spot_img
Senin 2 Februari 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 19

Harga Kambing Terjun Bebas, Peternak di Pangandaran Kian Terjepit

0

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Peternak kambing di Kabupaten Pangandaran tengah menghadapi situasi sulit menyusul anjloknya harga jual kambing di pasaran. Kondisi tersebut membuat pendapatan yang diterima peternak tidak sebanding dengan biaya produksi yang terus meningkat.

Salah seorang peternak kambing, Yanto, mengungkapkan bahwa harga kambing saat ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, menurutnya, nilai jual kambing nyaris setara dengan harga daging ayam di pasaran.

Baca Juga: Catatan Kriminal Sepanjang 2025 di Polres Pangandaran

“Harga kambing sekarang murah sekali. Jauh beda dengan dulu,” ujar Yanto di kandang kambing miliknya, Selasa (27/1/2026).

Di tengah harga jual yang melemah, Yanto menyebut biaya pakan, perawatan kandang, hingga tenaga kerja justru mengalami kenaikan. Akibatnya, hasil penjualan kambing hanya cukup untuk menutup ongkos perawatan, tanpa menyisakan keuntungan.

“Kalau menjualnya dengan harga sekarang, paling hanya cukup buat bayar pakan. Untungnya hampir tidak ada,” keluhnya.

Ia menduga rendahnya harga kambing terpicu oleh menurunnya daya beli masyarakat serta melimpahnya pasokan kambing di pasaran. Situasi ini memaksa para peternak menjual ternaknya dengan harga murah demi menjaga perputaran modal.

Dalam kondisi tersebut, Yanto berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah, baik melalui upaya stabilisasi harga, bantuan pakan ternak, maupun pembinaan pemasaran agar hasil ternak memiliki nilai jual yang lebih layak.

“Kalau ada pendampingan atau bantuan, setidaknya kami bisa bertahan,” katanya.

Kondisi yang Yanto alami mencerminkan realitas berat yang peternak kecil di Kabupaten Pangandaran hadapi, mereka menggantungkan hidup dari sektor peternakan untuk menopang ekonomi keluarga mereka.

(Sajidin)

3 Kader NasDem Pindah Haluan ke PSI, Saan Mustopa: Hak Politik

0
saan mustopa fokusjabar.id
Foto: web

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Wakil Ketua Umum (Waktum) Partai Nasional Demokrat (NasDem), Saan Mustopa angkat bicara soal tiga kadernya pindah haluan ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ketiga kader Partai NasDem tersebut, Ahmad Ali, Bestari Barus dan Rusdi Masse Mappasessu.

BACA JUGA:

Minta Klarifikasi, NasDem Jabar Segera Panggil Awangga yang Resmi Tersangka

Menurut Dia, keputusan mereka pindah haluan ke PSI merupakan hak politik masing-masing dan tidak mencerminkan adanya persoalan internal di tubuh partai.

“Itu hak dan pilihan masing-masing. Tentu kita menghormati pilihan politik Mereka,” tegas Saan Mustopa di kutip republika.co.id, Selasa (27/1/2026).

Dia menepis jika kepindahan mereka gegara kecewa karena tidak mendapatkan jabatan struktural di partai.

Menurutnya, Ahmad Ali yang lebih dulu merapat ke PSI justru pernah menduduki posisi strategis di NasDem.

“Dia pernah jadi Wakil Ketua Umum dan Ketua fraksi. Jadi sebenarnya partai enggak ada masalah. Tapi kalau menentukan pilihan politik lain, kita hormati,” kata Saan.

Terkait posisi Rusdi Masse di NasDem, Saan mengaku belum mendapatkan informasi detail. Hanya saja, pihaknya telah telah menyiapkan kader pengganti.

Dengan begitu, kekuatan partai di basis wilayah Indonesia Timurakan tetap terjaga.

“Kita tetap konsen agar NasDem di wilayah Timur tetap menjadi kekuatan utama. Oleh karena itu, penggantinya yang memang sudah memahami betul situasi, petadan kondisi yang ada di wilayah Timur. Khususnya di Sulawesi Selatan,” ungkap Saan Mustopa.

