spot_imgspot_img
Jumat 20 Maret 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 21

Jelang Lebaran, Bulog dan Disdagin Bandung Sidak Pasar Astana Anyar, Harga Masih Stabil

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
Bandung, FOKUSJabar.id
Perum Bulog Kantor Cabang Bandung bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung serta Satgas Pangan melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) pasar di Pasar Astana Anyar, Kota Bandung, Rabu (11/3/2026) -Ist-

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Perum Bulog Kantor Cabang Bandung bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung serta Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Astana Anyar, Rabu (11/3/2026). Tim turun langsung untuk memantau harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman saat permintaan masyarakat meningkat.

Petugas memeriksa sejumlah kios dan berinteraksi dengan pedagang guna mengetahui perkembangan harga di lapangan. Hasil pemantauan menunjukkan harga berbagai kebutuhan pokok masih berada dalam kondisi stabil dan pasokan barang berjalan lancar.

Baca Juga: Antisipasi Macet, Dishub Kota Bandung Perketat Pengawasan Parkir Liar

Kepala Disdagin Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin, menyebut secara umum harga bahan pokok di wilayah Kota Bandung masih terkendali. Ia mengakui sempat terjadi kenaikan pada beberapa komoditas, terutama beras medium, namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama.

“Secara umum harga kebutuhan pokok masih stabil. Kemarin sempat ada kenaikan pada beras medium karena permintaan meningkat, tetapi sekarang sudah kembali normal,” kata Ronny.

Ia menjelaskan, harga beras medium saat ini kembali sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp13.500 per kilogram. Selain harga yang kembali normal, stok beras di pasaran juga dalam kondisi cukup.

Ketersediaan Bahan Pokok Masih Aman

Ronny berharap situasi ini tetap terjaga hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membeli barang secara berlebihan karena ketersediaan bahan pokok masih aman.

“Kami mengimbau masyarakat berbelanja sesuai kebutuhan saja. Stok masih tersedia dan distribusi berjalan lancar,” ujarnya.

Sementara itu, Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Bandung, Asvhille Nusa Panata, menegaskan pihaknya terus menjaga kelancaran distribusi beras ke pasar tradisional di Kota Bandung. Bulog juga menyiapkan pasokan secara rutin untuk mencegah lonjakan harga.

Menurutnya, koordinasi antara Bulog, pemerintah daerah, dan Satgas Pangan akan terus berjalan agar pengawasan harga dan distribusi bisa berjalan optimal.

“Kami memastikan penyaluran beras ke pasar berjalan terus. Dengan distribusi yang lancar, harga bisa tetap stabil dan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” katanya.

Ia menambahkan, kegiatan sidak pasar akan terus berjalan secara berkala, terutama menjelang hari besar keagamaan, karena pada momen tersebut permintaan masyarakat biasanya meningkat cukup tinggi.

Melalui pengawasan langsung di pasar, pemerintah berharap harga kebutuhan pokok di Kota Bandung tetap terkendali dan masyarakat dapat berbelanja dengan tenang hingga Idul Fitri.

(Yusuf Mugni)

Ketua DPRD Pangandaran Turun Tangan Tinjau Proyek Relokasi Eks Pasar Wisata

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
Pangandaran, FOKUSJabar.id
Poto: Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin saat meninjau lokasi relokasi rumah eks penghuni pasar wisata Pangandaran

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, meninjau langsung lokasi longsor yang merusak proyek pembangunan rumah relokasi bagi eks penghuni Pasar Wisata Pangandaran di Desa Sukahurip, Kecamatan Pangandaran, Rabu (11/3/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi lapangan sekaligus mengevaluasi keamanan kawasan yang akan ditempati warga penerima manfaat.

Longsor terjadi setelah tebing setinggi sekitar 10 meter runtuh dan menimpa bangunan rumah relokasi yang hampir selesai dibangun. Peristiwa tersebut merusak sebagian bangunan dan memunculkan kekhawatiran terkait kestabilan tanah di sekitar lokasi.

