Sambut Tamu Negara, Pemkab Bogor Gelar Apel Gabungan dan Kerja Bakti di Babakan Madang

Penulis

-

2 Juli 2026

BOGOR,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bergerak serentak menata kawasan Kecamatan Babakan Madang demi menyambut kepungan kunjungan tamu negara ke Desa Bojong Koneng. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memimpin langsung apel gabungan lintas sektor yang kemudian berlanjut dengan aksi reresik (bersih-bersih) massal, Kamis (2/7/2026).

Langkah taktis ini melibatkan ribuan personel dari berbagai perangkat daerah. Pemkab Bogor berkomitmen menghadirkan wajah lingkungan yang bersih, rapi, serta representatif sebelum para kepala negara dan delegasi internasional menginjakkan kaki di bumi tegar beriman.

Desa Bojong Koneng Naik Kelas, Pemda Upgrade Jalan Desa Jadi Jalur Protokol

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa Desa Bojong Koneng kini mengemban status sebagai kawasan strategis nasional yang membanggakan warga Bogor. Hal ini mengakar pada keberadaan kediaman Presiden yang kerap menjadi titik utama untuk menerima kunjungan resmi para pemimpin dunia.

Dampak dari aktivitas kepresidenan ini sukses memicu percepatan pembangunan di wilayah Babakan Madang, terutama perbaikan akses mobilitas. Pemerintah daerah mendongkrak status mutu jalan yang sebelumnya merupakan jalan desa biasa menjadi jalur protokol yang representatif.

“Hari ini tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya warga Desa Bojong Koneng dan Kecamatan Babakan Madang. Kawasan ini memedot perhatian dunia karena Presiden berkegiatan di sini. Selama Presiden menetap, para kepala negara dari berbagai belahan dunia menjadwalkan kunjungan ke sini. Maka, kesiapan estetika dan infrastruktur kawasan menjadi hal yang super penting,” cetus Rudy Susmanto, Kamis (2/7/2026).

Rudy juga melayangkan pujian dan apresiasi tinggi kepada para petugas kebersihan lapangan yang ia sebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Menurutnya, dedikasi mereka yang menyapu jalanan sejak fajar menjadi fondasi utama kenyamanan daerah.

Hilangkan Sekat Birokrasi, Bupati Ajak Dinas Keroyok Proyek Estetika

Guna mempercepat proses penataan, Rudy memerintahkan seluruh kepala dinas dan komandan satuan untuk meruntuhkan sekat ego sektoral. Bupati meminta semua instansi bekerja sebagai satu tim yang solid melalui napas gotong royong agar target penataan rampung sebelum tenggat waktu.

“Jika kita bekerja bersama, saling mendukung, dan saling membantu, pekerjaan yang mematok target tiga hari bisa kita selesaikan jauh lebih cepat. Hari ini kita memikul tugas yang sama, yaitu mempercantik wajah Kabupaten Bogor di mata dunia,” tegas Rudy.

Usai memimpin apel, Bupati bersama pasukan gabungan langsung menggebrak sejumlah titik vital. Mereka menggeber aksi nyata seperti:

Membabat rumput liar di sepanjang bahu jalan.
Menanam ribuan tanaman hias baru.
Mengecat ulang fasilitas publik yang kusam.
Memasang umbul-umbul kenegaraan serta memperbaiki pagar pembatas jalan.

Aksi massal ini melibatkan kolaborasi masif dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, DPUPR, Dinas Perkim, BPBD, hingga jajaran perangkat Kecamatan Babakan Madang dan pemerintah desa setempat.

(Jingga Sonjaya)

Program Gempita Jadi Inovasi Unggulan Sumedang dalam Penilaian PPD 2026

Penulis

Irfansyah Riza

-

2 Juli 2026

0

SUMEDANG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang melaju kencang dalam ajang Penilaian Tahap II Wawancara dan Verifikasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat kabupaten/kota tahun 2026. Dalam forum krusial tersebut, tim pemda menjagokan Gerakan Multipihak Pelatihan dan Penempatan Kerja (Gempita) sebagai senjata andalan untuk mendongkrak mutu SDM sekaligus menyapu bersih angka pengangguran.

