32 Tahun Mengabdi, Any dan Ribuan Honorer Ciamis Akhirnya Mendapat Kepastian

Penulis

-

23 Desember 2025

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Momen haru menyelimuti Stadion Galuh Ciamis, Selasa (23/12/2025). Sebanyak 3.554 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menerima SK secara langsung dari Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.

Bagi ribuan honorer yang selama puluhan tahun bekerja tanpa kepastian, penyerahan SK ini bukan sekadar agenda administratif, melainkan bentuk pengakuan negara atas pengabdian panjang mereka.

Langkah ini menjadi penegasan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis untuk menghadirkan keadilan bagi tenaga honorer. Penyerahan SK yang dilakukan secara tatap muka dan serentak disebut sebagai simbol penghormatan atas jasa mereka dalam membangun pelayanan publik di Tatar Galuh.

Di tengah ribuan wajah yang berseri, Any Randiany, salah satu penerima SK, tidak mampu menyembunyikan rasa syukur. Setelah 32 tahun mengabdi di Kelurahan Ciamis, ia akhirnya merasakan kehadiran negara melalui kepastian status kerja.

“Alhamdulillah. Ini bukan soal paruh waktu atau penuh waktu, ini tentang pengakuan. Negara akhirnya hadir untuk kami,” ucapnya penuh haru.

Any menilai keputusan Pemkab Ciamis untuk menyerahkan SK secara langsung merupakan bentuk penghormatan yang selama ini mereka rindukan. Ia menyebut, momen sakral ini tidak akan terasa sama jika hanya diumumkan secara daring.

“Kami ingin merasakan momen ini sepenuhnya. Alhamdulillah pemerintah daerah cepat tanggap dan memahami perasaan kami,” tambahnya.

Peran Pemerintah dan DPRD Ciamis

Ia juga mengapresiasi peran pemerintah daerah dan DPRD Ciamis yang terus mengawal aspirasi honorer hingga ke tingkat pusat, termasuk melakukan advokasi kebijakan dan membuka ruang komunikasi dengan kementerian terkait.

“Perjuangan ini tidak mungkin berhasil tanpa dukungan penuh pemerintah daerah. Kami benar-benar dikawal,” katanya.

Meski saat ini berstatus PPPK Paruh Waktu, Any melihat pengangkatan ini sebagai langkah awal menuju penataan kepegawaian yang lebih adil, terlebih dengan banyaknya ASN yang akan pensiun mencapai hampir 400 orang.

“Kekosongan formasi ini seharusnya menjadi peluang bagi PPPK Paruh Waktu untuk diangkat penuh waktu ke depan,” ujarnya.

Any menegaskan, ia bersama rekan-rekannya siap terus berkolaborasi dengan Pemkab Ciamis agar persoalan honorer terselesaikan secara menyeluruh.

“Kami percaya pada komitmen Pak Bupati. Perjuangan belum selesai, tapi hari ini adalah tonggak penting. Terima kasih untuk semua pihak yang telah berjuang,” pungkasnya.

(Nank Irawan)

KSB Jaringao Garut Gelar Mitigasi Longsor Skala Besar

Penulis

Bambang F

-

23 Desember 2025

0

jaringao garut fokusjabar.id — Kegiatan Aksi Mitigasi Bencana di Kampung Jaringao, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukaresmi,

GARUT, FOKUSJabar.id: Kondisi geografis Kampung Jaringao Desa Sukajaya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut Jawa Barat (Jabar), kini tengah dalam pengawasan ketat setelah munculnya titik longsor yang sangat mengkhawatirkan.

Longsor dengan ketinggian sekitar 60 meter dan lebar melebihi 110 meter ini dilaporkan terus bergerak dengan kemiringan vertikal yang mengancam rumah penduduk, bangunan madrasah serta akses jalan desa.

