Inspektorat Jabar Perkuat Pengawasan Keuangan Daerah 2026

Penulis

-

17 Desember 2025

inspektorat jabar@fokusjabar.id — Pemeriksa Keuangan Bidang Pengawasan Kejati Jabar, Intan Lasmi Susanto Pada Keringatan Hari Antikorupsi (Harkodia) 2025 dan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RekorWasda), Rabu (17/12/2025).

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Antisipatif menyongsong pelaksanaan berbagai program strategis nasional dan daerah pada 2026. Inspektorat Provinsi Jawa Barat fokus penguatan pengawasan tata kelola keuangan daerah.

Hal itu di katakan Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat, Eman Sulaiman, usai membuka dua agenda penting. Yakni peringatan Hari Antikorupsi (Harkodia) 2025 dan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RekorWasda), Rabu (17/12/2025).

“Hari ini kami melaksanakan dua kegiatan. Pertama, peringatan Hari Antikorupsi yang jatuh pada 9 Desember, dengan puncak peringatan nasional di Yogyakarta. Kedua, RekorWasda dengan menghadirkan narasumber kompeten serta di hadiri para inspektur kabupaten dan kota se-Jawa Barat,”kata Eman.

Menurutnya, RekorWasda menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dalam penguatan tata kelola keuangan pemerintahan daerah.

Program Prioritas Nasional

Hal ini seiring dengan masuknya berbagai program prioritas nasional pada 2026. Seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, serta program lain yang anggarannya bersumber dari pemerintah pusat.

“Walaupun Inspektorat tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan, namun, tanggung jawab pengawasan tetap melekat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,”katanya.

Terkait evaluasi pengawasan tahun 2025, Eman menjelaskan Inspektorat Jabar telah melakukan pengawasan rutin melalui. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta pengawasan dengan tujuan tertentu, termasuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Namun, setiap temuan tidak serta-merta di serahkan kepada aparat penegak hukum (APH).

“Jika di temukan kerugian keuangan negara, langkah awal adalah meminta pengembalian dalam waktu 60 hari. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,” jelasnya.

Apabila belum di selesaikan, Inspektorat akan menempuh mekanisme Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Jika tetap tidak di tindaklanjuti, hasil pengawasan akan di laporkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk menentukan langkah selanjutnya.

Eman menambahkan, jumlah temuan sepanjang 2025 relatif kecil dan mayoritas bersifat administratif. Kendala yang masih sering terjadi adalah keterlambatan pelaporan dari perangkat daerah.

“Permasalahan utamanya lebih pada administrasi dan keterlambatan laporan,”ucapnya.

Harmonisasi Pengawasan

Pada kesempatan yang sama, Pemeriksa Keuangan Bidang Pengawasan Kejati Jabar. Intan Lasmi Susanto, menekankan pentingnya harmonisasi pengawasan antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Menurutnya, penanganan tindak pidana korupsi tidak semata berorientasi pada penindakan, tetapi juga pencegahan serta penyelesaian temuan secara akuntabel.

“Kami mendorong kerja sama yang lebih terukur antara APIP dan APH. Bahkan dapat di tuangkan dalam nota kesepahaman agar peran masing-masing lebih optimal,”kata Intan.

Ia menegaskan, apabila dari hasil audit investigatif di temukan kerugian keuangan negara. Pendekatan awal yang di lakukan adalah preventif dengan mengedepankan pemulihan keuangan negara.

“Namun jika tidak bisa di atasi, tentu penanganan hukum akan di tingkatkan,”ucapnya.

(Yusuf Mugni)

Atalia Praratya dan Ridwan Kamil Absen di Sidang Perdana

Penulis

Bambang F

-

17 Desember 2025

0

Atalia Praratya fokusjabar.id — Kuasa hukum Atalia, Debi Agusfriansa

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Sidang perdana perceraian antara Atalia Praratya dan Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Agama Bandung, Rabu (17/12/2025).

