spot_img
Selasa 22 Juli 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 7027

Wabup Garut Angkat Bicara Soal Aksi Mogok Sopir Angkot

Penulis
Agung
-
0
Garut
Wakil Bupati Garut Helmi Budiman. (FOKUSJabar)

GARUT,FOKUSJabar.id: Aksi mogok para awak Angkutan Konvensional (Angkot) di Kabupaten Garut, membawa dampak besar bagi para pengguna angkutan umum tersebut, terutama para pelajar dan masyarakat umum. Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menyikapinya dengan prihatin.

“Pemerintah melarang kendaraan berbasis online beroperasi di Garut maka, saya prihatin kalau demo angkot terus berlangsung karean akan merugikan masyarakat banyak,” katanya.  Aksi demo penolakan angkutan berbasis online di Garut yang dilakukan ratusan supir Angkot berlangsung hingga petang tadi, Senin (5/2/2018).

Akhirnya para supir angkot membubarkan diri dari Alun-alun Garut,setelah pihak Pemkab melalui Wakil Bupati nya Helmi Budiman, mendatangi para pendemo.

BACA JUGA:

6 Nama Balon Bupati Garut dari PKB dan Partai Demokrat

Menurut Helmi, saat ini Pemkab masih melarang adanya angkutan berbasis online karena tidak sesuai dengan undang-undang pemerintah.

Ditegaskan Helmi, biarkan kami menyelesaikan persoalan ini ditingkat atas, untuk para supir angkot tetaplah bekerja seperti biasa.
“Biarkan kami yang menyelesaikan persoalan ini, para awak angkot bekerjalah seperti biasa,kasian masyarakat, Bekerjalah seperti biasa, karena rejeki tidak akan tertukar,” katanya.

(Deni Rinjani/DAR)

Banyak Pekerja Tidak Terdaftar Di BPJS Ketenagakerjaan

Penulis
Agung
-
0
Kepala BPJS Ketenagakerjaan saat menyampaikan program sosial soal tenaga kerja. (FOKUSJabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id : Banyak pekerja di Kota Tasikmalaya belum mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Padahal setiap perusahaan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS. Data di BPJS Cab.Tasikmalaya menunjukkan sejauh ini masih banyak pekerja yang belum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, khususnya mereka yang bekerja disektor jasa kontruksi di Kota Tasikmalaya.

”Kita mendata sepanjang pekerjaan proyek tahun 2017 lalu, ribuan pekerja yang dipekerjakan pihak perusahaan jasa kontruksi ternyata belum mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial di BPJS Ketenagakerjaan, untuk itu kami terus mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan agar para pengusaha jasa kontruksi dapat memahami bahwa pekerja memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial,”ungkap Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cab.Tasikmalaya Apriadi, saat acara sosialisasi Program Perlindungan Ketenagakerjaan di kalangan Pengusaha konstruksi di Hotel Horison, jalan Yudanegara Kec.Cihideung Kota Tasikmalaya Senin (05/02).

Acara tersebut dibuka Walikota Tasikmalaya Budi Budiman serta diikuti ratusan pengusaha jasa konstruksi.

Ditambahkan, 2017 lalu, sebanyak 1012.967 pekerja yang terlibat dalam pekerjaan proyek dari jumlah proyek 4.679 paket, dengan Nilai proyek, Rp. 2,4 triliun, sementara pembayaran iuran jasa kontruksi untuk program jaminan kecelakaan dan kematian RP. 3,4 miliar.

”Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya ke jaminan sosial ketenagakerjaan, jika tidak pasti ada sanksi hukum karena kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam undang-undang yang tujuannya untuk melindungi dan mensejahterakan pekerja dan keluarganya,”terang Apriadi.

