spot_img
Rabu 17 Desember 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 6963

Polisi Selidiki Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Banjar

0
kapolres Banjar, AKBP Matrius (Kiri) dan Ketua IDI Kota Banjar, dr. Fuad (kanan). (FOKUSJabar/Boip)

BANJAR, FOKUSJabar.id: Kapolres Banjar AKBP Matrius mengungkapkan, ada dua kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.

Kedua kasus korupsi itu di antaranya program bantuan Provinsi 2014, rumah tidak layak huni (rutilahu) di Desa Cibeureum dan dugaan penyelewengan anggaran di Desa Balokang.

Belum terungkapnya dugaan tindak pidana korupsi tersebut terkendala hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan Provinis (BPKP) yang hingga saat ini belum keluar.

“Kita tinggal menunggu hasil audit BPKP,” kata dia, Rabu (11/7/2018).

Setelah hasil audit BPKP sudah keluar dan menyatakan bahwa terjadi kerugian negara, mekanisme selanjutnya, kata dia, baru penetapan tersangka. Bila sudah jelas ada kerugian negara, kuasa pengguna anggaran (KPA) harus bertanggungjawab.

” Yang bisa mengatakan ada kerugian negaranya itu bukan kami tapi dari BPKP,” imbuh dia.

Matrius berjanji bahwa dua kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani pihaknya tidak melewati 2018.

“Secepatnya dan mudah-mudahan tidak lewat tahun ini,” pungkas dia.

(Boip/LIN)

Sistem Zonasi Dikeluhkan, Ini Kata Disdik Kota Bandung

0
foto: web

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung menyebut banyak orangtua calon peserta didik yang belum siap dan kekurangan informasi terkait pelaksanaan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Bandung tahun 2018.

Hal itu pula lah yang menyebabkan orangtua calon peserta didik yang menganggap pelaksanaan PPDB tahun 2018 tidak terlalu berbeda dengan tahun sebelumnya.

“Perbedaan‎ PPDB tahun ini dan tahun sebelumnya itu cukup signifikan. Kita menerapkan sistem di PPDB tahun ini sesuai amanat Permendikbud, dimana ada kewajiban untuk menerapkan sistem zonasi sebesar 90 persen, jalur prestasi 5 persen dan jalur khusus 5 persen,” kata Sekretaris Disdik Kota Bandung Mia Rumiasari melalui sambungan telepon, Rabu (11/7/2018).

PPDB Kota Bandung tahun 2018, lanjut Mia, menerapkan kebijakan langsung pemerintah pusat melalui Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 serta Nomor 14 tahun 2018.

Salah satu ketentuan dalam aturan tersebut, yakni terkait sistem zonasi sebagai penegasan dari aturan sebelumnya.

“Sebenarnya kita tidak menerapkan murni 90 persen sistem zonasi di SMP Negeri di Kota Bandung. Seperti di lima SMP Negeri yang berlokasi jauh dari pemukiman penduduk, kita coba munculkan melalui jalur prestasi yakni di SMPN 2, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 14, dan SMPN 44,” terangnya.

Munculnya kekecewaan dan keluhan dari orangtua calon peserta didik terkait sistem zonasi, diakui Mia karena kurangnya informasi yang didapat.

Pasalnya, dalam sistem zonasi ‎yang diterapkan di SMP Negeri di Kota Bandung mengutamakan penilaian dari kedekatan jarak rumah dan sekolah.

Penilaian ini pun diberlakukan sama bagi semua calon peserta didik yang mendaftar.

Sedangkan untuk pendaftaran di tingkat SD, mengutamakan kriteria usia selain dari sisi zonasi.

“Jika dari sisi jarak ada persamaan, maka yang jadi penilaian lain berdasarkan nilai akademik calon peserta didik. Dan kita sudah terima perwakilan dari orangtua calon peserta didik ini dan hal ini menjadi bahan evaluasi kita kedepan. Meski demikian, kita tetap tidak bisa kontra produktif dengan aturan yang sudah dikeluarkan (pemerintah) pusat,” tegasnya.

(Ageng/LIN)

Petani Harus Manfaatkan Momentum Pileg 2019

0
(FOKUSJabar/Riza M Irfansyah)

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Problematika petani di tanah air masih sangat komplek dan pelik. Kendati pemerintah saat ini sudah berupaya melakukan berbagai terobosan program-program pro petani, namun perlu di genjot secara maksimal.

Program pemerintah yang pro petani ini juga memerlukan pengawalan yang tersistem dalam implementasi di daerah.

Fungsi pengawasan di daerah terhadap program pemerintah juga harus berjalan dengan baik. Karenanya penguatan di parlemen yang mewakili aspirasi petani menjadi penting, baik di tataran pusat maupu daerah.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Repdem Jabar Bidang Penggalangan Buruh dan Tani Agus Nurdin saat diskusi terbatas bersama wartawan, di PWI Perwakilan Ciamis, Banjar dan Pangandaran, Rabu (11/7/2019).

