spot_img
Rabu 17 Desember 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 6962

Subang Siap Gelar Road Race Asian Games

0
Road Race
(HUMAS JABAR)

SUBANG, FOKUSJabar.id: Kabupaten Subang dipercaya Panitia Pusat Asian Games 2018 sebagai tuan rumah pada Cabang Olahraga (Cabor) Balap Sepeda Road Race dan Mountain Bike (MTB).

Menengok kesiapan Subang sebagai salah satu tuan rumah, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Mochamad Iriawan menyebut secara umum venue di Subang sudah siap digunakan.

Iriawan menambahkan, hal yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan event akbar tersebut yakni terkait kesterillan track, yang menjadi lintasan para atlit balap sepeda khususnya pada Cabor Road Race.

Artinya, panitia lokal harus rajin- rajin bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Kepolisian, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan, dan pihak lainnya demi kelancaran helatan akbar olahraga se-Asia itu.

BACA JUGA: Road Race: Energi Jabar Juara Harus Jadi Even Tahunan

“Hari ini saya melihat venue, di sini ada Mountain bike (MTB) kemudian ada Road Race sekitar 150 km, yang melewati kabupaten Subang, Purwakarta, Karawang, Kemudian finish di Subang lagi (rute Dolog – Purwakarta- Karawang – Jalan Cagak),” kata Pj Gubernur usai meninjau kesiapan Venue MTB di Kawasan Resort Bumi Ayu, Jalancagak, Kabupaten Subang, Rabu (11/07/2018).

” Kami sampaikan ke unsur terkait untuk betul-betul disiapkan, karena ini jalan raya jadi pengamanannya, kesiapan jalurnya harus benar- benar matang,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Abdurakhman menuturkan bahwa dalam mempersiapkan Balap Sepeda Road Race maupun MTB tidak ada kendala berarti.

Hanua saja, menurut Abdurakhman, masih ada beberapa jalur Road Race yang belum 100 persen mulus. Untuk itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait guna menyelesaikan kekurangan tersebut.

Sementara pada cabor MTB, telah disediakan jalan akses menuju venue sekitar 3,4 kilometer, yang akhir pekan ini selesai pengerjaannya.

“Selain itu tidak ada hambatan yang berarti,” katanya.

(Bam’s)

Gubernur Jabar Dorong Pembangunan Pelabuhan

0
Pembangunan
(HUMAS JABAR)

SUBANG, FOKUSJabar.id: Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Mochamad Iriawan meninjau lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban, di Desa Patimban, Kabupaten Subang, Rabu (11/7/2018).

Iriawan menyebut, pembangunan Pelabuhan Patimban terbagi menjadi beberapa tahapan. Tahap I fase pertama, Pelabuhan Patimban akan memiliki terminal kendaraan dengan dermaga sepanjang 300 meter serta terminal peti kemas 420 x 35 meter.

” Total panjang dermaga sendiri secara keseluruhan tahap 1, 2 dan 3 nantinya, akan mencapai 4,32 ribu meter, serta kedalaman perairan -10 m LWS (Low Water Spring),” papar Iwan.

Lalu, untuk lapangan peti kemas, nantinya secara keseluruhan akan memiliki luas 35 hektar. Kapasitasnya sendiri akan mencapai 250 ribu twenty-foot equivalent unit (TEUs) dari total kapasitas Tahap 1 sebesar 3,75 juta TEUs.

Fase kedua nantinya akan dikembangkan terminal kendaraan hingga 690 meter. Sementara itu, terminal peti kemas diperpanjang dan diperluas menjadi 1.740 x3 5 meter dari total panjang dermaga keseluruhan 4,32 meter.

BACA JUGA: Konsep Pembangunan Bandung Raya, Pemerintah Pusat Gelontorkan Dana Rp42,4 T

Kedalamannya sendiri akan ditambah menjadi -14 m LWS. Khusus untuk lapangan peti kemas, luasnya ditambah 66 hektare dengan kapasitas 3,5 juta TEUs. Secara total, Pelabuhan Patimban direncanakan memiliki kapasitas sebesar 7.5 juta TEUs petikemas dan 600 ribu CBU kendaraan.

” Tahapan- tahapan tersebut diperkirakan selesai 2027,” kata Iwan.

Adapun berdasarkan hasil kesepakatan Rl-Jepang, ada beberapa infrastruktur pendukung yang perlu disiapkan sebelum kegiatan kontruksi pelabuhan. Diantaranya, jalan utama dari jalan negara untuk pintu masuk pelabuhan disiapkan pemerintah pusat (Kemen PU).

Kemudian penyiapan Jalan Tol Subang (Cipali) -Palimanan berdasarkan PP 13 No 2017 Tentang Perubahan PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN oleh Kemen PU.