Sementara itu Walikota Budiman mengatakan, setiap pengusaha termasuk pengusaha jasa kontruksi yang mempekerjakan tenaga kerja wajib hukumnya untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan sebab itu hak pekerja,”mereka wajib masukkan pekerja ke asuransi ketenagakerjaan, ini jelas aturan dalam undang-undang ketenagakerjaan, Permen PU dan Permen ketenagakerjaan, ini sebenarnya untuk memberikan rasa nyaman dan aman baik pemberi kerja dan pekerja,”ucap Walikota.

Ditambahkan, iuran kepesertaan perlindungan tenaga kerja jangan jadikan beban bagi pengusaha jasa konstruksi”keikutsertaan justru memberikan rasa aman bagi pengusaha, bilamana pekerja terjadi sesuatu kecelakaan atau meninggal dunia sudah ada jaminan, untuk itu kita himbau agar melaksanakan undang-undang ketenagakerjaan tersebut,”pungkasnya

(Seda/DAR)

14 Atlet Pencak Silat SMAN 18 Garut Mengukir Prestasi Level Eropa

Penulis
Agung
-
0
14 Atlet Pencak Silat SMAN 18 Garut Mengukir Prestasi Level Eropa. (FOKUSJabar/Andian)

GARUT, FOKUSJabar.id : Sebanyak 14 pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 18 Garut kembali mengukir prestasi.

Kali ini, mereka berjaya pada Cabang Olahraga (Cabor) Pencak Silat tingkat Nasional, Asia dan Eropa.

Kejuaraan Pencak Silat terbuka PPS Pakubumi Cup IV 2018 antar pelajar, mahasiswa serta dewasa tersebut diikuti oleh 2.078 atlet dan digelar di GOR Padjadjaran dan Trilomba Juang Bandung, Provinsi Jawa Barat, Jumat-Minggu (2-4/2/2018).

Kepala SMAN 18 Garut Sopyan Hidayat mengatakan, 14 anak didiknya berhasil menorehkan prestasi dengan membawa 13 medali, yakni 4 emas, 7 perak dan 3 medali perunggu.

“Saya sangat bangga dengan prestasi yang ditorehkan. Mereka mengangkat nama baik kabupaten dan Provinsi Jawa Barat, khususnya SMAN 18 Garut,” kata Sopyan, Senin (5/2/2018).

Adapun ke-14 atlet berprestasi tersebut, yakni Bobi Pamungkas kelas XII meraih medali emas pada kategori Tunggal. Selanjutnya di kategori Tanding, Dani Maulana (kelas C), Andi Luhung (kelas E) dan Iqbal Fauzi (kelas H) juga meraih medali Emas.

Sementara atlet berprestasi peraih medali perak, Serly Salsabila (kelas B), Mila Komalasari (kelas A), Aghneta Maraya (kelas C), Kurniawan Efendi (kelas A), Lisdiana (kelas D), Dhan Badruzaman (kelas B) dan Ira Irmawati (kelas A).

Tiga orang peraih medali Perunggu, Radiva NP (kelas D), Ahmad Rosi (kelas I) serta Elvira (kelas E).

” Prestasi yang diraih merupakan bukti keseriusan, disiplin, serta bakat yang mereka punya,” pungkasnya.

(Andian/LIN)

Armada GrabCar Kini Hadir di Bandara Husein Sastranegara

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengapresiasi kerjasama yang dilakukan Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau) dengan layanan transportasi online, Grab untuk melayani pengguna jasa di Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung.

Bandara Husein Sastranegara pun menjadi bandara ketiga setelah Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma yang telah menjalankan layanan tersebut.

Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial menuturkan, kehadiran armada Grab di Bandara Husein Sastranegara akan semakin mempermudah wisatawan untuk datang ke Kota Bandung.

Pihaknya berharap kerjasama antara Grab dengan Primkopau bisa memberikan pelayanan prima bagi para wisatawan yang datang ke Kota Bandung.