Bertempat di Ruang Bupati Sumedang, Kamis (2/7/2026), pemda membeberkan lompatan besar di sektor ketenagakerjaan berkat taktik sinergi lintas sektor ini.

Dobrak Ego Sektoral Lewat Konsep Quintuple Helix

Program Gempita mencuat sebagai solusi konkret atas berbagai penyakit klasik ketenagakerjaan, seperti rendahnya keahlian pekerja, ketidaksesuaian (mismatch) antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan pabrik, hingga masalah ego sektoral antarinstansi.

Guna mengatasi hal itu, Sumedang menerapkan model kolaborasi Quintuple Helix. Formula ini mengunci lima pilar penting untuk bergerak bersama dalam satu irama:

Pemerintah daerah selaku regulator.
Kalangan akademisi (kampus/sekolah) pembentuk kurikulum.
Dunia usaha (pelaku industri) penyedia lowongan.
Kelompok masyarakat selaku pencari kerja.
Sektor lingkungan pendukung.

Melalui ekosistem terpadu ini, Pemkab Sumedang menggelar pelatihan vokasi berbasis kompetensi, menerbitkan sertifikasi keahlian, membuka akses info kerja hulu-hilir, hingga memfasilitasi permodalan wirausaha baru.

Rekor Capaian: Luluskan Ribuan Sertifikasi dan Terbangkan Pekerja ke Jepang

Inovasi Gempita terbukti bukan sekadar konsep di atas kertas. Hingga penutupan tahun 2025, program ini sukses membukukan rapor kinerja yang sangat mentereng di lapangan:

Sertifikasi Keahlian: Meluluskan 1.779 pekerja yang mengantongi sertifikat kompetensi resmi.
Penyerapan Kerja: Melatih sekaligus menyalurkan 16.102 tenaga kerja ke berbagai sektor industri.
Cetak Pengusaha Baru: Melahirkan 1.007 pelaku UMKM baru yang mandiri secara finansial.

Sederet angka positif tersebut sukses mengubah indikator ekonomi makro Sumedang sepanjang tahun 2025. Laju pertumbuhan ekonomi daerah melejit ke angka 5,48 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik kelas ke level 75,50, angka kemiskinan merosot ke 8,81 persen, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sukses menyusut hingga tersisa 6,08 persen.

“Tahun kemarin kurang lebih 150 orang telah kami fasilitasi bekerja ke Jepang. Kami tidak ingin hanya pasif menunggu investor datang ke daerah. Selama ada peluang kerja global dan masyarakat memiliki kemauan untuk bekerja, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasinya secara penuh,” tegas Wakil Bupati Sumedang, Fajar Aldila.

(Jingga Sonjaya)

CSR Award 2026 Kabupaten Bekasi Beri Penghargaan kepada Perusahaan dan Mitra Terbaik

Penulis

Irfansyah Riza

-

2 Juli 2026

0

BEKASI,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sukses menggelar ajang bergengsi CSR Award 2026 di Gedung Wibawa Mukti, Kompleks Pemda Bekasi, Cikarang Pusat. Melalui dinas terkait, pemerintah daerah mengganjar kawasan industri, perusahaan swasta, yayasan, hingga para pejuang lokal (local hero) dengan penghargaan khusus karena telah menyokong pembangunan daerah melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Agenda tahunan ini mengemban misi besar untuk memperkuat sinergi hulu-hilir antara birokrasi dan kaum pemodal. Ke depan, apresiasi ini harapannya mampu memicu korporasi lain agar merancang program sosial yang menyasar langsung kebutuhan riil masyarakat.

