spot_img
Senin 28 Juli 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 21

Ketua MPR dan Menag Jadi Saksi Pernikahan Wabup Garut

Penulis
Bams
-
0
pernikahan wabup garut fokusjabar.id
Pernikahan Wabup Garut

GARUT,FOKUSJabar.id: Maulana Akbar Mulyadi Putra anak Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi resmi mempersunting Wabup Garut, Putri Karlina bertempat di Gedung Pendoo, Rabu (16/7/2025).

Prosesi sakral ijab kabul digelar dalam balutan adat Sunda yang kental.

BACA JUGA:

Soal Pendidikan, Bupati Garut Bilang Begini ke Wamendikdasmen

Hadir pada kesempatan itu, keluarga besar mempelai, kerabat hingga sejumlah tokoh nasional.

Dalam momen penuh kebahagiaan tersebut, Gubernur Jabar mengungkapkan doa dan harapannya untuk sang putra dan menantu (Wabup Garut).

“Semoga semua turut bahagia,” kata Dedi Mulyadi.

Pernikahan ini semakin khidmat dengan kehadiran dua tokoh penting sebagai saksi.

Untuk saksi dari pihak mempelai pria adalah Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, sedangkan saksi mempelai wanita (Wabup Garut), Menteri Agama RI, KH. Nasaruddin Umar.

Dalam wejangan pernikahan, Nasaruddin menyampaikan makna pernikahan sebagai ikatan suci yang tidak boleh dicampuri pihak luar.

“Perkawinan ini adalah perjanjian suci. Kalau ada masalah, jangan libatkan orang lain. Hari ini ada persoalan, nanti malam sudah bisa rukun kembali. Itulah berkah pernikahan,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan filosofi perkawinan dalam perspektif spiritual dan alam semesta (macro cosmos).

Nasarudin menggambarkan hubungan antara langit dan bumi sebagai simbol keindahan dan tata krama dalam berumah tangga.

BACA JUGA: Polres Garut Wujudkan Tertib Lalu Lintas Menuju Indonesia Emas

“Langit sebagai suami tidak langsung menyentuh bumi. Ada mendung, kilat dan guntur sebelum hujan turun sebagai simbol kehidupan baru,” ungkapnya.

Nasaruddin juga mengingatkan Maula Akbar untuk selalu mendoakan almarhumah ibunda tercinta.

“Doa anak untuk orangtua sangat mulia. Kematian bukan penghalang untuk terus bersilaturahmi,” pesannya.

Prosesi pernikahan yang diwarnai adat Sunda ini berlangsung hangat dan meriah.

Para tamu turut larut dalam suasana bahagia, menyaksikan langkah awal pasangan pengantin baru ini memulai kehidupan rumah tangga.

(Bambang Fouristian)

KONI Ciamis Terkendala Anggaran, Persiapan Porprov Jabar 2026 Terhambat

Penulis
Bams
-
0
koni ciamis porprov Jabar fokusjabar.id
(foto: web)

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Ciamis tengah menghadapi tantangan serius menjelang Babak Kualifikasi (BK) ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026.

Hingga pertengahan Juli 2025, belum ada kejelasan soal dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah (Pemda). Kondisi tersebut berdampak terhadap terbatasnya aktivitas pembinaan di berbagai Cabang Olahraga (Cabor).

BACA JUGA:

Baznas Kota Padang Studi Tiru ke Ciamis, Kagumi Inovasi Infak Berbasis Desa

Ketua Umum KONI Ciamis, Endang Sutrisna menyampaikan, kondisi ini sangat berbeda dibanding persiapan Porprov sebelumnya.

“Kami belum bisa bergerak maksimal karena anggaran belum turun. Tanpa dukungan anggaran, kami juga tidak bisa memaksa rekan-rekan pengurus Cabir untuk mulai program,” katanya, Rabu (16/7/2025).

Ditengah ketidakpastian ini, hanya beberapa Cabor yang masih aktif melakukan persiapan. Salah satunya, Bola Voli.

Cabor BolaVoli tetap konsisten menjalani latihan dan uji tanding meski jadwal seleksi sempat tertunda.

