Sabtu 11 Januari 2025
Beranda blog Halaman 6579

Akademisi Unigal: Kegaluhan Harus Dilestarikan

0
CIAMIS,FOKUSJabar.co. id: Akademisi yang juga Wakil Rektor II Universitas Galuh (Unigal) Ciamis Yagus Triana HS mengingatkan agar seluruh masyarakat di Tatar Galuh lebih menyelami sejarah kegaluhan sebagai peninggalan nenek moyang yang harus dilestarikan. Bahkan menjadi jatidiri masyarakat Tatar Galuh.

“Ciri masyarakat yang menjunjung tinggi sejarahnya bukan dengan membentuk bangunan fisik, tapi menanamkan nilai-nilai luhur dari sejarah itu sendiri,” kata Yagus, Senin (19/2/2018).

Pihaknya pun akan ikut melestarikan budaya kegaluhan dalam bidang pendidikan, bahkan memasukannya dalam mata kuliah di Unigal.

Pihaknya pun akan ikut serta dalam meneliti sejarah Galuh, hingga menghadirkan pemateri, seperti dari Kabuyutan Galuh Sadulur (keturunan asli kerajaan Galuh).

BACA JUGA:

Duh! Tahun 2024 DBD di Kota Bandung Tertinggi di Indonesia

Sementara itu Rektor Unigal Yat Rospia Brata menambahkan, rasa bangga terhadap Galuh harus terus digelorakan, terlebih di kalangan generasi muda.

Terlebih menurutnya, Galuh bukan sekedar nama, lencana atau gelar.

“Galuh ini lebih kepada nilai luhur daru raja-raja dimasalalu yang menorehkan sejarah besar di penjuru dunia. Bagaimana karakter kegaluhan itu sendiri menjadi suatu hal yang dijunjung dan dihormati oleh orang-orang yang mengerti atau mereka yang menjadi bagian dari sejarah itu,” paparnya.

(Riza M Irfansyah/LIN)

AMPG Segera Laporkan Dugaan Pelanggaran Pilkada oleh Petahana

0

GARUT, FOKUSJabar.id: Setelah melayangkan surat ke DPRD Garut, Aliansi Masyarakat Peduli Garut (AMPG) akan melaporkan pelanggaran Pilkada yang dilakukan petahana Rudy Gunawan.

“Rencananya hari Rabu atau setelah audiensi dengan DPRD akan ditindaklanjuti dengan pelaporan ke Panwaslu,” kata Koordinator AMPG Abu Musa Hanif Muttaqin, Senin (19/2/2018).

Abu mengatakan bahwa Calon Bupati Garut yanf diusung Gerindra, PKS, dan NasDem itu diduga telah melakukan pelanggaran Pilkada.

Menjelang cuti kampanye, kata dia, Bupati Garut itu mengangkat tiga direktur di lingkungan PDAM Tirta Intan Garut.

“Itu sudah melanggat PKPU nomor 3 Tahun 2017 pasal 89 ayat 1,” kata dia.

Dalam PKPU tersebut disebutkan bahwa bakal calon petahana dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai akhir masa jabatan.

Adapun sanksi yang diberlakukan, kata dia, menurut ayat 3, yakni petahana yang melanggar, maka pencalonannya akan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Meski demikian, kebijakan mutasi pejabat masih bisa dilakukan jika ada sesuatu yang mendesak dan sudahbatas izin Mendagri.

“Pelanggaran ini yang akan kita laporkan ke Panwaslu,” jelas dia.

(Andian/LIN)

Herdiat Janji Tingkatkan Pembangunan di Perbatasan Ciamis

0

CIAMIS,FOKUSJabar.id : Calon Bupati Ciamis H Herdiat Sunarya berjanji akan meningkatkan pembangunan di daerah perbatasan Kabupaten Ciamis. Sebab,  perbatasan merupakan cermin jatidiri sebuah daerah. Herdiat mengungkapkan hal itu saat silaturahmi dengan masyarakat Kecamatan Panawangan. Minggu (18/2/2018). Kecamatan Panawangan adalah berbatasan dengan Kabupaten Majalengka.