“Dalam setahun, Kota Bandung dikunjungi 7 juta wisatawan. Dengan keberadaan layanan ini, semoga memudahkan wisatawan untuk datang dan berkunjung ke Kota Bandung. Dan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Bandung juga,” kata Oded di Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung, Senin (5/2/2018).

Dia berharap kerjasama tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi yang dilakukan bisa menghadirkan pelayanan yang baik.

” Siapa pun bisa memperoleh layanan yang baik,” tegasnya.

Execution General Manager Kantor Cabang Bandara Internasional Husein Sastranegara PT Angkasa Pura II Andika Nuryaman menambahkan, para calon penumpang dapat menggunakan layanan Grab melalui fitur GrabNow.

Penumpang cukup mengunjungi titik penjemputan Grab di terminal kedatangan bandara dan akan dilayani petugas Grab untuk melakukan pemesanan.

“Di sana disediakan juga petugas yang akan membantu memindahkan barang bawaan. Tarifnya pun sesuai yang tertera di aplikasi yang sudah disetujui sejak awal. Armada GrabCar resmi di bandara internasional Husein Sastranegara pun dapat dengan mudah dikenali dengan stiker khusus Primkpoau di jendela belakang,” kata Andika.

Sementara itu, Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan, para calon penumpang Grab atau GrabCar di bandara tetap harus punya aplikasi Grab di ponsel. Namun untuk memesan layanan, pengguna jasa diarahkan ke titik penjemputan yang nantinya akan dibantu oleh petugas.

“Dari Angkasa Pura II sudah menyediakan area khusus antrean armada taksi online. Dan para pengemudi GrabCar di bawah naungan Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau) dipastikan telah memenuhi standar sebagai armada taksi online sesuai aturan pemerintah,” pungkas Ridzki.

(Ageng/LIN)

DPRD Jabar Sahkan Perda Penyelenggara Kesehatan Jiwa

Penulis
olin
-
0
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari (Foto: WEB)
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari (Foto: WEB)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.

“Hari ini Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa disahkan menjadi Perda,” kata Ineu di Bandung, Senin (5/2/2018).

Hari ini DPRD Jabar mensahkan lima Raperda menjadi Perda melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar. Salah satu Raperda yang disahkan adalah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa.

Dia mengaku lega bisa menuntaskan Raperda itu, terlebih butuh waktu lama mensahkan menjadi Perda.

BACA JUGA:

Gerak Cepat Tagana Ciamis Kirim Bantuan ke Sejumlah Korban Bencana

“Alhamdulillah Raperda ini disahkan menjadi Perda. Ini ‘tunggakan’ dari periode sebelumnya,” jelas dia.

Politisi PDIP ini berharap semua fasilitas dan tunjangan untuk masyarakat yang memiliki gangguan jiwa akan lebih baik dengan adanya Perda itu.

Dia menegaskan bahwa yang harus diperhatikan saat ini, salah satunya isi terkait kesehatan jiwa masyarakat.

“Ini sekaligus sebagai upaya preventif Jabar sebagai wilayah dengan penduduk banyak. Jangan sampai ada masalah kesehatan jiwa,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Pansus V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan, setelah disahkan menjadi Perda melalui paripurna, maka Kemendagri akan mengevaliasi Perda itu maksimal selama 15 hari.

Raperda itu adalah turunan dari Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan perlu dispesifikkan sesuai kondisi provinsi.

Menurut dia, saat ini ada sekitar 72 ribu warga Jabar yang dinyatakan sebagai orang dengan masalah kejiwaan (ODMJ).

“Mereka ini salah satunya orang penderita kejiwaan yang menggelandang di jalan-jalan,” kata dia.

(LIN)

Ke Pakenjeng, Aher Resmikan Perpustakaan Badahiyatul Falah

Penulis
olin
-
0

GARUT,FOKUSJabar.id: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyebut bahwa bangsa besar adalah bangsa yang rakyatnya memiliki pengetahuan luas.

