spot_imgspot_img
Minggu 9 Agustus 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 20

Disparbud Pangandaran: Ada Kejanggalan SHM Tanah Harim Laut Madasari

0
tanah harim pangandaran fokusjabar.id
Suasana warga dan pemerintah meninjau dugaan tanah harim laut Pantai Madasari

PANGANDARAN, FOKUSJabar.id: Polemik dugaan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan tanah harim laut Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran Jawa Barat (Jabar) masih menyisakan tanda tanya besar.

Pemerintah daerah telah turun ke lokasi, sementara warga mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak terkait membuka data secara transparan.

BACA JUGA:

Hiu Tutul 5 Meter Mati Terdampar di Batukaras Pangandaran

‎Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pangandaran, Megi Rijua Parlumi mengatakan, pihaknya di tugaskan menelusuri fakta di lapangan.

Kawasan Madasari di ketahui merupakan destinasi wisata yang di kelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

‎”Beberapa hari terakhir muncul informasi mengenai dugaan adanya tanah yang telah di sertifikatkan. Kami datang untuk mengumpulkan data dan menelusuri bagaimana hal tersebut bisa terjadi,” kata Megi di lokasi, Rabu (5/8/2026).

‎Megi mengacu pada pernyataan Bupati Pangandaran bahwa secara hukum tanah harim laut tidak dapat di miliki pribadi maupun di terbitkan SHM.

‎Secara kasat mata, lokasi yang di persoalkan berada di kawasan sempadan pantai. Padahal berdasarkan aturan, sempadan pantai minimal 100 meter dari pasang tertinggi tidak boleh menjadi hak milik perseorangan.

‎”Kalau melihat dari ketentuan yang saya pahami, tanah harim laut memang tidak boleh di sertifikatkan,” ujarnya.

‎Pemerintah mengimbau masyarakat menjaga situasi tetap kondusif dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ia memastikan, Pemda akan terus mendorong agar persoalan ini di ungkap secara sesuai aturan.

‎Megi menyoroti adanya informasi yang saling bertentangan terkait waktu penerbitan SHM. Informasi yang beredar menyebut, sertifikat terbit pada 1997, saat Pangandaran masih masuk wilayah Kabupaten Ciamis.

‎BACA JUGA:

17 H Perkebunan Durian Bikin Resah Warga Kedungwuluh Pangandaran

‎Namun papan yang terpasang di lokasi justru mencantumkan sertifikat di terbitkan oleh BPN Pangandaran.

‎”Kalau memang tahun 1997, saat itu Kabupaten Pangandaran belum terbentuk. Tetapi di plang tertulis sertifikat di terbitkan oleh BPN Pangandaran. Menurut saya ini menjadi salah satu kejanggalan yang perlu di telusuri,” tegasnya.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Wisata Madasari, Indra meminta BPN, Pemkab Pangandaran hingga Pemdes Madasari membuka secara terbuka data status kepemilikan lahan di kawasan yang di duga tanah harim tersebut.

‎Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut satu bidang tanah. Namun di duga melibatkan sejumlah lahan di sepanjang pesisir Pantai Madasari.

‎”Kami prihatin karena di lokasi yang selama ini menjadi akses umum masyarakat dan nelayan kini muncul papan bertuliskan tanah milik di sertai larangan masuk tanpa izin pemilik. Ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan,” ungkap Indra.

‎Indra menegaskan, yang di tuntut masyarakat bukan hanya soal akses jalan. Ia menyoroti dugaan adanya lahan bersertifikat yang lokasinya sangat dekat dengan bibir pantai.

Sementara di tempat lain, lahan yang lebih jauh dari garis pantai justru masih di kategorikan tanah harim sehingga tidak bisa di sertifikatkan.

‎”Kalau memang tanah harim tidak bisa di sertifikatkan, mengapa di lokasi ini justru muncul sertifikat? Ini harus di jelaskan secara terbuka,” katanya.

‎”Harim laut adalah untuk kepentingan umum, bukan untuk pribadi. Kami hanya meminta keterbukaan mengenai penerbitan SHM itu. Jangan sampai masyarakat Madasari hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” pungkasnya.

