spot_imgspot_img
Rabu 6 Mei 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 480

Bojan Hodak Beri Program Khusus Jelang Laga vs Bhayangkara FC

0
Bojan Hodak fokusjabar.id
Pelatih Persib Bojan Hodak

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak  kembali menggelar latihan setelah meliburkan aktivitasnya selama dua hari usai pertandingan tandang menghadapi Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, Minggu (14/12/2025).

Persib Bandung memulai latihannya di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Rabu (17/12/2025).

BACA JUGA:

Ini Kata Igor Tolic Setelah Persib Bandung Kalah dari Malut United

Sesi latihan tersebut sebagai persiapan Persib Bandun untuk pertandingan lanjutan kompetisi Super League 2025/2026 melawan Bhayangkara FC di Stadion GBLA, Minggu (21/12/2025).

Bojan Hodak mengatakan, kekalahan pada pertandingan sebelumnya merupakan dampak dari padatnya jadwal pertandingan.

“Kalian bisa lihat di pertandingan terakhir lawan Malut. Pemain semua kelelahan. Bayangkan enam pertandingan hanya dalam waktu 23 hari,” kata Bojan Hodak.

“Penerbangan ke Ternate pun saat tengah malam. Kita kehilangan satu malam dua hari sebelum pertandingan hanya untuk perjalanan,” Bojan Hodak menuturkan.

Dengan demikian, Bojan Hodak memberikan program khusus kepada anak asuhnya untuk mengembalikan semangat dan bangkit pada pertandingan menghadapi Bhayangkara FC.

BACA JUGA:

Persib tak Berkutik di Kandang Malut United

“Setelah dari Ternate, tim mendapatkan libur dua hari. Pemain dalam kondisi yang lebih segar,” ucapnya.

“Kami banyak menempuh perjalanan dan laga berat. Jadi, saya berikan waktu untuk mereka istirahat, berkumpul bersama keluarga setelah pekan-pekan yang berat ini,” jelasnya.

(Arif)

bank bjb Perkuat Sinergi Pemerintah, Teken MoU dengan Kemenko Kumham Imipas

0
bank bjb Perkuat Sinergi Pemerintah, Teken MoU dengan Kemenko Kumham Imipas
bank bjb Perkuat Sinergi Pemerintah, Teken MoU dengan Kemenko Kumham Imipas

BANDUNG,FOKUSJabar.id: bank bjb kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dengan menjalin kerja sama resmi bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Kemenko Kumham Imipas).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (17/12/2025). Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam memperluas sinergi kelembagaan sekaligus optimalisasi pemanfaatan layanan perbankan di lingkungan kementerian.

Baca Juga: Akhir Tahun Makin Untung, bank bjb Hadirkan Program bjb Boom SurePrize

Dalam agenda tersebut, bank bjb diwakili oleh Direktur Pengganti Direktur Utama, Ayi Subarna, dan Direktur Konsumer dan Ritel, Nunung Suhartini, beserta jajaran manajemen. Sementara dari pihak Kemenko Kumham Imipas hadir Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., didampingi Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, serta jajaran.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Ayi Subarna dan R. Andika Dwi Prasetya. MoU ini menjadi payung hukum bagi pengembangan kerja sama pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan bank bjb di lingkungan Kemenko Kumham Imipas.

Selain itu, turut ditandatangani Perjanjian Kerja Sama terkait fasilitas kredit karyawan yang diteken oleh Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb, Nunung Suhartini, bersama Sekretaris Kemenko Kumham Imipas. PKS tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan pegawai melalui akses pembiayaan yang lebih mudah dan kompetitif.

Perluasan Sinergi Layanan Keuangan

Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi bank bjb dalam mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan di lingkungan kementerian. Sekaligus memperkuat kinerja bisnis melalui kolaborasi yang saling menguntungkan.

Sebelumnya, bank bjb dan Kemenko Kumham Imipas telah menjalin kerja sama sejak April 2025. Khususnya dalam layanan pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) pegawai. Hingga September 2025, bank bjb tercatat telah menyalurkan pembayaran Tunjangan Kinerja kepada 247 pegawai secara lancar dan tepat waktu.