Baca Juga: Jaga Harga Tetap Stabil, Polres Pangandaran Operasi Pangan Murah Selama Ramadhan

Asep datang bersama Kepala Desa Sukahurip, perwakilan Dinas PUPR, Dinas Sosial, BPBD, serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ikut menangani pembangunan rumah relokasi. Ia ingin memastikan proyek tersebut tetap aman sebelum warga tempati.

“Hari ini kami turun bersama pemerintah desa, PUPR, Dinsos, BPBD, dan KSM untuk melihat langsung kondisi lokasi yang direncanakan menjadi tempat relokasi eks penghuni Pasar Wisata,” ujar Asep di lokasi.

Ia menjelaskan, pemerintah menyalurkan bantuan langsung kepada penerima manfaat untuk membangun rumah relokasi. Warga kemudian membangun rumah secara mandiri atau melalui kelompok masyarakat seperti KSM.

Setelah melihat kondisi lapangan, Asep menilai karakter tanah di kawasan tersebut cukup rawan longsor. Ia menemukan struktur tanah didominasi tanah merah dan batu lempung yang mudah bergerak jika terkena tekanan air atau beban dari atas.

“Jenis tanah di sini tanah merah dan batu lempung. Potensi longsor cukup tinggi kalau tidak melakukan penanganan dengan baik,” katanya.

Langkah Teknis Antisipasi Resiko Longsor

Untuk mengurangi risiko longsor, Asep meminta pemerintah daerah segera menyiapkan langkah teknis. Ia mendorong pembangunan terasering di bagian belakang permukiman yang berbatasan langsung dengan tebing agar tekanan tanah dari atas bisa berkurang.

“Di belakang harus membuat terasering, minimal sekitar enam meter. Ini penting supaya tekanan tanah tidak langsung turun ke bangunan,” tegasnya.

Selain terasering, ia juga meminta pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di beberapa titik yang memiliki perbedaan ketinggian. Menurutnya, struktur penahan tanah menjadi bagian penting untuk menjaga kestabilan kawasan relokasi.

Asep juga menyoroti sistem drainase di lokasi pembangunan. Ia meminta perencana proyek membuat saluran air yang jelas di setiap kelompok bangunan, termasuk di bagian atas bukit yang mengalami pemotongan tanah.

“Saluran air harus ada di setiap unit, terutama di bagian atas yang dilakukan cutting. Air jangan sampai langsung turun ke bawah karena bisa memicu longsor,” ujarnya.

Selain aspek teknis, Asep meminta pemerintah daerah segera melengkapi dokumen perencanaan pembangunan, termasuk site plan kawasan dan rencana fasilitas pendukung.

Perencanaan Fasilitas Dasar

Ia menilai fasilitas dasar seperti MCK harus masuk dalam perencanaan sejak awal agar kawasan relokasi benar-benar layak huni.

“MCK harus jelas penempatannya. Saya lihat di sini belum ada rencana yang pasti,” katanya.

Asep juga menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan jaringan listrik sebelum warga menempati rumah relokasi. Menurutnya, jalan menuju kawasan tersebut harus cukup lebar agar kendaraan besar bisa masuk.

“Akses jalan harus memadai, minimal truk bisa masuk. Jaringan listrik juga harus sudah siap sebelum rumah warga tempati,” ujarnya.

Terkait kebutuhan tambahan infrastruktur, Asep menyebut DPRD akan menghitung bersama pemerintah daerah untuk menentukan kebutuhan anggaran. Ia berharap sebagian pembangunan bisa masuk dalam perubahan APBD, atau paling lambat penganggarannya pada tahun 2027.

“Mudah-mudahan bisa masuk di perubahan anggaran. Kalau belum memungkinkan, kita upayakan di tahun 2027,” katanya.

Kunjungan tersebut menunjukkan proyek relokasi eks penghuni Pasar Wisata Pangandaran mendapat perhatian serius DPRD, terutama terkait keamanan kawasan dan kelayakan hunian bagi masyarakat yang akan menempatinya.