(Sajidin)

Bupati Garut Dorong Peningkatan Keterampilan SDM di Lembang

0
Bupati Garut fokusjabar.id
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin

BANDUNG BARAT, FOKUSJabar.id: Bupati Garut Jawa Barat (Jabar), Abdusy Syakur Amin usai menghadiri Kuliah Umum Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Batch 3 (Kloter 4) Tahun Anggaran 2026 di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat, Jalan Raya Tangkuban Parahu, Kecamatan Lembang, Selasa (4/8/2026).

Syakur menegaskan pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai fondasi pembangunan ekonomi Kabupaten Garut.

BACA JUGA:

Disdamkarmat Garut: Bantuan Mobil Tangki Air TNI untuk Perkuat Respons Kebakaran

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut pada tahun 2025 mencapai 5,9 persen dengan dua sektor utama sebagai penggerak. Yakni, pertanian dan pariwisata.

“Kita lihat secara umum, Garut adalah kabupaten yang pertumbuhan ekonominya 5,9  persen (2025). Ada dua sektor yang berpengaruh terhadap ekonomi (pertanian dan pariwisata),” kata Bupati Garut.

Pihaknya mengimbau seluruh peserta agar memanfaatkan kesempatan pelatihan ini dengan sungguh-sungguh untuk meraih keahlian yang relevan dan bernilai tambah. Sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta daya saing di dunia kerja.

BACA JUGA:

Bupati Garut Dorong Pembibitan Atlet Lewat Piala Soeratin 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut, Nia Gania Karyana mengatakan, kompetensi yang di peroleh para peserta memiliki prospek pasar yang luas di Kabupaten Garut seiring berkembangnya industri perhotelan, restoran dan sektor jasa lainnya.

“Barista terbuka lebar di Kabupaten Garut. Ada hotel, restoran dan sebagainya. Sehingga BPVP ini tidak hanya sebagai pajangan di rumah, tetapi sebagai wadah peningkatan kompetensi,” ujarnya.

Gania mengungkapkan, Disnakertrans Kabupaten Garut tengah membangun sinergi dengan BPVP dalam program penyerapan tenaga kerja.

Pihaknya telah melakukan penjajakan dengan sejumlah perusahaan besar, seperti PT Tactical dan Cardinal.

BACA JUGA:

Bupati Garut Proyeksikan Curug Sanghyang Taraje jadi Destinasi Unggulan

Menghadapi tantangan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Disnakertrans Kabupaten Garut mengambil langkah proaktif dengan menggandeng tiga balai pelatihan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Melalui kolaborasi tersebut, Kabupaten Garut akan menerima alokasi beberapa paket pelatihan dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang di jadwalkan berlangsung selama tiga bulan (Agustus-Desember 2026).

Selain sektor perikanan dan pertanian, program pelatihan ke depan juga akan di perluas ke bidang pengolahan sampah dan perhotelan guna menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.

Kegiatan tersebut di ikuti 412 peserta asal Kabupaten Garut. Mereka akan di bekali berbagai keterampilan strategis. Di antaranya, barista kopi, budidaya kopi, pengolahan hasil perikanan hingga vokasi agroforestri.

(Bambang Fouristian)

Camat Coblong Disorot KDM, Wakil Wali Kota Bandung Bilang Begini

0
wakil wali kota bandung camat fokusjabar.id
Wakil Wali Kota Bandung Erwin (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Wakil Wali Kota Bandung Jawa Barat (Jabar), Erwin menegaskan, seluruh camat, lurah hingga Satpol PP harus berani menegakkan aturan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Penegasan tersebut di sampaikan menyusul sorotan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) kepada Camat Coblong terkait penataan PKL di kawasan trotoar.

BACA JUGA:

Lurah Cihapit Ungkap Kronologi Penebangan 10 Pohon di Jalan Riau, Satpol PP Disebut Sudah Tahu

Menurutnya, pengembalian fungsi trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki harus menjadi prioritas. Karena itu, aparatur kewilayahan di minta tidak ragu menjalankan kebijakan yang telah di tetapkan pemerintah.

“Kita kan mau mengembalikan fungsi trotoar kepada fungsinya. Nah, terkait pemimpin harus berani. Kalau tidak berani jangan jadi pemimpin,” kata Erwin di Balai Kota Bandung, Rabu (5/8/2026).