Keberhasilan layanan tersebut menjadi dasar kepercayaan untuk memperluas ruang lingkup kerja sama ke sektor perbankan lainnya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Melalui MoU ini, kedua belah pihak sepakat menjadikan Nota Kesepahaman sebagai landasan hukum dalam pengembangan kerja sama pemanfaatan produk dan jasa perbankan.

Ruang lingkup kerja sama mencakup pengelolaan dana operasional kementerian dan pemanfaatan produk simpanan. Serta optimalisasi layanan transaksi keuangan yang aman, nyaman, dan efisien. Selain itu, kerja sama ini juga membuka peluang penyaluran fasilitas kredit bagi pegawai di lingkungan Kemenko Kumham Imipas sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan aparatur.

Dukungan Produk dan Pertumbuhan Berkelanjutan

bank bjb menghadirkan beragam produk unggulan untuk menjawab kebutuhan institusi maupun individu. Mulai dari layanan tabungan, pembiayaan, hingga solusi keuangan jangka panjang. Potensi pengembangan Tabungan Prioritas bagi jajaran pimpinan. Lalu kepesertaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bagi pegawai juga menjadi bagian penting dalam kerja sama ini.

Sinergi tersebut harapannya tidak hanya memberikan manfaat bagi kementerian dan pegawainya. Namun juga berdampak positif bagi pemegang saham melalui pertumbuhan bisnis bank bjb yang sehat dan berkelanjutan.

Bagi bank bjb, kolaborasi dengan kementerian strategis merupakan bagian dari upaya memperluas basis nasabah institusional. Sekaligus memperkuat peran sebagai bank pembangunan daerah yang adaptif dan kompetitif. Kerja sama ini juga mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap kapabilitas bank bjb dalam menyediakan layanan keuangan yang profesional. Kemudian pelayanan yang akuntabel, dan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik.

Ke depan, bank bjb dan Kemenko Kumham Imipas berkomitmen untuk terus mengeksplorasi peluang. Yakni sinergi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak. Serta mendukung efektivitas pengelolaan keuangan negara dan peningkatan kesejahteraan aparatur.

(Rilis Bank BJB)

Akhir Tahun Makin Untung, bank bjb Hadirkan Program bjb Boom SurePrize

0
Akhir Tahun Makin Untung, bank bjb Hadirkan Program bjb Boom SurePrize
Akhir Tahun Makin Untung, bank bjb Hadirkan Program bjb Boom SurePrize

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Menutup akhir tahun 2025, bank bjb kembali menghadirkan program promosi spesial bertajuk bjb Boom SurePrize. Rancangan program ini untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah yang ingin mengoptimalkan dana akhir tahun melalui aktivitas menabung yang lebih produktif.

Melalui bjb Boom SurePrize, bank bjb mengajak nasabah untuk melakukan top up tabungan atau giro dengan kesempatan memperoleh berbagai hadiah menarik. Program ini menjadi bentuk apresiasi bank bjb kepada nasabah yang setia mempercayakan pengelolaan dananya, sekaligus mendorong kebiasaan pengelolaan keuangan yang lebih optimal.

Program promosi ini berlangsung dalam periode terbatas, mulai 1 hingga 31 Desember 2025. Karena itu, nasabah diimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan emas ini sebelum periode program berakhir.

Baca Juga: bank bjb dan Dinkes Garut Kolaborasi Cek Kesehatan Gratis

Kesempatan Raih Hadiah Menarik

Lewat bjb Boom SurePrize, nasabah berkesempatan mendapatkan beragam hadiah sesuai dengan ketentuan program, mulai dari cashback hingga hadiah lainnya yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Menariknya, program ini tetap memberikan manfaat bunga dari produk tabungan atau giro yang dimiliki nasabah.

Program ini terbuka bagi nasabah perorangan, baik nasabah baru maupun nasabah existing, yang melakukan penempatan dana sesuai persyaratan. Produk perbankan yang diikutsertakan meliputi Tabungan dan Giro, sehingga nasabah memiliki fleksibilitas dalam memilih instrumen penempatan dana.