“Cabor Bola Voli masih jalan. Mereka sudah beberapa kali uji coba ke Majalengka dan Bandung,” ungkapnya.

Sementara itu, sebagian besar Cabor lain masih menunggu arahan dari KONI. Meski demikian, ada pula yang tetap melanjutkan program latihan secara mandiri dengan dukungan swadaya.

“Beberapa cabor berlatih dengan usaha sendiri. Ini patut diapresiasi karena menunjukkan semangat dan komitmen atlet serta pelatihnya,” ungkap Dia.

Endang mengungkapkan, kondisi yang dialami KONI Ciamis juga terjadi di tingkat provinsi. Sejumlah agenda Porprov Jabar 2026 masih belum dipastikan karena anggarannya masih dalam proses pembahasan.

BACA JUGA:

Diskominfo Ciamis Dorong Pembentukan PPID Desa Demi Pemerintahan Terbuka dan Responsif

“Panitia provinsi belum final. Ada yang pelaksanaannya dibagi per zona, ada yang disatukan. Tapi intinya, semuanya masih menunggu kejelasan anggaran,” jelasnya.

KONI Ciamis Siapkan Skenario Alternatif

Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, KONI Ciamis telah menyusun beberapa skenario. Jika sampai menjelang pelaksanaan tidak ada alokasi dana, siap mengambil keputusan yang realistis.

“Kami sudah siapkan opsi-opsi alternatif. Namun jika sampai tidak ada dana sama sekali, kami siap untuk tidak tampil penuh. Yang penting komunikasi tetap terjaga dengan seluruh pihak,” tegasnya.

Cabor Tinju Tetap Torehkan Prestasi

Meski dalam keterbatasan, beberapa cabor tetap menorehkan prestasi. Salah satunya, Cabor Tinju yang berhasil mengirimkan dua atlet ke seleksi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Kemenpora di Bandung.

BACA JUGA:

Diduga Tak Sesuai Mutu, Beras Premium di Ciamis Ditarik dari Peredaran

“Dua atlet kami ikut seleksi. Satu dinyatakan lolos dan satu lagi menempati peringkat dua. Ini murni hasil dari latihan mandiri dan dukungan swadaya dari simpatisan. Ini sangat membanggakan,” pungkasnya.

(Nank Irawan/Bambang Fouristian)

Soal Pendidikan, Bupati Garut Bilang Begini ke Wamendikdasmen

Penulis
Bams
-
0
bupati garut wamendikdasmen fokusjabar.id
Bupati Garut dan Wamendikdasmen

GARUT,FOKUSJabar.id: Bupati Garut Jawa Barat (Jabar), Abdusy Syakur Amin mendampingi Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq di acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMA Ciledug Al-Musaddadiyah, Jalan Mayor Syamsu, Kecamatan Tarogong Kidul, Rabu (16/7/2025).

Bupati Garut menyambut baik kunjungan kerja Wamendikdasmen. Menurut Syakur, Kabupaten Garut memiliki populasi sekitar 2,8 juta jiwa dengan luas wilayah sekitr 3.100 kilometer persegi.

BACA JUGA:

Polres Garut Wujudkan Tertib Lalu Lintas Menuju Indonesia Emas

Syakur menyoroti kondisi pendidikan di Garut. Di mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk pendidikan masih relatif rendah (69 persen).

Kondisi tersebut disebabkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang masih kecil.

“Orang Garut rata-rata sekolahnya baru 7-8 tahun. Jadi rata-rata orang Garut pendidikannya baru beres kelas 2 SMA,” ungkapnya.

Bupati Garut menyebut, untuk mencapai pendidikan yang lebih baik, siswa harus melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Pendidikan yang tinggi biasanya akan diikuti oleh peningkatan ekonomi dan kesehatan.

BACA JUGA:

Soal Pupuk Subsidi, Jurnalis Garut Diancam Sajam

Tak hanya itu, Bupati Garut juga mengaku prihatin. Bagaimana tidak, dari 400 PAUD dan 1.540 SD hanya sekitar 15 persen guru yang terverifikasi. Dan akreditasi PAUD baru mencapai 80 persen.