BACA JUGA:

Strategi BKD Garut Jamin Profesionalisme ASN Pascapilkada

Menyikapi hal tersebut, Kampung Siaga Bencana (KSB) Jaringao menyelenggarakan aksi mitigasi untuk meminimalisir risiko jatuhnya korban jiwa dan kerugian ekonomi, Selasa (23/12/2025).

Camat Sukaresmi, Iis Rahmawati mendukungan penuh terhadap langkah proaktif yang diambil oleh relawan KSB dan warga Desa Sukajaya.

Dia menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam penanganan bencana. Terutama di wilayah dengan kerawanan tinggi seperti Kecamatan Sukaresmi.

“Kami apresiasi inisiatif KSB Jaringao dalam melakukan mitigasi mandiri. Pemerintah kecamatan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait. Termasuk BPBD Kabupaten Garut untuk memastikan langkah-langkah teknis lebih lanjut dan memantau perkembangan di lapangan guna menjamin keselamatan warga,” kata Iis Rahmawati.

Direktur Sekolah Sungai Cimanuk (SSC) Garut, Mulyono Khaddafi turut memberikan perhatian khusus terhadap bencana tersebut.

Dia menekankan bahwa fenomena longsor di wilayah Sukajaya merupakan peringatan serius terkait tata kelola lingkungan dan kesiapan menghadapi bencana di daerah aliran sungai.

Pihaknya sangat mengapresiasi langkah cepat KSB Jaringao. Namun, mitigasi ini tidak boleh berhenti pada penanganan fisik saja.

“Diperlukan edukasi berkelanjutan mengenai pentingnya menjaga vegetasi di area perbukitan dan pemantauan debit air serta pergerakan tanah secara berkala agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi mandiri,” tegas Mulyono.

BACA JUGA:

Pemkab Garut Percepat Pembangunan Jembatan Cibera di Cigaronggong

Ketua RT03/RW03 Kampung Jaringao, Sueb Rizal mengungkapkan, situasi di lapangan sangat mencemaskan bagi warga yang tinggal tepat di bawah tebing longsoran.

Dia menegaskan, mitigasi fisik sangat mendesak. Namun solusi jangka panjang tetap diperlukan.

BACA JUGA:

Sekjen GAS Beri Ungkapan Berkelas Soal Pengelolaan Teras Cimanuk

“Harapannya, warga yang berada di bawah lokasi longsor ini segera direlokasi ke tempat yang lebih aman karena kondisinya sudah sangat membahayakan. Kami minta Pemda segera meninjau lokasi agar ada penanganan yang lebih cepat,” ujar Sueb Rizal.

Upaya Penanganan Terpadu

Ketua KSB Jaringao, Khoer Kurniawan menjelaskan, pihaknya telah merancang langkah pencegahan melalui kegiatan fisik dan non-fisik.

Berikut langkah-langkah strategis yang dilakukan:

Pembangunan Fisik

Pemasangan boronjong untuk menahan laju pergerakan tanah.

2. Mitigasi Alami

Penanaman pohon bambu guna memperkuat struktur tanah secara vegetatif.

3. Kesiapsiagaan Non-fisik

Edukasi masyarakat, perencanaan tanggap darurat serta penguatan sistem peringatan dini melalui deteksi dini yang matang.

4. Ketahanan Pangan

Menyiapkan Mitigasi Risiko Pangan (MRP) untuk membantu masyarakat yang rentan terhadap ketidakstabilan pasokan pangan saat bencana terjadi.

BACA JUGA:

Meriah! Turnamen FKKS SMA Cup 2025 Libatkan 28 Sekolah Swasta di Garut

Khoer mengungkapkan, aksi mitigasi ini dilakukan atas dasar kepedulian masyarakat dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Warga berharap, sinergi antara swadaya masyarakat, SSG dan instansi pemerintah dapat segera membuahkan solusi permanen sebelum puncak musim hujan tiba.