Adapun minimal penempatan dana dalam program ini ditetapkan sebesar Rp500 juta, dengan penempatan selanjutnya dalam kelipatan Rp50 juta. Skema ini memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk menyesuaikan dengan rencana dan kebutuhan keuangan masing-masing.

Solusi Optimal Dana Akhir Tahun

Jangka waktu penempatan dana dalam program bjb Boom SurePrize adalah satu bulan, menjadikannya solusi jangka pendek yang efektif untuk pengelolaan dana akhir tahun. Selain memperoleh bunga sesuai ketentuan produk, nasabah juga mendapatkan tambahan keuntungan berupa equivalent rate dari hadiah yang bjb berikan.

Melalui program ini, bank bjb menghadirkan alternatif pengelolaan dana yang transparan, terstruktur, dan kompetitif. Skema berjenjang yang bjb tawarkan memungkinkan nasabah memperoleh manfaat optimal sesuai dengan nominal penempatan dana.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program bjb Boom SurePrize, nasabah dapat mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat. Kemudian juga dapat menghubungi bjb Call 14049, atau mengakses laman resmi infobjb.id/bjbboomsureprize.

Sebagai informasi, bank bjb berizin dan mendapat pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan promo terbatas ini, bank bjb mengajak nasabah menutup tahun 2025 dengan langkah finansial yang lebih cerdas, optimal, dan penuh keuntungan bersama bjb Boom SurePrize.

(Rilis Bank BJB)

Tim Hukum Wakil Wali Kota Bandung Uji Penetapan Tersangka Lewat Praperadilan

0
Kuasa Hukum Wakil Wali Kota Bandung Erwin, Bobby H Siregar di Kantor Hukum Bram & Co Kota Bandung Rabu (17/12/2025).
Kuasa Hukum Wakil Wali Kota Bandung Erwin, Bobby H Siregar di Kantor Hukum Bram & Co Kota Bandung Rabu (17/12/2025).

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Tim kuasa hukum Wakil Wali Kota Bandung resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung atas penetapan status tersangka terhadap kliennya. Langkah hukum tersebut ditempuh karena dinilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan.

Permohonan praperadilan diajukan pada 15 Desember 2025 dan telah teregistrasi dengan Nomor Perkara 31/Pid.Prap/2025/PN.Bdg tertanggal 16 Desember 2025.

Kuasa hukum Wakil Wali Kota Bandung, Bobby H. Siregar, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu penetapan jadwal sidang dari pengadilan.

“Sekarang kami masih menunggu jadwal persidangan praperadilan yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bandung,” ujar Bobby saat ditemui di Kantor Hukum Bram & Co, Kota Bandung, Rabu (17/12/2025).

Baca Juga: Jelang Puncak Musim Hujan, BPBD Kota Bandung Ajak Warga Selalu Siaga

Soroti Prosedur Penyidikan

Bobby menjelaskan, sesuai ketentuan hukum acara pidana, praperadilan memiliki batas waktu yang ketat. Persidangan praperadilan wajib diputus paling lama tujuh hari sejak sidang pertama digelar.

Terkait substansi permohonan, Bobby menegaskan pihaknya tidak masuk ke pokok perkara, melainkan menyoroti prosedur penyidikan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip hukum acara.

“Praperadilan ini bukan membahas materi perkara, tetapi menguji apakah prosedur penyidikan sudah dijalankan secara sah dan sesuai hukum,” jelasnya.

Salah satu fokus utama dalam permohonan tersebut adalah penetapan status tersangka terhadap kliennya. Tim kuasa hukum mempertanyakan apakah penetapan tersebut telah didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Yang kami uji adalah apakah penetapan tersangka itu sudah memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah atau belum. Itu esensi praperadilan,” tegas Bobby.