Namun keduanya batal hadir dan menyerahkan proses hukum kepada tim kuasa hukum masing-masing.

BACA JUGA:

Sidang Perdana Gugatan Cerai Atalia Praratya Digelar Besok di PA Bandung

Kuasa hukum Atalia, Debi Agusfriansa menyampaikan, pihaknya masih fokus pada proses gugatan cerai.

“Kalau harta gono-gini itu, lebih jauh lagi ya. Kita fokus dulu terkait gugatan cerai. Nanti setelah selesai baru dipikirkan lebih dalam,” kata Debi.

Terkait nafkah, Debi menyebut, pembahasan akan dilakukan setelah persidangan rampung. Materi gugatan perceraian sendiri bersifat privat sesuai Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama.

“Kalau soal nafkah, nanti paling setelah hasil dari persidangan ini ya, nanti kita masih mengikuti. Sekarang ini, kita masih mengikuti,” katanya.

Debi menjelaskan, persiapan sidang telah dilakukan sejak minggu lalu. Mulai dari pengajuan melalui e-court hingga penjadwalan sidang pertama.

“Bu Atalia menyampaikan kepada kami bahwa beliau sangat menghormati proses persidangan ini. Namun karena ada kegiatan kedinasan, beliau berhalangan hadir dan menyerahkan ke kami selaku kuasa hukum,” jelasnya.

BACA JUGA:

Atalia Praratya Resmi Gugat Cerai Ridwan Kamil, Sidang Digelar Pekan Ini

Selain itu, Debi menyampaikan pesan dari Atalia agar semua pihak saling mendoakan.

“Bu Atalia menyampaikan saling mendoakan saja. Semoga ada yang terbaik buat ibu dan bapak,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Soal Konsolidasi Akbar dan Jambore, Pengurus DPC Demokrat Ciamis Bilang Begini

Penulis

Bambang F

-

17 Desember 2025

0

konsolidasi akbar dan Jambore fokusjabar.id — Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

CIREBON, FOKUSJabar.id: Ribuan kader Partai Demokrat se-Jawa Barat (Jabar) hadir dalam agenda konsolidasi akbar dan Jambore Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) bertempat di Radian Hall Jalan Raya Cirebon-Kuningan KM12, Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Senin-Selasa (15-16/12/2025).

Sedikitnya 627 Ketua DPAC berkumpul dengan satu tekad. Yakni, memanaskan mesin partai lebih awal demi menjemput kejayaan di Pemilu 2029.

BACA JUGA:

Pemilu 2029, Partai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya Usung Ferry Wiliam Maju DPR RI

Acara yang diinisiasi DPD Partai Demokrat Jawa Barat ini mendapat apresiasi dari berbagai daerah. Tak terkecuali dari pengurus DPC Kabupaten Ciamis.

Pengurus DPC Partai Demokrat Ciamis, Irpan menyebut, pertemuan tersebut bukan sekadar silaturahmi biasa. Namun sebuah momentum krusial untuk memperkokoh pondasi partai di tingkat akar rumput.

“Demokrat Ciamis sangat antusias dan mendukung penuh langkah strategis DPD Jabar. Berkumpulnya 627 DPAC di Cirebon adalah pesan tegas kepada publik bahwa Demokrat di Jawa Barat sangat solid, terstruktur dan siap bergerak dalam satu komando,” katanya.

Menurut Irpan, pengurus DPAC merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Artinya, keberhasilan Demokrat sangat bergantung pada militansi pengurus di tingkat kecamatan.

“Kami sepakat dengan pernyataan Sekretaris DPD Demokrat Jabar (Kang Andru) bahwa DPAC adalah garda terdepan,” ungkapnya.

Irpan mengatakan, seluruh kader di tingkat bawah memiliki napas perjuangan yang sama. Di Ciamis, pihaknya terus melakukan pembinaan.

“Kami hadir di acara konsolidasi akbar dan Jambore untuk menyelaraskan strategi agar kemenangan 2029 bisa kita jemput dengan kerja nyata sejak dini,” tegasnya.