Herdiat mengatakan, dalam memproritaskan daerah-daerah perbatasan tersebut harus dibangun pusat-pusat perekonomian sebagai penopang kehidupan masyarakat.

“Dalam memprioritaskan daerah-daerah perbatasan paling tidak kita harus membuat pusat pertumbuhan perekonomian,” katanya.

Herdiat mengatakan, sehingga dengan tumbuhnya perekonomian didaerah perbatasan tersebut akan berimbas kepada kesejahteraan warganya.

“Dampak dari pertumbuhan perekonomian tentunya akan lebih mensejahterakan masyarakat,” ucapnya.

Herdiat melanjutkan, namun pada kenyataanya saat ini daerah perbatasan hanyalah sebagai belakangnya kota Ciamis.

“Seharusnya daerah-daerah perbatasan Ciamis itu sebagai wajah ataupun muka yang mendeskripsikan Kota Ciamis,” ungkapnya. (Husen Maharaja/DAR)

Kurangi Pengangguran, Hasanah Tawarkan Program “Gawe”

0

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Calon Gubernur Jawa Barat TB. Hasanuddin (Kang Hasan) berkomitmen mengurangi angka pengangguran di Jawa Barat.

Cagub yang berpasangan dengan Anton Charliyan itu menggulirkan program ‘Digawe’.

Program ini salah satunya mengajak masyarakat di pedesaan agar memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di sekitarnya guna meningkatkan perekonomian rakyat. Salah satunya, memanfaatkan sumber air yang melimpah.

Hasan menyampaikan bahwa alam sudah menyediakan kekayaan sumber daya yang bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, bahkan menyediakan lapangan pekerjaan baru jika diolah dengan baik.

“Beberapa daerah di Jabar punya ketersediaan air yang cukup banyak, sangat potensial. Ini harus dimanfaatkan dengan baik, misalnya budidaya ikan, bertani, sehingga masyarakat desa punya pekerjaan tanpa harus ke kota,” kata Hasan saat berkunjung ke tempat budidaya ikan di kampung Ciherang, Desa Gunung Tua, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Minggu (18/2/2018).

Menurut dia, kemandirian ekonomi masyarakat desa harus didorong dan diciptakan oleh pemerintah. Salah satunya dengan memberikan bantuan permodalan. Dengan demikian warga di pedesaan bisa menciptakan peluang pekerjaan tanpa harus menunggu pabrik berdiri atau investor datang.

Dirinya pun siap menambah dana desa untuk pengembangan ekonomi kerakyatan di pedesaan jika dirinya terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat.

“Permasalahan umumnya adalah terkait modal awal, harus kita bantu modal awalnya, misalkan melalui Bank Jabar atau juga melalui koperasi, kalau perlu dana desa ditingkatkan,” jelas dia.

Hasan yakin, dengan berkembangnya perekonomian desa, akan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Anab salah seorang pembudidaya ikan mengaku bahagia dikunjungi langsung oleh calon pemimpin Jawa Barat yang melihat langsung proses pembudidayaan ikan yang dikelolanya.

Dia berharap program yang digulirkan Kang Hasan mampu menyejahterakan rakyat Jawa Barat.

“Ya Alhamdulillah ada calon Gubernur yang mau melihat langsung pembudidayaan ikan kami, semoga apa yang beliau programkan mampu membantu masyarakat seperti kami ini,” ungkap Anab.

(LIN)

Ke Padepokan Sinar Banten, Deddy Mizwar Dikerubuti Warga

0

KAB. BANDUNG, FOKUSJabar.id: Calon Gubernur nomor urut 4 Deddy Mizwar (Demiz) mengunjungi padepokan seni bela diri Sinar Banten di Kampunv Pangauban, Kabupaten Bandung, Minggu (18/2 /2018).

Kedatangan Demiz ke padepokan pimpinan Apih Adju itu untuk bersilaturahmi.

