spot_imgspot_img
Selasa 5 Mei 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 478

Turunkan Keracunan MBG, Pemprov Jabar Diapresiasi BGN

0
pemprov jabar fokusjabar.id
Gubernur Jabar

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengapresiasi kinerja Pemprov Jabar yang telah berhasil menurunkan secara signifikan kejadian keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jumlah kejadian keracunan MBG menurun dari 21 kasus pada September 2025 dan 20 kasus Oktober 2025 menjadi 6 kasus pada November 2025 serta 1 kasus hingga pertengahan Desember 2025.

BACA JUGA:

Program MBG di Jawa Barat Libatkan Petani dan Sekolah

“Penggunaan air bersertifikat serta percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) berkontribusi besar terhadap perbaikan layanan SPPG di Jabar,” kata Dadan saat Rakor Penyelenggaraan MBG di Gedung Sate Bandung, Rabu (17/12/2025) kemarin.

BGN juga mengapresiasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat.

Dadan Hindayana menyebut, SPPG di Jawa Barat sebagai yang terbaik.

BACA JUGA:

Gubernur Jabar Hentikan Pembangunan Rumah

Dia mengatakan, di Jawa Barat hingga saat ini sudah berdiri 4.144 SPPG dari target 5 ribu SPPG (82 persen). Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi secara nasional.

Dengan perhitungan 47 pekerja per SPPG, maka program MBG di Jabar diproyeksikan dapat menyerap sekitar 235 ribu tenaga kerja saat target 5.000 SPPG tercapai.

BACA JUGA:

Lindungi Hutan dan Pangan, Pemprov Jabar Sinkronkan Tata Ruang Terpadu

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengatakan, sedikitnya ada tiga hal utama bagi kepala daerah untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola MBG.

Tiga hal tersebut telah disampaikan dalam Surat Edaran (SE) Kemendagri pada awal Desember 2025. Yakni, dukungan penyediaan kantor operasional dan SDM SPPG.

Percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pengawalan penerbitan SLHS maksimal 14 hari sejak pengajuan.

(Bambang Fouristian)

Parkir Liar Kerap Muncul, Pemkot Bandung Perketat Patroli

0
pemkot bandung@foksjabar.id
Wali Kota Bandung, M Farhan

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kota Bandung akan memperketat patroli penertiban parkir liar guna mengantisipasi kemacetan di sejumlah ruas jalan.

“Kita akan lebih serius melakukan pengamanan patroli parkir liar. Patroli akan dibuat lebih ketat khusus untuk pengamanan parkir liar,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Kamis (18/12/2025).

Farhan menyebut, bahwa praktik parkir liar kerap muncul kembali meski telah ditertibkan. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena keterbatasan fasilitas parkir yang layak di Kota Bandung.

Baca Juga: Akan Dibongkar, Teras Cihampelas Kota Bandung Tak Penuhi Syarat Administrasi

“Muncul satu tempat, kita bereskan, nanti muncul lagi. Selama kita belum punya lahan parkir yang layak, parkir liar akan terus ada,” katanya.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemkot Bandung tengah mengundang investor untuk membangun fasilitas parkir vertikal di sejumlah lahan kosong. Meski peminatnya cukup tinggi, Farhan mengakui realisasi pembangunan masih membutuhkan waktu.

“Namun itu satu-satunya solusi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi parkir liar,” ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung juga akan segera melakukan pembongkaran Teras Cihampelas setelah hasil kajian teknis menyatakan, bahwa bangunan tersebut tidak memenuhi syarat administrasi maupun kelayakan fungsi. 

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, kajian terhadap Teras Cihampelas di lakukan atas perintah Gubernur Jawa Barat dan menunjukkan bahwa langkah pembongkaran tidak dapat di hindari.

“Teras Cihampelas itu kan memang sekarang, atas perintah Pak Gubernur waktu itu, kita melakukan kajian-kajian. Nah, hasil kajiannya menunjukkan bahwa memang kita harus segera melakukan pembongkaran,”kata Farhan.

Proses Pembongkaran

Meski begitu, Farhan menegaskan, bahwa proses pembongkaran tidak bisa di lakukan secara sembarangan. Struktur bangunan yang kompleks dengan tiang berukuran besar memerlukan penanganan teknis serius agar tidak menimbulkan risiko keselamatan maupun dampak lingkungan di kawasan sekitar.