BACA JUGA:

Ketua NasDem Kota Bandung Jadi Tersangka, Begini Kata Farhan

Pihaknya terus berupaya memberikan kenyamanan bagi seluruh kader. Namun, partai tetap menghormati setiap keputusan politik individu.

“Nasdem tetap memberikan kenyamanan bagi seluruh kader. Tapi kalau memang mereka punya pilihan lain dengan berbagai alasan, tentu kita juga enggak bisa menahannya,” kata Dia.

Saan membantah isu bahwa dinamika ini berkaitan dengan hasil kongres partai.

Kata Dia, mereka pindah haluan merupakan hal yang normal dalam dunia politik.

(Bambang Fouristian)

Kejari Bandung Buka Peluang Periksa Wali Kota dalam Kasus Dugaan Korupsi

0
Dugaan Korupsi Bandung FOKUSJabar.id
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung membuka kemungkinan memeriksa Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang yang saat ini tengah di tangani penyidik.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bandung, Alex Akbar, menyatakan bahwa peluang pemeriksaan terhadap wali kota tetap terbuka. Namun, jadwal pemeriksaan belum dapat di pastikan lantaran proses hukum masih berada dalam tahap pendalaman.

Baca Juga: MDMC Garut Kirim Personel Spesialis SAR ke Lokasi Longsor Cisarua KBB

“Peluang untuk memeriksa wali kota ada. Namun untuk waktunya belum bisa di pastikan karena saat ini perkara masih dalam proses. Yakni dari penyidikan umum menuju penyidikan khusus,” ujar Alex, Selasa (27/1/2026).

Saat ini, penyidik Kejari Kota Bandung masih melakukan pemeriksaan ulang terhadap saksi-saksi yang di nilai memiliki keterkaitan langsung dengan perkara tersebut.

Langkah ini di lakukan untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum masuk ke tahap lanjutan.

“Kami masih memeriksa kembali saksi-saksi yang terkait dengan perkara ini,” katanya.

Alex mengungkapkan, hingga kini jumlah saksi yang telah dimintai keterangan mencapai sekitar 40 orang. Pemeriksaan pun telah terfokus pada sejumlah titik krusial yang dianggap menentukan arah penyidikan.

“Pemeriksaan saksi yang sudah sekitar 40-an orang, karena penyidikan sudah kami fokuskan pada titik tertentu,” jelasnya.

Jumlah Tersangka Masih Belum Mengalami Perubahan

Sementara itu, jumlah tersangka dalam perkara tersebut masih dua orang dan belum mengalami perubahan.

“Tersangkanya masih dua,” tegas Alex.

Terkait belum ada penahanan pasca gugurnya praperadilan, Alex menjelaskan bahwa untuk tersangka yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota, pihaknya masih menunggu surat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Untuk Wakil Wali Kota, kami masih menunggu surat dari Kemendagri,” ujarnya.

Sedangkan terhadap tersangka lainnya, Rendiana Awangga, Kejari berencana melakukan penanganan secara bersamaan.

“Untuk Awangga, rencananya akan kita barengkan,” katanya.

Alex menambahkan, kedua tersangka sejauh ini telah menjalani pemeriksaan. Namun, keputusan terkait penahanan masih menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan Kejaksaan.

“Untuk penahanan, kami masih menunggu petunjuk pimpinan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Kejari Kota Bandung terus mempercepat proses pemberkasan perkara. Setelah berkas lengkap, perkara tersebut akan segera dilimpahkan ke pengadilan.

“Kami sedang mempercepat pemberkasan. Tidak menutup kemungkinan setelah berkas lengkap, perkara langsung dilimpahkan ke pengadilan,” tandas Alex.

Ia pun optimistis seluruh proses tersebut dapat terselesaikna dalam waktu dekat.