Erwin menegaskan, pemimpin harus memiliki keberanian dalam menjalankan kebijakan yang telah di tetapkan.

Camat sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Kota wajib melaksanakan setiap instruksi sesuai regulasi yang berlaku.

“Tentunya camat ini adalah kepanjangan tangan dari wali kota. Jadi kalau sudah ada instruksi dari atasan, kita harus berani menjalankan apa yang menjadi kebijakan maupun regulasi yang harus di taati oleh pemerintah,” kata Wakil Wali Kota Bandung.

Erwin menilai, penertiban PKL memang perlu dil akukan karena banyak yang berjualan tanpa izin. Namun, ia menilai pendekatan yang di lakukan Gubernur Jawa Barat tetap mengedepankan sisi kemanusiaan.

“Ya, memang kalau ada instruksi, bagaimanapun PKL ini kan enggak ada izin. Tetapi tentunya, apalagi Pak KDM ini kan bijaksana saya lihat. Ada kompensasi, ada juga yang di jadikan pekerjaan. Menurut saya sudah bagus seperti itu,” ucapnya.

BACA JUGA:

Penebangan 10 Pohon di Jalan Riau Bandung, Lurah Cihapit Sebut Tidak Ada Izin ke Kelurahan

Erwin menambahkan, penegakan aturan tidak boleh menunggu adanya teguran dari pimpinan. Menurutnya, di Kota Bandung masih terdapat sejumlah kawasan yang membutuhkan penataan PKL. Sehingga seluruh aparat kewilayahan harus bergerak bersama.

“Di Kota Bandung ini sudah ada beberapa wilayah yang memang harus di tertibkan. Tentunya baik lurah, camat maupun Satpol PP, apalagi di kecamatan juga ada perwakilan Satpol PP dan trantib. Jadi memang harus berkolaborasi dalam menegakkan Perda,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Dapur Rumah di Petirhilir Ciamis Ludes Terbakar

0
Dapur Rumah Petirhilir ciamis fokusjabar.id
Kebakaran yang menimpa dapur milik warga di wilayah Desa Petirhilir Kecamatan Baregbeg

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Dapur rumah milik Dedi (72) di Dusun Sukaharja Desa Petirhilir Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis Jawa Barat (Jabar) hangus terbakar, Selasa (4/8/2026) malam.

Kasatpol PP Kabupaten Ciamis, Ega Anggara Alqausar melalui Kasi Pengendalian dan Penanganan Kebakaran, Trisyanto menyebut, peristiwa kebakaran tersebut tidak memakan korban jiwa maupun luka.

BACA JUGA:

Tinggalkan Api Pembakaran Sampah, Gudang Kayu di Ciamis Ludes Dilalap Si Jago Merah

Menurut Trisyanto, pemilik rumah mengalami kerugian materi sekitar Rp10 juta.

Kebakaran tersebut di duga dari bara api tungku yang tidak di padamkan dengan sempurna selepas pemilik rumah beraktifitas memasak.

“Kejadian kebakaran yang menimpa rumah bagian dapur milik Pak  Dedi tadi malam,” kata Trisyanto, Rabu (5//8/2026).

Trisyanto menuturkan, kobaran api di ketahui oleh keponakan korban.

“Melihat api yang cukup besar sedang membakar dapur, komponakan korban langsung melaporkan kejadian itu kepada UPTD Damkar Ciamis,” ucapnya.

Trisyanto melanjutkan, setelah beberapa saat menerima laporan personel piket Damkar UPTD Ciamis pun langsung menindaklanjuti laporan dengan mengerahkan satu unit mobil Damkar.

BACA JUGA:

3 Rumah di Mekarsari Kota Banjar Dilalap Si Jago Merah

“Karena kecepatan laporan dan kesigapan petuagas, api berhasil di padamkan. Sehingga tidak merembet ke bangunan lain,” ungkapnya.

(Husen Maharaja)

BMKG: Cuaca Indonesia 4–10 Agustus 2026 Didominasi Kondisi Kering

0
BMKG cuaca Indonesia fokusjabar.id
Ilustrasi (foto: bpbd.purworejokab.go.id)

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim kemarau akan semakin mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia pada 4-10 Agustus 2026.