Dinilai Terlalu Dipaksakan

Saat disinggung soal keberadaan barang bukti, Bobby menyebut hal tersebut merupakan kewenangan dan ranah aparat penegak hukum. Namun, berdasarkan kajian tim kuasa hukum, proses penyidikan terhadap kliennya dinilai terlalu dipaksakan.

“Secara jujur kami tidak mengetahui sejauh mana dua alat bukti itu terpenuhi. Tetapi dari analisa hukum kami, proses ini terkesan dipaksakan,” ungkapnya.

Bobby juga menyinggung pasal yang disangkakan kepada kliennya, yakni Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait dugaan pemerasan. Menurutnya, unsur utama dalam pasal tersebut adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan.

“Pertanyaannya sederhana, apakah pemegang kewenangan atau kekuasaan di level utama sudah diperiksa atau belum? Karena inti Pasal 12 itu adalah unsur kekuasaan,” katanya.

Ia menilai, tanpa pembuktian unsur tersebut, pemenuhan minimal dua alat bukti akan sulit dilakukan.

Menanggapi isu yang berkembang di masyarakat terkait dugaan kliennya dijadikan kambing hitam, Bobby menegaskan pihaknya memilih fokus pada jalur hukum.

“Soal isu dikambinghitamkan, itu bukan ranah kami. Kami tetap berdiri pada fakta dan proses hukum yang bisa diuji secara objektif,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Antisipasi Macet Nataru 2026, 30 Sepeda Patroli Siap Beroperasi di Pantai Pangandaran

0
Poto: Sepeda patroli kemacetan di kawasan wisata Pantai Pangandaran.
Poto: Sepeda patroli kemacetan di kawasan wisata Pantai Pangandaran.

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Sebanyak 30 unit sepeda patroli unik dan ramah lingkungan akan disiagakan di kawasan wisata Pantai Pangandaran selama libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Armada ini disiapkan untuk mendukung pengaturan lalu lintas sekaligus mengurai potensi kemacetan di pusat-pusat keramaian wisata.

Sepeda patroli tersebut merupakan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pangandaran. Nantinya, sepeda akan dioperasikan oleh petugas pengamanan lalu lintas di sejumlah titik strategis.

Baca Juga: Ditemukan Tertindih Sepeda Motor, Guru Asal Ciamis Meninggal Dunia di Pangandaran

Kepala Dishub Pangandaran Nana Sukarna melalui Sekretaris Dishub, Ghaniy Fahmi, menjelaskan bahwa sepeda-sepeda tersebut akan disebar ke lokasi-lokasi vital yang rawan kepadatan kendaraan, seperti persimpangan jalan dan pintu masuk kawasan Pantai Pangandaran.

“Sepeda ini akan digunakan untuk mempermudah petugas pengamanan lalu lintas saat melakukan patroli selama libur Nataru,” ujar Ghaniy, Rabu (17/12/2025).

Antisipasi Lonjakan Wisatawan

Menurut Ghaniy, langkah ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi lonjakan volume kendaraan yang diprediksi meningkat tajam selama libur panjang akhir tahun. Apalagi, momentum Nataru bertepatan dengan libur sekolah yang biasanya mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Pangandaran.

“Karena ini long weekend dan bersamaan dengan libur sekolah, kunjungan wisatawan diperkirakan akan sangat tinggi,” ungkapnya.

Sepeda patroli berwarna biru tosca tersebut akan difokuskan untuk mengontrol arus kendaraan di area persimpangan dan pintu masuk pantai yang kerap menjadi titik kemacetan.

“Dengan begitu, potensi kemacetan bisa lebih cepat terdeteksi dan langsung ditangani,” jelas Ghaniy.

Efisien dan Cepat Jangkau Lokasi

Ghaniy menilai penggunaan sepeda manual ini jauh lebih efektif dibanding kendaraan bermotor, terutama di kawasan wisata yang padat pengunjung. Mobilitas petugas menjadi lebih lincah dan jangkauan ke titik-titik kemacetan bisa dilakukan dengan cepat.

“Kami menggunakan sepeda agar petugas lebih mudah bergerak dan cepat menjangkau lokasi kemacetan. Artinya, penanganan lalu lintas bisa dilakukan lebih responsif,” pungkasnya.