Pengetahuan luas salah satunya bisa didapatkan dengan membaca.

Demikian diungkapkan Aher di sela peresmian gedung perpustakaan di Pesantren Badahiyatul Falah, KP Cikoneng, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Senin (5/2/2018).

“Kita nggak pernah persoalkan peresmiannya, tetapi substansi dari perpustakaan itu. Bangsa yang besar bisa dibangun anak bangsa yang memiliki pengetahuan memadai,” katanya.

Menurut dia, pengetahuan memadai bisa didapat dari kebiasaan membaca, belajar, dan sumber bacaan itu salah satunya ada di perpustakaan.

Gubernur mengapresiasi pihak pesantren yang mau membangun perpustakaan demi kemajuan para santrinya.

“Insya Alloh dinas terkait di Garut dan Pemprov Jabar akan membantu melengkapi koleksi buku-bukunya,” kata dia.

Menurut dia, wakaf buku ini penting, sepertihalnya wakaf tanah untuk masa depan.

Aher pun mengapresiasi karya tulis santri pesantren ini. Karena mereka masih SMA, maka karyanya bermuatan humanis dan reliji.

“Jadi di sini setiap siswa kelas 3 atau 12 diwajibkan membuat karya tulis sebelum lulus. Dan itu sangat baik, maka kita harus dorong mereka melalui pembelajaran karya tulis,” tutur dia.

Dengan begitu, kata dia, mereka akan menjadi generasi bermakna di tengah masyarakat Garut ke depan.

(LIN)

DPU Kota Bandung Akui Adanya Keterlambatan Perencanaan Pekerjaan Trotoar 2017

Penulis
olin
-
0
Kota Bandung
(Ilustrasi)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung, Arif Prasetya mengakui adanya keterlambatan dalam perencanaan proyek trotoar 2017 serta gagal lelang yang berimbas pada belum selesainya pekerjaan, meski target waktu sudah terlampaui.

“Ada kesalahan kita juga pada saat tahun kemarin perencanaan DED Engineering dalam 1 tahun selesai pada pertengahan (tahun-red) sehingga pas dilelangkan juga terjadi beberapa gagal lelang, molor juga waktunya. Selain itu cuaca juga yang tidak memungkinkan melakukan pekerjaan,” paparnya melansir PRFM, Senin (5/2/2018).

Seperti diketahui, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung memberi tenggat waktu pada pelaksana pembangunan sampai 30 Desember 2017 silam. Namun karena belum selesai DPU memberikan kelonggaran waktu 50 hari sampai pertengahan Februari 2018 mendatang.

Apabila sampai waktu yang ditentukan pelaksana pembangunan tidak bisa menyelesaikan DPU akan memberikan sanksi berupa blacklist dua tahun tidak bisa berkegiatan di Kota Bandung. Dari pengamatan dan laporan yang diterima DPU Kota Bandung, Arif menyampaikan pekerjaan trotoar sudah mencapai 85 persen di beberapa wilayah.

“Untuk kualitas terus disempurnakan, brangkal (sisa material bangunan) banyak yang dikeluhkan, kami mohon maaf kepada warga Kota Bandung. Kita pun sudah menyampaikan beberapa kali untuk peladsana brangkalnya tidak disimpan pinggir jalan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Arif pun berharap dari kejadian ini Pemerintah Kota Bandung dapat melaksanakan lelang lebih awal sehingga tidak ada pekerjaan yang melewati akhir tahun anggaran.

Rencananya pekerjaan tahun 2018 ditargetkan menyelesaikan pusat kota. Dalam hal ini pemerintah berupaya mengajak masyarakat berjalan kaki.

“Mohon juga kalau sama sama menjaga (trotoar) bukan untuk tempat parkir dan tempat berjualan,” tutupnya.

(Vetra)

1...7,0267,0277,028...7,033Halaman 7,027 dari 7,033

Copyright © fokusjabar.id