Baca Juga: Jelang Puncak Musim Hujan, BPBD Kota Bandung Ajak Warga Selalu Siaga

“Gak bisa main-main bongkar aja. Tiangnya aja segede itu, dan jumlahnya banyak. Jadi kayaknya atasnya akan mulai di papas pelan-pelan,” ucapnya.

Farhan menjelaskan, pembongkaran akan di mulai dari bagian atas bangunan. Sementara itu, sejumlah bagian di bawah Teras Cihampelas masih akan di pertahankan dan di manfaatkan, khususnya untuk mendukung fungsi penerangan jalan serta jalur pedestrian.

Menurutnya, pembongkaran ini masuk dalam tahap kedua penanganan Teras Cihampelas. Pada tahap tersebut, hasil uji beban atau loading test menunjukkan bangunan tidak memenuhi standar kelayakan. Adapun pada tahap pertama, persoalan utama terletak pada aspek administratif.

“Di tahap dua itu kita menemukan loading test yang tidak sesuai. Tahap satu masalahnya jelas, tidak ada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan tidak ada Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Jadi secara administratif itu memang salah,” Jelasnya.

(Yusuf Mugni)

Pimpin Rakor Persiapan Nataru, Ini Imbauan Bupati Ciamis

0
bupati ciamis@fokusjabar.id
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya Pimpin Rakor Persiapan Nataru. (Husen Maharaja)

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Jelang perayaan Natal dan tahun baru (Nataru), Dinas Perhubungan bersama TNI dan Polri di minta untuk mampu mengantisipasi potensi kemacetan di sejumlah titik rawan di wilayah Kabupaten Ciamis.

Hal itu disampaikan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya. Menurutnya, kawasan yang rawan macet antara lain, Pasar Banjarsari, Alun-Alun Ciamis, jalur menuju Cirebon serta akses jembatan Cipaku yang menerapkan sistem buka tutup satu arah.

“Titik-titik kemacetan ini sudah terdeteksi dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga perlu penanganan dan rekayasa lalu lintas yang matang,” kata Herdiat saat memimpin rakor persiapan Nataru. Kamis (18/12/2025).

Baca Juga: Damkar Kawali Evakuasi Ular Sanca dari Kandang Ayam

Selain Dinas Perhubungan, lanjut Herdiat, pihaknya juga meminta Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) supaya menyiapkan tenaga medis selama libur nasional.

Juga seluruh puskesmas, khususnya yang berada di jalur protokol untuk selalu siaga 24 jam. Serta memastikan kesiapan ambulans di jalur utama dan pos pengamanan.

“Libur panjang berpotensi meningkatkan kebutuhan layanan kesehatan, sehingga kesiapsiagaan tenaga medis dan ambulans harus benar-benar diperhatikan,” ucapnya.

Herdiat juga mengeluarkan perintah, kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk selalu menjaga ketertiban di kawasan wisata. Yang di perkirakan mengalami peningkatan kunjungan masyarakat seperti Alun-Alun Ciamis, Situ Lengkong dan Karangkamulyan.

“Saya minta tempatkan petugas Satpol PP di lokasi lokasi wisata. Supaya masyarkat merasa aman saat berlibur itu,”jelasnya.

Baca Juga: Atlet Menembak Asal Ciamis, Putri Azzizah Raih Medali Perak di SEA Games 2025

Musim Hujan

Karena kondisi cuaca saat ini masih musim hujan, Herdiat juga menghimbau. Supaya para kepala desa untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana. Serta mampu mengarahkan masyarakat apabila terjadi kondisi darurat.

“Kesiapsiagaan di tingkat desa menjadi kunci, dalam menghadapi situasi darurat dan kebencanaan,”terangnya.

Selain itu, kepada para camat dan lurah, Herdiat menegaskan, untuk tidak di perkenankan bepergian ke luar daerah selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Saya minta camat dan lurah tetap berada di wilayahnya masing-masing agar pelayanan dan pengamanan bisa berjalan optimal,” pungkasnya.