BACA JUGA:

Kegiatan Dikpol dan Jambore DPAC, Keseriusan Partai Demokrat Hadapi Pemilu 2029

Irpan menilai, pemilihan Cirebon sebagai pusat konsolidasi sangat tepat untuk membangkitkan spirit perjuangan di wilayah Pantura hingga meluas ke seluruh Jawa Barat.

Dia optimistis, di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan bimbingan Herman Khaeron, Demokrat Jabar akan kembali berjaya.

“Kami pulang ke Ciamis dengan semangat baru. Instruksi dari DPP dan DPD sudah jelas. Kami siap menjaga marwah partai dan memastikan Demokrat selalu ada di hati rakyat. Ini awal dari kebangkitan besar kita,” tutup Irpan.

(Bambang Fouristian)

Inilah Dinas dan Kantor di Pemkab Tasikmalaya Yang Masih Dijabat Plt

Penulis

Nanang Yudi

-

17 Desember 2025

0

pemkab tasikmalaya@fokusjabar.id — Kepala BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya, Drs. Iing Farid Khozin. (Dokumen)

TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Ada dua Dinas dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya, yang pucuk pimpinannya belum depinitif dan masih di jabat Pelaksana tugas (plt).

Antara lain, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

“Iya benar, masih di jabat oleh Plt,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tasikmalaya, Iing Farid Khozin, saat di konfirmasi FOKUSJabar.id, Rabu (17/12/2025).

Iing menjelaskan, bahwa dua Dinas dan satu Kantor kenapa belum di isi oleh pejabat depinitif. Hal itu di karenakan masih menunggu pertimbangan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Karena tahapan proses by sistem dengan BKN. Jadi kalau Pertek dari BKN sudah turun, makan akan di lanjut ke pelantikan (Pejabat depinitif-red),” jelasnya.

Ketika di tanya, apakah pelantikan pejabat depinitif akan melewati tahun 2025?. Iing menegaskan, bahwa cepat atau lambat itu bagaimana turunnya Pertek dari BKN.

“Jadi, semuanya bagaimana BKN, kalau Perteknya sudah ada tentu segera di lakukan pelantikan pejabat depinitif untuk (Kepala-red) Dinas dan Kantor (Kasatpol PP-red) yang saat ini masih di isi Plt,” tuturnya.

Iing juga menyampaikan bahwa, saat ini untuk Plt. Kepala Dinas Pendidikan, di jabat Edi Rurwandi Hidayatuloh, Plt. Kadis PU, Rudi Sonjaya dan Plt. Kasatpol PP, Roni A.Ks.

“Sekali lagi saya tegaskan, bahwa saat ini kami sedang menunggu turunnya Pertek dari BKN. Karena semuanya bagaimana dari BKN,” pungkasnya.

(Yud’s)

Pejabat tak Becus Kerja, Siap-siap Dipecat Prabowo Subianto

Penulis

Bambang F

-

17 Desember 2025

0

Prabowo Subianto regulasi fokusjabar.id — Presiden RI, Prabowo Subianto (foto: web)

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengancam akan mencopot para pejabat yang tidak mampu bekerja dan menyelewengkan kekayaan negara demi keuntungan pribadi dan kelompoknya.

Mengutip tempo.co. Prabowo Subianto awalnya bercerita bahwa Indonesia diakui sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedelapan di dunia.

BACA JUGA:

Sampaikan Tuntutan ke Presiden Prabowo, Ribuan Kades Gelar Aksi Damai

Presiden optimistis, Indonesia bisa menempati peringkat kelima atau keempat dalam kurun waktu 15-20 tahun.

Untuk mencapai cita-cita tersebut masih ada kendala. Yakni, pemerataan dan pengelolaan sumber daya negara yang belum cakap. Padahal potensi kekayaan negara Indonesia sangat besar.