“Akreditasi inilah merupakan ukuran kualitas dari sekolah. Kalau sekolah belum terakreditasi biasanya penjaminan mutunya belum jalan dan biasanya prosesnya belum sangat baik,” jelas Bupati Garut.

Syakur mengatakan, keunggulan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah. namun juga oleh lingkungan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Garut untuk SD hampir 100 persen dan SMP 95 persen. Namun terdapat fenomena menarik di mana Angka Partisipasi Murni (APM) SD mengalami penurunan menjadi 81persen.

Hal itu menunjukan, banyak siswa bersekolah di atas usia seharusnya.

Menurutnya, kedepan akan berusaha menggunakan pendekatan yang lebih formal terkait meningkatkan kualitas pendidikan.

Pihaknya juga memotivasi siswa/siswi untuk belajar serius dalam menimba ilmu dan menjadi orang hebat.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq mengucapkan selamat kepada siswa/siswi SMA Ciledug Al-Musaddadiyah.

“Saya ucapkan selamat karena adik-adik sudah diterima di sekolah yang bisa dikategorikan baik. Saya senang bisa berjumpa dengan siswa/siswi SMA Ciledug Al-Musaddadiyah,” katanya.

Wamendikdasmen mengatakan, kesempatan sekolah adalah pencapaian luar biasa yang patut disyukuri. Mengingat banyak anak seusia mereka yang tidak dapat merasakan bangku sekolah.

Dia berpesan, agar paa siswa menjadikan sekolah sebagai rumah kedua yang nyaman, aman, damaiserta ramah.

Untuk tenaga pendidik, Dia meminta agar memperlakukan murid layaknya anak sendiri di rumah.

BACA JUGA:

Lindungi Anak, Pemkab Garut Segera Bentuk KPAD

Fajar juga menegaskan pentingnya menjauhi tindakan bullying atau kekerasan di sekolah, rumah dan lingkungan masyarakat.

“Karena prinsipnya rumah adalah tempat yang aman, nyaman, damai serta ramah,” tuturnya.

Fajar memotivasi para murid agar memiliki akhlakul karimah dan karakter yang kuat.

“Ilmu penting, pintar juga penting.Tapi yang tidak kalah penting adalah persoalan akhlak dan karakter. Selain itu, adik-adik harus bisa menjadi manusia yang jujur, disiplin dan memiliki jiwa kemandirian serta memiliki rasa tanggung jawab,” pungkas Wamendikdasmen.

(Bambang Fouristian)

Karena Cut Off, Laju Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Terhambat

Penulis
Farhan K
-
0
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Nanang Romli, S.Ip
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Nanang Romli, S.Ip.

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Kebijakan Cut Off anggaran yang diberlakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui Instruksi Bupati, terus menuai kritik tajam dari anggota legislatif.

Kali ini muncul dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Nanang Romli. Ia menilai, cut off di tengah tahun anggaran merupakan kebijakan tidak tepat.

Menurutnya, tanpa mempertimbangkan dampak terhadap keberlangsungan program pembangunan, Bupati Tasikmalaya melalui kebijakannya telah mengakibatkan sejumlah proyek yang telah memasuki tahap kontrak terpaksa ditunda, karena anggaran belum dapat dicairkan.

Kebijakan Cut Off, Tanggun Jawab Moral Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Jadi Sorotan

“Cut off harus segera dicabut tanpa harus menunggu anggaran perubahan. Dan tidak ada alasan lain sekalipun alasan efisiensi sebagaimana instruksi Presiden Prabowo,” kata Nanang, Rabu (16/7/2025).

Ia menegaskan, efisiensi anggaran dengan merujuk kepada Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, pelaksanaanya hanya berlaku pada awal tahun anggaran atau pada bulan Februari sampai dengan Maret.

“Artinya, efisiensi sudah dilakukan di awal tahun. Justru sekarang saatnya anggaran digunakan optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Nanang.

Lebih lanjut ia mengemukakan, jika kebijakan cut off tidak segera dicabut, maka dampak yang ditimbulkan akan sangat besar terhadap laju pembangunan daerah. Di samping itu juga pelayanan publik menjadi terganggu demikian pula pada sektor usaha masyarakat akan terdampak.