(Husen Maharaja)

Lindungi Hutan dan Pangan, Pemprov Jabar Sinkronkan Tata Ruang Terpadu

0
Pemprov Jabar fokusjaba.id
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemprov Jabar melakukan langkah cepat dalam penataan ruang secara terpadu. Tujuannya, mengakhiri tumpang tindih kebijakan tata ruang antara level provinsi dan kabupaten/kota yang selama ini kerap memicu konflik lahan serta bencana lingkungan.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM) mengatakan, penataan ruang induk di tingkat provinsi akan menjadi acuan tunggal bagi 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

BACA JUGA:

Pemprov Jabar Pastikan Stok Barang Pokok Aman

Langkah strategis tersebut telah mendapat atensi dan dukungan penuh dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Orientasi utama tata ruang Jawa Barat adalah melindungi kawasan hutan, area persawahan serta sumber air. Seperti rawa, Daerah Aliran Sungai dan kawasan resapan,” kata Gubernur Jabar setelah Rakor Tata Ruang dan Pertanahan di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (18/12/2025).

Dedi Mulyadi menjelaskan, kebijakan tersebut dirancang untuk menciptakan harmoni antara pembangunan berkelanjutan dengan konservasi lingkungan.

Dengan adanya induk tata ruang yang kuat, pemerintah kabupaten/kota diharapkan memiliki pedoman yang tegas dalam menjaga ekosistem di wilayahnya masing-masing.

“Kabupaten dan kota tinggal mengikuti tata ruang induk provinsi. Orientasi tata ruang kita adalah melindungi kawasan hutan dan melindungi area persawahan,” ungkap KDM.

Selain penataan kawasan hijau, Pemprov Jabar juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera menetapkan garis sempadan sungai di seluruh wilayah Jawa Barat.

BACA JUGA:

New Sambara Bapenda, Bawa Pemprov Jabar Raih Penghargaan di IGA 2025

“Ketetapan ini akan menjadi dasar hukum dalam penertiban sertifikat lahan yang berada di area terlarang sesuai aturan perundang-undangan,” katanya.

Penyelamatan Aset Negara

Dalam Rakor tersebut tercapai kesepakatan antara Kanwil ATR/BPN Jawa Barat, Perhutani dan PTPN untuk mempercepat sertifikasi aset-aset negara di wilayah Jawa Barat.

Menurut KDM, hal ini dilakukan untuk meminimalisir sengketa lahan di masa depan.

“Hari ini sudah bersepakat untuk segera melakukan penanganan terhadap aset-aset negara di Jawa Barat agar segera tersertifikatkan,” katanya.

Terkait isu alih fungsi lahan, Gubernur Jabar menekankan pentingnya ketegasan di tingkat daerah.

BACA JUGA:

Gubernur Jabar Hentikan Pembangunan Rumah

KDM menyatakan, fungsi ruang tidak boleh dinegosiasikan jika berisiko menimbulkan bencana bagi masyarakat. Meski secara administratif mungkin terlihat memungkinkan.

“Jika aturannya membolehkan tapi faktanya bisa menimbulkan bencana, saya lebih memilih menangani (mencegah) bencana. Kita harus berpihak pada keselamatan warga,” tegas Gubernur Jabar.

Berdasarkan data peta kawasan, luas kawasan hutan di Jawa Barat mencapai sekitar 700 ribu hektare.

Gubernur mengingatkan bahwa kebijakan perlindungan harus berbasis kondisi riil tutupan pohon di lapangan. Bukan sekadar data administratif di atas kertas.

(Bambang Fouristian)

Akan Dibongkar, Teras Cihampelas Kota Bandung Tak Penuhi Syarat Administrasi

0
teras cihampelas@fokusjabar.id
Teras Cihampelas Kota Bandung (Yusuf Mugni/fokusjabar.id)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan segera melakukan pembongkaran Teras Cihampelas setelah hasil kajian teknis menyatakan, bahwa bangunan tersebut tidak memenuhi syarat administrasi maupun kelayakan fungsi. 

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, kajian terhadap Teras Cihampelas di lakukan atas perintah Gubernur Jawa Barat dan menunjukkan bahwa langkah pembongkaran tidak dapat di hindari.

“Teras Cihampelas itu kan memang sekarang, atas perintah Pak Gubernur waktu itu, kita melakukan kajian-kajian. Nah, hasil kajiannya menunjukkan bahwa memang kita harus segera melakukan pembongkaran,”kata Farhan, Kamis (18/12/2025).