Untuk diketahui, selain ilmu bela diri, di padepokan yang berdiri sejak 1970 itu pun diajarkan cara pengobatan tradisional.

“Maaf baru bisa ketemu sekarang, padahal sudah lama saya ingin berkunjung ke sini,” kata Demiz saat bertemu Apih Adju.

Apih Adju pun menyambut gembira kedatangan Demiz dan rombongan. Tak sungkan Apih Adju pun mengutarakan keingininannya mengembangkan padepokan lebih besat lagi, termasuk sarana yang ada.

“Mudah-mudahan nanti bisa kami bantu, karena seni budaya bela diri ini memang harus terus dikembangkan di era digital seperti ini, sehingga anak-anak kita punya bekal karakter kependekaran,” kata Demiz menyambut keinginan Apih Adju.

Di rumah Apih Adju yang tidak terlalu besar itu, anggota padepokan dan warga setempat berkumpul serta antusias ingin bertemu langsung Jendral Naga Bonar.

Usai pertemuan, baik anggota padepokan maupun warga, berebut meminta foto bersama aktor kawakan itu. Seperti biasa Demiz tak pernah menolak ajakan yang ingin berfoto.

Terlebih, kata Demiz, menyenangkan orang lain itu ibadah.

“Saya senang melihat mereka tersenyum lebar,” jelas dia.

(LIN)

Dipercaya Pimpin Pengprov FHI Jabar, Erwin Pertanyakan Sanksi PP

0
Ketua Umum FHI Jabar, Erwin Kustyawati (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di Ruang Kominfo KONI Jabar. (FOKUSJbara/Ageng)

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Erwin Kustyawati kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Federasi Hoki Indonesia (FHI) Jawa Barat untuk masa bakti 2018-2022 pada gelaran Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) FHI Jabar, Kamis (15/2/2018).

“Kita dianggap tidak loyal sehingga PP FHI memberikan sanksi organisasi dan diminta menggelar musorprovlub. Dan pada musorprovlub tersebut, saya kembali dipercaya untuk memimpih Pengprov FHI Jabar hingga 2022 setelah 14 dari total 18 pengcab FHI Kota/Kabupaten di Jabar secara aklamasi memilih saya kembali. Saya akan jaga amanat ini dan membuktikan jika organisasi FHI di Jabar ini sangat solid,” ujar Erwin saat memberikan keterangan pers di ruang Kominfo KONI Jabar, Jalan Pajajaran Kota Bandung, Minggu (18/2/2018).

Erwin mengaku, pihaknya pun akan mempertanyakan sanksi yang diberikan PP FHI kepada Pengprov FHI Jabar termasuk kepada dirinya. Dalam surat sanksi yang disampaikan PP FHI melalui aplikasi WhatsApp messenger, disebutkan jika dirinya tidak loyal terhadap PP FHI.

Setidaknya ada dua alasan yang digunakan PP FHI menganggap dirinya dan kepengurusan FHI jabar tidak loyal. Pertama, karena tidak mau menandatangani Pakta Integritas yang disodorkan PP FHI dan mengizinkan atlet Jabar mengikuti kejuaraan di luar negeri yakni pada kejuaraan Asian Women di Thailand dalam rangka persiapan Asian Games 2018.

“Semua yang dituduhkan PP kepada saya dan kepengurusan FHI Jabar, itu saya sanggah. Saya sangat loyal, tunduk dan patuh terhadap aturan yang ditetapkan PP FHI,” tambahnya.

Alasan dirinya tidak menandatangani Pakta Integritas yang disodorkan PP FHI, karena menilai tidak sesuai aturan. Pakta integritas sendiri dibuat sepihak oleh PP FHI tanpa melalui rapat bersama semua Pengprov FHI di Indonesia. Selain itu dirinya sudah merasa tertekan dan terpaksa jika menandatangani pakta integritas sehingga tidak sesuai dengan kalimat terakhir pada pakta integritas yang menyebutkan jika tanda tangan yang dibubuhkan tanda ada paksaan dan tekanan.