“Juga akan disiapkan Jalan Kereta api dari Stasiun Pagaden Patimban,” tambah Iwan.

Dimana saat ini sedang dibuat FS Jalur Kereta Api ke patimban oleh Dirjen Perkeretaapian Kemenhub.

Selain itu, pembangunan listrik oleh PLN ( akan dibangun SUTT 500 kv Cirebon-Bekasl yang melalui Kecamatan Pusakajaya). Serta rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum oleh PDAM Kabupaten Subang dengan kebutuhan anggaran Rp83,694 Milyar.

“Pembiayaan akan didukung oleh Pemerintah Pusat,” kata Iwan.

Terakhir dan terpenting, yakni pembangunan jaringan air limbah dan pengelolaan sampah oleh pengelola Pelabuhan bekerjasama dengan stakeholder terkait.

Sementara itu, guna mencapai target realisasi pembangunan Pelabuhan Patimban, Iwan mengaku telah memerintahkan pejabat terkait untuk segera malakukan langkah- langkah sesuai Tupoksinya masing-masing.

“Sekarang kita tengah menyiapkan pembebasan lahan, biayanya cukup besar Rp. 800 miliar, uangnya sudah ada, tinggal kita komunikasikan dengan masyarakat setempat,” kata Iwan.

​Untuk diketahui, bahwa rencana Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Subang, ditetapkan dengan kebutuhan lahan sekitar 372 Hektar.

Adapun lokasi pengadaan tanah untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban, meliputi Kecamatan Pusakanagara Daerah Kabupaten Subang, terdiri atas Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol, Desa Pusakaratu dan Desa Kotasari. Desa Pusakajaya Kecamatan Pusakajaya Daerah Kabupaten Subang.

Sementara itu, nilai investasi untuk pembangunan Pelabuhan Patimban tahap pertama fase 1-2 berjumlah Rp25 Triliun Rupiah. Pun total kebutuhan anggaran pembangunan Patimban sendiri diproyeksikan mencapai Rp43 Triliun.

(Bam’s)

Pemprov Jabar Apresiasi Kinerja Polri

0
Polri
(HUMAS JABAR)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengapresiasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait pelaksanaan pengamanan arus mudik dan balik 2018, pengamanan Pilkada Serentak 2018 serta predikat Indonesia yang masuk dalam jajaran sepuluh negara teraman di dunia.

Apresiasi tersebut disampaikan Sekda Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa saat menghadiri syukuran Hari Bhayangkara ke-72 di Sudirman Grand Ballroom, Jl. Sudirman No. 620, Kota Bandung, Rabu (11/7/2018).

“ Selamat Hari Bhayangkara ke-72. Alhamdulillah, capaian-capaian Kepolisian RI luar biasa yang ditunjukkan dengan Pilkada Serentak berjalan dengan damai, lancar, kondusif. Lalu arus mudik dan arus balik berjalan sangat lancar bahkan terjadi penuruan kecelakaan maupun kemacetan. Indonesia mendapat penghargaan dunia,” kata Iwa.

BACA JUGA: TNI-Polri dan Wartawan di Ciamis Jalani Swab Test Covid-19

Menurutnya, capaian-capaian Kepolisian RI tersebut perlu kita syukuri dan kita apresiasi kepada seluruh jajarannya yang tentu bahu-membahu meningkatkan pelayanan, sehingga Kepolisian RI semakin dicintai masyarakat. Tingkat kepercayaan tersebut mencapai 82,9 persen.

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian dalam sambutannya yang dibacakan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Agung Budi Maryoto menyatakan bahwa Kepolisian RI terus berbenah melalui upaya program promoter. Hal itu sebagai tindak lanjut dari program reformasi internal Kepolisian RI.

Program promoter dilakukan melalui profesionalisme dan modernisasi untuk meraih kepercayaan publik. Program promoter fokus pada tiga kebijakan, yaitu peningkatan kinerja, perbaikan kultur, dan manajemen media.

Selain itu, Tito mengungkapkan bahwa kepercayaan publik terus meningkat. Pada 2016 lalu Kepolisian RI termasuk ke dalam tiga institusi negara yang paling tidak dipercaya publik. Namun, saat ini tingkat kepercayaan publik pada Kepolisian RI di atas 82 persen.

“ Kini berdasarkan hasil survei yang diselenggarakan berbagai lembaga telah berada pada tiga besar lembaga dengan kepercayaan publik terbaik,” ungkap Tito.

Survei yang dilaksanakan Litbang Kompas pada akhir 2016 menunjukkan, tingkat kepercayaan Publik terhadap Kepolisian RI hanya 63,2 persen. Setelah satu tahun melaksanakan program promoter, survei Populis Center pada Agustus 2017 menunjukkan adanya perbaikan kinerja Polri dimana 67,6 persen responden puas dengan kinerja Polri.

