spot_img
Jumat 26 Desember 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 7023

Israel Minta Eropa Tengah Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem

Penulis
Agung
-
0
Ilustrasi (web)

ISRAEL, FOKUSJabar.co,id: Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mendorong negara-negara Eropa Tengah yang tergabung dalam Visegard untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Keinginannya itu disampaikan Netanyahu kepada para pemimpin Polandia, Republik Ceko, Slovakia, dan Hungaria.

Netanyahu dikabarkan telah membahas hal ini dengan para pemimpin negara-negara tersebut. Secara pribadi PM Israel itu juga telah mengundang PM Hungaria, Viktor Orban untuk berkunjung ke Yerusalem akhir bulan ini.

Pertemuan negara-negara kelompok Visegrad yaitu Polandia, Republik Ceko, Hungaria dan Slovakia, dijadwalkan akan diadakan pada saat musim panas, namun tanggal pertemuannya belum ditentukan.

Netanyahu yang bertemu dengan delegasi presiden parlemen asing Amerika Latin pada bulan lalu, mendorong mereka untuk memindahkan kedutaan negara mereka ke Yerusalem.

“Yerusalem adalah Ibu Kota Israel. Akan selalu menjadi ibu kota Israel, dan telah menjadi Ibu Kota Israel selama 3.000 tahun,” kata Netanyahu pada pertemuan itu, seperti dilansir CNN.

“Saya sangat senang Guatemala memindahkan kedutaannya dan juga Paraguay memindahkan kedutaannya, dan saya meminta Anda, selain menjadi duta besar Israel, meminta pemeritahan anda untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem, hanya itu yang dapat kami katakan di Yerusalem tahun depan,” kata Netanyahu.

Upaya Israel untuk mengklaim Yerusalem sebagai Ibu Kota menguat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memindahkan kedutaan ke Yerusalem, dan mengumumkan pengakuan sejak Desember 2017 lalu. Langkah tersebut dikecam dunia internasional, termasuk Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dalam sebuah resolusi yang didukung 129 negara.

(Agung/DAR)

Dosen dan FDK Prodem Minta Rektor Unigal Terpilih Segera Dilantik

Penulis
Agung
-
0
(FOKUSJabar/Riza M Irfansyah)

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Setelah melalui proses penjaringan dan hasil pemilihan senat Rektor Universitas Galuh Ciamis Selasa (26/6/2018), Yagus Triana memperoleh 16 suara, Yat Rosvia Brata memperoleh 10 suara sedangkan Awang Kustiawan mengundurkan diri setelah menyampaikan Visi dan Misi.

Dengan demikian Forum Dosen dan Karyawan Pro Demokrasi (FDK Prodem) Aliansi Mahasiswa Pengawal Demokrasi (AMPD) menggelar aksi, meminta pihak Yayasan segera melantik Rektor Unigal.

Ketua FDK Prodem Dedi Herdiansyah mengatakan, dalam proses penjaringan dan pertimbangan dari mulai fit and proper test telah dilakukan pada (23/6/2018), dan semua calon lolos.

” Ini saatnya menegakan demokrasi, segera lantik Rektor yang memang terpilih melalui proses demokrasi yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditentukan,” ucapnya usai melakukan orasi berasama ratusan mahasiswa, dosen dan karyawan, Senin (2/6/2018)

Jika pelantikan tidak dilaksanakan sesuai proses demokrasi yang dilaksanakan oleh panitia penjaringan dan pertimbangan Rektor Unigal, pihaknya akan melangkah ke jalur Hukum untuk menuntut keadilan dalam proses Demokrasi.

Sementara itu pihak Panitia yang diwakili oleh Sekretaris Penjaringan dan dan Pertimbangan Rektor Unigal Aan Anwar Sihabudin menjelaskan, pihaknya sudah melakukan tahapan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, selebihnya semua adalah kebijakan dari pihak Yayasan.

“Untuk penjaringan dan pertimbangan semua sudah dilalui sesuai ketentuan aturan yang berlaku, selanjutnya terkait kebijakan pelantikan sepenuhnya ada di Yayasan Unigal,” jelasnya.

Ketua Yayasan Unigal Otong Husni Taufik menjelaskan, pihaknya akan menentukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dipertimbangan melalui musyawarah sesuai tahapan alur proses pemilihan yang telah dilakukan Panitia.

( Riza M Irfansyah/DAR)

Dukung Industri Nasional, bank bjb Tandatangani MoU dengan HKI 

Penulis
-
0
foto : DCS bjb

BANDUNG, FOKUSJabar.id : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia terkait layanan perbankan sebagai bentuk dukungan bank bjb terhadap industri nasional.