Kondisi tersebut di tandai dengan semakin panjangnya periode tanpa hujan yang berpotensi memicu kekeringan serta meningkatkan risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

BACA JUGA:

Kepala BGN: Program MBG tak Habiskan Seluruh Anggaran Negara

Memasuki awal Agustus, kondisi cuaca kering di perkirakan meluas ke berbagai daerah. Situasi ini menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi ketersediaan air, meningkatkan kerawanan lahan terhadap kebakaran hingga berdampak pada aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah.

Di sisi lain, BMKG mengingatkan bahwa musim kemarau tidak sepenuhnya menghilangkan peluang terjadinya hujan.

Beberapa daerah masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat di sertai petir dan angin kencang akibat pengaruh dinamika atmosfer.

Berdasarkan hasil pemantauan Hari Tanpa Hujan (HTH) Dasarian III Juli 2026, sebanyak 1.657 titik pengamatan mengalami HTH kategori Sangat Panjang dengan durasi 31–60 hari.

Selain itu, terdapat 306 titik pengamatan yang telah memasuki kategori HTH Ekstrem Panjang atau lebih dari 60 hari tanpa hujan.

BACA JUGA:

Kasus TPPU Febrie Adriansyah Berlanjut, Kejagung: 6 Saksi Mangkir dari Pemeriksaan

Sebaran wilayah dengan kondisi tersebut meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Maluku Utara hingga sebagian Sulawesi.

Durasi hari tanpa hujan terpanjang tercatat mencapai 90 hari di Pos Hujan BPP Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kondisi ini berpotensi mengurangi cadangan air sekaligus meningkatkan kerentanan vegetasi terhadap kebakaran.

Indikasi menguatnya musim kemarau juga tercermin dari meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Di antaranya, Kalimantan Barat, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

Pemantauan citra satelit turut mendeteksi keberadaan sebaran asap di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

BMKG menjelaskan, arah pergerakan asap dari Kalimantan Barat berpotensi melintasi perbatasan menuju Sarawak dengan arah dominan ke barat laut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak musim kemarau tidak hanya di rasakan di tingkat lokal. Tetapi juga dapat memengaruhi wilayah lain di luar Indonesia.

Walaupun cuaca kering mendominasi, hujan lebat masih sempat terjadi di beberapa daerah pada periode 30 Juli hingga 2 Agustus 2026.

Curah hujan tertinggi tercatat di Aceh sebesar 164,3 mm per hari, di susul Sumatera Utara 144 mm per hari, Sumatera Barat 102,5 mm per hari, Kepulauan Riau 97 mm per hari dan Kalimantan Utara 59 mm per hari.

Kondisi tersebut di pengaruhi aktivitas Gelombang Kelvin, Gelombang Rossby Ekuatorial, serta anomali OLR negatif yang mendukung pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia bagian barat hingga tengah.

BACA JUGA:

Bulan Kemerdekaan 2026 Dimulai, Ini Jadwal Lengkap Agenda HUT ke-81 Republik Indonesia

Dari sisi iklim global, BMKG menyebut El Nino kuat masih berlangsung. Hal tersebut tercermin dari nilai indeks Niño 3.4 sebesar +2,45 dan Southern Oscillation Index (SOI) sebesar -29,2.

Sementara itu, indeks Indian Ocean Dipole (IOD) pada Dasarian III Juli mencapai +0,44 yang mengindikasikan kecenderungan menuju fase IOD Positif.

Kombinasi kedua fenomena tersebut berkontribusi terhadap berkurangnya pembentukan awan hujan dan menurunnya curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia.

Prakiraan Dasarian I Agustus 2026 menunjukkan sekitar 92,59 persen wilayah Indonesia akan di dominasi curah hujan kategori rendah.

Sedangkan 7,41 persen lainnya di prediksi mengalami curah hujan kategori menengah. Pada periode tersebut belum terdapat wilayah yang di perkirakan mengalami curah hujan kategori tinggi maupun sangat tinggi.

Meski demikian, peluang hujan tetap ada di beberapa daerah akibat aktivitas Gelombang Rossby Ekuatorial yang melintasi sebagian Sumatra dan sekitarnya.