(Sajidin)

Jaga Harga Tetap Stabil, Polres Pangandaran Operasi Pangan Murah Selama Ramadhan

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
Pangandaran, FOKUSJabar.id
Poto: Suasana Gerakan pasar murah polres Pangandaran

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Polres Pangandaran menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga kestabilan harga selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

Tim Satgas Pangan dari Satreskrim Polres Pangandaran melaksanakan kegiatan tersebut, Rabu (11/3/2026) di halaman Kantor Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari memimpin langsung kegiatan bersama para pejabat utama Polres.

Baca Juga: Habiskan Rp3 Miliar, Kualitas Bangunan Rumah Bekas PW Pangandaran Dipertanyakan

Kasat Reskrim Polres Pangandaran AKP Idas Wardias menjelaskan, gerakan pangan murah bertujuan meringankan beban masyarakat saat kebutuhan bahan pokok meningkat selama Ramadhan. Selain itu, kegiatan ini juga menjaga harga tetap stabil di pasaran.

“Kami menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran agar masyarakat lebih mudah memenuhi kebutuhan selama Ramadhan,” ujar Idas.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat membeli beras SPHP seharga Rp11.000 per kilogram. Panitia menyiapkan 1.000 kilogram beras dan seluruhnya langsung habis warga beli. Gula pasir juga ludes terjual dengan harga Rp16.500 per kilogram dari total stok 200 kilogram.

Minyak goreng Minyak Kita haraganya Rp13.700 per liter dengan stok 400 liter dan habis dalam waktu singkat. Warga juga membeli bawang merah Rp35.000 per kilogram sebanyak 70 kilogram, cabai merah Rp35.000 per kilogram sebanyak 30 kilogram, serta cabai rawit Rp85.000 per kilogram sebanyak 20 kilogram.

Upaya Pengendalian Inflasi

Selain itu, panitia menyediakan telur ayam Rp26.000 per kilogram dengan stok 650 kilogram yang langsung habis. Daging ayam harganya Rp40.000 per kilogram dengan stok 20 kilogram dan terjual 15 kilogram. Bawang putih Rp30.000 per kilogram sebanyak 70 kilogram. Kemudian tepung terigu Rp8.000 per kilogram sebanyak 200 kilogram juga habis warga borong.

Idas menegaskan, kegiatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga mendukung upaya pengendalian inflasi. Terlebih menjaga ketersediaan bahan pokok di wilayah Pangandaran.

“Kami ingin masyarakat mendapatkan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau sekaligus menjaga pasokan tetap aman selama Ramadhan,” katanya.

Ke depan, Polres Pangandaran bersama dinas terkait akan terus melakukan pemantauan harga di pasar. Kemudian menggelar operasi pasar, serta memperkuat koordinasi dengan distributor agar tidak terjadi lonjakan harga.

Polres Pangandaran juga mengingatkan distributor dan pedagang agar mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah pemerintah tetapkan. Sehingga masyarakat tidak rugi saat kebutuhan meningkat di bulan Ramadhan.

(Sajidin)

BGN Evaluasi Program MBG, Komisi D DPRD Ciamis Desak Dapur SPPG Lengkapi Izin

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
CIAMIS, FOKUSJabar.id
Ket fot: komisi D DPRD Ciamis saat bertemu dengan sppi dan akli gizi ketika monitoring dapur MBG (Istimewa)

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Ketua Komisi D DPRD Ciamis, Jaenal Arifin, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat. Evaluasi tersebut mendorong BGN menghentikan sementara sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi ketentuan.

Jaenal menjelaskan, Komisi D DPRD Ciamis menerima surat resmi yang memuat hasil evaluasi BGN. Dalam surat tersebut, BGN menghentikan sementara ratusan dapur MBG di Jawa Barat karena pengelola belum melengkapi persyaratan penting, terutama Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Baca Juga: Polres Ciamis Bagikan Seribu Takjil, Sekaligus Sosialisasi Tertib Lalu Lintas

Menurut Jaenal, pihaknya sebelumnya telah mengingatkan pengelola dapur saat kegiatan monitoring agar segera menuntaskan seluruh persyaratan administrasi dan teknis. Namun, beberapa dapur masih menjalankan operasional tanpa kelengkapan dokumen yang diwajibkan.