Investasi Melejit, Sekda Bekasi Minta Pengusaha Dongkrak Kepedulian Sosial

Mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menegaskan bahwa pertumbuhan angka investasi daerah wajib berbanding lurus dengan kesejahteraan warga sekitar pabrik. Sektor swasta tidak boleh menutup mata terhadap ketimpangan sosial di wilayah operasional mereka.

“Pertumbuhan investasi yang terus meningkat di Kabupaten Bekasi harus berjalan seiring dengan meningkatnya kepedulian sosial dan pembangunan berkelanjutan. CSR merupakan bentuk investasi sosial yang mampu mengubah wajah masyarakat lewat perbaikan mutu pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, hingga infrastruktur,” jelas Endin Samsudin, Kamis (2/7/2026).

Pemerintah daerah mengklaim telah menyaring seluruh kandidat secara ketat. Tim penilai hanya memilih perusahaan yang memiliki program kerja inovatif, terukur, serta selaras dengan peta jalan pembangunan prioritas Pemkab Bekasi.

Rekor Baru: Anggaran CSR Meroket 10 Persen Sepanjang Tahun

Dalam pidatonya, Endin membeberkan laporan menggembirakan mengenai komitmen dunia usaha. Berdasarkan data rekapitulasi terbaru, total himpunan dana CSR sepanjang tahun 2025 berhasil mencetak rekor baru dengan kenaikan performa sebesar 10,63 persen daripada perolehan tahun sebelumnya.

Sinergi positif ini juga berimbas pada penambahan kuantitas kemitraan secara masif di lapangan:

Pertumbuhan Mitra: Jumlah korporasi yang bergabung naik tajam dari 114 perusahaan pada tahun 2024 menjadi 129 mitra pada akhir tahun 2025.
Persentase Kenaikan: Lonjakan jumlah keterlibatan pengusaha ini menyentuh angka 13,16 persen dalam setahun.

Bagi Pemkab Bekasi, grafik naik ini merupakan modal sosial yang sangat berharga. Pemerintah daerah bertekad terus mengawal pemanfaatan dana non-APBD tersebut. Tujuannya agar pengusaha mengeksekusinya secara kolaboratif, adaptif, serta memberikan efek domino yang berkelanjutan bagi hajat hidup warga Bekasi.

(Jingga Sonjaya)

Beasiswa Maung 2026 Resmi Dibuka, Simak Syarat Lengkap Pendaftarannya

Penulis

Irfansyah Riza

-

2 Juli 2026

0

DEPOK,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Sosial (Dinsos) resmi membuka pendaftaran Program Beasiswa Manusia Unggul (Maung) Tahun 2026. Program jaminan sosial pendidikan ini hadir kembali untuk menyokong finansial masyarakat dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mencicipi bangku kuliah di perguruan tinggi.

Melalui skema ini, pemerintah daerah menyalurkan bantuan biaya pendidikan langsung kepada mahasiswa yang lolos seleksi. Langkah strategis ini mengemban misi besar untuk memutus mata rantai kemiskinan sekaligus melejitkan kualitas sumber daya manusia di Kota Depok.

Cek Syarat Ketat Beasiswa Maung: Dari Usia Hingga Batas Semester

Kepala Dinsos Kota Depok, Utang Wardaya, menegaskan bahwa pihaknya memberlakukan rentetan syarat ketat. Pembatasan ini bertujuan menyaring para pendaftar secara objektif agar dana APBD tersebut benar-benar jatuh ke tangan penerima yang tepat.

“Kami memprioritaskan program ini bagi warga Kota Depok yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan kriteria yang telah kami tetapkan agar bantuan ini dapat tepat sasaran,” ujar Utang Wardaya, Kamis (2/7/2026).

