TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka di panggung politik nasional. Setelah lebih dari dua dekade diterapkan sejak era reformasi, sistem Pilkada langsung kini mulai dievaluasi secara serius oleh berbagai kalangan, termasuk akademisi dan sejumlah partai politik besar seperti Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, dan Partai Demokrat.

Salah satu suara yang mendorong evaluasi menyeluruh datang dari HN Suryana, Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Tasikmalaya. Ia menilai sistem Pilkada langsung sudah saatnya ditinjau ulang demi menyelamatkan arah demokrasi dan masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Baca Juga: Sepak Bola Lokal Terpinggirkan, Komunitas Cermin Kritik Pemkot Tasikmalaya

Menurut HN Suryana, harapan besar bahwa Pilkada langsung akan melahirkan pemimpin berkualitas dan dekat dengan rakyat justru tidak sepenuhnya terwujud. Ia mengungkapkan sejumlah persoalan mendasar yang dinilainya telah menjadi penyakit kronis dalam sistem tersebut.

Salah satunya adalah maraknya politik uang yang melahirkan mentalitas pragmatis di tengah masyarakat. Pilihan politik, kata dia, kerap ditentukan oleh besaran uang yang diterima, bukan lagi oleh integritas, kapasitas, maupun visi calon kepala daerah.

“Masyarakat tidak lagi melihat figur, tetapi nominal. Mental pemilih sudah rusak karena pilihan selalu dikaitkan dengan berapa yang diterima,” ujar HN Suryana, Senin (12/1/2026).

Kondisi tersebut membuat visi dan misi calon kepala daerah hanya menjadi formalitas administratif, tanpa benar-benar dipertimbangkan oleh pemilih.

Biaya Politik yang Tinggi

Persoalan lain yang disoroti adalah biaya politik yang sangat tinggi. Pilkada langsung dinilai sebagai salah satu proses politik termahal di dunia. Di Kabupaten Tasikmalaya, misalnya, anggaran penyelenggaraan Pilkada disebut mencapai sekitar Rp140 miliar.

“Jika dana sebesar itu dialihkan untuk pembangunan, setidaknya bisa membangun ratusan kilometer jalan. Ini belum termasuk biaya pribadi pasangan calon yang nilainya jauh melampaui total gaji mereka selama menjabat,” jelasnya.

Tingginya biaya politik tersebut, lanjut HN Suryana, berujung pada lingkaran setan korupsi kepala daerah. Tekanan untuk mengembalikan modal politik mendorong praktik penyalahgunaan kekuasaan setelah terpilih.

Ia merujuk sejumlah data yang mencerminkan kondisi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat hingga 2025 terdapat 201 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sementara Kementerian Dalam Negeri mencatat sekitar 304 kepala daerah tersangkut persoalan hukum sejak Pilkada langsung diterapkan. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menunjukkan ratusan tersangka korupsi dari tingkat kabupaten hingga provinsi.

Dampak negatif Pilkada langsung juga dirasakan dalam birokrasi pemerintahan. HN Suryana menilai terjadi polarisasi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat keterlibatan politik praktis.

“Banyak ASN dipaksa ikut berpolitik demi mengamankan jabatan. ASN yang berprestasi tetapi tidak sejalan secara politik justru tersingkir. Ini jelas merusak kualitas pelayanan publik,” katanya.

Mekanisme yang Realistis dan Efektif

Sebagai solusi strategis, HN Suryana mengusulkan agar pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur dikembalikan ke DPRD. Menurutnya, mekanisme ini lebih realistis dan efektif untuk kondisi Indonesia saat ini.

Beberapa alasan yang dikemukakannya antara lain pengawasan yang lebih mudah, karena aparat penegak hukum cukup memantau proses di DPRD, bukan jutaan pemilih. Selain itu, negara dapat melakukan efisiensi anggaran yang selama ini tersedot untuk logistik pemilu, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah yang kini masih bergantung pada dana pusat akibat mahalnya biaya politik.

Namun demikian, ia menegaskan perubahan mekanisme Pilkada harus diiringi dengan revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik. Salah satunya terkait praktik Pergantian Antar Waktu (PAW) yang kerap digunakan partai politik terhadap anggota DPRD yang kritis.

“Anggota dewan harus benar-benar mewakili kepentingan masyarakat, bukan sekadar kepentingan partai. Jangan sampai anggota DPRD yang vokal dan kritis justru di PAW,” tegasnya.

Menurut HN Suryana, demokrasi sejatinya bukan hanya soal prosedur pencoblosan langsung, tetapi sejauh mana sistem politik mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat.

“Jika Pilkada langsung justru melahirkan korupsi dan merusak mentalitas bangsa, maka evaluasi total bukan kemunduran, melainkan langkah berani untuk perbaikan,” pungkasnya.

(Abdul)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Di balik gegap gempita laga El Clasico Indonesia antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta, tersimpan kegelisahan mendalam mengenai masa depan sepak bola di Kota Tasikmalaya yang dikenal sebagai Kota Santri. Minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan sepak bola lokal menjadi sorotan utama.