Salah satu penopang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah industri. Di mana, serapan tenaga kerja akan berdampak pada menggeliatnya ekonomi suatu kawasan. Namun demikian, dukungan terhadap sektor industri perlu dilakukan oleh semua pihak, agar produktivitas dan keberlangsungan usaha dapat terjaga. Salah satunya memfasilitasi pembiayaan serta kemudahan bagi kalangan industri.

bank bjb, sebagai salah satu bank yang telah menasional, hadir di tengah tengah pelaku industri Tanah Air. Bentuk perwujudan dukungan bjb terhadap sector industry ini dilakukannya penandatanganan MoU antara bank bjb dan HKI pada Kamis 28 Juni 2018 di Nusa Dua Room, Grand Melia Hotel Jakan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Kesepakatan dua pihak ditandatangani oleh Direktur Utama bank bjb Ahmad Irfan dengan Ketua Umum HKI Sanny Iskandar. Turut hadir pada momen penting itu Airlangga Hartarto selaku Menteri Perindustrian RI serta direktur utama dan pimpinan perusahaan di bawah HKI.

Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman antara BP Batam dan bank bjb. BP batam merupakan anggota dari HKI. MoU merupakan komitmen bank bjb menjalin kerja sama dengan anggota HKI dalam memberikan fasilitas perbankan yang solutif dan inovatif dan sinergi kerja sama dalam bidang lainnya. Saat ini HKI memiliki 83 anggota, di 18 provinsi, dengan total area seluruh kawasan industri sekitar 75.288,49 hektare. Ada sekitar 9.179 perusahaan manufaktur yang beroperasi dan mempekerjakan sekitar 4 juta pegawai di kawasan industri yang tergabung dalam HKI.

HKI didirikan pada 20 Juni 1988 sebagai asosiasi atau perhimpunan dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan industri di Indonesia. Tujuan HKI adalah  memperkuat peran kawasan industri dengan mendorong anggota untuk menyediakan lahan industri yang terencana dan maju bersama semua infrastruktur yang diperlukan dan layanan pendukung untuk industri manufaktur. Kawasan industri bertindak sebagai insentif non-fiskal untuk investasi asing dan domestik langsung di sektor manufaktur. Tidak hanya dengan menyediakan lahan siap bangun dan bangunan pabrik standar, tetapi juga dengan membantu dan melayani proses mendapatkan izin, sertifikat tanah, listrik, air, telepon, pengolahan air limbah, dan yang lebih penting adalah pengelolaan kawasan industri yang berkelanjutan.

(HW)

 

DPRD Dorong Disdukcapil Jabar Lakukan Pemutakhiran Data Penduduk

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, menekankan pentingnya pemuktahiran data penduduk dalam mendukung berbagai program di daerah.

“Kami akan terus mendorong Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat melakukan pemutakhiran data penduduk mengingat fungsinya sangat penting,” kata Wakil Ketua Komisi IDPRD Provinsi Jawa Barat, Sri Budihardjo di Bandung, Senin (2/7/2018).

Sri mangatakan, pemutakhiran data penduduk bisa menjadi solusi terkait masalah urbanisasi penduduk dan pertambahan penduduk, terutama setelah Lebaran.

BACA JUGA:

Tim Damkar Rancah Berhasil Evakuasi Anak Meninggal di Dalam Gorong-gorong

“Habis Lebaran itu biasanya ada urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, jadi ini harus terus dilakukan untuk mengantisipasi penduduk yang tidak terdata. Hal itu berdampak pada semua sektor pencatatan secara administrasi,” ujarnya.

Pihakya juga menemukan adanya keterlambatan dalam pemutakhiran data penduduk oleh dinas kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Purwakarta. Menurut dia, Kabupaten Purwakarta hampir sama dengan wilayah Bandung Raya yang menjadi sasaran Urbanisasi karena dinilai memiliki banyak kesempatan lapangan kerja.

“Padahal, urbanisasi tersebut seharusnya dikondisikan atau dikoordinasikan dengan pemerintah setempat agar urbanisasi tersebut dapat diawasi dengan baik. Jadi Harus ada kontrol untuk memutakhirkan data penduduk,” pungkasnya.

(Agung)

Dinsos Minta BNI Tasik Bayarkan BPNT Kepada Penerima

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id : Terkait kasus temuan ribuan rekening penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari program Kementerian Sosial RI yang kosong saat akan digesek di ATM mendapat reaksi keras dari Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

“Nama-nama penerima BPNT yang dari Kemensos RI sudah ada di pihak BNI Tasikmalaya, untuk itu segera dibayarkan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan haknya,” kata Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Hidayatulloh Ansori, Senin (2/7/2018).

Pihak BNI, kata dia, seharusnya mencairkan bantuan BPNT sesuai data yang diberikan dari Kemensos.[highlight][/highlight]

” Saya yakin nama-nama masyarakat penerima BPNT untuk di Kota Tasikmalaya yang disuruh dicairkan Kemensos RI sudah ada di pihak BNI Tasikmalaya. Jadi BNI sebagai Himbara dan juru bayar harus segera membayarkan semua rekening penerima, tidak ada yang ditahan atau ditunda,” tegas dia.