“Membuat pakta integritas itu harus ada rapat bersama dimana klausul pun harus menguntungkan kedua belah pihak. Tidak bisa satu arah, harus dibahas bersama. Bukan dikirim ke pengprov dan langsung minta ditanda tangani. Ini membuat saya merasa tertekan, dan tidak diberi ruang untuk berargumen,” tuturnya.

Sementara terkait pengiriman atlet ke ajang kejuaraan Asian Women di Thailand, dirinya menyebut jika hal tersebut diluar kemampuannya. Pasalnya, atlet secara pribadi dihubungi langsung oleh pihak PHSI (Persatuan Hoki Seluruh Indonesia) untuk bisa berlaga di kejuaraan tersebut.

“Saya tak pernah mengizinkan atlet, toh saya belum pernah terima surat pemberitahuan dari PHSI. Mereka berangkat ke Thailand itu secara pribadi dan dihubungi secara pribadi oleh pihak PHSI. Kita mempertanyakan sanksi yang diberikan ini, padahal secara aturan PP FHI sendiri sudah melanggar dengan tidak pernah ada rakernas FHI dan AD/ART yang belum disahkan. Kita melihat ini ada upaya pelemahan organisasi di Jabar untuk mengganggu persiapan kita menghadapi PON XX tahun 2020 di Papua. Kalau memang saya ada salah secara organisasi, kenapa saya tiudak dipanggil ke Jakarta untuk menjelaskan kronologisnya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, kepengurusan hoki di tingkat nasional pun mengalami dualisme yakni antara FHI dan PHSI. FHI sendiri saat ini menjadi organisasi hoki yang diakui oleh KONI Pusat untuk menggelar pembinaan olahraga hoki di Indonesia. Namun di sisi lain, PHSI menjadi organisasi yang diakui di internasional sebagai satu-satunya organisasi hoki di Indonesia.

Dengan kondisi, FHI sendiri hanya bisa melakukan kejuaraan dan pembinaan atlet hoki di dalam negeri saja seperti PON, hingga Porda. Namun untuk mengirimkan atlet mengikuti kejuaraan tingkat internasional mulai dari SEA Games, Asian Games hingga Olimpiade, harus menggunakan nama PHSI.

(ageng/dar)

Teror ke Ulama Marak, HMI Ciamis UsulkanBentuk Tim Khusus

0
Sekretaris Umum HMI Ciamis Solihin. (FOKUSJabar/Ibenk)

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Ciamis meminta Pemerintah Daerah serta aparat keamanan segera membentuk tim khusus untuk menindak para pelaku teror kepada ulama di Kabupaten Ciamis.

“Maraknya teror terhadap para tokoh agama, ulama atau kyai dan ustadz di daerah-daerah di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Ciamis harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah ataupun aparat keamanan Polri dan TNI untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan para sesepuh dan tokoh agama di likungannya,” kata Sekretaris Umum HMI Ciamis, Solihin Susanto, kepada FOKUSJabar.id melalui pesan singkat, Minggu (18/2/2018).

Menurutnya, meskipun sudah ada satuan keamanan yang bertugas di setiap desa sebagai kepanjangan tangan (bawahan) dari TNI dan Polri, HMI menilai masih kurang cukup maksimal dalam menyelesaikan permasalahan teror kepada Ulama.

BACA JUGA:

Duh! Tahun 2024 DBD di Kota Bandung Tertinggi di Indonesia

“Perlu kiranya ada tim khusus untuk membantu menjaga Ulama daerah atau desa,” ujarnya.

Dia menegaskan, Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan masyarakatnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamks harus sigap dan tanggap melihat kasus teror kepada Ulama. Menurut Solihin, masyarakat Ciamis sangat merasa terancam dengan adanya teror tersebut.

“Kalau sampai tidak ada titik final, HMI akan terus mendorong pihak- pihak terkait untuk peka terhadap kasus teror ini,” pungkasnya.

(Ibenk)