TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Proyek pembangunan Rumah Dinas (Rumdin) Wali Kota Tasikmalaya di Jalan Letnan Harun, Kecamatan Bungursari, kembali menjadi sorotan tajam publik. Pembangunan yang menelan anggaran Rp2,6 miliar itu mengalami keterlambatan, memicu kritik dari berbagai pihak termasuk DPRD Kota Tasikmalaya.

Menanggapi situasi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya, Hendra Budiman, memastikan pihaknya telah bertindak tegas dan menjalankan mekanisme sesuai regulasi.

Baca Juga: Nofa Hermawati Resmi Pimpin OJK Tasikmalaya, Babak Baru Keuangan Priangan Timur Dimulai

Denda 0,1 Persen per Hari Berlaku

Hendra menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam atas keterlambatan penyelesaian proyek. Berdasarkan adendum kontrak, penyedia jasa terkena sanksi denda sebesar 0,1 persen per hari dari nilai total anggaran.

“Dalam adendum sudah jelas mengatur denda keterlambatan sebesar 0,1 persen per hari. Kami tetap memberikan kesempatan penyelesaian sesuai mekanisme, tetapi denda tetap berjalan,” kata Hendra, Selasa (06/01/2026).

Meski kontrak administrasi berakhir pada 30 Desember 2025, progres pembangunan telah mencapai 98 persen. Sisa pekerjaan berada pada tahap finishing, seperti pemasangan granit dan penyempurnaan sisi eksterior. Pemerintah memberikan toleransi waktu hingga 7 Januari 2026 untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Prinsip Tegas: No Completion, No Payment

Dinas PUTR memastikan tidak ada ruang untuk manipulasi atau penyimpangan anggaran. Hendra menegaskan bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) tidak akan terbit sebelum proyek benar-benar selesai.

“Kami sangat berhati-hati. Pembayaran hanya akan dilakukan jika pekerjaan sudah 100 persen dan disertai Berita Acara Serah Terima (BAST). Sampai akhir tahun kemarin, SPM belum kami keluarkan karena proyek belum tuntas,” tegasnya.

DPRD Pertanyakan Pengawasan dan Profesionalisme Rekanan

Kritik keras datang dari Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syams. Ia menilai molornya proyek merupakan indikasi lemahnya pengawasan internal dan ketidakprofesionalan pelaksana proyek.

“Ini bukan sekadar terlambat. Ini harus menjadi evaluasi menyeluruh, mulai dari sistem kerja hingga kemampuan finansial perusahaan. Jangan sampai proyek ini malah dialihkan kepada pihak lain,” ujar Asep.

Asep juga menyoroti dampaknya bagi Wali Kota yang hingga kini belum menempati rumah dinas resmi. “Terus terang saya merasa iba, Pak Wali Kota sampai sekarang belum punya rumah dinas karena proyeknya molor terus,” tambahnya.

Ujian Transparansi Awal Tahun

Keterlambatan pembangunan Rumdin Wali Kota ini menjadi ujian bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menjamin transparansi, ketegasan, dan profesionalitas dalam mengelola proyek strategis daerah di awal tahun 2026.

(Abdul)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Dunia jasa keuangan di wilayah Priangan Timur memasuki babak baru. Nofa Hermawati resmi dikukuhkan sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di Aula Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Selasa (06/01/2026).

Acara pengukuhan tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, Direktur OJK Provinsi Jawa Barat, hingga Anggota Komisi XI DPR RI. Kehadiran para pejabat tinggi ini menjadi bukti kuatnya peran strategis OJK Tasikmalaya sebagai garda pengawasan sektor keuangan di Priangan Timur.

Baca Juga: BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya Luruskan Isu Pergeseran Sekda Moh Zen

Sinergi untuk Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang Maju

Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyampaikan apresiasi sekaligus optimisme terhadap kepemimpinan baru OJK Tasikmalaya. Ia menegaskan bahwa stabilitas sektor keuangan menjadi pondasi utama untuk mendorong Tasikmalaya sebagai kota industri, jasa, dan perdagangan yang inovatif.

“Visi kita adalah menjadikan Tasikmalaya sebagai kota industri, jasa, dan perdagangan yang inovatif serta berkelanjutan. Hal itu tidak mungkin terwujud tanpa ekosistem keuangan yang stabil dan transparan,” ujar Viman.

Tak lupa, ia juga menyampaikan penghargaan kepada Melati Usman atas dedikasi dan kerja sama yang telah terjalin baik selama masa kepemimpinannya di OJK Tasikmalaya.

Fokus: Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen

Dalam momentum pengukuhan ini, Viman menyoroti tiga agenda penting yang diharapkan menjadi prioritas kerja OJK Tasikmalaya:

1. Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan
   Memastikan seluruh lembaga keuangan beroperasi sesuai aturan dan tetap sehat.
2. Meningkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan
   Mengedukasi masyarakat agar terhindar dari layanan ilegal seperti pinjaman online ilegal maupun investasi bodong.
3. Mendorong Akses Pembiayaan bagi UMKM
   Membantu pelaku usaha mendapatkan pembiayaan yang aman dan bertanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kolaborasi untuk Perlindungan Konsumen

Pemerintah Kota Tasikmalaya juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan OJK. Kolaborasi ini harapannya mampu menjadi benteng perlindungan bagi masyarakat sekaligus memperluas akses layanan keuangan yang legal dan sehat.

“Kami ingin masyarakat semakin terlindungi dan hanya memanfaatkan layanan keuangan yang legal. Dengan kepemimpinan baru ini, momentum pertumbuhan ekonomi Priangan Timur harus kita jaga bersama,” kata Viman.

Pengukuhan ini bukan sekadar seremoni pergantian pimpinan, melainkan simbol penguatan pengawasan keuangan di Tasikmalaya demi mendorong percepatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sepanjang tahun 2026.

(Abdul)