(Y.A. Supianto)

Pesan Tegas Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Apel 10.000 Banser: NKRI Tak Boleh Kalah oleh Radikalisme

Penulis

Anthika Asmara

-

23 Desember 2025

0

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri Apel Kebangsaan 10.000 Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Anugerah Kemanusiaan Riyanto (Riyanto Awards) 2025.

CIREBON,FOKUSJabar.id: Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menghadiri Apel Kebangsaan 10.000 Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Anugerah Kemanusiaan Riyanto (Riyanto Awards), yang digelar di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Selasa (23/12/2025).

Kapolri menegaskan, apel kebangsaan itu bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wujud nyata komitmen Banser dalam menjaga persatuan, keutuhan bangsa, serta memperkokoh peran strategisnya di berbagai sektor penting, khususnya dalam pelayanan kemanusiaan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Apel ini menunjukkan komitmen kuat Banser untuk terus menjaga persatuan, menjaga keamanan, dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih saat ini Banser hadir dalam operasi kemanusiaan pengamanan Natal dan Tahun Baru,” ujar Kapolri.

Jenderal Listyo Sigit juga menyoroti dinamika global yang semakin kompleks, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang pesat, turut memunculkan ancaman disinformasi dan misinformasi yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan dalam negeri.

Kapolri juga mengingatkan adanya tantangan krisis global yang berdampak pada sektor pangan dan energi, yang berimplikasi langsung terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Karena itu, ucap Listyo Sigit, seluruh elemen bangsa diminta meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sinergi.

BACA JUGA:

Sekjen GAS Beri Ungkapan Berkelas Soal Pengelolaan Teras Cimanuk

“Yang harus kita antisipasi bersama adalah jangan sampai paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, dan upaya provokasi yang menggunakan isu agama berkembang dan memecah belah persatuan bangsa. Di sinilah peran strategis Banser sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Kapolri menilai Banser memiliki peran penting tidak hanya dalam menjaga stabilitas keamanan dan persatuan nasional, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mendukung program-program Asta Cita Presiden RI, mulai dari penguatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Banser adalah simbol nyata Islam moderat yang inklusif dan rahmatan lil alamin. Sejarah mencatat peran Banser dalam memperjuangkan kemerdekaan, menjaga UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan hingga kini tetap berada di garda terdepan menjaga NKRI,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Banser yang menurunkan 10.000 kader terbaiknya untuk terlibat langsung dalam pelayanan masyarakat selama momentum Nataru.

BACA JUGA:

Polres Pangandaran Sterilisasi Gereja, Ada Apa?

Ia juga mengingatkan tantangan pengamanan akhir tahun yang dihadapkan pada potensi bencana alam, termasuk ancaman badai siklon yang diperkirakan berdampak di sejumlah wilayah Indonesia.

“Saya memahami dan mendengar Banser memiliki kemampuan dalam penanggulangan bencana, mulai dari evakuasi hingga penanganan darurat. Sinergi ini sangat dibutuhkan agar kita bisa menghadapi berbagai kemungkinan dengan baik,” ujarnya.

Pada momen Anugerah Kemanusiaan Riyanto, Kapolri memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada almarhum Riyanto, kader Banser yang gugur saat berupaya menyelamatkan umat Nasrani dalam peristiwa bom Natal 2000 di Mojokerto.

“Keberanian dan pengorbanan almarhum Riyanto adalah teladan nyata pengabdian tanpa pamrih. Beliau mengorbankan jiwa raganya demi kemanusiaan dan persatuan. Semangat ini harus terus kita kobarkan di dalam dada seluruh kader Banser,” kata Listyo Sigit.

Ia juga mengucapkan selamat kepada para kader Banser penerima Anugerah Kemanusiaan Riyanto 2025.

Penghargaan tersebut, ujar Listyo Sigit, diharapkan menjadi pengingat dan motivasi untuk terus menghidupkan semangat pengabdian, keberanian, dan loyalitas dalam menjaga NKRI dari masa ke masa.

