TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Perayaan Natal 2025 dan pergantian Tahun Baru 2026 di Kabupaten Tasikmalaya berlangsung di bawah ancaman cuaca ekstrem. Kondisi ini mendorong Polres Tasikmalaya menggeser fokus pengamanan tak hanya pada aspek kamtibmas, tetapi juga pada mitigasi bencana dan perlindungan keselamatan masyarakat.

Sebanyak ratusan personel gabungan dikerahkan untuk mengawal mobilitas warga, aktivitas ibadah, hingga kawasan wisata yang diprediksi mengalami lonjakan pengunjung. Langkah ini diambil sebagai antisipasi risiko berlapis, mulai dari kepadatan arus lalu lintas hingga potensi bencana alam.

Baca Juga: Wali Kota Tasikmalaya Ajak DWP Jadi Teladan Hidup Sederhana

Kepala Bagian Operasi Polres Tasikmalaya, Kompol Glatiko Nagiewanto, menegaskan bahwa peringatan Nataru tahun ini membutuhkan kesiapsiagaan ekstra mengingat intensitas hujan dan potensi bencana hidrometeorologi yang masih tinggi di sejumlah wilayah.

“Kami memprioritaskan dua hal utama, yaitu keamanan kegiatan ibadah dan wisata, serta kesiapan menghadapi kemungkinan bencana alam akibat cuaca ekstrem,” ujar Glatiko usai rapat koordinasi sektoral di Mapolres Tasikmalaya, Kamis (18/12/2025).

Menurutnya, kepolisian telah melakukan pemetaan wilayah rawan, baik rawan gangguan keamanan maupun rawan bencana seperti longsor dan banjir. Pemetaan tersebut menjadi dasar penempatan personel dan sarana pendukung di lapangan.

Sebagai langkah mitigasi, Polres Tasikmalaya menyiagakan pos pengamanan bencana di beberapa titik strategis, di antaranya kawasan Tapal Kuda Salawu, Markas Polres Tasikmalaya, serta wilayah pesisir Pantai Pasanggrahan, Kecamatan Cipatujah. Sejumlah alat berat juga disiapkan untuk mempercepat penanganan jika terjadi situasi darurat.

Pendirian Pos Terpadi di Sejumlah Titik

Selain itu, pengamanan terpadu diterapkan dengan pendirian Pos Terpadu di Alun-alun Singaparna dan Pos Pelayanan di kawasan wisata Pantai Sindangkerta. Sebanyak 11 pos pengamanan dan puluhan pos pemantauan disebar di jalur utama serta lokasi yang diperkirakan menjadi titik konsentrasi massa.

Dalam Operasi Lilin Lodaya, ratusan personel Polri diturunkan dan diperkuat oleh unsur TNI, BPBD, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya. Total personel gabungan yang terlibat dalam pengamanan Nataru mencapai lebih dari 600 orang.

Pengamanan akan diperketat pada momen krusial, terutama saat puncak perayaan Natal dan malam pergantian tahun. Kepolisian juga mengantisipasi dampak libur panjang awal Januari 2026 dengan melanjutkan pengamanan rutin yang ditingkatkan.

“Malam tahun baru menjadi perhatian khusus karena mobilitas masyarakat meningkat tajam. Pengamanan sudah kami siapkan sejak siang hari untuk meminimalkan risiko,” pungkas Glatiko.

(Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih penuh tantangan, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menegaskan pentingnya peran Dharma Wanita Persatuan (DWP) sebagai contoh nyata pola hidup sederhana sekaligus penggerak ketahanan keluarga dan sosial.

Pesan tersebut disampaikan Viman saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 DWP Kota Tasikmalaya di Graha Soebandi, Kamis (18/12/2025). Dalam kesempatan itu, ia menekankan posisi istri aparatur sipil negara (ASN) memiliki pengaruh besar dalam membentuk citra birokrasi di mata publik.

Baca Juga: Pemkab Tasikmalaya Siap Menindaklanjuti Kebijakan Gubernur Jabar Tentang Tata Ruang

Menurut Viman, DWP tidak boleh hanya dipahami sebagai organisasi pendamping pejabat, melainkan sebagai kekuatan sosial yang berperan langsung dalam membangun karakter keluarga dan generasi masa depan. Ia mengingatkan agar anggota DWP mampu menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat, terutama dengan menjauhi budaya pamer kemewahan.

“Kesederhanaan hari ini bukan sekadar pilihan, tapi sikap moral. Ibu-ibu DWP harus hadir sebagai teladan, bukan simbol kemewahan, melainkan contoh hidup yang membumi dan berempati,” ujar Viman.