Selain itu, keberadaan sirkulasi siklonik di Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu di prakirakan membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang dapat meningkatkan potensi hujan di wilayah Samudra Hindia barat Sumatra Barat hingga Bengkulu serta area di sekitar pusat sirkulasi tersebut.

BACA JUGA:

Cabai hingga Telur Meroket! Cek Update Harga Pangan Terbaru PIHPS Bank Indonesia

BMKG juga memperkirakan peningkatan kecepatan angin permukaan melebihi 25 knot masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Wilayah yang perlu mewaspadai kondisi tersebut meliputi Laut Andaman, Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Timur, perairan selatan Sulawesi Selatan, Laut Banda serta Laut Arafuru.

Kondisi ini dapat memicu peningkatan tinggi gelombang yang perlu di waspadai oleh pelaku pelayaran dan masyarakat pesisir.

Untuk periode 4–7 Agustus 2026, cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia di prediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Namun, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua.

Sementara itu, angin kencang berpotensi melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat dan Papua Selatan.

Memasuki periode 8–10 Agustus 2026, kondisi cuaca secara umum masih di dominasi cerah berawan hingga hujan ringan.

Potensi hujan sedang di prakirakan terjadi di Aceh, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Adapun wilayah yang berpotensi mengalami angin kencang meliputi Aceh, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

BACA JUGA:

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Kurs Dolar AS Masih Tembus Rp18 Ribu

Menghadapi kondisi tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi dampak musim kemarau dengan menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari serta menjaga kecukupan cairan tubuh. Terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

Masyarakat juga di minta menghemat penggunaan air, tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara di bakar. Khususnya di kawasan yang rawan kebakaran seperti lahan gambut, semak belukar, hutan serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi titik api.

Selain itu, kewaspadaan terhadap potensi hujan lokal yang di sertai kilat, petir dan angin kencang tetap perlu di tingkatkan.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari berteduh di bawah pohon, papan reklame maupun bangunan yang rapuh saat cuaca buruk.

Informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini juga di harapkan terus di pantau melalui kanal resmi BMKG agar masyarakat dapat mengambil langkah antisipasi terhadap potensi cuaca ekstrem, kekeringan maupun Karhutla.

(Jingga Sonjaya)

3 Rumah di Mekarsari Kota Banjar Dilalap Si Jago Merah

0
Mekarsari banjar fokusjabar.id
Petugas Damkar berusaha memadamkan api. (Agus Purwadi/fokusjabar.id)

BANJAR, FOKUSJabar.id: Kebakaran menghanguskan tiga rumah warga di Lingkungan Cimenyan 1, RT04/03 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar, Kota Banjar Jawa Barat (Jabar), Rabu (5/8/2026).

Peristiwa yang terjadi pada dini hari sekitar pukul 04.20 WIB ini mengundang perhatian warga sekitar karena kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan tiga bangunan rumah.

BACA JUGA:

Banjar Patroman FA Sapu Bersih Piala Soeratin 2026, Siap Gebrak Tingkat Jabar

Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri sebelum api melalap bangunan.

Ketua RW03, Pardi mengatakan, rumah terdampak kebakaran milik Iing, Yani dan Dila.

Menurut informasi yang dia terima dari warga, api di duga berasal dari kompor yang berada di dekat tabung gas.

“Katanya dari kompor yang dekat tabung gas. Mungkin selangnya bocor,” kata Pardi.

Ia bersyukur seluruh penghuni rumah berhasil keluar tepat waktu. Sehingga tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut.

“Alhamdulillah semuanya sudah keluar rumah, tidak ada korban,” ungkapnya.

Mendapat laporan kebakaran, petugas pemadam kebakaran segera menuju lokasi dengan mengerahkan tiga unit mobil pemadam kebakaran dan tiga unit mobil suplai air.

Dengan di bantu warga, petugas berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke rumah-rumah lain yang berada di kawasan permukiman padat.

BACA JUGA:

Pemkot Banjar Luncurkan Program Tracing TBC Berbasis X-Ray untuk Percepat Deteksi Kasus

Asap hitam pekat sempat membumbung tinggi dan terlihat dari sejumlah titik di sekitar Kelurahan Mekarsari.