“Kami sudah mengingatkan saat monitoring agar pengelola segera melengkapi SLHS dan IPAL. Dua syarat ini wajib terpenuhi dalam pendirian dapur MBG,” ujar Jaenal, Rabu (11/3/2026).

Ia menambahkan, dalam surat yang DPRD Ciamis terima, BGN menghentikan sementara 10 dapur MBG karena tidak memenuhi standar operasional. Penghentian tersebut bertujuan menjaga kualitas pelayanan sekaligus memastikan program berjalan sesuai aturan.

Jaenal mengungkapkan, Komisi D DPRD Ciamis masih menyusun laporan lengkap hasil monitoring terhadap seluruh dapur MBG di wilayah Kabupaten Ciamis. Dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan BGN untuk menyampaikan hasil pemantauan secara menyeluruh.

“Kami masih merampungkan laporan monitoring. Data dapur yang belum memenuhi standar, termasuk yang belum memiliki SLHS dan IPAL, akan kami sampaikan semuanya kepada BGN,” jelasnya.

Peran Strategis Program MBG

Ia menilai program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok penerima manfaat. Karena itu, Jaenal meminta pengelola dapur SPPG di Ciamis segera melengkapi seluruh persyaratan agar operasional tidak terhenti.

Jaenal menegaskan, penghentian operasional dapur akan berdampak langsung kepada masyarakat penerima manfaat. Oleh sebab itu, pengelola harus mematuhi seluruh ketentuan yang telah pemerintah tetapkan.

“Kalau dapur sampai berhenti beroperasi, masyarakat yang rugi. Kami minta pengelola segera lengkapi persyaratan agar program MBG tetap berjalan,” tegasnya.

Berdasarkan data yang diterima DPRD Ciamis, BGN menghentikan sementara 10 dapur MBG di wilayah Ciamis karena belum memiliki SLHS dan IPAL, yaitu SPPG Ciamis, Ciamis Maleber 2, Cikoneng Cimari 2, Cikoneng Cimari, Cisontrol 002, Ciamis 3, Banjarsari Ratawangi 2, Pamarican, Jatinagara Bayasari 2, serta Ciamis Banjarsari.

Jaenal meminta pengelola dapur yang operasionalnya terhenti segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melengkapi persyaratan. Ia menyarankan pengurusan SLHS melalui Dinas Kesehatan, sedangkan pembangunan IPAL dapat dikoordinasikan dengan DPRKPLH Ciamis.

“Kami harap semua pengelola segera berkoordinasi dengan dinas terkait agar dapur bisa kembali beroperasi dan program MBG tetap berjalan,” pungkasnya.

BI Tasikmalaya Siapkan Rp2,5 Triliun untuk Penukaran Uang Lebaran 2026

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id
Ket foto : Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya Azhar Livaldly Setyawigoena (fokusjabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya menyiapkan uang layak edar hingga Rp2,5 triliun untuk memenuhi tingginya kebutuhan penukaran uang masyarakat di wilayah Priangan Timur menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H/2026. Penyediaan uang tersebut masuk dalam program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026.

Tradisi penukaran uang baru menjelang Lebaran setiap tahun selalu mendapat sambutan tinggi dari masyarakat. Bank Indonesia memprediksi kebutuhan tahun ini meningkat seiring tingginya aktivitas ekonomi dan kebiasaan berbagi uang baru saat hari raya.

Baca Juga: Wali Kota Tasikmalaya Bermalam di Masjid Al Muttaqin Grand Mayasari

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Azhar Livaldly Setyawigoena, mengatakan pihaknya sudah mulai membuka layanan penukaran uang selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri.

Ia menjelaskan, Bank Indonesia Tasikmalaya yang membawahi wilayah Priangan Timur. Meliputi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Garut, dan Pangandaran, menyiapkan total uang layak edar sebesar Rp2,5 triliun.