BACA JUGA:

Angkot Libur 2 Hari, Pemkot Bandung Pusing untuk Kompensasi

Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga menegaskan komitmen Polri untuk terus bersinergi dengan Banser di seluruh Indonesia. Ia menyebut Banser sebagai sahabat strategis Polri dalam menjaga stabilitas nasional.

“Polri sangat senang dapat terus bersinergi dengan Banser. Di mana pun Banser berada, mereka adalah sahabat Polri. Mari kita bergandengan tangan, bergotong royong, menjaga persatuan, dan bersama-sama menyongsong visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas,” ujarnya.

(F Kamil)

Polres Pangandaran Sterilisasi Gereja, Ada Apa?

Penulis

Bambang F

-

23 Desember 2025

0

Polres Pangandaran fokusjabar.id — tim Polres Pangandaran kegiatan Sterilisasi gereja dalam rangka sambut Natal

PANGANDARAN, FOKUSJabar.id: Polres Pangandaran Polda Jabar sterilisasi sejumlah tempat peribadatan umat Nasrani (Gereja) di wilayah hukumnya, Selasa (23/12/2025).

Langkah tersebut untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

BACA JUGA:

Area Parkir Eks Pasar Wisata Pangandaran Siap Tampung Ribuan Kendaraan

Kegiatan ini terdiri dari 6 personel Tim Jibom Detasemen Gegana Polda Jabar, 10 personel Polres Pangandaran dan 2 personel Polsek Pangandaran.

Sterilisasi dilakukan di sejumlah lokasi tempat peribadatan umat Nasrani. Di antaranya Gedung Serbaguna Wisma Bintang Timur di Desa Pangandaran, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Ekklesia Pangandaran.

Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pangandaran, Gereja Kerasulan Baru Maranatha di Desa Babakan, serta Gereja GPdI Horeb di Desa Putrapinggan Kecamatan Kalipucang.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap berbagai fasilitas dan area gereja. Meliputi meja dan kursi, mimbar, toilet, tempat sampah, alat musik, panel listrik, panggung dan backdrop, kotak persembahan, lemari, sound system, ruang pastor, lingkungan sekitar, pot bunga, taman hingga saklar listrik.

Kapolres Pangandaran, AKBP Andri Kurniawan menegaskan, sterilisasi merupakan langkah preventif Polri guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Nasrani dalam melaksanakan ibadah Natal.

BACA JUGA:

Petugas Gabungan di Pangandaran Ramp Check Kendaraan

“Dari hasil sterilisasi yang dilakukan, tidak ditemukan adanya barang atau benda yang diduga sebagai bom maupun bahan peledak. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, lancar dan kondusif,” kata Kapolres.

Setelah menyelesaikan kegiatan sterilisasi di wilayah hukum Polres Pangandaran, Tim Jibom Subden 2 Den Gegana Satbrimobda Polda Jawa Barat bergeser ke wilayah hukum lainnya.

“Kami berharap perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung aman, damai serta tercipta situasi kamtibmas yang tetap kondusif,” pungkasnya.

(Sajidin)

Sidang Praperadilan Wawalkot Bandung Ditunda, Kuasa Hukum Siapkan 7 Poin Materi

Penulis

Bambang F

-

23 Desember 2025

0

Sidang praperadilan fokusjabar.id — Kuasa Hukum Wakil Wali Kota Bandung Erwin, Bobby Siregar

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Sidang praperadilan yang diajukan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin di Pengadilan Negeri (PN) Bandung berlangsung penuh dinamika, Selasa (23/12/2025).

Permohonan sidang praperadilan sempat dicabut, didesak untuk segera diputus hingga akhirnya dibatalkan kembali oleh pihak pemohon dihadapan hakim tunggal, Agus Kamarudin.

BACA JUGA:

Angkot Libur 2 Hari, Pemkot Bandung Pusing untuk Kompensasi

Sidang yang dipimpin hakim tunggal Agus Kamarudin tersebut dibuka dengan kehadiran kuasa hukum pemohon, Bobby H Siregar. Namun secara mengejutkan, kuasa hukum langsung mengajukan permohonan pencabutan praperadilan begitu sidang dimulai.