“Insyaallah kita kejar,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Jalan Baregbeg–Sukadana Mulus Kembali, Warga Apresiasi Respons Cepat Pemkab Ciamis

0
CIAMIS,FOKUSJabar.id
Ketpot: Kondisi jalan Baregbeg-Sukadana Ciamis saat sudah diperbaiki yang diapresiasi pengendara dan warga

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Perbaikan jalan rusak di jalur Baregbeg–Sukadana, tepatnya di wilayah Desa Petirhilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, mendapat sambutan positif dari masyarakat. Para pengendara, khususnya pengguna sepeda motor, mengaku kini merasa lebih nyaman dan aman saat melintas di jalur tersebut.

Apresiasi itu ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan (DPUTRP) yang dinilai bergerak cepat menindaklanjuti kondisi jalan yang sebelumnya rusak dan membahayakan pengguna jalan.

Baca Juga: Satgas MBG Ciamis Perketat Standar Dapur Sehat Program Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, kondisi jalan di Jalan Baregbeg–Sukadana Ciamis penuh lubang yang kerap tergenang air saat hujan. Genangan itu menutup lubang jalan sehingga berisiko menimbulkan kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor. Selain itu, permukaan jalan juga menjadi licin akibat material tanah dari pinggir jalan yang menumpuk karena saluran drainase yang dangkal.

“Alhamdulillah, jalan yang sebelumnya rusak sekarang sudah Pemerintah perbaiki,” ujar Cucu, warga Ciilat, Selasa (27/1/2026).

Menurut Cucu, sebelum perbaikan, pengendara harus ekstra hati-hati ketika melintas, khususnya saat hujan turun. Lubang jalan yang tertutup air kerap mengecoh pengendara, terutama mereka yang belum terbiasa melewati jalur tersebut.

“Kalau orang yang baru lewat, pasti mengira jalannya aman, padahal di bawah air itu ada lubang,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut kini sudah berubah. Setelah perbaikan, arus lalu lintas kembali lancar dan pengendara merasa lebih tenang saat melintasi jalur Baregbeg–Sukadana.

“Sekarang jalannya sudah nyaman lagi. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Herdiat Sunarya yang cepat merespons dan memperbaiki jalan rusak ini,” pungkasnya.

(Husen Maharaja)

Satgas MBG Ciamis Perketat Standar Dapur Sehat Program Makan Bergizi Gratis

0
CIAMIS, FOKUSJabar.id
Ketpot: Launching Dapur MBG Kawasen 2 Yang berloksi di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ciamis diminta menjalankan pelayanan sesuai standar dan regulasi yang telah ditetapkan. Penegasan ini disampaikan Satgas MBG Kabupaten Ciamis, Ani Supiani, saat meninjau pembukaan Dapur Sehat Kawasen 2 di Desa Kawasen, Kecamatan Banjarsari, Selasa (27/1/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Ani menekankan aspek utama yang tidak boleh pengelola Dapur abaikan adalah kebersihan sanitasi lingkungan dapur. Menurutnya, dapur pengolahan makanan harus berada dalam kondisi higienis, termasuk memastikan sumber air steril dan aman dari bakteri berbahaya.

Baca Juga: Harga “Cabe-cabean” di Pasar Manis Ciamis Bikin Miris

“Lingkungan dapur harus benar-benar bersih, mulai dari bangunan hingga sumber air untuk memasak,” ujarnya.

Selain sanitasi, kualitas bahan baku makanan juga menjadi perhatian serius. Ani menegaskan, pengolahan bahan pangan harus memiliki mutu baik serta mengandung nilai gizi tinggi sesuai kebutuhan penerima manfaat.

“Bahan baku tidak boleh asal-asalan. Harus benar-benar memperhatikan kualitas dan kandungan gizinya,” katanya.

Lebih lanjut, Ani menyampaikan bahwa proses pengolahan makanan, mulai dari memasak, pengemasan hingga pendistribusian, harus berada di bawah pengawasan ketat. Hal tersebut untuk memastikan tidak ada makanan yang tidak layak konsumsi sampai ke tangan penerima manfaat.

“Sebelum membagikan makanan, pastikan dalam kondisi aman dan layak unuk para penerima manfaat konsumsi,” tegasnya.

Terkait menu makanan, Ani juga mendorong pengelola SPPG agar tidak menyajikan menu yang monoton. Variasi menu penting agar anak-anak tidak merasa bosan, tanpa mengabaikan standar gizi dalam program MBG.