Sementara itu, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi mengakui jika secara pribadi telah menyampaikan kepada bupati, agar cut off tidak berlama-lama apalagi harus menunggu anggaran perubahan.

“Ya karena hari ini cut off, dampaknya cukup terasa. Belanja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjadi lamban dan tentu berpengaruh terhadap pergerakan perekonomian publik. Maka sudah saya sarankan agar cut off segera dicabut,” aku Asep.

Meskipun, kata politisi Partai Gerindra ini, secara prinsip ia setuju terhadap sasaran akhir dari kebijakan bupati dengan cut off-nya. Dimana kemampuan anggaran/fiskal yang ada, betul-betul nantinya teroptimalkan untuk pembangunan sesuai program prioritas kepala daerah, salah satunya terkait infrastruktur.

Tekan Beban Jamkesda, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Genjot Cakupan Kesehatan Semesta UHC 100 Persen

Sementara itu, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin meyakinkan, kebijakannya dalam penghentian sementara penggunaan APBD atau cut off, adalah langkah strategis dalam rangka penyesuaian kondisi eksisting fiskal untuk memastikan pengelolaan anggaran lebih terarah.

“Tanpa kebijakan cut off, akan sulit mengatur ulang pos-pos anggaran dalam APBD perubahan Kabupaten Tasikmalaya. Pasalnya, jika seluruh anggaran habis sebelum APBD pembahasan, tidak akan ada ruang fiskal untuk program prioritas baru,” kata Cecep.

(Farhan)

Kebijakan Cut Off, Tanggung Jawab Moral Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Jadi Sorotan

Penulis
Farhan K
-
0
Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dani Fardian
Wakil Ketua Komisi II sekaligus Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dani Fardian, S.Ip.

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dani Fardian menyoroti kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang cut off anggaran, yang dinilai telah menghambat laju pembangunan daerah.

Di tengah permasalahan rendahnya serapan anggaran tahun 2025, salah satunya akibat adanya kebijakan pemerintah pusat berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, kondisi itu kian diperparah dengan lahirnya instruksi Bupati Tasikmalaya terkait cut off.

Instruksi Bupati dinilai berkontribusi signifikan terhadap rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025, yang hingga awal bulan Juli ini, baru mencapai 35,7 persen dari total pagu.

Tekan Beban Jamkesda, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Genjot Cakupan Kesehatan Semesta UHC 100 Persen

“Berdasarkan catatan kami, realisasi belanja kegiatan dari 20 SKPD yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, baru mencapai angka Rp246,2 miliar dari pagu Rp 689,7 miliar atau hanya 35,7 persen. Artinya, serapan anggarannya masih rendah,” kata Dani, Rabu (16/7/2025).

Rendahnya penyerapan APBD tahun 2025 lanjut Anggota DPRD Fraksi Golkar ini, mencerminkan lambatnya laju pembangunan yang berkorelasi pada tingkat pelayanan publik.

Lebih jauh lagi, ucap Dani, situasi ini menggambarkan bagaimana tanggung jawab moral pemerintah terhadap publik.

“Tanggung jawab moral pemerintahnya bagaimana? Ini patut dipertanyakan,” kata Dani.

Cut off juga sebut Dani, berpengaruh kuat terhadap perekonomian masyarakat, salah satunya dirasakan oleh pihak ketiga atau rekanan pemerintah.

Menurutnya, dari informasi yang terkumpul ada sekitar 20 pekerjaan di Dinas PUPR yang sudah selesai. Namun pemerintah tidak bisa membayar kepada pihak ketiga, gara-gara cut off. Kondisi yang sama juga terjadi di beberapa dinas lainnya.

“Kita ambil contoh kecil, bagaimana kesulitan secara finansial yang dirasakan pihak ketiga saat ini. Mereka yang modalnya hasil kelayakan harus menanggung risiko pembiayaan akibat di tengah pekerjaan proyek, kemudian ada cut off. Prihatin juga kepada mereka yang modal pelaksanaan pekerjaannya bersumber dari pinjaman perbankan. Tentu bunga berjalan,” ujar Dani.

Pihaknya mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan evaluasi secara komprehensif atas persoalan yang terjadi saat ini, termasuk terhadap kinerja penyerapan anggaran di masing-masing SKPD.

