spot_img
Minggu 28 Desember 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 7048

Hari Pencoblosan Libur, Pemprov Jabar Sebar Surat Edaran

Penulis
olin
-
0

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Terkait Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 2018 tentang libur nasional di hari pencoblosan Pilkada Serentak 2018 direspon cepat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan bahwa pihaknya sudah membuat surat edaran nomer 003.1/54/Org tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2018 sebagai hari libur nasional.

Surat ini menurutnya sudah disebarkan ke bupati/ wali kota 27 kabupaten/kota, kepala kanwil kementerian/instansi vertikal dan seluruh kepala dinas hingga kepala biro di lingkungan Pemprov Jabar.

“Suratnya sudah saya tandatangani dan hari ini juga diedarkan,” kata Iwa di Gedung Sate, Bandung, Senin (25/6/2018).

Menurut dia, surat edaran ini seirama dengan Keppres dimana penetapan libur dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Jabar untuk menggunakan hak pilihnya.

“Pemerintah juga mengambil kebijakan untuk diliburkan, jadi ASN bisa melaksanakan hak pilih,” kata dia.

Pihaknya menginstruksikan pada unit, OPD yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran dan lainnya untuk melakukan pengaturan piket karyawan.

“Penugasan karyawan pada hari libur dimaksud sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata Iwa.

Surat tersebut juga meminta agar instansi pemerintah daerah melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan libur nasional tersebut serta mengambil langkah-langkah peningkatan disiplin dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kami harapkan partisipasi politik masyarakat meningkat dengan diliburkannya hari pencoblosan,” tutur dia.

(LIN)

Pengamat Politik: Ada Lima Isu di Jabar yang Belum Terselesaikan

Penulis
Agung
-
0
Muradi. (FOKUSJabar/Ibenk)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengungkapkan bahwa ada lima Isu di Jawa Barat (Jabar) yang belum terselesaikan oleh Ahmad Heryawan (Aher) – Deddy Mizwar. Salah satunya adalah masalah toleransi. Menurut dia, intoleransi di Jabar sangat tinggi.

Meski Pemerintah Provinsi Jabar mendapat beberapa penghargaan terkait dengan hal tersebut, tetapi tidak berpengaruh pada toleransi di Jabar. Bahkan, kata dia, intoleransi Jabar tertinggi walaupun ada beberapa penghargaan.

“Tapi nggak berubah apa pun pada toleransi di Jabar karena saya kira masih sama,” ungkap Muradi seusai Diskusi Publik Pokja 19 di Jalan Trunojoyo Bandung, Senin (25/6/2018).

Dia mencontohkan beberapa perilaku intoleran di Jabar di antaranya, pembubaran natalan yang digelar di Sabuga, yang kedua soal pembubaran diskusi atau pelaksanaan ibadah syiah dan ahmadiyah di Bogor dan di Tasikmalaya.

“Intolerannya bukan intoleran etnik ya, jadi orang Sunda nggak ada masalah sebenarnya, tapi kalau sudah menyangkut isu soal agama ini mengarah pada soal atau masalah-masalah yang berbeda,” ucapnya.

Isu yang kedua, kata Muradi, adalah soal pengerjaan infrastruktur di Jabar yang banyak diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Seperti proyek Jati Gede, BIJB, dan salah satu waduk yang ada di Cianjur.

Isu ketiga yang belum terselesaikan adalah masih pada infrastruktur, yakni infrastruktur jalan.

“Infrastruktur jalan pun masih berdebat antara jalan nasional dan jalan provinsi. Kemudian ada disparitas antara Jawa Tengah dan Jabar. Kalau di Jabar kita agak susah, di Jawa Tengah lebih lancar,” ucapnya.

Kemudian isu keempat adalah pendidikan dan yang terkahir adalah akses kehidupan layak di Jabar masih sangat susah didapat sebagian warga Jabar.

Menurut dia, kelima isu tersebut yang harus menjadi perhatian empat Cagub-Cawagub Jabar.

“Tapi saya belum melihat, sebenarnya apa yang akan keempat pasangan calon itu lakukan pada kelima isu tersebut. Program mereka masih diwarnai atau mewakili satu dua warna politik penngusungnya,” pungkas dia.

(Ibenk/LIN)

Tertibkan APK, Panwaslu Kota Bandung Kucing-Kucingan dengan Pemilik

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bandung secara simultan melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) sejak masa kampanye usai, Minggu (24/6/2018) hingga Selasa (26/6/2018). Meski demikian, pihaknya mengaku cukup kesulitan karena kerap ada tim sukses pasangan calon yang kucing-kucingan memasang kembali APK.

Ketua Panwaslu Kota Bandung Farhatun Fauziah menuturkan, ‎untuk penertiban APK, pihaknya berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bandung, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKPB) Kota Bandung, hingga aparat kepolisian. APK yang ditertibkan tidak terbatas pada APK Pilwalkot Bandung, namun juga Pilgub Jabar.

