kota Bandung, Selasa (3/4/2018).

Menurut dia, kegiatan penjaringan tenaga kerja yang digagas oleh kampus-kampus itu bisa membantu membuka peluang pelaku usaha dalam mencari SDM berkualitas lulusan perguruan tinggi di Jabar secara langsung.

Ineu pun berterimakasih kepada pihak kampus dan perusahaan yang terlah berpartisipasi serta mendukung penuh terlaksananya kegiatan seperti itu. Mereka semua, kata dia, mendukung program-program Pemprov Jabar terutama tentang penyerapan tenaga kerja.

Ineu optimistis dengan adanya kerja sama yang terjalin antara pemerintah, universitas, dengan pihak perusahaan dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja, maka program peningkatan penyerapan tenaga kerja dapat terlaksana sesuai harapan masyarakat Jawa Barat.

Lebih lanjut Ineu menambahkan saat ini, sesuai data statistik yang ada bahwa kecenderungan perusahaan lebih memilih SDM yang berasal dari lulusan diploma dan sarjana. Hal tersebut membuat kampus harus mampu mencetak lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Apalagi menghadapi MEA dan era globalisasi.

“Pendidikan menjadi penting untuk bagaimana mereka menjadi pemimpin di dunia usaha di mana mereka bekerja,” jelas dia.

(LIN)

Gara-gara Puisi Kontroversial, Sukmawati Dilaporkan ke Polda Metro

0
ilustrasi (web)

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Sukmawati Soekarnoputri dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh dua orang terkait puisi ‘Ibu Indonesia’ yang dianggap melecehkan umat Islam, Selasa (3/4/2018).

Kedua pelapor adalah pengacara bernama Denny Adrian Kushidayat dan politikus Partai Hanura, Amron Asyhari. Denny mengaku mewakili umat Islam dalam membuat laporan.

“Kalimat pembuka itu Syariat Islam disandingkan dengan sari konde, itu enggak pantas. Kalau saya harus jujur dia lebih parah dari Ahok,” kata Denny di Markas Polda Metro Jaya, seperti dilansir Detik.

Laporan Denny bernomor LP/1782/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimum atas dugaan Penistaan Agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 156 A KUHP dan atau Pasal 16 UU Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis.

Sedangkan laporan Amron bernomor LP/1785/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimum dengan dugaan Penistaan Agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 156 A KUHP. Amron berharap polisi bertindak tegas dan profesional dalam mengusut laporan ini.

“Saya tak akan mencabut laporan meski dia meminta maaf nantinya. Ini jelas telah menghina dan melecehkan kami sebagai umat Islam. Saya minta agar polisi segera mengusut kasus ini,” tegas Amron.

(Agung)