Selain itu, Prabowo Subianto menyinggung praktik korupsi, penyelewengan, pencurian kekayaan negara, penyalahgunaan kekuasaan dan praktik mencari keuntungan pribadi atau kelompok menjadi salah satu penghambat kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, pemerintah pusat akan berbenah diri dan menegakkan hukum untuk mengusut segala penyelewenangan.

Presiden juga tidak ragu untuk mencopot pejabat yang tidak becus kerja.

“Kita tidak akan ragu-ragu memecat pejabat yang tidak mampu kerja. Artinya tidakakan pandang bulu, melihat dari partai mana, suku, agama dan ras,” tegas Prabowo Subianto saat pengarahan kepada kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta.

BACA JUGA:

Catat! BGN Larang Pengelola SPPG Pecat Pegawai

Prabowo mempersilakan pejabat yang tidak setia menjalankan tugas rakyat agar berhenti dari jabatan mereka.

“Saya sebagai presiden dibantu oleh menteri-menteri terus bekerja untuk mengamankan kekayaan negara,” katanya.

Presiden menegaskan, Indonesia harus bertransformasi menjadi negara modern dan makmur. Sebab saat ini menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-8 di dunia.

“Diperkirakan dalam waktu 15-20 tahun lagi kita bisa mencapai negara keempat terbesar di dunia,” tegas Prabowo Subianto.

Meski begitu, Dia mengingatkan bahwa target ambisius tersebut menuntut pembenahan total dalam manajemen pemerintahan.

Tantangan terbesar bangsa saat ini bukan pada potensi kekayaan alam. Namun pada kemampuan mengelolanya secara jujur dan adil demi pemerataan kesejahteraan.

“Masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita. Kita harus mengelola kekayaan dengan sejujur-jujurnya. Sehingga sumber daya yang sangat besar bisa dinikmati seluruh rakyat,” ungkap Prabowo.

BACA JUGA:

Kebun Sayur di Lereng Curam Bakal Disulap Pemprov Jabar

Presiden menyoroti bahwa transformasi bangsa tidak boleh meninggalkan satu daerah pun tertinggal.

Dia tidak ingin melihat rakyat hidup dalam kesulitan atau kelaparan di tengah kekayaan negara yang melimpah.

Untuk itu, Prabowo mengajak seluruh unsur pimpinan mulai dari menteri, gubernur, bupati hingga wali kota untuk bekerja lebih keras membenahi kekurangan.

(Bambang Fouristian)

Urat Nadi Ekonomi jadi Prioritas, Pemkab Garut Segera Bedah Infrastruktur Jalan

Penulis

Bambang F

-

17 Desember 2025

0

Pemkab Garut fokusjabar.id — Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin

GARUT, FOKUSJabar.id: Pemkab Garut Jawa Barat (Jabar) ancang-ancang melakukan perombakan infrastruktur jalan secara besar-besaran pada tahun anggaran 2026.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menegaskan, pembangunan akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan sinergi anggaran Pemkab dan Pemerintah Pusat.

BACA JUGA:

Bocah 8 Tahun Tenggelam di Situ Rantun Garut

Syakur menjelaskan, proyek strategis ini akan dimulai pada awal tahun 2026. Fokus utama pembangunan adalah peningkatan kualitas jalan menjadi beton (rigid pavement) untuk memastikan ketahanan infrastruktur dalam jangka panjang.

“Ada banyak titik yang akan kita kerjakan di tahun 2026 secara bertahap. Pada Januari dimulai oleh Pemkab Garut, kemudian pada bulan Maret akan dilanjutkan dengan dukungan dari pemerintah pusat,” ujar Syakur.

Salah satu poin menonjol dalam rencana pembangunan ini adalah spesifikasi ketebalan beton yang mencapai lebih dari 20 cm.

BACA JUGA:

Serius! Pemkab Garut Jamin Kesetaraan Akses Kerja Penyandang Disabilitas

Syakur menyebutkan, tujuan pemilihan material beton agar jalan tidak hanya layak dilalui. Namun juga memiliki usia pakai yang lama dan mampu menahan beban kendaraan berat.