Secara umum, calon penerima wajib mengantongi KTP dan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok, menetap di Depok, serta berstatus belum menikah. Aturan belum menikah ini memiliki pengecualian khusus untuk kelompok tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Bagi lulusan SMA/SMK/MA sederajat, program ini hanya merangkul mereka yang baru lulus paling lama dua tahun terakhir. Sementara untuk kategori mahasiswa aktif yang tengah kuliah, Pemerintah menetapkan regulasi tambahan:

Batasan Usia: Pendaftar wajib berusia maksimal 22 tahun saat mengajukan berkas.
Status Semester: Mahasiswa harus sedang menempuh perkuliahan di semester empat.
Nilai Akademik: Mengantongi Indeks Prestasi (IP) minimal 2,75 pada semester terakhir.

Pihaknya juga menyediakan kuota khusus bagi guru PAUD dengan syarat usia maksimal 30 tahun, memiliki masa bakti mengajar di Depok minimal dua tahun, serta mengantongi surat persetujuan resmi dari kepala sekolah tempatnya mengajar.

Wajib Masuk Data Kemiskinan dan Punya Sertifikat Prestasi

Selain administrasi dasar, faktor ekonomi menjadi penentu utama kelulusan. Calon penerima harus berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada posisi desil 1 sampai 5. Pendaftar juga bisa menggunakan jalur surat rekomendasi Dinsos hasil pembaruan data lapangan teranyar.

Faktor pembeda lainnya adalah kepemilikan prestasi. Penyelenggara mewajibkan pendaftar jalur akademik memiliki nilai rata-rata rapor minimal 7,5. Sedangkan pendaftar jalur nonakademik wajib menyertakan bukti fisik berupa sertifikat atau piagam penghargaan juara minimal tingkat daerah.

Utang mengingatkan bahwa program ini melarang keras pendaftar yang sedang menerima beasiswa lain dari sumber APBN maupun APBD. Terakhir, fasilitas bantuan kuliah ini juga menutup pintu bagi anak atau keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri, serta pegawai BUMN/BUMD yang masih tercantum dalam satu Kartu Keluarga.

(Jingga Sonjaya)

Musim Haji 2026 Berakhir, Kemenhaj Kota Tasikmalaya Sampaikan Evaluasi Penting

Penulis

Irfansyah Riza

-

2 Juli 2026

0

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Seluruh jemaah haji asal Kota Tasikmalaya kini telah kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Kedatangan Kloter 29 pada pekan lalu resmi menjadi rombongan penutup yang mendarat di Kota Tasikmalaya dengan lancar dan selamat.

Meski secara umum berjalan sukses, pihak penyelenggara tetap memberikan perhatian serius terhadap sejumlah catatan kekurangan serta kritik dari para jemaah guna pembenahan sistem ke depan.

Lima Jemaah Asal Kota Tasikmalaya Wafat di Mekkah Akibat Cuaca Ekstrem

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj) Kota Tasikmalaya, H. Husna Mustopa, melayangkan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian ibadah, mulai dari pemberangkatan hingga proses pemulangan. Namun, di balik kebahagiaan tersebut, Kemenhaj membawa kabar duka yang mendalam mengenai adanya 5 (lima) jemaah haji asal Kota Tasikmalaya yang wafat di Tanah Suci. Pihak otoritas Arab Saudi telah memakamkan kelima jenazah tersebut di Mekkah.

“Mudah-mudahan para jemaah haji Kota Tasikmalaya yang wafat di Tanah Suci mendapat tempat terbaik di surga Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan mendapat kesabaran serta ketabahan,” ungkap Husna Mustofa di kantornya, Kamis (2/7/2026) sore.

Husna menjelaskan, rata-rata jemaah yang meninggal dunia mengalami gangguan kesehatan akibat faktor kelelahan fisik. Padahal, sebelum bertolak ke Arab Saudi, tim medis telah menyatakan seluruh jemaah lulus cek kesehatan dan masuk kategori layak terbang. Kondisi cuaca ekstrem di Tanah Suci serta padatnya aktivitas ibadah mendadak memperberat kondisi fisik jemaah, terutama kelompok lanjut usia (lansia).