(Sajidin)

Wabup Garut Tegaskan APBD Bukan Segalanya, ASN Diminta Ubah Mindset

0
Keterangan Foto: Wabup Putri Karlina memberikan arahan pada acara Diseminasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Kabupaten Garut Tahun 2025 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), di Aula Bappeda, Jalan Patriot, Rabu (17/12/2025).
Keterangan Foto: Wabup Putri Karlina memberikan arahan pada acara Diseminasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Kabupaten Garut Tahun 2025 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), di Aula Bappeda, Jalan Patriot, Rabu (17/12/2025).

GARUT,FOKUSJabar.id: Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menegaskan bahwa besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pembangunan. Menurutnya, tanpa perubahan pola pikir dan tata kelola yang kreatif, anggaran sebesar apa pun tidak akan berdampak maksimal bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Putri Karlina saat menghadiri kegiatan Diseminasi Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (Kelitbangan) Kabupaten Garut Tahun 2025 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Aula Bappeda Garut, Jalan Patriot, Rabu (17/12/2025).

Baca Juga: Dari Garut ke Negeri Sakura, Kerja Sama Internasional Buka Jalan Tenaga Terampil

Ubah Tantangan Jadi Peluang Inovasi

Putri Karlina menyoroti dinamika dana transfer dari pemerintah pusat yang kerap mengalami penyesuaian atau pengurangan. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak seharusnya menjadi alasan stagnasi kinerja birokrasi.

“Bagi saya pribadi, pemotongan anggaran dari pusat bukanlah persoalan utama. Berapa pun anggaran yang dimiliki tidak akan pernah cukup jika birokrasi masih berjalan dengan pola lama,” tegas Putri.

Ia mengajak jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengubah cara pandang, menjadikan keterbatasan anggaran sebagai pemicu lahirnya gagasan-gagasan baru yang lebih efisien dan berdampak.

Putri juga mengibaratkan pengelolaan pemerintahan daerah seperti mengatur rumah tangga, di mana keberhasilan sangat ditentukan oleh kepemimpinan, perencanaan yang matang, serta kemampuan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam berinovasi dan berkolaborasi.

“Saya berharap kita tidak hanya inovatif, tetapi juga kolaboratif. Hasil-hasil penelitian dari Bappeda ini harus benar-benar dimanfaatkan sebagai rujukan kebijakan. Kita perlu peka terhadap persoalan di lapangan dan mulai menyelesaikan masalah-masalah kecil secara efektif,” tambahnya.

Dorong Kebijakan Berbasis Riset

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Garut, Natsir Alwi, menjelaskan kegiatan diseminasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016. Melalui forum ini, hasil penelitian diharapkan tidak berhenti di meja akademik, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan nyata.

“Output yang kami dorong adalah tersusunnya dokumen rekomendasi pemanfaatan hasil kelitbangan yang dapat digunakan oleh seluruh SKPD. Dengan begitu, setiap kebijakan daerah memiliki dasar ilmiah yang kuat,” jelas Natsir.

Ragam Capaian Litbang 2025

Sepanjang tahun 2025, Bappeda Kabupaten Garut telah merampungkan delapan ruang lingkup kegiatan penelitian dan pengembangan. Sejumlah hasil dari kajian strategis antara lain kajian pembangunan ketahanan pangan berkelanjutan. Kemudian perhitungan Indeks Kesalehan Sosial dan Indeks Kualitas Kebijakan, serta kajian city branding dan pergudangan industri Kabupaten Garut.

Selain itu, Bappeda juga menjalankan program “Ngopi Sultan” (Ngobrol Pintar Konsultasi Penelitian). Serta melakukan penilaian Inovasi Daerah yang berhasil menjaring 150 inovasi. Proses penjurian melibatkan akademisi Universitas Garut (Uniga) bersama tim internal Bappeda.