Kegelisahan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Sepak Bola dan Ruang Publik” yang digelar Komunitas Cermin di Buleud Galery, Minggu (11/1/2026). Forum ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Ketua Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya (DKKT), Anggota DPRD yang juga Ketua PSSI Kota Tasikmalaya, hingga perwakilan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar).

Pembina Komunitas Cermin, Asmansyah Timutiah atau akrab dengan sapaan Acong, menegaskan sepak bola tidak sekadar olahraga, melainkan bagian penting dari kesehatan sosial dan indeks kebahagiaan masyarakat. Namun, perhatian pemerintah terhadap penyediaan sarana dan prasarana masih sangat minim.

Baca Juga: Musrenbang RKPD 2027, Sukanagara Tasikmalaya Prioritaskan Infrastruktur dan Pemberdayaan Warga

“Kami belum melihat keberpihakan yang nyata. Ruang bermain bagi anak-anak dan remaja semakin menyempit, banyak yang beralih fungsi atau tidak terawat. Padahal ruang publik merupakan hak masyarakat untuk bersosialisasi sekaligus berolahraga,” ujar Acong.

Senada dengan itu, Ketua PSSI Kota Tasikmalaya H. Wahid, yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD, menilai dukungan Pemkot Tasikmalaya terhadap sepak bola masih belum menyentuh akar rumput. Meski ada alokasi anggaran melalui KONI, menurutnya dampak tersebut belum terasa secara langsung oleh pembinaan sepak bola daerah.

“Kehilangan lapangan-lapangan representatif di tingkat kelurahan dan kecamatan membuat banyak potensi muda kehilangan ruang untuk berkembang,” ungkapnya.

Investasi Sosial Jangka Panjang

Sementara itu, Ketua DKKT Tatang Pahat menekankan bahwa ruang publik, termasuk lapangan sepak bola, bukan sekadar lahan fisik, melainkan bagian dari identitas kota. Menurutnya, investasi pada ruang publik adalah investasi sosial jangka panjang untuk membentuk karakter masyarakat.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disporabudpar Kota Tasikmalaya, Momon Suryaman, mengakui ketersediaan lapangan sepak bola yang layak memang belum memenuhi harapan masyarakat. Namun, ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah perbaikan.

“Saat ini pemerintah telah menyusun Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan tiga lapangan sepak bola baru. Selain itu, kami juga terus berupaya meningkatkan fasilitas dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah,” jelas Momon.

Dari pembahasan ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Tasikmalaya merindukan kebangkitan sepak bola lokal yang mendapat dukungan fasilitas memadai. Harapannya, rencana teknis yang telah tersusun tidak berhenti sebagai dokumen. Melainkan segera terealisasi menjadi ruang publik yang menghidupkan kembali semangat sportivitas dan kebersamaan di Kota Tasikmalaya.

(Abdul)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Kelurahan Sukanagara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Aula Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Senin (12/1/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan kelurahan ke depan.

Musrenbang tersebut dihadiri oleh Camat Purbaratu Toni Kuswoyo, Lurah Sukanagara Hendi Junaedi, Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Anang Safa’at, perwakilan Bappelitbangda, serta unsur RT, RW, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan undangan lainnya.

Baca Juga: Dari Ayam Petelur hingga Penanganan Stunting, Strategi Pembangunan Cikalang Tasikmalaya 2027

Lurah Sukanagara Hendi Junaedi menyampaikan peningkatan infrastruktur jalan dan pemberdayaan masyarakat masih menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan tahun 2027.

“Kami ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan infrastruktur jalan. Serta pemberdayaan masyarakat lewat berbagai pelatihan peningkatan sumber daya manusia,” ujar Hendi.

Selain infrastruktur, program Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) juga menjadi fokus perhatian. Pasalnya, masih terdapat sejumlah warga yang belum memiliki fasilitas sanitasi seperti septic tank yang layak.

“Kami ingin memastikan seluruh warga memiliki akses sanitasi yang memadai demi terwujudnya lingkungan yang sehat dan masyarakat yang berkualitas,” tambahnya.

Di sektor ekonomi, Kelurahan Sukanagara juga terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui pelatihan kewirausahaan guna membangun kemandirian usaha dan meningkatkan daya saing.

Penurunan Angka Stunting

Musrenbang RKPD 2027 turut membahas upaya penurunan angka stunting. Berdasarkan data kelurahan, saat ini terdapat sekitar 70 anak yang mengalami stunting di wilayah Sukanagara.

“Penanganan stunting menjadi prioritas penting dengan meningkatkan asupan dan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak,” tuturnya.

Sementara itu, Camat Purbaratu Toni Kuswoyo mengapresiasi langkah-langkah yang telah dirancang Kelurahan Sukanagara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami mendukung penuh program-program yang telah direncanakan dan berharap dapat mendorong peningkatan kualitas hidup serta pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Anang Safa’at. Politisi Partai Demokrat tersebut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mendukung program pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

“Kami akan terus mendorong program-program yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya masyarakat agar memiliki daya saing,” tegasnya.

Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, harapannya aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara optimal. Sehingga pembangunan di Kelurahan Sukanagara berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan menuju kelurahan yang lebih maju dan sejahtera.

(Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya bergerak cepat menyusun arah pembangunan masa depan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027. Kegiatan yang digelar di Aula Kelurahan Cikalang, Senin (12/1/2026), menitikberatkan pada dua sektor utama, yakni pemberdayaan ekonomi kreatif dan pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.

Musrenbang tersebut dihadiri langsung oleh Camat Tawang Boedi Santosa, Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Hj. Evi Silviani, Lurah Cikalang Eri Hendrawan, serta unsur tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan lembaga kemasyarakatan setempat.

Baca Juga: Bantuan Pendidikan Warnai Hari Pertama Sekolah di SDN Gunung Koneng Tasikmalaya

Dalam sambutannya, Camat Tawang Boedi Santosa menegaskan bahwa usulan pembangunan yang masyarakat sampaikan harus selaras dengan tujuh program prioritas Pemerintah Kota Tasikmalaya. Ia mengingatkan agar setiap program tidak bersifat seremonial atau jangka pendek semata.

“Musrenbang bukan sekadar daftar keinginan, tetapi harus menghasilkan program yang berdampak jangka panjang dan mampu mendorong kemandirian masyarakat,” tegas Boedi.

Salah satu kabar menggembirakan yang tersampaikan dalam forum tersebut adalah alokasi dana hibah Program Sri Baduga. Dengan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk Kelurahan Cikalang. Dana tersebut akan terfokus pada dua sektor krusial. Yakni pengelolaan sampah berbasis lingkungan guna menciptakan kawasan yang bersih dan sehat. Serta peningkatan fasilitas pelayanan publik agar masyarakat lebih nyaman dalam mengakses layanan kelurahan.

Penguatan Ekonomi Masyarakat

Sementara itu, Lurah Cikalang Eri Hendrawan memaparkan rencana konkret penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor ketahanan pangan. Salah satunya dengan pengembangan budidaya ayam ras petelur.

Menurut Eri, program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga memiliki manfaat sosial yang luas. Hasil produksi telur akan dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi masyarakat. Sebagai upaya menekan angka stunting, sekaligus mendukung pengendalian inflasi melalui penguatan ketahanan pangan keluarga.

“Pilot project di RW 06 sudah menunjukkan hasil yang positif. Ke depan, kami berharap program ini bisa terus berkembang dan direplikasi di wilayah lain di Kelurahan Cikalang,” ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah kelurahan, kecamatan, DPRD, serta unsur masyarakat seperti RT, RW, dan LPM, harapannya Musrenbang RKPD 2027 menjadi titik awal transformasi Kelurahan Cikalang menuju wilayah yang tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga mandiri secara ekonomi dan berkelanjutan secara lingkungan.

(Abdul)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Suasana ceria dan penuh semangat mewarnai hari pertama masuk sekolah usai libur panjang di SD Negeri Gunung Koneng, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Senin (12/1/2026).

Keceriaan para siswa semakin bertambah setelah Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tasikmalaya menyalurkan bantuan peralatan sekolah kepada siswa-siswi dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak.

Baca Juga: Pesan Mendalam Bupati Cecep Nurul Yakin Saat Lantik Pj Sekda Kabupaten Tasikmalaya

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Kepala SDN Gunung Koneng, Caswita, di halaman sekolah usai pelaksanaan upacara bendera, disaksikan oleh para guru serta seluruh siswa.

Caswita mengatakan, harapannya bantuan peralatan sekolah tersebut dapat memacu semangat belajar siswa. Agar terus menuntut ilmu dan kelak tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas serta berkarakter.

“Bantuan ini kami salurkan khusus untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kami berharap mereka tetap semangat dan rajin belajar meskipun kondisi ekonomi orang tuanya terbatas,” ujar Caswita.

Ia menjelaskan, bantuan ini meliputi tas sekolah, seragam, serta perlengkapan alat tulis guna menunjang aktivitas belajar siswa di sekolah.

“Mudah-mudahan bantuan ini bisa meningkatkan motivasi belajar siswa sekaligus membantu meringankan beban biaya orang tua,” katanya.

Pendidikan yang Optimal

Menurut Caswita, dukungan tersebut sangat berarti bagi peserta didik agar tetap dapat menempuh pendidikan secara optimal.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya atas perhatian dan bantuannya. Kami berharap dukungan seperti ini dapat terus berlanjut ke depannya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Caswita menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya membangun karakter siswa serta menanamkan nilai-nilai sosial dan kepedulian terhadap sesama di lingkungan sekolah.

“Kami ingin menumbuhkan rasa empati, kebersamaan, dan semangat saling membantu sejak dini,” paparnya.

Ia juga menambahkan, meski berasal dari keluarga kurang mampu, semangat belajar para siswa sangat tinggi. Bahkan, banyak di antaranya mampu menorehkan prestasi baik di bidang akademik maupun ekstrakurikuler.

“Semangat dan kemampuan mereka patut kita banggakan. Prestasi yang mereke raih menjadi kebanggaan bagi orang tua, guru, dan sekolah,” tandasnya.

(Seda)