Pengalaman Perdana Kemenhaj Kelola Haji Secara Mandiri

Musim haji tahun 2026 ini mengukir sejarah baru karena menjadi tahun pertama Kantor Kemenhaj Kota Tasikmalaya mengelola keberangkatan jemaah secara mandiri. Langkah ini menyusul pembentukan Kementerian Haji dan Umroh yang kini memegang penuh kewenangan hulu-hilir haji, menggantikan peran Kementerian Agama (Kemenag) pada tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun 2026 ini memberikan pengalaman berharga dalam mengelola keberangkatan ibadah haji di Kemenhaj. Ke depan, kami berkomitmen menyempurnakan pelayanan haji, mulai dari bimbingan manasik, pemantauan kesehatan, hingga pendampingan di lapangan,” papar Husna.

Mengingat mayoritas kuota jemaah Kota Tasikmalaya didominasi oleh lansia, Kemenhaj menjadikan kesiapan fisik dan stamina tubuh sebagai catatan evaluasi paling krusial untuk penyelenggaraan mendatang.

Imbauan Penting: Calon Jemaah Haji 2027 Harap Bersiap Sejak Sekarang

Guna mengantisipasi risiko kesehatan dan administrasi, Husna meminta masyarakat yang masuk dalam daftar estimasi keberangkatan haji tahun 2027 untuk segera mencicil persiapan. Calon jemaah sebaiknya mengurus pemeriksaan kesehatan dini, pelunasan biaya, serta kelengkapan dokumen tanpa menunggu waktu mepet.

Masyarakat kini bisa memantau nomor porsi dan estimasi tahun keberangkatan musim haji 2027 secara mudah. Baik dengan mendatangi langsung Kantor Kemenhaj Kota Tasikmalaya maupun mengakses sistem aplikasi daring (online). Persiapan yang matang sejak jauh hari harapannya mampu meminimalkan risiko gangguan kesehatan saat jemaah menunaikan ibadah di Tanah Suci nanti.

(Seda)

Bupati Pangandaran Laporkan Kapal Tongkang Batu Bara Karam ke Kemenhub RI

Penulis

Irfansyah Riza

-

2 Juli 2026

0

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, memanfaatkan agenda audiensinya bersama Kementerian Perhubungan secara maksimal. Selain menuntut perbaikan ratusan lampu jalan yang padam, Citra juga melaporkan insiden pencemaran dan keselamatan laut terkait sebuah kapal tongkang raksasa bermuatan batu bara yang karam di wilayah perairan Kabupaten Pangandaran.

Kapal berbobot raksasa dengan muatan mencapai 8.109 ton batu bara tersebut sudah terdampar selama hampir dua minggu tanpa ada tindakan evakuasi yang jelas dari otoritas terkait.

Kerap Kena Kritik Warga, Bupati Desak Kemenhub Ambil Tindakan Tegas

Citra menyampaikan kegelisahan tersebut secara langsung kepada Wakil Menteri Perhubungan, Komjen. Pol. (Purn) Drs. Suntana di Jakarta. Langkah ini ia ambil karena masyarakat nelayan lokal mulai mengkritik pemerintah daerah akibat lambannya penanganan pencemaran laut tersebut.

Padahal, pihak Pemkab Pangandaran telah berulang kali melayangkan teguran dan berkomunikasi dengan manajemen perusahaan pemilik kapal tongkang.

“Saya membawa pesan langsung untuk menyampaikan ke Pak Wakil Menteri bahwa di perairan kami ada insiden kapal tongkang yang memuat batu bara seberat 8.109 ton. Sudah dua minggu kapal tongkang itu masih menetap di perairan kami. Pihak perusahaan mengklaim bahwa proses penanganan sedang berjalan, namun faktanya kapal belum bergerak,” ujar Citra, Kamis (2/7/2026).

Bupati perempuan ini mengkhawatirkan tumpahan atau keberadaan material batu bara tersebut merusak ekosistem laut, mengganggu wilayah tangkap ikan para nelayan tradisional, serta mengancam jalur keselamatan pelayaran kapal-kapal wisata.