“Menu harus bervariasi, tetapi tetap mengacu pada kandungan gizi yang sudah Badan Gizi tetapkan,” pungkasnya.

(Husen Maharaja)

Hadiri APCAT Summit, Wali Kota Tasikmalaya Paparkan Strategi Kota Sehat

0
Tasikmalaya, FOKUSJabar.id
Ket foto : Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan bersama delegasi lainnya foto bersama, dalam acara forum internasional KTT APCAT Summit Ke-8 Tahun 2026 Jakarta (ist Prokopim)

JAKARTA,FOKUSJabar.id: Komitmen Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam membangun sektor kesehatan kembali ditegaskan di panggung internasional. Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menghadiri Konferensi Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development (APCAT) Summit ke-8 Tahun 2026 yang digelar di Hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta Selatan.

Kehadiran Viman bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dr. Asep Hendra, Staf Ahli Dr. Uus Supangat, serta Hesti Widiawati. Para kepala daerah dari seluruh Indonesia dan delegasi internasional, di antaranya dari Vietnam, India, Thailand, hingga Timor Leste hadir dalam forum bergensi ini.

Baca Juga: Kodim 0612 Tasikmalaya Ajak Keluarga TNI Cegah DBD

APCAT Summit ke-8 secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, dan turut dihadiri jajaran Kementerian Kesehatan RI, termasuk Dirjen P2P, Direktur PTM, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Forum Asia Pasifik ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk saling bertukar pengalaman dan gagasan dalam merespons tantangan pembangunan. Khususnya di sektor kesehatan yang kini berhadapan dengan persoalan global yang semakin kompleks.

Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menegaskan bahwa APCAT Summit tidak sekadar menjadi ajang diplomasi antarwilayah, melainkan wadah kolaborasi lintas daerah dan negara dalam merumuskan solusi konkret atas isu-isu kesehatan.

“Forum ini membuka ruang kerja sama yang lebih luas untuk menjawab tantangan kesehatan global. Mulai dari penyakit tidak menular hingga penguatan kebijakan kesehatan yang berkelanjutan,” ujar Viman, Selasa (27/1/2026).

Pembahasan Isu Krusial

Dalam konferensi tersebut, sejumlah isu krusial menjadi pembahasan utama. Di antaranya pengendalian tembakau, pencegahan penyakit tidak menular, serta perumusan kebijakan kesehatan yang adaptif terhadap dinamika sosial dan lingkungan.

Menurut Viman, peran pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Karena itu, percepatan pembangunan sektor kesehatan harus berjalan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

“Sektor kesehatan merupakan prioritas pembangunan di Kota Tasikmalaya untuk meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan,” jelasnya.

Terkait pengendalian tembakau, Viman menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sejumlah lokasi strategis. Kebijakan tersebut tertuang melalui Perda KTR Tahun 2018 dan diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Tahun 2025.

“Pengaturan penggunaan tembakau, baik konvensional maupun elektrik, merupakan langkah preventif dan promotif untuk mewujudkan Tasikmalaya sebagai kota sehat,” ungkapnya.

Sebagai bentuk implementasi konkret, Pemkot Tasikmalaya membatasi visibilitas penjualan rokok di pusat perbelanjaan. Tampilan rokok di supermarket wajib tertutup dan mendapat pengawasan secara rutin melalui edukasi serta patroli pengawasan oleh Satpol PP.

Selain itu, Pemkot Tasikmalaya juga mengembangkan inovasi sosial melalui pembentukan pojok rokok di setiap RW yang tersebar di 10 kecamatan. Program ini bertujuan mengurangi kebiasaan merokok di dalam rumah guna meminimalkan dampak asap rokok terhadap kesehatan keluarga.

“Edukasi terus kita lakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari PKK, kader kesehatan hingga dasawisma. Agar kesadaran hidup sehat tumbuh dari lingkungan terkecil,” terangnya.