Hal senada diutarakan Ketua Fraksi PKB, Muhamad Hakim Zaman. Ia menegaskan, kebijakan cut off berdasarkan Instruksi Bupati Tasikmalaya, telah berdampak secara nyata terhadap beberapa program strategis pemerintah, salah satunya pada sektor pertanian.

Bagaimana tidak, sebut Hakim, saat ini sejumlah kelompok tani tidak lagi mendapatkan bantuan bibit maupun pupuk. Termasuk tidak adanya perbaikan saluran irigasi.

Padahal, kata Hakim, hal tersebut sangat berkaitan erat dengan program ketahanan pangan sebagai program prioritas Presiden Prabowo.

“Kami meminta Bupati Tasikmalaya segera membuka kembali kran anggaran agar pembangunan tidak terlalu lama tertunda. Jangan sampai masyarakat dikorbankan,” ujar Hakim.

(Farhan)

Tekan Beban Jamkesda, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Genjot Cakupan Kesehatan Semesta UHC 100 Persen

Penulis
Farhan K
-
0
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, S.P., M.I.P.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, S.P., M.I.P. seusai meninjau pelayanan RSUD KHZ Musthafa, Senin (14/7/2025).

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Tingginya beban Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk membiayai kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), mendorong Pemerintahan Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al Ayubi memperluas jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Besarnya jumlah kepesertaan masyarakat dalam JKN, berkontribusi terhadap capaian Universal Health Coverage (UHC) yang akan berdampak terhadap kemudahan dan percepatan masyarakat terutama di kalangan rentan ekonomi, dalam mengakses layanan kesehatan.

UHC atau Jaminan Kesehatan Semesta, memastikan setiap orang khususnya di Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan akses yang adil terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa menghadapi kesulitan finansial.

“Kami inginkan dalam jangka waktu tidak terlalu lama, seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya masuk dalam kepesertaan JKN. Masyarakat yang telah memiliki BPJS kesehatan yang tidak aktif, kami dorong untuk segera mengaktivasi kembali tanpa harus menunggu sakit terlebih dahulu. Ini adalah cara menuju UHC 100 persen di Kabupaten Tasikmalaya,” kata Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, seusai meninjau pelayanan kesehatan di RSUD KHZ Musthafa baru-baru ini.

Politisi Partai Gerindra ini meyakinkan, ketika sudah tercapai minimal UHC 80 persen, maka ketika ada masyarakat yang hendak mengaktivasi BPJS Kesehatan, tidak perlu menunggu 14 hari. Artinya, masyarakat yang mendapat layanan medis atau berobat misalnya di RSUD KHZ Musthafa, tidak akan mendapatkan kesulitan pembiayaan, karena semuanya ditanggulangi oleh negara.

Menurutnya, berdasarkan catatan yang ada, terdapat sebanyak 85 ribu jiwa yang belum terdaftar di JKN. Pihaknya memotivasi agar masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, segera mendaftarkan diri.

“Mereka yang masuk ke dalam Desil 1 sampai dengan 5 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menjadi prioritas pemerintah untuk mendaftarkannya ke JKN. Adapun yang tidak termasuk dalam Desil 1 sampai 5, kita edukasi dan kita arahkan ke mandiri,” jelas Asep.

Ia menyebutkan, dengan segala kemampuan yang ada, pemerintah akan memprioritaskan anggaran untuk menyelesaikan secara bertahap, seluruh hutang Jamkesda ke beberapa rumah sakit salah satunya RSUD KHZ Musthafa.

Di samping itu, sambung Asep, sisa kemampuan anggaran diprioritaskan untuk membiayai pendaftaran kepesertaan masyarakat di Desil 1 hingga 5, ke JKN.

“Mudah-mudahan secepatnya dalam kurun waktu tiga tahun kepemimpinan Cecep-Asep, semua hutang Jamkesda sudah tuntas. Selambat-lambatnya dalam lima tahun. Maka mulai saat ini kita berupaya untuk tidak lagi berbicara layanan Jamkesda,” ucap Asep.