“ Dan yang terakhir survei Litbang Kompas pada Juni 2018 menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,9 persen. Hasil ini mengindikasikan bahwa 82,9 persen Warga Negara Indonesia percaya kepada Polri, tertinggi sejak era reformasi,” papar Tito.

Tito juga mengungkapkan, lembaga survei papan atas yang berbasis di AS, menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat kesembilan negara teraman di dunia. Posisi ini berada di atas Denmark yang berada di posisi 10 dan Belanda pada posisi 15, bahkan Jepang di posisi 27.

“Survei juga mengungkap 69 persen dari 148 ribu responden, bahwa pada 142 negara percaya bahwa kepolisian lokal dalam hal ini Polri di Indonesia mampu menjaga keamanan dalam negerinya,” pungkas Tito.

(Bam’s)

Tewaskan Pejalan Kaki, Pemotor jadi Tersangka

0
Tersangka
Akp agoeng kasat lantas polres ciamis. (FOKUSJabar/Husen Maharaja)

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Pengendara seperda motor bernopol R 6962 QV, Rudi Ruhiyat (34) dijadikan tersangka dalam peristiwa tabrakan yang menyebabkan tewasnya seorang pejalan kaki, Ayi Rohana (62) beberapa waktu lalu.

Rudi ditetapkan tersangka setelah terbukti lalai saat mengendarai sepeda motor hingga mengakibatkan tewasnya korban. Demikian diungkapkan Kasat Lantas Polres Ciamis, AKP Agoeng Ramadhani di Mapolres Ciamis, Rabu (11/7/2018).

Sementara untuk Iwan Mustopa, kata Agoeng, sopir truk yang saat kejadian berada di belakang sepeda motor dan menabrak korban dan menggilasnya masih dalam pemeriksaan petugas Polisi.

BACA JUGA: Polres Banjar Bekuk Lima Tersangka Kasus Curanmor

“Untuk pengemudi truk masih dalam pemeriksaan. Apakah ada unsur kelalaian atau tidak. Kalau memang hasil pemeriksaan ada unsur kelalaian, bisa juga menjadi tersangka dalam kecelakaan itu,” jelasnya.

Untuk diketahui, kecelakaan yang menewaskan korban itu terjadi di Jalan Raya Ciamis-Banjar, tepatnya di tugu batas Kota Ciamis tak jauh dari Kantor Kecamatan Cijeunjing.

Saat itu korban hendak menyebrang dari arah utara menuju selatan, dari arah timur ( Banjar) menuju barat muncul sepeda motor yang dikendarai Rudi. Sesampainya di lokasi kejadian, sepeda motor menabrak korban.

“Setelah ditabrak sepeda motor, korban terlindas truk,” ungkap Agoeng.

(Husen Maharaja/LIN)

Polisi Selidiki Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Banjar

0
kapolres Banjar, AKBP Matrius (Kiri) dan Ketua IDI Kota Banjar, dr. Fuad (kanan). (FOKUSJabar/Boip)

BANJAR, FOKUSJabar.id: Kapolres Banjar AKBP Matrius mengungkapkan, ada dua kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.

Kedua kasus korupsi itu di antaranya program bantuan Provinsi 2014, rumah tidak layak huni (rutilahu) di Desa Cibeureum dan dugaan penyelewengan anggaran di Desa Balokang.

Belum terungkapnya dugaan tindak pidana korupsi tersebut terkendala hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan Provinis (BPKP) yang hingga saat ini belum keluar.

“Kita tinggal menunggu hasil audit BPKP,” kata dia, Rabu (11/7/2018).

Setelah hasil audit BPKP sudah keluar dan menyatakan bahwa terjadi kerugian negara, mekanisme selanjutnya, kata dia, baru penetapan tersangka. Bila sudah jelas ada kerugian negara, kuasa pengguna anggaran (KPA) harus bertanggungjawab.

” Yang bisa mengatakan ada kerugian negaranya itu bukan kami tapi dari BPKP,” imbuh dia.

Matrius berjanji bahwa dua kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani pihaknya tidak melewati 2018.

“Secepatnya dan mudah-mudahan tidak lewat tahun ini,” pungkas dia.

(Boip/LIN)

Sistem Zonasi Dikeluhkan, Ini Kata Disdik Kota Bandung

0
foto: web

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung menyebut banyak orangtua calon peserta didik yang belum siap dan kekurangan informasi terkait pelaksanaan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Bandung tahun 2018.

Hal itu pula lah yang menyebabkan orangtua calon peserta didik yang menganggap pelaksanaan PPDB tahun 2018 tidak terlalu berbeda dengan tahun sebelumnya.