Bobby menjelaskan, pencabutan dilakukan karena adanya penambahan kuasa hukum baru. Yakni Rochman yang belum tercantum dalam permohonan praperadilan awal.

Permohonan pencabutan itu disertai surat resmi yang langsung diserahkan kepada hakim.

Menanggapi hal tersebut, Agus Kamarudin menyatakan pencabutan permohonan tidak dapat serta-merta dikabulkan dan perlu dikaji secara hukum.

Bahkan, hakim sempat menyampaikan putusan atas pencabutan praperadilan akan dijatuhkan pada 30 Desember 2025.

Namun dinamika sidang terus berlanjut. Kuasa hukum pemohon kembali mengajukan permohonan berbeda dengan mendesak agar pencabutan diputuskan pada hari yang sama.

Alasannya, pihak pemohon ingin segera mengajukan permohonan praperadilan yang baru.

BACA JUGA:

Pungli Parkir di Braga, Dishub Kota Bandung Perkuat Pengawasan

Permintaan tersebut memicu adu argumen terbuka di ruang sidang. Hakim menegaskan pentingnya kehati-hatian serta kepastian prosedur hukum.

Sementara kuasa hukum pemohon tetap bersikukuh agar pencabutan tidak ditunda.

Situasi tersebut membuat jalannya persidangan berlangsung tegang dan dinilai tidak kondusif.

Ditengah perdebatan, langkah mengejutkan kembali terjadi. Pihak pemohon justru membatalkan sendiri permohonan pencabutan praperadilan yang sebelumnya diajukan.

Hakim tunggal Agus Kamarudin pun menyatakan tidak keberatan dan mempersilakan perkara tetap dilanjutkan sesuai mekanisme praperadilan.

Meski demikian, sidang belum memasuki pemeriksaan pokok perkara.

Pihak termohon, yakni Kejaksaan Negeri Bandung tidak hadir dalam persidangan.

Hakim pun memerintahkan panitera untuk melakukan pemanggilan resmi terhadap pihak termohon.

Sidang praperadilan selanjutnya dijadwalkan kembali pada 6 Januari 2026.

BACA JUGA:

Rentetan Kasus Keracunan Jadi Alarm MBG, Netty Prasetiyani Desak BGN Tutup SPPG Bermasalah

Kuasa hukum Wakil Wali Kota Bandung, Bobby H Siregar menyatakan, sidang praperadilan yang diajukan kliennya kembali ditunda akibat ketidakhadiran pihak termohon.

Bobby menyebut, penundaan tersebut terjadi karena agenda persidangan hari ini seharusnya membahas permohonan praperadilan secara substansial. Namun, karena termohon tidak hadir, majelis hakim memutuskan menunda persidangan.

“Persidangan berikutnya dua minggu lagi. Mudah-mudahan dari Yang Mulia Hakim ditetapkan pada tanggal 6 Januari,” kata Bobby, Selasa (23/12/2025).

Bobby menjelaskan, idealnya pada persidangan tersebut pihaknya sudah dapat menyampaikan materi pokok praperadilan. Terlebih, tim kuasa hukum juga telah melakukan penambahan personel untuk memperkuat pendampingan hukum.

“Sebenarnya idealnya saat termohon hadir, kami bisa menyampaikan materi-materi praperadilan. Tadi juga ada penambahan kuasa hukum, Kang Rahman, untuk memperkuat tim,” katanya.

Terkait substansi perkara, Bobby menyebut, terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penyelidikan terhadap kliennya yang dinilai melanggar prosedur hukum acara pidana.

Bobby menegaskan, terdapat tujuh poin materi praperadilan yang akan disampaikan. Termasuk soal dua alat bukti permulaan.