Melalui diseminasi hasil kelitbangan ini, Pemerintah Kabupaten Garut berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara peneliti dan pengambil kebijakan. Sehingga arah pembangunan daerah ke depan dapat lebih terukur, efektif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

(Y.A. Supianto)

Dari Garut ke Negeri Sakura, Kerja Sama Internasional Buka Jalan Tenaga Terampil

0
Keterangan Foto: Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menerima Kunjungan Kerja Kota Higashikawa - Jepang, dalam rangka Penandatanganan Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri, yang dilaksanakan di Ruang Pamengkang Pendopo Garut, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Rabu (17/12/2025). ‎(Foto: Diskominfo Kab. Garut)
Keterangan Foto: Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menerima Kunjungan Kerja Kota Higashikawa - Jepang, dalam rangka Penandatanganan Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri, yang dilaksanakan di Ruang Pamengkang Pendopo Garut, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Rabu (17/12/2025). ‎(Foto: Diskominfo Kab. Garut)

GARUT,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Garut resmi menjalin kerja sama internasional dengan Pemerintah Kota Higashikawa, Jepang. Kolaborasi lintas negara ini diawali dengan pengiriman tenaga kerja terampil asal Garut di bidang keperawatan ke Negeri Sakura.

Kesepakatan tersebut ditandai melalui Penandatanganan Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri yang digelar di Ruang Pamengkang Pendopo Garut, Kecamatan Garut Kota, Rabu (17/12/2025). Rombongan delegasi dari Jepang disambut langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin.

Baca Juga: Hadir di Wisuda IPI, Bupati Garut Luncurkan Program 1.000 Beasiswa

Peluang Kerja ke Jepang Terbuka Lebar

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan bahwa kerja sama ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat Garut yang memiliki keterampilan khusus, terutama di sektor kesehatan.

“Ini merupakan kesempatan emas bagi warga Garut. Seluruh biaya keberangkatan dan akomodasi ditanggung oleh Pemerintah Jepang. Pada tahap awal, empat orang akan diberangkatkan sebagai kloter pertama pada April mendatang,” ujar Syakur.

Menurutnya, kerja sama ini menjadi proyek percontohan yang diharapkan terus berkembang. Jika berjalan sukses, Pemkab Garut berencana memperluas kolaborasi ke sektor lain yang menjadi potensi unggulan kedua daerah.

“Ke depan, kami membuka peluang kerja sama di bidang budaya, teknologi, hingga pertanian. Higashikawa dikenal sebagai salah satu daerah penopang pangan di Jepang, sehingga potensi kolaborasinya sangat besar,” tambahnya.

Jembatan Karier Jangka Panjang

Sementara itu, Kepala Divisi Koeksistensi Multikultural Kota Higashikawa, Mr. Daiki Honda, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme Pemkab Garut dalam menjalin kemitraan internasional. Ia menegaskan bahwa program ini dirancang sebagai jembatan karier jangka panjang bagi generasi muda Garut.

“Penandatanganan kerja sama ini bukan sekadar kontrak kerja singkat. Ini adalah pintu gerbang bagi pemuda Garut untuk belajar, bekerja, dan membangun masa depan yang stabil di Jepang,” kata Mr. Daiki Honda.

Ia juga memastikan Pemerintah Kota Higashikawa akan memberikan dukungan penuh kepada peserta selama menjalani pendidikan dan bekerja di Jepang.

Skema Program Kerja Sama

Dalam kerja sama ini, Pemerintah Kota Higashikawa menawarkan sejumlah fasilitas dan program pendukung bagi tenaga kerja asal Garut, di antaranya:

  • Pelatihan Bahasa Jepang, guna memastikan peserta mampu berkomunikasi dengan baik.
  • Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan, sesuai standar medis Jepang.
  • Stabilitas Karier Jangka Panjang, tidak terbatas pada kontrak satu atau dua tahun.
  • Pendampingan dan Dukungan Penuh, selama peserta tinggal dan bekerja di Jepang.

Pemkab Garut berharap kerja sama internasional ini dapat menjadi jalan baru dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka peluang kerja global bagi masyarakat Garut.

(Y.A. Supianto)