“Perbedaan‎ PPDB tahun ini dan tahun sebelumnya itu cukup signifikan. Kita menerapkan sistem di PPDB tahun ini sesuai amanat Permendikbud, dimana ada kewajiban untuk menerapkan sistem zonasi sebesar 90 persen, jalur prestasi 5 persen dan jalur khusus 5 persen,” kata Sekretaris Disdik Kota Bandung Mia Rumiasari melalui sambungan telepon, Rabu (11/7/2018).

PPDB Kota Bandung tahun 2018, lanjut Mia, menerapkan kebijakan langsung pemerintah pusat melalui Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 serta Nomor 14 tahun 2018.

Salah satu ketentuan dalam aturan tersebut, yakni terkait sistem zonasi sebagai penegasan dari aturan sebelumnya.

“Sebenarnya kita tidak menerapkan murni 90 persen sistem zonasi di SMP Negeri di Kota Bandung. Seperti di lima SMP Negeri yang berlokasi jauh dari pemukiman penduduk, kita coba munculkan melalui jalur prestasi yakni di SMPN 2, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 14, dan SMPN 44,” terangnya.

Munculnya kekecewaan dan keluhan dari orangtua calon peserta didik terkait sistem zonasi, diakui Mia karena kurangnya informasi yang didapat.

Pasalnya, dalam sistem zonasi ‎yang diterapkan di SMP Negeri di Kota Bandung mengutamakan penilaian dari kedekatan jarak rumah dan sekolah.

Penilaian ini pun diberlakukan sama bagi semua calon peserta didik yang mendaftar.

Sedangkan untuk pendaftaran di tingkat SD, mengutamakan kriteria usia selain dari sisi zonasi.

“Jika dari sisi jarak ada persamaan, maka yang jadi penilaian lain berdasarkan nilai akademik calon peserta didik. Dan kita sudah terima perwakilan dari orangtua calon peserta didik ini dan hal ini menjadi bahan evaluasi kita kedepan. Meski demikian, kita tetap tidak bisa kontra produktif dengan aturan yang sudah dikeluarkan (pemerintah) pusat,” tegasnya.

(Ageng/LIN)

Petani Harus Manfaatkan Momentum Pileg 2019

0
(FOKUSJabar/Riza M Irfansyah)

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Problematika petani di tanah air masih sangat komplek dan pelik. Kendati pemerintah saat ini sudah berupaya melakukan berbagai terobosan program-program pro petani, namun perlu di genjot secara maksimal.

Program pemerintah yang pro petani ini juga memerlukan pengawalan yang tersistem dalam implementasi di daerah.

Fungsi pengawasan di daerah terhadap program pemerintah juga harus berjalan dengan baik. Karenanya penguatan di parlemen yang mewakili aspirasi petani menjadi penting, baik di tataran pusat maupu daerah.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Repdem Jabar Bidang Penggalangan Buruh dan Tani Agus Nurdin saat diskusi terbatas bersama wartawan, di PWI Perwakilan Ciamis, Banjar dan Pangandaran, Rabu (11/7/2019).

“Program pusat sudah bagus, tidak cukup itu, pengawasana implentasinya juga harus bagus. Pemerintah daerah juga harus mendukung dengan mengeluarkan program-program yang pro petani,” kata Agus.

Atas dasar itu kata Agus, petani butuh keterwakilan di Parlemen. Maka momentum Pemilihan Legeslatif (Pileg) 2019 mendatang menjadi momentum yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh petani.

“Petani harus terlibat aktif pada Pileg, menentukan siapa yang mereka akan dorong menjadi wakilnya di parlemen untuk mengawal program-program petani dan pertanian, ” kata Agus.

Menurut dia, pemilih di Indonesia ini mayoritas petani, ini dilihat dari sebaran penduduk Indonesia berada di pedesaan dan mayoritas petani.

“Pemilih berlatar belakang petani ini lebih banyak, tapi anehnya banyak kebijakan yang tidak pro petani, terutama di daerah,” kata AGus.

Agus menambahkan kondisi saat ini petani yang punya tanah garapan saja banyak yang miskin, apalagi yang tidak punya tanah garapan sendiri.

“Kuncinya masyarakat petani harus berdaya, organisasi petaninya harus dikuatkan, dan yang tidak kalah penting dorongan kuat dari wakil petani di DPR dan DPRD,” jelas dia.

Sebagai organisasi sayap PDIP yang identik dengan partai wong cilik, di mana petani sebagai gambaran nyata dari wong cilik, maka Repdem Jawa Barat turut ambil bagian dalam proses membangun kesadaran petani untuk terlibat aktif pada Pileg 2019. Selain itu, Repdem pun menyiapkan kader-kader terbaiknya yang memiliki historis.

“Kader-kader repdem telah menyiapkan diri, mereka adalah pejuang petani, secara historis,” kata dia.

(Riza M Irfansyah/LIN)