“Menurut kami, dalam proses penyelidikan terhadap klien kami ada hal-hal yang bersifat prosedural yang melanggar KUHAP,” ujarnya.

Meski demikian, Bobby belum merinci secara detail materi praperadilan yang akan disampaikan. Ia menegaskan terdapat tujuh poin yang menjadi dasar permohonan praperadilan tersebut.

“Materinya nanti akan kami sampaikan pada waktu yang tepat. Yang pasti ada tujuh poin praperadilan. Salah satunya terkait syarat dua alat bukti permulaan,” jelasnya.

BACA JUGA:

Libur Nataru, Pemkot Bandung Fokus Benahi 17 Ruas Jalan Padat Wisatawan

Ia menambahkan, pada sidang kali ini pihaknya tidak mengajukan tambahan materi perkara, melainkan hanya penambahan kuasa hukum agar pendampingan hukum lebih optimal.

“Kami tidak menambah materi, hanya penambahan kuasa hukum supaya lebih menyempurnakan. Jadi kita bertemu lagi pada 6 Januari 2026,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Area Parkir Eks Pasar Wisata Pangandaran Siap Tampung Ribuan Kendaraan

Penulis

Bambang F

-

23 Desember 2025

0

area parkir fokusjabar.id — Supervisor PT Garuda General Service selaku pengelola parkir, Andri Nugraha saat di lokasi parkir bekas Pasar Wisata Pangandaran.

PANGANDARAN, FOKUSJabar.id: Area parkir eks Pasar Wisata (PW) Pangandaran sudah siap menampung ribuan kendaraan wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Supervisor PT Garuda General Service selaku pengelola parkir, Andri Nugraha mengatakan, pengerjaan pengerasan di lokasi tersebut sudah dianggap rampung.

BACA JUGA:

Petugas Gabungan di Pangandaran Ramp Check Kendaraan

Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan tersebut sudah bisa menampung kendaraan wisatawan. Mulai kendaraan kecil maupun bus.

“Sampai saat ini pekerjaan pengerasan sudah selesai. Jadi sudah bisa dipakai parkir kendaraan kecil maupun bus,” kata Andri, Selasa (23/12/2025).

Menurut Andri, lokasi area Parkir bekas Pasar Wisata Pangandaran bukan hanya bisa menampung kendaraan roda empat. Namun juga bisa digunakan untuk kendaraan roda dua.

“Estimasi kendaraan bus besar sekitar 224 unit, mobil penumpang pribadi 1.227 unit dan kendaraan roda dua sekitar 1.960 unit,” ucapnya.

Dengan begitu, kemacetan di kawasan wisata Pangandaran bisa teratasi. Terlebih saat volume kendaraan sedang memadati kawasan wisata.

Andri menambahkan, pihak perusahaan telah menyediakan sedikitnya 90 juru parkir untuk mengamankan kendaraan wisatawan.

Menurutnya, petugas tersebut nantinya bertugas di 16 titik lokasi sepanjang destinasi Pangandaran.

BACA JUGA:

Inilah 16 Area Parkir Resmi Objek Wisata Pangandaran Dengan Pengelola Pihak Ketiga

“Kami sudah menyediakan 90 petugas juru parkir untuk high season ini. Mereka berada di 16 zona lokasi parkir. Ciri-cirinya memakai baju seragam dan membawa KTA,” kata Andri.

Berikut 16 titik zona parkir di kawasan wisata Pangandaran:

Blok Ketapang Doyong
Blok rumah makan Karya Bahari 3 sampai dengan batas pasar ikan timur
Blok hotel Pantai indah sampai dengan batas hotel Pamordian
Blok hotel Pamordian sampai dengan hotel Sun in
Blok Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau parkiran nanjung Endah sampai dengan air mancur
Blok rumah makan Bu Surman atau dekat air mancur sampai dengan Cagar alam

BACA JUGA:

Puluhan Kapal Nelayan Cilacap Tak Lagi Hiasi Pantai Batu Karas Pangandaran

Blok hotel horison (hotel horison sampai dengan hotel Aquarium)
Blok Nanjung sari (hotel Mugibis sampai dengan depan markas Balawista Pangandaran)
Blok hotel bumi Nusantara sampai dengan Villa kuda Pangandaran
Blok Pondok seni (Hotel Krisna beach sampai dengan hotel Sunset
Blok hotel Bintang laut sampai dengan hotel Ini beach
Blok menara laut (Uni beach sampai dengan hotel Malabar)
Blok hotel Surya Pesona sampai dengan depan hotel Grand Mutiara
Blok Pasar Wisata
Blok kampung turis
Blok Pangandaran Sunset.

(Sajidin)

Angkot Libur 2 Hari, Pemkot Bandung Pusing untuk Kompensasi

Penulis

Bambang F

-

23 Desember 2025

0

pemkot bandung UMK Gubernur jabar fokusjabar.id — Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemkot Bandung tengah mengkaji skema penghentian sementara operasional Angkutan Kota (Angkot) selama dua hari, 31 Desember 2025 dan 1 Januari 2026.

Penghentian operasional Angkot berdasarkan usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) untuk mengurangi kemacetan saat libur Tahun Baru.

BACA JUGA:

Rentetan Kasus Keracunan Jadi Alarm MBG, Netty Prasetiyani Desak BGN Tutup SPPG Bermasalah

Salah satu aspek krusial yang dibahas adalah kompensasi bagi sekitar 2.500 Angkot. Anggarannya diperkirakan mencapai Rp1,25 milyar.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, Pemkot menyambut baik gagasan tersebut sebagai upaya mengantisipasi lonjakan kendaraan pribadi di kawasan wisata selama libur akhir tahun.

“Tentu kita menyambut baik ide Pak Gubernur. Ini merupakan salah satu solusi yang harus kita perhatikan dan sikapi untuk mengantisipasi kemacetan,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Selasa (23/12/2025).

Dia menjelaskan, sesuai usulan Gubernur Jawa Barat, kompensasi yang diberikan Rp500 ribu per sopir angkot selama dua hari. Namun hingga kini, Pemkot Bandung masih menghitung ulang sumber dan besaran anggaran yang akan digunakan.

BACA JUGA:

Libur Nataru, Pemkot Bandung Fokus Benahi 17 Ruas Jalan Padat Wisatawan

“Sekarang anggarannya belum ada. Baru hari ini akan dirapatkan. Dari mana sumber dan berapa besarannya juga belum tahu,” jelasnya.

Berdasarkan data sementara, jumlah angkot di Kota Bandung sekitar 2.500 unit. Jika seluruhnya menerima kompensasi Rp500 ribu, maka anggaran yang dibutuhkan Rp1,25 milyar.

Selain soal anggaran, Farhan menegaskan pentingnya pendataan sopir angkot agar kompensasi tepat sasaran.

Mekanisme penyaluran, baik melalui koperasi maupun secara langsung kepada sopir masih dikaji dari sisi administrasi.

Menurutnya, Gubernur Jawa Barat mengusulkan pembagian anggaran kompensasi masing-masing 50 persen.

“Beliau mengusulkan dibagi dua. Makanya kita akan bahas dulu. Pembahasannya tidak hanya dengan pemerintah tetapi dengan koprasi-koprasidan operator angkot. Termasuk pemilik angkot,” ungkapnya.

BACA JUGA:

Wings Air Resmi Terbang Semarang–Bandung, Konektivitas Udara Bandung Makin Kuat

Di sisi lain, Pemkot Bandung juga mempertimbangkan dampak sosial dari penghentian operasional angkot. Khususnya bagi pekerja di kawasan wisata yang bergantung pada angkot sebagai moda transportasi utama.

“Jangan sampai ada layanan publik yang terganggu. Banyak pekerja yang sehari-hari menggunakan angkot. Sementara kalau pakai ojek online biayanya belum tentu semurah angkot,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)