“Saya dengar ketebalan betonnya bisa sampai 20 cm lebih. Harapannya, pembangunan ini benar-benar berdampak positif bagi masyarakat dan tahan lama,” ungkap Bupati.

Prioritas Jalur Ekonomi dan Wilayah Perhatian Publik

Selain memperbaiki jalan rusak, Pemkab Garut memprioritaskan wilayah-wilayah yang menjadi penghubung urat nadi ekonomi.

BACA JUGA:

Aset Terbengkalai Disulap Jadi Eduwisata Perikanan di Jantung Kota Garut

Syakur memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang sempat menjadi perhatian publik atau viral karena kondisi infrastrukturnya yang memprihatinkan.

“Terutama daerah-daerah penghubung ekonomi, itu jadi prioritas. Termasuk jalan-jalan yang kemarin sempat viral, itu juga menjadi perhatian serius kami untuk segera ditangani,” pungkas Bupati.

(Y.A. Supianto)

Bocah 8 Tahun Tenggelam di Situ Rantun Garut

Penulis

Bambang F

-

17 Desember 2025

0

Situ Rantun fokusjabar.id — Ilustrasi bocah tenggelam (foto: web)

GARUT, FOKUSJabar.id: Seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun, Ardi tenggelam saat berenang bersama teman-temannya di kawasan wisata air Situ Rantun Desa Tanjungkarya Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar), Selasa (16/12/2025) sore kemarin.

Menurut Camat Samarang, Bambang Isnaeni, Dia menerima laporan dari Kasi Trantib, bocah tersebut tenggelam sekitar pukul 15.20 WIB.

BACA JUGA:

Tragis, Warga Garut Meninggal Dunia Tersengat Listrik Saat Pasang Tenda Hajatan

Camat Samarang mengatakan, kejadian bermula saat korban bersama empat orang temannya mendatangi Situ Rantun untuk berenang.

Tiba di lokasi, korban diduga mencoba berenang hingga ke tengah Situ Rantun.

“Berdasarkan laporan yang kami terima, korban mencoba berenang ke area tengah Situ. Diduga karena kedalaman air cukup dalam yang bersangkutan panik lalu tenggelam,” terang Bambang epada FOKUSJabar, Rabu (17/12/2025).

Teman-teman korban awalnya tidak menyadari bahwa Ardi telah hilang dari permukaan air.

Mereka baru menyadari keberadaan korban yang tidak lagi terlihat dan segera berteriak meminta bantuan kepada warga sekitar.

BACA JUGA:

Patroli Dini Hari, Sat Samapta Polres Garut Bantu Pengendara Mogok

Warga yang mendengar teriakan, langsung melakukan pencarian. Saat ditemukan, tubuh korban sudah dalam posisi terapung dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

“Korban sempat dievakuasi ke mushola terdekat untuk penanganan pertama. Selanjutnya dilarikan ke Puskesmas Sukakarya untuk memastikan kondisinya. Namun, pihak medis menyatakan korban sudah meninggal dunia,” ungkap Camat.

BACA JUGA:

Polsek Leles Selidiki Kebakaran Rumah di Desa Jangkurang Garut

Atas kejadian tersebut, pihak otoritas setempat telah melakukan koordinasi dengan keluarga korban yang beralamat di Kampung Bojong Sirna, Desa Sukakarya.

Camat menyampaikan bahwa keluarga korban telah menerima kejadian ini sebagai musibah.

“Pihak keluarga menyatakan keberatan untuk dilakukan otopsi atau pemeriksaan medis mendetail. Mereka sudah ikhlas dan menerima ini sebagai musibah,” katanya.

Pemerintah Kecamatan Samarang mengimbau kepada orangtua dan masyarakat untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak. Terutama saat beraktivitas di sekitar area perairan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.

(Y.A. Supianto)