Ia menilai, peran ibu dalam keluarga sangat strategis karena menjadi pendidik pertama bagi anak-anak. Dari lingkungan keluarga yang kuat dan berkarakter, lanjutnya, akan lahir generasi yang menentukan arah pembangunan Kota Tasikmalaya ke depan.

Sinergi Pemerintah dan DWP Kota Tasikmalaya

Viman juga menyoroti pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dan DWP dalam menjalankan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Ia berharap DWP semakin aktif dalam kegiatan pemberdayaan, bukan hanya dalam lingkup internal organisasi, tetapi juga menyentuh kebutuhan riil warga.

Sementara itu, Ketua DWP Kota Tasikmalaya, Eris Rismiati Goparullah, menyampaikan peringatan HUT ke-26 menjadi momentum refleksi. Sekaligus penguatan peran DWP sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Mengusung tema “Peran Strategis Dharma Wanita Persatuan dalam Pendidikan Anak Bangsa untuk Indonesia Emas 2045”, Eris menegaskan DWP berkomitmen memperkuat kapasitas perempuan dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi keluarga, hingga sosial budaya.

“Kami fokus pada pemberdayaan keluarga dan peningkatan kualitas perempuan agar mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.

Eris menambahkan, penguatan organisasi dan peningkatan kapasitas anggota DWP menjadi kunci agar peran perempuan tidak berhenti pada pendampingan. Namun berkembang sebagai aktor pembangunan yang aktif dan berdampak.

(Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Ketegangan antara warga dan pengelola menara telekomunikasi memuncak di Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Puluhan warga Padasuka RT 04/RW 13 melakukan aksi penyegelan terhadap sebuah tower Base Transceiver Station (BTS) yang berdiri di area Tempat Pemakaman Umum (TPU), Kamis (18/12/2025).

Aksi penyegelan dengan gembok tersebut merupakan bentuk protes warga atas dugaan dampak kesehatan dan kebisingan yang ditimbulkan menara BTS, serta sikap pengelola yang dinilai mengabaikan keluhan masyarakat sekitar.

Baca Juga: BPS Rilis IPM 2025, Tasikmalaya Masuk Papan Bawah Nasional, Wali Kota Janjikan Reformasi Besar

Keluhan Kesehatan dan Kebisingan

Salah satu warga terdampak, Ratna (38), mengaku mengalami gangguan kesehatan sejak tower tersebut beroperasi. Ia menyebut pendengarannya terganggu dan sering mengalami sakit kepala hebat.

“Sejak ada tower ini, pendengaran saya bermasalah dan sering pusing. Kami khawatir ini akibat radiasi dan suara mesin yang terus berbunyi,” keluh Ratna saat menyampaikan aduannya kepada Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya.

Ketua RW 13 Padasuka, H. Oman Rohman, menjelaskan polemik bermula dari kurangnya transparansi pihak pengelola. Tower yang telah berdiri sejak 2012 itu awalnya hanya digunakan oleh satu provider. Namun, persoalan mencuat setelah adanya penambahan provider baru tanpa sosialisasi kepada warga.

Tak hanya itu, warga juga mengaku tersinggung dengan pernyataan oknum dari pihak perusahaan yang dianggap tidak menghargai aspirasi masyarakat.

“Pernah ada ucapan yang menyakitkan seperti, ‘kalau mau uang, kerja, jangan premanisme’. Padahal yang kami tuntut adalah hak atas kesehatan,” tegas H. Oman.

Ia menambahkan, janji perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan hingga kini belum direalisasikan. Keluhan warga terkait gangguan pendengaran pun belum mendapat penanganan serius.

DPRD Lakukan Sidak

Menanggapi situasi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Anang Sapa’at, langsung turun ke lokasi untuk melakukan inspeksi mendadak. Ia menegaskan DPRD tidak akan membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut dan merugikan masyarakat.

Anang menyampaikan, DPRD akan segera memfasilitasi proses mediasi dengan memanggil pihak pengelola BTS, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta perwakilan warga.

Langkah lanjutan juga mencakup peninjauan ulang izin lingkungan, pengukuran tingkat radiasi, serta kebisingan yang ditimbulkan tower BTS tersebut.

“Investasi tidak boleh mengorbankan keselamatan dan kesehatan warga. Itu prinsip yang tidak bisa ditawar,” tegas Anang.

Warga Minta Tower Dibongkar

Hingga kini, warga Padasuka tetap bersikeras meminta agar tower BTS tersebut dibongkar atau direlokasi. Mereka menilai keberadaan menara di tengah permukiman, bahkan di area pemakaman umum, telah mengganggu kenyamanan dan rasa aman.

Kasus ini menjadi sorotan sekaligus peringatan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya agar lebih ketat dalam pengawasan perizinan dan dampak lingkungan pembangunan tower BTS, khususnya di kawasan padat penduduk.

(Abdul)