“Kita pun berkoordinasi dengan pihak kewilayahan mulai dari kecamatan, kelurahan hingga RT/RW untuk menertibkan APK di wilayah mereka masing-masing. Selain itu, kita mengimbau kepada setiap tim sukses dan relawan pasangan calon untuk menertibkan APK masing-masing. Kalau dalam waktu 1×24 jam belum ditertibkan, akan dicabut paksa oleh Satpol PP,” kata Farhatun susai Apel Siaga Kesiapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Deklarasi Siap Menang Siap Kalah di GOR Pajajaran, Jalan Pajajaran Kota Bandung, Senin (25/6/2017).

Dalam penertiban APK, kata dia, pihaknya kerap menemui kesulitan, karena tim sukses, pendukung maupun relawan dari beberapa pasangan calon ‘kucing-kucingan dengan petugas.

“Malamnya kita tertibkan, ada saja yang memasangnya kembali. Kami berharap kerjasama dari pasangan calon dan masyarakat maupun media untuk ikut mengawasinya,” kata dia.

Selain APK yang bersifat ‎statis seperti spanduk, baliho, umbul-umbul dan sebagainya, larangan pun diterapkan bagi branding setiap pasangan calon di berbagai kendaraan. Selain mendapatkan sanksi berdasarkan PKPU, APK yang bersifat mobile tersebut bisa dikenakan sanksi perdata terkait larangan kendaraan pribadi digunakan sebagai APK berjalan.

“Untuk APK mobile atau APK berjalan ini, nanti menjadi tugas dari Satpol PP untuk menertibkannya,” tegasnya.

(Ageng/LIN)‎

Sambangi Polda Jabar, Dedi Mulyadi Maafkan Pembuat dan Pengunggah Video Dukun Palsu

Penulis
olin
-
0
Cawagub Dedi Mulyadi ke Polda Jabar untuk memafkan penyebar video hoax dukun palsu (fotoIST)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambangi Markas Polda Jawa Barat. Dia pun langsung menuju Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) kantor di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

Dedi tidak datang didampingi kuasa hukumnya Agus Sihombing untuk langsung memasuki ruang penyidik.

Kedatangan mereka tersebut dalam rangka menanyakan perkembangan laporan kasus video hoax dukungan dukun.

Sebagaimana diketahui, video tersebut sengaja dibuat dan disebarkan sebagai bentuk kampanye hitam terhadap Dedi Mulyadi.

Sebuah akun Facebook atas nama Mochamad Sa’ban Hanif resmi dilaporkan. Pemilik akun tersebut merupakan anggota barisan relawan Gerakan Untuk Ridwan Kamil (Gurka).

“Laporannya sedang diproses dan segera ditindaklanjuti. Ada pelanggaran UU ITE di sana. Saya menerima penyampaian bahwa semua warga negara diperlakukan sama di mata hukum. Kita ikuti seluruh prosesnya,” kata Dedi seperti rilis yang diterima FOKUSJabar.com, Senin (25/6/2018).

Atas hal tersebut, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian. Menurut dia, kerja-kerja profesional telah ditunjukan oleh pihak kepolisian.

“Saya ucapkan terima kasih, Pak Polisi sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Tinggal kita tunggu hasilnya,” kata dia.

Namun secara pribadi, Dedi mengaku tidak akan melanjutkan proses hukum. Hal ini berlaku apabila pelaku secara sukarela meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Ditambah, pelaku harus mengungkap aktor intelektual di balik aksinya tersebut.

“Kalau mau ketemu saya langsung di sini (Polda Jabar), misalnya, saya akan memaafkan. Tetapi, kalau tidak ada itikad baik, ya kita lanjutkan sampai persidangan sesuai mekanisme,” kata dia.

Untuk diketahui, alasan Dedi Mulyadi melaporkan video tersebut kepada pihak berwenang bukan karena merugikan, tetapi Dedi tidak ingin preseden buruk di masa yang akan datang. Sebagai orang kampung, dia mengaku selalu menjunjung nilai silih asah, silih asih dan silih asuh dalam berperilaku. Karena itu, orang yang lebih terdidik seharusnya lebih menjunjung tinggi nilai tersebut.

“Saya mah orang kampung atuh, tahunya juga silih asah, silih asih dan silih asuh. Ini kan dia yang membuat dan menyebarkan itu dari kota, seharusnya bisa lebih dari saya. Orang Jawa Barat nggak boleh saling menjatuhkan sesama dan orang lain,” kata dia.