Dia mengungkapkan bahwa jumlah penerima BPNT yang rekeningnya kosong mencapai ribuan. Itu harus diselesaikan secepatnya karena menyangkut hak orang miskin.

“Kita harapkan masyarakat yang sudah masuk data penerima BPNT, namun belum menerima haknya agar segera melaporkan ke Dinsos,” kata dia.

(Seda/LIN)

Larang Mantan Narapidana Nyaleg, DPR Anggap KPU Pencitraan

Penulis
Agung
-
0
ilustrasi (web)

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pencitraan melalui kebijakan melarangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislatif di Pileg tahun 2019.

Menurut dia, larangan terhadap mantan narapidana korupsi merupakan kebijakan yang berlebihan dan bertentangan dengan UU.

“Tidak perlu lagi lah kita membangun pencitraan. Patuhi saja aturan,” kata Bamsoet di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Bamsoet mengatakan bahwa mantan narapidana kasus korupsi memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu selama sudah tuntas menjalani hukuman.

Dalam proses pencalonan itu, kata Bamsoet, nasib mantan narapidana kasus korupsi ditentukan oleh masyarakat. Dia mengatakan, masyarakat sudah cerdas dalam menentukan pilihannya.

“Kalau tetap memaksakan diri berarti KPU masih menilai masyarakat tidak cerdas,” kata Bamsoet, seperti dilansir CNN.

Terkait dengan kebijakan itu, Bambang mengklaim DPR satu suara dengan pemerintah dan Bawaslu menolak kebijakan KPU melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg.

Di sisi lain, Wakorbid Pratama DPP Golkar ini menyampaikan Golkar memberi peluang kepada mantan narapidana untuk menjadi caleg. Namun, dia mengklaim Golkar memprioritaskan kader yang yang tidak pernah tersangkut pidana.

(Agung/LIN)

Menang di Pilgub Jabar, Uu Tidak Ada Persiapan Khusus Menuju Gedung Sate

Penulis
olin
-
0
Uu Ruzhanul Ulum (FOKUSJabar/ Seda)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Calon wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku tidak memiliki persiapan apapun meski dirinya bersama Ridwan Kamil dinyatakan sebagai pemenang Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018 versi hitung cepat seluruh lembaga survei.

Seperti diketahui, pasangan nomor urut 1 ini mengungguli 3 pesaing lainnya dalam kontestasi politik yang digelar pada 27 Juni 2018.

Jika nanti resmi menjabat Wagub Jabar, Uu tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi.

Bahkan, dia berjanji akan langsung bekerja untuk membantu Ridwan Kamil dalam memimpin sekitar 47 juta warga provinsi Jabar.

Uu mengaku sudah cukup lama berkarir di politik. Tata kelola pemerintahan ini sudah dijalaninya sejak awal 2000 saat menjadi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Kiprahnya ini melenggang mulus karena berhasil menjadi Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya hingga Bupati Tasikmalaya selama 2 periode.

Saat pertama kali menjabat bupati, Uu mengaku sedikit tidak percaya diri sehingga harus mendapat penjelasan.

Namun, kata dia, hal itu tidak lama, mengingat kemampuan politiknya yang sudah terasah lama.

“Tahun pertama menjadi bupati, saya memang meraba-raba. Tetapi karena saya berasal dari DPRD, jadi sudah paham juga,” kata dia, Senin (2/7/2018).

Dia menilai bahwa tugas seorang pemimpin di tingkat provinsi tidak akan terlalu berbeda dengan di tingkat kabupaten. Begitu pun dengan tugas Wakil Gubernur Jawa Barat yang menurutnya tidak berbeda dengan Bupati Tasikmalaya.

“Sama-sama mengurus masyarakat. Bedanya hanya di wilayah, dulu hanya 1 kabupaten, sekarang mengurus 27 kabupaten dan kota,” kata dia.

Oleh karena itu, Uu berjanji tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi usai dilantik menjadi Wakil Gubernur. Dia memastikan dirinya akan langsung bekerja untuk membantu Ridwan Kamil.

“Insya Alloh saya sudah pengalaman, jadi tinggal berlari,” tutur dia.

Dia memastikan akan menjalankam program-program yang telah dijanjikan saat kampanye.

“Program-programnya yang sudah dirumuskan saja. Nanti dibahas dan disempurnakan lagi dengan DPRD Jawa Barat,” kata dia.

Seusai Pemilu, dia pun langsung kembali ke Kabupaten Tasikmalaya dan melanjutkan tugasnya sebagai Bupati.

(LIN)

1...7,0227,0237,024...7,484Halaman 7,023 dari 7,484

Copyright © fokusjabar.id