Di sisi lain terang Asep, pemerintah juga menciptakan terobosan dalam hal skema pembayaran premi bulanan untuk seluruh masyarakat peserta BPJS, yang masuk dalam Desil 1 sampai dengan Desil 5.

“Dari sekitar 1.060.000 jiwa yang masuk dalam DTSEN, merupakan tanggungan pemerintah pusat, provinsi termasuk kabupaten. Nah untuk Kabupaten Tasikmalaya diberi quota sebanyak 200 ribu orang. Kami yakinkan bahwa pemerintah mampu untuk menanggulangi pembiayaannya. Kita akan potensikan sumber anggaran di antaranya melalui Baznas dan dana CSR,” terang Asep.

Ia mengimbau kepada masyarakat peserta BPJS yang tidak aktif, untuk segera mengaktivasi kembali dengan mendatangi Dinas Sosial untuk memastikan apakah masih tercantum dalam Desil 1 sampai dengan Desil 5 atau tidak?

“Jika masih terdaftar dalam Desil 1 sampai 5 maka tinggal diaktivasi saja dan akan secara otomatis, BPJS nya akan aktif kembali. Itu sebaiknya dilakukan sedari sekarang dan jangan menunggu sakit dulu,” ujar Asep.

Sementara itu, Kepala BPJS Kabupaten Tasikmalaya, Chardi mengatakan, sebetulnya kepesertaan JKN di Kabupaten Tasikmalaya itu sudah 95 persen. Tetapi dari jumlah tersebut hanya sekitar 56 persen yang aktif.

BACA JUGA: Petugas Damkar Kawali Evakuasi ODGJ yang Resahkan Warga Pogorsari Ciamis

“Kami sangat mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk mengejar UHC 100 persen. Kendala hari ini adalah sebagian besar kepesertaan JKN tidak aktif. Jika minimal 80 persennya saja aktif, maka masyarakat akan mendapatkan manfaat dari UHC,” Kata Chardi.

Ia menuturkan, untuk iuran premi bulanan BPJS kelas 1 adalah sebesar Rp150 ribu, kelas 2 Rp100 ribu dan kelas 3 Rp35 ribu.

(Farhan)

Petugas Damkar Kawali Evakuasi ODGJ yang Resahkan Warga Pogorsari Ciamis

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
Ketpot: Personel Damkar WMK Kawali saat melakukan evakuasi ODGJ
Ketpot: Personel Damkar WMK Kawali saat melakukan evakuasi ODGJ

CIAMIS,FOKUSjabar.id: Petugas Pemadam Kebakaran Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, melakukan pendampingan evakuasi terhadap seorang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang meresahkan warga di Dusun Pogorsari, Desa Kawalimukti, Kecamatan Kawali.

Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Ciamis, Feri Rochwandi, menjelaskan bahwa laporan dari masyarakat diterima oleh petugas piket sekitar pukul 15.30 WIB, Rabu (16/7/2025).

Baca Juga: Longsor Ancam SDN 3 Jagabaya Ciamis, Ruang Perpustakaan dan Kelas Retak-Retak

“Kami mendapat laporan adanya ODGJ yang berkeluyuran dan cukup membuat warga cemas. Tim langsung diterjunkan ke lokasi,” ujar Feri.

Setibanya di lokasi, tim Damkar segera berkoordinasi dengan aparat desa dan petugas medis dari Puskesmas Kawalimukti guna menangani proses evakuasi secara aman dan manusiawi.

“Kami berusaha mendekati dengan hati-hati agar yang bersangkutan tidak panik atau mengamuk. Pendekatan persuasif sangat penting dalam situasi seperti ini,” tambahnya.

Setelah beberapa waktu melakukan pendekatan dan koordinasi, petugas berhasil mengevakuasi ODGJ tersebut tanpa insiden yang membahayakan.

“ODGJ berhasil diamankan dan langsung dibawa ke Puskesmas Kawalimukti untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut,” ungkap Feri.

Kejadian ini menambah daftar aksi cepat petugas Damkar dalam merespons laporan masyarakat. Tidak hanya terkait kebakaran, tetapi juga pelayanan kemanusiaan lainnya.

(Husen Maharaja)

1...202122...7,045Halaman 21 dari 7,045

Copyright © fokusjabar.id