Azhar menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan uang baru karena Bank Indonesia telah menyesuaikan jumlah pasokan dengan kebutuhan tahun ini.

Menurutnya, permintaan penukaran uang pada Idul Fitri 1447 H mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sehingga Bank Indonesia menambah jumlah uang yang disiapkan agar seluruh masyarakat tetap terlayani.

Ketersediaan Uang Layak Edar

Ia memastikan Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang rupiah layak edar. Sekaligus memberikan kemudahan akses penukaran bagi seluruh lapisan masyarakat di Priangan Timur.

Untuk melakukan penukaran, masyarakat dapat mendaftar secara online melalui situs resmi Bank Indonesia di https://pintar.bi.go.id. Sistem tersebut memudahkan masyarakat memilih lokasi dan jadwal penukaran sehingga proses berjalan lebih tertib.

Azhar menambahkan layanan penukaran tidak hanya tersedia melalui aplikasi PINTAR. Namun juga dapat melalui sejumlah bank seperti BRI, BNI, Mandiri, BSI, serta layanan perbankan lainnya yang bekerja sama dengan Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia Tasikmalaya juga akan menggelar layanan penukaran uang secara serentak bersama perbankan pada Kamis, 12 Maret 2026, di kantor Bank Indonesia.

Ia berharap penggunaan sistem pendaftaran online dapat memperluas distribusi uang rupiah. Sekaligus memastikan proses penukaran berlangsung aman, tertib, dan merata di seluruh wilayah Priangan Timur.

(Seda)

Pemkab Garut Susun Rencana Aksi Daerah PAUD HI

Penulis
Bambang F
-
0
Pemkab Garut PAUD HI fokusjabar.id
‎Pemkab Garut Mulai Susun Rencana Aksi Daerah PAUD HI secara Lintas Sektoral

GARUT, FOKUSJabar.id: Pemkab Garut melalui Dinas Pendidikan (Disdik) gelar pembinaan kelembagaan dan manajemen Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) bertempat di Aula SMA Al Musaddadiyah, Jalan Mayor Syamsu Kecamatan Tarogong Kidul, Rabu (11/3/2026).

Agenda utama penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI dalam upaya peningkatan mutu pendidikan anak usia dini.

‎BACA JUGA:

Bupati Garut Pimpin Rakor MBG

‎Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber utama. Yakni, Perwakilan Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat, Arlina dan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Ida Nurfarida.

PAUD HI di ikuti sekitar 90 peserta dari berbagai lintas sektor yang ada di Kabupaten Garut.

‎Acara tersebut menjadi momen penting bagi Kabupaten Garut untuk memperkuat landasan hukum dan operasional dalam memberikan layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan serta perlindungan anak secara terpadu.

Kabid PAUD dan Dikmas Disdik Kabupaten Garut, Iyan Sopiyan mengatakan, penyusunan RAD tidak bisa di lakukan secara parsial oleh satu bidang.

Menurutnya, perlu pemikiran luas dan masukan dari berbagai instansi terkait. Dengan begitu, draft yang di susun benar-benar matang sebelum di tandatangani Bupati.

BACA JUGA:

Bupati Garut Dorong Ramffest jadi Agenda Rutin Tahunan

‎”Setelah di tandatangani Pak Bupati, ini jadi dasar hukum. Nanti Kami undang Himpaudi, IGTKI untuk persiapan pengimbasan ke tiap-tiap kecamatan,” ungkap Iyan.‎

Kabag Hukum Setda Garut, Ida Nurfarida menjelaskan, meskipun Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUD HI saat ini masih dalam tahap finalisasi. Namun Kabupaten Garut sudah dapat bergerak maju dengan mengacu pada rancangan nasional yang ada.