Baca Juga: Teras Cihampelas Kian Terabaikan, Ini Kata Warga dan Pedagang

Meski begitu, Farhan menegaskan, bahwa proses pembongkaran tidak bisa di lakukan secara sembarangan. Struktur bangunan yang kompleks dengan tiang berukuran besar memerlukan penanganan teknis serius agar tidak menimbulkan risiko keselamatan maupun dampak lingkungan di kawasan sekitar.

“Gak bisa main-main bongkar aja. Tiangnya aja segede itu, dan jumlahnya banyak. Jadi kayaknya atasnya akan mulai di papas pelan-pelan,” ucapnya.

Farhan menjelaskan, pembongkaran akan di mulai dari bagian atas bangunan. Sementara itu, sejumlah bagian di bawah Teras Cihampelas masih akan di pertahankan dan di manfaatkan, khususnya untuk mendukung fungsi penerangan jalan serta jalur pedestrian.

Menurutnya, pembongkaran ini masuk dalam tahap kedua penanganan Teras Cihampelas. Pada tahap tersebut, hasil uji beban atau loading test menunjukkan bangunan tidak memenuhi standar kelayakan. Adapun pada tahap pertama, persoalan utama terletak pada aspek administratif.

“Di tahap dua itu kita menemukan loading test yang tidak sesuai. Tahap satu masalahnya jelas, tidak ada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan tidak ada Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Jadi secara administratif itu memang salah,” Jelasnya.

Bongkar dan Desain Ulang

Lebih lanjut Farhan mengatakan, Pemerintah Kota Bandung juga membuka opsi untuk membongkar sekaligus mendesain ulang Teras Cihampelas apabila seluruh perizinan dan aspek teknis telah di setujui.

Baca Juga: Tim Hukum Wakil Wali Kota Bandung Uji Penetapan Tersangka Lewat Praperadilan

Saat ini, asesmen lanjutan masih di lakukan untuk merumuskan konsep bangunan yang lebih aman, fungsional, dan sesuai dengan tata kota.

“Hilang 100 persen, Enggak. Bangunan ini di buat dengan anggaran sekitar Rp80 miliar. Kebayang kalau harus bongkar total, anggaran yang di butuhkan bisa puluhan miliar lagi,”pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut menyoroti keberadaan Teras Cihampelas. Ia mengkritik bangunan tersebut dari sisi struktur dan estetika karena di nilai menghalangi pandangan ke deretan toko serta kawasan wisata di sepanjang Jalan Cihampelas yang seharusnya menjadi daya tarik utama.

(Yusuf Mugni)

Sambut Nataru, Inilah Persembahan Aquarium Indonesia Pangandaran

0
aquarium indonesia@fokusjabar.id
Aquarium Indonesia Pangandaran saat pertunjukan Feeding Show bersama Santa Claus.(Foto: ajidin/fokusjabar.id)

PANGANDARAN, FOKUSJabar.id: Aquarium Indonesia Pangandaran akan menghadirkan rangkaian acara bertema. “Aqua New Year – Dive Into The New Year” dalam menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026.

Acara spesial ini di rancang untuk memberikan pengalaman liburan yang seru dan penuh keceriaan bagi seluruh keluarga.

Salah satu yang akan di tampilkan yaitu Feeding Show bersama Santa Claus. Di mana para penyelam dari Aquarium Indonesia akan tampil mengenakan kostum Santa Claus/Sinterklas. Saat beratraksi memberi makan pada biota laut yang ada di Aquarium utama.

Baca Juga: Antisipasi Macet Nataru 2026, 30 Sepeda Patroli Siap Beroperasi di Pantai Pangandaran

Penanggung jawab Aquarium Indonesia Pangandaran, Daffa Aryo mengatakan, momen unik ini selalu menjadi favorit para pengunjung. Karena menampilkan sisi lain dunia bawah laut dengan sentuhan hiburan yang sangat menyenangkan.

“Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati Wahana Shell Art yaitu area kreatif anak-anak beserta keluarga yang dapat menuangkan imajinasi. Dengan melukis atau mewarnai cangkang kerang menggunakan berbagai pilihan cat warna yang telah kami sediakan,” kata Daffa Aryo Kamis, (18/12/2025).

Menurutnya, aktivitas ini tidak hanya seru, tetapi juga memberikan pengalaman edukatif terhadap keanekaragaman bawah laut.