“Program pusat sudah bagus, tidak cukup itu, pengawasana implentasinya juga harus bagus. Pemerintah daerah juga harus mendukung dengan mengeluarkan program-program yang pro petani,” kata Agus.

Atas dasar itu kata Agus, petani butuh keterwakilan di Parlemen. Maka momentum Pemilihan Legeslatif (Pileg) 2019 mendatang menjadi momentum yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh petani.

“Petani harus terlibat aktif pada Pileg, menentukan siapa yang mereka akan dorong menjadi wakilnya di parlemen untuk mengawal program-program petani dan pertanian, ” kata Agus.

Menurut dia, pemilih di Indonesia ini mayoritas petani, ini dilihat dari sebaran penduduk Indonesia berada di pedesaan dan mayoritas petani.

“Pemilih berlatar belakang petani ini lebih banyak, tapi anehnya banyak kebijakan yang tidak pro petani, terutama di daerah,” kata AGus.

Agus menambahkan kondisi saat ini petani yang punya tanah garapan saja banyak yang miskin, apalagi yang tidak punya tanah garapan sendiri.

“Kuncinya masyarakat petani harus berdaya, organisasi petaninya harus dikuatkan, dan yang tidak kalah penting dorongan kuat dari wakil petani di DPR dan DPRD,” jelas dia.

Sebagai organisasi sayap PDIP yang identik dengan partai wong cilik, di mana petani sebagai gambaran nyata dari wong cilik, maka Repdem Jawa Barat turut ambil bagian dalam proses membangun kesadaran petani untuk terlibat aktif pada Pileg 2019. Selain itu, Repdem pun menyiapkan kader-kader terbaiknya yang memiliki historis.

“Kader-kader repdem telah menyiapkan diri, mereka adalah pejuang petani, secara historis,” kata dia.

(Riza M Irfansyah/LIN)

Relawan Jodoh: Wacana Jokowi-Moeldoko Disambut Positif

0

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Ketua DPP Relawan Jokowi Moeldoko Hebat (Jodoh) Ivan Pandapotan mengatakan, wacana memasangkan Joko Widodo (Jokowi) dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Pilpres 2019 disambut positif masyarakat. Wacana itu semula digulirkan pada 4 Mei 2018 lalu di Bandung.

“Saya masih ingat, usai deklarasi tanggal 4 Mei 2018 kemarin, ada pemberitaan yang menulis bahwa deklarasi (Jokowi Moeldoko) di Bandung jangan-jangan cuma main-main saja,” kata Ivan Pandapotan, dalam jumpa pers di Kota Bandung, Rabu (11/7/2019).

Dia, respon positif memasangkan Jokowi-Moeldoko sebagai Capres-Cawapres 2019 didapat berdasarkan pengamatan langsung ke masyarakat.

“Kami itu ada tim khusus yang ditugaskan untuk mengamati bagaimama respon masyarakat setelah kita mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi Moeldoko, namun hasilnya bagus,” jelas dia.

Deklarasi memasangkan Jokowi dengan Moeldoko di Bandung pada 4 Mei 2018 lalu, menurut dia, adalah untuk mengetahui sejauh mana respon publik terhadap gagasan tersebut.

“Tren memasangkan Jokowi dengan Moeldoko makin hari mendekati pendaftaran capres cawapres tanggal 4 hingga 10 Agustus 2018 mendatang, itu makin positif,” katanya.

Dia mengatakan, secara konstitusi Jokowi dibatasi hanya dua periode untuk menjadi Presiden RI, dan hasil kerja Jokowi (Pembangunan) selama ini dianggap bagus.

” Nah pembangunan yang bagus ini harus dilanjutkan. Jadi kami berpikir siapa yang pantas mendampingi dan melanjutkan keberhasilan Jokowi. Dan kami menilai sosok Moeldoko lah yang cocok,” kata dia.

Menurut dia ada sejumlah keunggulan dari sosok Moeldoko, di antaranya yang bersangkutan tidak terlibat kasus HAM, tidak terlibat korupsi, tidak terlibat kasus moral atau isu-isu murahan.

“Paling yang kurang dari Pak Moeldoko itu cuma satu, yakni orangnya jarang senyum,” kata dia.

(LIN)

Ini Kriteria Caleg Golkar di Pileg 2019

0
Cawagub Jabar nomor urut 4 Dedi Mulyadi saat diwawancarai (foto LIN)
Cawagub Jabar nomor urut 4 Dedi Mulyadi saat diwawancarai (foto LIN)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: DPD Golkar Jawa Barat memastikan tidak akan mengusung calon legislatif yang memiliki catatan kriminal apalagi korupsi.

Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, tingkat keterpilihan seorang caleg Golkar baik untuk DPRD Kabupaten/Kota maupun Provinsi menjadi salah satu poin tinggi untuk diusung.

