GARUT,FOKUSJabar.id: Lonjakan mobilitas masyarakat saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 mendorong Polres Garut mengambil langkah pengendalian lalu lintas. Salah satunya dengan membatasi jam operasional kendaraan angkutan barang berat di sejumlah ruas jalan non-tol yang rawan padat.

Harapannya kebijakan ini demi untuk melindungi pengguna jalan umum, khususnya pemudik dan wisatawan, agar aktivitas perjalanan selama libur panjang Nataru berlangsung lebih aman dan lancar. Pembatasan tersebut merupakan implementasi dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Perhubungan, Bina Marga, dan Korlantas Polri.

Baca Juga: Tak Hanya Birokrasi, ASN Garut Tunjukkan Kelas Lewat Prestasi Seni di Level Jabar

Kasat Lantas Polres Garut, Iptu Aang Andi Suhandi, menyebutkan bahwa dominasi kendaraan berat di jam-jam sibuk berpotensi memicu kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

“Tujuan utama pengaturan ini adalah menjaga kelancaran arus kendaraan masyarakat yang jumlahnya meningkat signifikan saat Nataru,” kata Iptu Aang, Kamis (18/12/2024).

Pembatasan diberlakukan terhadap kendaraan barang bertonase besar. Khususnya mobil dengan tiga sumbu atau lebih, kendaraan dengan gandengan atau tempelan, serta angkutan material galian, tambang, dan bahan bangunan. Kendaraan-kendaraan tersebut dilarang melintas pada pukul 05.00 hingga 22.00 WIB di jalur-jalur yang telah ditentukan.

Jadwal dan Waktu Pembatasan

Operasional kendaraan tersebut dilarang melintas mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB. Kebijakan ini dibagi dalam tiga tahap krusial:

(Libur Natal): Jumat–Sabtu, 19–20 Desember 2025.

(Menjelang Tahun Baru): Selasa–Minggu, 23–28 Desember 2025.

(Arus Balik): Jumat–Minggu, 2–4 Januari 2026.

Penerapan kebijakan ini secara bertahap mengikuti pola pergerakan masyarakat. Tahap pertama berlangsung saat libur Natal, menyusul fase menjelang pergantian tahun, hingga pengamanan arus balik awal Januari 2026. Pola ini menyesuaikan dengan prediksi puncak kepadatan lalu lintas di wilayah Garut.

Meski demikian, kepolisian memastikan roda distribusi kebutuhan masyarakat tetap berjalan. Kendaraan yang mengangkut logistik vital seperti bahan bakar minyak, gas, bahan pangan pokok, pupuk, pakan ternak, hewan ternak, hingga logistik kebencanaan tetap mendapat kelonggaran untuk melintas.

“Distribusi kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh terganggu. Karena itu, kendaraan logistik strategis tetap mendapat pengecualian dari pembatasan,” tegas Aang.

Polres Garut juga akan meningkatkan pengawasan di titik-titik rawan kemacetan dan jalur wisata. Polres Garut juga meminta pengusaha angkutan dan pengemudi menyesuaikan jadwal perjalanan. Serta mematuhi aturan demi menjaga kenyamanan dan keselamatan bersama selama masa libur panjang.

(Y.A. Supianto) 

GARUT,FOKUSJabar.id Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 dengan target ambisius: menekan angka pengangguran secara signifikan. Fokus tersebut ditegaskan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dalam forum perencanaan awal pembangunan daerah yang digelar di Aula Bappeda, Kamis (18/12/2025).

Berbeda dari sekadar agenda rutin tahunan, proyeksi perencanaan 2027 sebagai fase krusial untuk memastikan kebijakan daerah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. Syakur menekankan pentingnya kesinambungan program agar pembangunan tidak berjalan parsial dan terputus dari hasil yang telah tercapai sebelumnya.

Menurutnya, kunci utama penurunan pengangguran terletak pada terciptanya iklim investasi yang sehat dan produktif. Dengan masuknya investasi, harapannya lapangan kerja tumbuh, sekaligus menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal.

“Kalau ekonomi bergerak, efek dominonya akan terasa ke sektor lain. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial akan ikut terdorong,” ujar Syakur.

Ia menyebut sektor pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai tulang punggung ekonomi Garut perlu penguatan yang serius. Ketiga sektor tersebut memiliki daya serap tenaga kerja tinggi, sekaligus potensi besar untuk dikembangkan menjadi basis industri berbasis sumber daya lokal.

Percepatan Digitalisasi

Selain ekonomi, Syakur juga menyinggung percepatan digitalisasi birokrasi. Implementasi aplikasi Srikandi disebut sebagai langkah awal menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Ia berharap transformasi digital tidak berhenti di internal ASN, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan publik yang masyarakat rasakan.

Di sisi lain, tantangan pembangunan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah. Pemkab Garut, kata Syakur, akan terus mendorong dukungan pemerintah pusat melalui jalur koordinasi lintas kementerian dan DPR RI, khususnya Komisi V, guna mempercepat pembangunan fisik yang menunjang aktivitas ekonomi warga.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Garut, Natsir Alwi, menjelaskan susunan perencanaan 2027 mengacu pada RPJMD 2025–2029 dengan tema pemerataan akses layanan dasar dan peningkatan produktivitas daerah. Ia menegaskan, kualitas perencanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan jangka menengah.

Empat pendekatan digunakan dalam penyusunan rencana tersebut, mulai dari pendekatan teknokratik berbasis data, partisipasi publik, keselarasan politik kebijakan, hingga sinkronisasi arah pembangunan nasional dengan aspirasi masyarakat di tingkat bawah.

“Dokumen perencanaan ini tidak boleh elitis. Aspirasi masyarakat harus benar-benar terakomodasi agar rancangan pembangunan bisa menjawab kebutuhan nyata,” kata Natsir.

Tahapan berikutnya, Pemkab Garut akan menyusun rancangan awal perencanaan yang akan melalui pengujian pada forum konsultasi publik pada Januari 2026. Proses tersebut harapannya menghasilkan kebijakan yang lebih tajam, aplikatif, dan berkelanjutan demi terwujudnya visi Garut Hebat dan Berkelanjutan.

(Y.A. Supianto)