Banyak warga berdatangan untuk membantu proses evakuasi barang-barang milik korban sekaligus menyaksikan proses pemadaman yang berlangsung hingga api berhasil di kendalikan.

Hingga berita ini di tayangkan, penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang.

Sementara itu, besaran kerugian material akibat musibah tersebut juga masih dalam proses pendataan.

(Agus Purwadi)

Viman Ungkap Alasan TPP ASN Kota Tasikmalaya Dipangkas, Kondisi Fiskal Sedang Tidak Baik-Baik Saja

0
Tasikmalaya, FOKUSJabar.id
Ket foto : Rapat Paripurna Penyampaian KUA Perubahan dan PPAS 2026, yang digelar di Aula Utama Gedung DPRD Kota Tasikmalaya (fokusjabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Gelombang pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat hingga provinsi membuat keuangan daerah di berbagai wilayah goyah. Guna bertahan, pemerintah daerah harus memutar otak mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengetatkan pos belanja yang tidak mendesak.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya kini merasakan dampak langsung dari tekanan fiskal tersebut. Sebagai langkah penyesuaian dan strategi keuangan, Pemkot Tasikmalaya mengambil kebijakan untuk melakukan efisiensi pada anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN serta belanja modal.

Baca Juga: Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Papa Rihi Perkuat Sinergi dengan Ulama dan Pesantren

“Ini strategi kami dalam mengoptimalkan anggaran di tengah kondisi fiskal yang saat ini sedang tidak baik-baik saja,” ungkap Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, usai Rapat Paripurna bersama DPRD di Aula Utama Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (4/8/2026).

Viman membeberkan bahwa pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat serta tiadanya bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat menguras amunisi kas daerah.

Meski begitu, Viman menilai posisi Kota Tasikmalaya masih jauh lebih baik jika membandingkannya dengan sejumlah kota/kabupaten lain, khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil).

“Alhamdulillah, sampai Juli 2026 ini pemberian TPP untuk ASN Kota Tasikmalaya masih bisa dibayarkan full. Ada daerah lain bahkan yang kondisinya jauh lebih berat dari kita,” ujarnya.

TPP Masuk 10 Besar Tertinggi, Wali Kota Minta ASN Tetap Loyal

Viman menyoroti besaran TPP ASN di Kota Tasikmalaya yang masuk dalam 10 besar tertinggi di tingkat nasional. Karena itu, ia menganggap penyesuaian anggaran sebagai langkah wajar saat pendapatan daerah belum optimal.

Ia meyakini pemotongan TPP tidak akan menyurutkan semangat kerja para pegawai negeri di lingkungan Pemkot Tasikmalaya dalam melayani publik.

“Efisiensi dengan pemotongan TPP, tidak akan menurunkan tingkat produktivitas kinerja para ASN di lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Dan kita yakin ASN di Kota Tasikmalaya memiliki loyalitas tinggi terhadap tanggung jawab kinerjanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” paparnya.

“Kami mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkot Tasikmalaya, untuk tetap bekerja dengan penuh loyalitas penuh untuk melayani warga Kota Tasikmalaya, meskipun ada pengurangan TPP,” pintanya.

Pangkas Acara Seremonial dan Seleksi Ketat Proyek Fisik

Di tengah keterbatasan dana daerah, Pemkot Tasikmalaya mengalihkan prioritas anggaran secara ketat menuju program yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Pihaknya resmi memangkas hingga menghapus kegiatan seremonial serta belanja non-prioritas.

Langkah efisiensi ini juga berlaku pada pos belanja modal. Pemkot Tasikmalaya menerapkan kriteria ketat untuk menentukan proyek fisik agar tepat sasaran dan tidak menguras kas daerah.

“Kita harus realistis. Fokus dulu ke kebutuhan yang menjadi prioritas dasar masyarakat,” tegasnya.

Viman berharap pola belanja yang hemat dan terukur ini mampu menjaga keberlangsungan pelayanan publik tanpa membebani keuangan daerah.

Melalui efisiensi ketat dan fokus pada program prioritas warga, Pemerintah Kota Tasikmalaya optimistis mampu menjaga kestabilan roda pemerintahan di tengah pusaran tekanan fiskal nasional.

(Seda)