“Kami masih menyusun daftar caleg, poin paling utama adalah tingkat keterpilihan caleg,” kata dia di Bandung, Rabu (10/7/2018).

Namun penetapan caleg-caleg tetap memakai sejumlah persyaratan yang cukup berat. Syarat ini tak hanya yang ada dalam peraturan KPU dimana eks koruptor dan bandar narkoba dilarang mencalonkan namun ada aturan tambahan.

“Tak hanya yang diatur dalam PKPU tapi kita akan lihat orang-orang yang tidak memiliki catatan kriminal,” ujarnya.

Sederhananya latar belakang caleg tersebut bisa dilihat dari surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.

“Itu standar artinya orang itu bersih dan tidak punya catatan kriminal. Tapi kita akan cek juga latar belakangnya, kalau ada catatan sudah pasti tidak akan dicalonkan,” katanya.

Dedi mengakui peminat caleg untuk berangkat dari Partai Golkar Jabar sangat tinggi. Meski begitu, pihaknya tetap akan mengukur tingkat kelayakan para calon baik kader maupun eksternal lewat sejumlah proses.

“Caleg kita membludak, kita lagi seleksi sekarang. Kita buat standarisasi, psikotes, wawasan kebangsaan, dan para calon harus menguasai bahasa daerah masing-masing,” pungkasnya.

 

(LIN)

Jepang Akan Latih Tenaga Kerja Tasikmalaya

0
Jepang
Wawali saat memberikan Cinderamata ke Perwakilan Jepang (fokusjabar - Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Sejumlah tenaga kerja asal Kota Tasikmalaya akan mendapatkan pelatihan kerja dari salah satu pengusaha Hotel di Tokyo Jepang.

Kepastian itu ditandai dengan kedatangan perwakilan tenaga pelatihan Hotel dari Jepang ke Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Perwakilan Jepang diterima langsung Wakil Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf di Balikota Tasikmalaya, dan langsung melakukan Memorandum of Understanding (MoU) denhan Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, Selasa (10/7/2018).

Dalam Kesempatan itu, Wakil Wali Kota mengatakan, kerjasama dengan Jepang melalui MoU ini akan meningkatkan kualitas tenaga kerja Kota Tasikmalaya, sehingga mereka nantinya benar-benar tenaga kerja yang terampil dan siap pakai.

“Jepang  sangat membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia dan ini sangat tepat karena setelah mendapatkan pelatihan di bidang Pariwisata dan Perhotelan, mereka akan dikirim ke Jepang dan siap bekerja,” jelas dia.

BACA JUGA: Tiga Atlet Jepang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Adapun pelatihan kerja yang akan diberikan tenaga dari Jepang, akan memberikan pengalaman baru bagi calon-calon tenaga kerja yang akan dikirim ke Jepang.

” MoU ini langkah tepat Pemerintah kota Tasikmalaya dalam memberdayakan tenaga kerja Kota Tasikmalaya, mereka nantinya akan bekerja di Jepang sehingga akan berimplikasi terhadap pengurangan angka penggangguran di Kota Tasikmalaya ke depan,” kata dia.

Kerjasama yang akan dijalin bersama Jepang kali ini baru di bidang tenaga kerja, namun tidak menutup kemungkinan ke depannya ada kerjasama di sektor lainnya.

” Kedepannya kita akan menawarkan kerjasama di bidang traveling, pariwisata, termasuk sektor industri kreatif agar kita memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar luar negeri,” jelas dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya Nunung Kartini menjelaskan, MoU dengan pimpinan Hotel dari Tokyo Jepang ini untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Negeri Sakura.

” Di Jepang banyak yang membutuhkan tenaga kerja terampil, ” kata dia.

(Seda/LIN)

Tergilas Truk, Seorang Ibu Tewas di Tempat

0
Foto: Istimewa

CIAMIS, FOKUSJabar.id : Seorang ibu yang belum diketahui identitasnya meninggal di tempat tergilas sebuah truk di Jalan Raya Ciamis-Banjar, tepatnya dekat kantor Kecamatan tugu batas kota Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Selasa (10/7/2018).

Menurut salah seorang saksi mata, Dede, peristiwa tersebut berawal saat korban bersama anak kecil menyebrang jalan di lokasi itu.

“Saat sedang menyebrang korban tertabrak sepeda motor,” katanya.

Dede melanjutkan, setelah korban tertabrak sepeda motor korban tergeletak di jalan raya dan terlindas sebuah truk.

Akibatnya, korban mengalami luka sangat parah sehingga tewas di tempat.

“Saya sampai tidak kuat melihat tubuh korban setelah tergilas truk itu,” jelasnya.

Dede menambahkan, pascaperistiwa kecelakaan terjadi arus lalu lintas kendaraan sedikit tersendat karena banyaknya pengendara mengurangi kecepatan kendaraanya untuk melihat korban yang masih tergeletak di tengah jalan raya.

(Husen Maharaja/Bam’s)