Baca Juga: Bibit Siklon Ancam Jabar Selatan, BPBD Pangandaran Imbau Warga Siaga

Maskot Santa Claus

Lebih lanjut ia menjelaskan, suasana semakin meriah dengan hadirnya Maskot Santa Claus. Yang berkeliling wahana untuk menyapa, berfoto, dan berinteraksi langsung dengan pengunjung.

“Santa Claus juga akan membagikan Souvenir Eksklusif kepada pengunjung yang beruntung selama acara berlangsung. Momen ini menjadikan berlibur Nataru semakin spesial dengan menambah kesan yang mendalam bagi seluruh pengunjung,” ucapnya.

Tah hanya itu, dekorasi bernuansa Natal juga akan menghiasi area Aquarium Indonesia Pangandaran.

“Dengan berbagai sentuhan ornamen dan elemen tematik dapat dijadikan spot foto yang menarik,” tambahnya.

Dengan rangkaian kegiatan yang penuh warna, Aquarium Indonesia Pangandaran siap menjadi pilihan destinasi keluarga. Untuk menghabiskan waktu libur Hari Raya Natal dan Tahun Barudengan cara yang unik serta menyenangkan buat Keluarga.

(Sajidin) 

Atasi Masalah Geng Motor, Begini Sikap Pemkot Tasikmalaya

0
geng motor@fokusjabar.id
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd. Dicky Chandra.(Dok)

TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Menanggapi usulan Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Tasikmalaya (IAIT), Taufiq Rohman yang berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya segera bersikap terkait masalah geng motor yang kembali berulah.

Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd. Dicky Chandra menyampaikan bahwa, saat ini pihaknya sedang membuat nota dinas usulan atau masukan dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD).

“Upaya FGD ini tentu terkait pencegahan dan pembinaan kepada masyarakat. Dan saat ini Pemkot Tasikmalaya sedang membuat nota dinas,” ungkap Rd. Dicky Chandra kepada FOKUSJabar.id, Kamis (18/12/2025).

Baca Juga: Geng Motor Kembali Berulah, Akademisi Minta Pemkot Tasikmalaya Bersikap

Langkah pertama, lanjut dia, yaitu dengan melakukan komunikasi, koodinasi dengan steakholder di lingkungan akademisi, alim ulama, tokoh masyarakat, Dinas Pendidikan juga para Kepala Sekolah dan guru Bimbingan Penyuluhan (BP).

“Jadi, itu langkah pertama Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menyikapi masalah geng motor,” ucapnya.

Dan yang kedua, pihaknya, akan segera melakukan koordiansi dan kolaborasi dengan Polres Tasikmalaya Kota, Kodim 0612 Tasikmalaya dan penugasan keamanan lainnya untuk melakukan pembinaan.

“Tentu komunikasi dengan seluruh steakholder. Dalam menyikapi masalah ini,” tegasnya.

Wakil Wali Kota Jenguk Korban

Wawalkot Tasikmalaya, Rd. Dicky Chandra pun sempat menjenguk pelajar kelas XI MA (17) warga Kecamatan Cibereum dan F (17) yang jadi korban pengeroyokan geng motor. Yang di rawat di RSUD dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Karena patah tulang sehingga harus di lakukan opersi dan luka di bagian kepala.

Baca Juga: Priangan Bamboo Fest Kriyaloka 2025 Berakhir, Ini Janji Rani Permata

Sebelumnya, menyikapi persoalan geng motor yang kembali berulah hingga adanya jatuh korban, Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Tasikmalaya (IAIT), Taufiq Rohman menilai seharusnya Pemerintah Kota Tasikmalaya segera bertindak tegas.

“Pemkot Tasikmalaya harus segera bersikap terkait geng motor. Wali Kota dengan kekuasaannya seharusnya bisa bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk membereskan,” ungkap Taufiq Rohman.

Menurutnya, kejadian serupa jangan sampai terus muncul tenggelam. Sehingga menjadi teror yang tidak pernah berakhir dan tidak membuat situasi nyaman dan aman.

“Kalau di biarkan dan tidak ada epek jera, nanti siapa lagi yang akan menjadi korban keganasan geng motor. Sasarannya selama ini para pekajar, kasian mereka,” ucapnya.

(Yud’s)