‎BACA JUGA:

Bupati Garut Hadiri Launching Jembatan Garuda di Malangbong

‎”Harapan saya dengan di tetapkannya rencana aksi, mudah-mudahan menjadi pedoman bagi Pemda dan stakeholder lainnya yang tergabung dalam gugus tugas pengembangan PAUD HI. Sehingga tujuan menyiapkan anak-anak menjadi insan atau manusia yang cemerlang di Indonesia Emas 2045 bisa tercapai,” jelas Ida.

Perwakilan BBPMP Jawa Barat, Arlina mengapresiasi atas inisiatif Dinas Pendidikan Garut.

Menurutnya, Garut telah memiliki modal kuat dalam perancangan RAD PAUD HI karena adanya Peraturan Bupati (Perbup) dan Satgas yang telah terbentuk.

‎”Namun kita akan perkuat dengan Rencana Aksi Daerah. Ada beberapa indikator yang nantinya dapat di implementasikan terhadap program-program lintas sektoral atau lintas OPD. Jadi tidak hanya leading sektornya itu di bawah Dinas Pendidikan, tapi ada OPD-OPD terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Du=iskominfo dan yang lainnya,” kata Dia.

BACA JUGA:

Bupati Garut Larang ASN Mudik Pakai Mobil Dinas

Dia berharap, kegiatan ini merupakan awal tindaklanjut yang nantinya bisa menghasilkan RAD PAUD HI demi pendidikan anak usia dini yang bermutu dan berkualitas.

(Bambang Fouristian)

Dishub Banjar Siapkan 3 Posko Mudik, Jalur Perbatasan hingga Pangandaran Dijaga Ketat

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
Banjar, FOKUSJabar.id
Caption: Istimewa

BANJAR,FOKUSJabar.id: Dinas Perhubungan Kota Banjar menyiapkan tiga posko terpadu di sejumlah titik strategis untuk menghadapi puncak arus mudik Lebaran 2026. Langkah ini bertujuan menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik yang melintasi wilayah Kota Banjar.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Banjar, Wardoyo, menjelaskan petugas akan menempatkan posko di perbatasan Jawa Barat–Jawa Tengah, kawasan Alun-alun Kota Banjar, serta Pos Batulang di jalur menuju Pangandaran.

Baca Juga: Kejari Banjar dan Gandara Group Bagikan 1.000 Takjil di Taman Kota

Menurut Wardoyo, posko di perbatasan Jawa Barat–Jawa Tengah berperan sebagai pintu masuk utama kendaraan antarprovinsi. Petugas akan memantau pergerakan kendaraan secara berkala dan melaporkan kondisi lalu lintas untuk mencegah kepadatan.

Dishub juga menyiapkan posko di Alun-alun Kota Banjar sebagai pusat pelayanan bagi pemudik yang singgah di tengah kota. Petugas akan fokus mengatur arus kendaraan, terutama pada sore hingga malam hari saat volume lalu lintas meningkat.

Sementara itu, posko di Batulang berfungsi untuk mempercepat penanganan jika terjadi kecelakaan maupun kemacetan di jalur alternatif menuju Pangandaran. Jalur tersebut sering kendaraan berat lalui dan memiliki kontur jalan yang cukup menantang, sehingga membutuhkan pengawasan lebih ketat.

Wardoyo menugaskan personel secara bergiliran selama 24 jam di setiap posko. Petugas tidak hanya mengatur lalu lintas, tetapi juga berkoordinasi dengan kepolisian serta instansi terkait untuk memberikan pelayanan darurat kepada pemudik.

Wardoyo menambahkan, petugas siap memberikan informasi arus mudik. Kemudian sigap meberikan pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan, hingga membantu pemudik yang mengalami kendala di perjalanan.

Ia mengimbau masyarakat agar mematuhi rambu lalu lintas dan memastikan kendaraan dalam kondisi baik sebelum melakukan perjalanan jauh.

Wardoyo berharap keberadaan posko terpadu dapat membantu pemudik merasa lebih aman. Kemudian memberi kenyamanan saat melintasi wilayah Kota Banjar selama musim mudik Lebaran.

(Budiana Martin)

1...202122...7,769Halaman 21 dari 7,769

Copyright © fokusjabar.id