(LIN)

Trend Kampanye Hitam Meningkat, Panwaslu Minta Warga Ikut Mengawasi

Penulis
Agung
-
0
(FOKUSJabar/Ageng)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bandung berharap partisipasi aktif dari semua pihak dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentar 2018 di Kota Bandung. Hal ini seiring dengan meningkatnya trend black campaign (kampanye hitam) dan money politic menjelang hari pencoblosan tanggal 27 Juni mendatang.

“Laporan terkait black campaign maupun money politic terus berdatangan, tidak hanya dari pasangan calon tapi juga dari masyarakat. Kami berharap semua pihak ikut mengawasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 ini,” kata Ketua Panwaslu Kota Bandung Farhatun Fauziah seusai Apel Siaga Kesiapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Deklarasi Siap Menang Siap Kalah di GOR Pajajaran, Jalan Pajajaran Kota Bandung, Senin (25/6/2017).

Pihaknya akan terus melakukan patroli dan pengawasan 1×24 jam untuk mengantisipasi segala macam bentuk kampanye hitam, baik yang dilakukan melalui selebaran-selebaran, ujaran kebencian di media sosial, maupun di berbagai media lainnya.

Selain itu, Panwaslu Kota Bandung pun akan terus mengawasi kemungkinan terjadinya ‘serangan fajar’ baik dalam bentuk money politic maupun dalam bentuk lain. Meski demikian, pihaknya tetap meminta masyarakat ikut serta membantu dan mengawasi karena keterbatasan personel yang dimilikinya.

“Untuk menindaklanjuti banyaknya laporan yang masuk, kami butuh waktu untuk mengklarifikasi dan memerosesnya. Terkadang, laporan yang masuk itu sering tidak lengkap. Minimal untuk laporan, harus ada pelaku dan barang bukti. Untuk itu, kami berharap partisipasi aktif warga dalam mengawasi proses Pilkada Serentak menjelang hari pencoblosan,” tegas dia.

(Ageng/LIN)

Dihantam dari Belakang, Korban Luka Berat di kepala

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Dede Suryadi (44) warga Dusun Tarikolot, Desa Sitandala, Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis tersungkur setelah dihantam bagian kepalanya.

Dede terluka setelah dihantam benda tumpul dari belakang oleh pelaku Sutarman (44) warga satu kampung.

Ahmad seorang warga lainnya mengatakan, insiden itu terjadi sekitar pukul 04.00 pagi. Saat itu pelaku mendatangi rumah korban untuk meminta bantuan (meminta membawa anak pelaku berobat).

“Pelaku tersinggung karena permintaannya ditolak, pelaku langsung memukul korban dan tersungkur,” kata Ahmad Senin (25/6/2018).

Pelaku memukul korban saat korban dalam keadaan membelakangi. Pelaku langsung melarikan diri. Korban pun langsung dibawa ke kliki terdekat untuk mendapat perawatan medis,” jelas dia.

(Husen Maharaja/LIN)

Satgas Pangan Klaim Berhasil Menjaga Stok dan Harga Komoditas Selama Ramadhan

Penulis
Agung
-
0
AKBP Febry Ma'ruf (FOKUSJabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Ketua Satgas Pangan Kota Tasikmalaya AKBP Febri Kurniawan Ma’ruf mengungkapkan, selama bulan Ramadhan sampai Lebaran kemarin, stok komoditas pangan dan harga tetap stabil dan terkendali.

“Sampai selesai lebaran 1439 H yang sekaligus berakhirnya operasi yang dilakukan Satgas Pangan Kota Tasikmalaya, Alhamdulilah tidak ada kekurangan stok komoditas termasuk lonjakan harga pangan, sembako dan lainnya. Tidak ada permasalahan yang berarti, tetap stabil dan terkendali,” kata Febri Ma’ruf, yang juga Kapolres Tasikmalaya Kota di Mapolres Tasikmalaya Kota, Jalan Letnan Harun, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Senin (25/06/18).

Febri menuturkan, tersedianya stok yang mencukupi dan terjaganya harga komoditas pangan selama Ramadhan dan lebaran lalu tidak terlepas dari peran Satgas Pangan dalam operasi dan pengawasan ke berbagai pasar-pasar, sehingga kebutuhan pangan masyarakat tercukupi termasuk harga yang tidak melonjak.

” Pelanggaran, seperti penimbunan sembako tidak terjadi di Kota Tasikmalaya,” tegas dia.

Ditambahkan, kinerja Satgas Pangan ini akan terus ditingkatkan untuk menjaga stok dan harga-harga komoditas. Bahkan pengawasan dan operasi ke pasar-pasar oleh satgas ini akan dilakukan tidak hanya di bulan Ramadhan dan lebaran, tetapi terus berlanjut termasuk menghadapi Idul Adha Agustus mendatang.

(Seda/LIN)

1...7,0477,0487,049...7,490Halaman 7,048 dari 7,490

Copyright © fokusjabar.id