Pertanyakan Status Pelabuhan Bojongsalawe yang Mangkrak

Bukan hanya urusan kapal karam, Citra juga menumpahkan kekecewaannya mengenai nasib proyek Pelabuhan Bojongsalawe Pangandaran. Infrastruktur megah tersebut sudah berdiri sejak lama namun hingga kini belum memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal karena minim aktivitas operasi.

“Kami belum mengetahui secara pasti penyebab pelabuhan tersebut belum bisa beroperasi optimal. Yang jelas, kami menginginkan fasilitas itu minimal bisa mengayomi aktivitas para nelayan lokal kami di sana,” tegas Citra.

Bupati mendesak Kemenhub segera memfungsikan Pelabuhan Bojongsalawe agar investasi negara tersebut tidak mubazir dan bisa beralih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi para nelayan di kabupaten terbungsu se-Jawa Barat ini.

(Sajidin)

Bupati Pangandaran Adukan 500 Titik PJU Mati di Jalan Nasional ke Kemenhub RI

Penulis

Irfansyah Riza

-

2 Juli 2026

0

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Langkah berani diambil oleh Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, demi menjaga keselamatan warganya dan kenyamanan wisatawan. Citra mendatangi Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia di Jakarta untuk mengadukan langsung buruknya kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang jalur nasional wilayah Kabupaten Pangandaran.

Dari total 992 titik lampu jalan yang berada di bawah otoritas Kemenhub, sekitar 500 titik atau lebih dari setengahnya saat ini dalam kondisi mati permanen alias padam total.

Lewati Kawasan Hutan Emplak, Jalur Gelap Picu Rawan Kecelakaan

Citra menyampaikan nota keberatan tersebut secara langsung saat menggelar audiensi tatap muka bersama Wakil Menteri Perhubungan, Komjen. Pol. (Purn) Drs. Suntana. Didampingi jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Pangandaran, Citra merinci bahwa dari total 992 PJU, sebanyak 772 unit mengandalkan sistem tenaga surya (solar cell) dan sisanya merupakan lampu konvensional.

“Yang menjadi permasalahan, dari 992 titik itu yang mati kurang lebih 500-an. Jadi lebih dari setengahnya mati. Kondisi ini tentu membutuhkan pemeliharaan secepatnya,” tegas Citra melalui unggahan video di akun media sosial resminya, Kamis (2/7/2026).

Bupati perempuan ini menegaskan bahwa masalah kegelapan jalan ini bukan perkara sepele. Banyak ruas jalan nasional di Pangandaran yang membelah kawasan hutan lebat, salah satunya di wilayah Emplak. Ketika malam tiba, hilangnya fungsi PJU menyulap kawasan tersebut menjadi gelap gulita dsn memicu tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Desak Balai Jalan dan Kemenhub Turunkan Tim Pemeliharaan

Sebagai wilayah dengan status kabupaten termuda atau terbungsu di Jawa Barat, Citra meminta Kemenhub memberikan perhatian khusus dsn segera menerjunkan tim teknis ke lapangan untuk melakukan perbaikan total.

“Besar harapan kami kepada Pak Wamen, persoalan ini sangat penting sekali bagi kami. Minimal ada pemeliharaan agar seluruh lampu yang berjumlah 900-an itu bisa menyala kembali semuanya,” ungkap Citra.

Selain menyasar Kemenhub, Citra juga menuntut koordinasi cepat dan respons aktif dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) selaku pengelola infrastruktur jalan. Sektor ini terhitung sangat mendesak mengingat jalur nasional Pangandaran mengemban peran vital sebagai urat nadi logistik. Serta akses utama menuju kawasan pariwisata internasional di pantai selatan Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Citra juga memaparkan sekilas profil daerahnya yang mengayomi sekitar 440.000 jiwa penduduk yang tersebar di 10 kecamatan dsn 93 desa, guna meyakinkan kementerian bahwa Pangandaran membutuhkan dukungan pusat untuk berkembang.

(Sajidin)