Viman menegaskan, partisipasi Tasikmalaya dalam APCAT Summit menjadi momentum memperkuat komitmen daerah dalam menghadirkan kebijakan. Kemudian memperkuat konsep inovasi kesehatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Mari kita batasi penggunaan rokok demi masa depan generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

(Seda)

33 DPW Partai Berkarya Mundur Serentak, Siap Deklarasikan Partai Baru

0
partai berkarya mundur serentak@fokusjabar.id
Mayjen TNI (Purn) Achmad Daniel Chardien.(Dok)

MEDAN, FOKUSJabar.id: Gelombang tsunami politik menghantam internal Partai Berkarya. Dan sejumlah 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari total 38 DPW se-Indonesia, di kabarkan menarik dukungan.

Juga menyatakan mundur secara massal dari kepengurusan maupun keanggotaan partai Berkarya pimpinan Muchdi Purwoprandjono (Muchdi PR).

Gerakan ini di picu oleh kekecewaan mendalam para kader di daerah terhadap kepemimpinan pusat.

Baca Juga: BMKG: 23-29 Januari 2026 Masih Diterjang Cuaca Ekstrem

Ketua DPW Partai Berkarya Sumatera Utara (Sumut), Mayjen TNI (Purn) Achmad Daniel Chardien. Secara terbuka menyatakan pengunduran diri, juga menuding adanya ketidaktaatan Ketum Berkarya terhadap konstitusi parpol.

Dalam keterangan resminya, Ketua DPW Sumut menegaskan bahwa langkah drastis ini di ambil bukan tanpa alasan. Ia menyoroti sikap Ketua Umum Muchdi PR yang di nilai tidak patuh terhadap hasil. Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Berkarya tahun 2025.

“Karena ketidaktaatan dan ketidakpatuhan Ketum Partai Berkarya saudara Muchdi PR terhadap hasil keputusan Munas Partai Berkarya tahun 2025 yang lalu. Maka saya Ketua DPW Sumut Partai Berkarya mengundurkan diri dari kepengurusan. Dan dari anggota Partai Berkarya,” kata dia dalam pernyataan tertulis, yang di terima FOKUSJabar.id Senin (26/1/2026) kemarin.

Pengunduran diri ini bukan aksi tunggal. Ketua DPW Sumut mengklaim bahwa ini adalah gerakan nasional. Data yang di himpun menyebutkan bahwa soliditas di akar rumput telah pecah.

“Terdapat 33 DPW dari 38 DPW se-Indonesia dan ratusan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) se-Indonesia. Yang juga mundur dari kepengurusan dan anggota Partai Berkarya,” ungkapnya.

Jika klaim angka ini valid, Partai Berkarya di bawah Muchdi PR terancam lumpuh total. Karena kehilangan hampir 90 persen struktur kepemimpinan di tingkat provinsi.

Siapkan “Perahu” Politik Baru

Langkah mundur ini ternyata adalah awalan untuk sebuah manuver politik baru. Para loyalis yang kecewa sepakat untuk tidak sekadar bubar jalan, melainkan mengonsolidasikan kekuatan untuk membentuk entitas politik anyar.
Surat pengunduran diri Ketua DPW Sumut di sebut sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi untuk deklarasi partai baru tersebut.

“Selanjutnya (kami) akan membentuk Partai Politik Baru yang mandiri dan terbebas dari konflik internal Partai Berkarya,” ujar dia.

Baca Juga: Kader Senior NasDem Rusdi Masse Pindah Perahu? Saan Mustopa Bilang Begini

Menutup pernyataannya, mantan Ketua DPW Sumut ini memberikan kebebasan kepada seluruh gerbong Partai Berkarya di Sumatera Utara. Baik di tingkat DPW maupun DPD Kabupaten/Kota, untuk menentukan nasib politik mereka.

“Para anggota Partai Berkarya, DPW dan DPD se-Sumut silakan menentukan sikap dan pilihannya. Lanjut di PB (Partai Berkarya) atau gabung bersama saya dalam partai baru,” pungkasnya.

Hingga berita ini di turunkan, belum ada tanggapan resmi dari DPP Partai Berkarya terkait klaim eksodus massal pengurus daerah ini.

(Anthika Asmara)