spot_imgspot_img
Rabu 30 September 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 22

TNI-Polri Turun ke Lapas Ciamis, Kamar Narapidana Digeledah hingga Tes Urine

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
CIAMIS, FOKUSjabar.id
Ketpot istimewa : Personel gabungan saat menggeledah narapidana Lapas Kelas IIB Ciamis

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Personel Lapas Kelas IIB Ciamis bersama TNI dari Kodim 0613/Ciamis dan Polres Ciamis menggelar razia gabungan. Petugas menggeledah sejumlah kamar hunian narapidana pada Kamis (24/9/2026).

Kalapas Kelas IIB Ciamis, Supriyanto, menyatakan kegiatan ini bertujuan mencegah masuknya barang berbahaya ke dalam area sel.

Baca Juga: Disdukcapil Ciamis Raih Peringkat II Anugerah Adminduk PRIMA 2026 Tingkat Jabar

“Razia gabungan berlangsung untuk antisipasi hal-hal yang tidak boleh berada di kamar hunian narapidana,” katanya.

Petugas memeriksa setiap sudut ruang tahanan secara detail demi memastikan lingkungan tempat tinggal warga binaan tetap steril.

“Semua kamar hunian mendapat pemeriksaan secara teliti supaya benar-benar razia ini hasilnya maksimal,” ucap Supriyanto.

Baca Juga: Tiket PSGC Ciamis vs Semen Padang Ludes, Ratusan Suporter Masih Rela Antre di Stadion Galuh

Baca Juga: Harga Cabai Hijau di Pasar Galuh Kawali Melambung Tinggi

Gelar Tes Urine Bagi Pegawai dan Warga Binaan

Baca Juga: Baca Juga: 1,2 Hektare Kebun di Ciamis Terbakar, Api Diduga Berasal dari Pembakaran Sampah

Selain menggeledah kamar, tim gabungan juga menggelar tes urine bagi narapidana dan pegawai Lapas Ciamis.

“Tes urine ini untuk memastikan tidak ada seorang pun narapidana maupun pegawai Lapas yang menyalahgunakan narkoba,” jelasnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel urine warga binaan maupun petugas lapas bernilai negatif.

“Hasilnya tidak menemukan narapidana maupun pegawai Lapas yang positif narkoba,” pungkas Supriyanto.

(Husen Maharaja)

Disdukcapil Ciamis Raih Peringkat II Anugerah Adminduk PRIMA 2026 Tingkat Jabar

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
CIAMIS, FOKUSJabar.id
Ketfot: Pelayanan Adminduk Ciamis Masuk Dua Besar Jawa Barat (Dok. Disdukcapil)

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis meraih peringkat II Anugerah Adminduk PRIMA 2026 tingkat Jawa Barat.

Ciamis merebut posisi kedua pada kategori kabupaten/kota berkepadatan penduduk di bawah 1.000 jiwa per kilometer persegi.

Baca Juga: Kebun Bambu 700 Meter Persegi di Ciamis Terbakar, Diduga Dipicu Puntung Rokok

Disdukcapil Kabupaten Garut menempati posisi pertama dalam kategori ini. Sementara itu, Disdukcapil Kabupaten Subang menyusul di urutan ketiga.

Penyerahan penghargaan berlangsung di Aula Kujang Twin Tower BPSDM Jawa Barat, Kota Cimahi, Kamis (24/9/2026).

Kepala Disdukcapil Kabupaten Ciamis Yayan Muhamad Supyan mengapresiasi kerja keras seluruh jajarannya atas capaian membanggakan ini.

“Alhamdulillah, penghargaan Adminduk PRIMA ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami. Ini bukan semata-mata hasil kerja pimpinan, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Disdukcapil Ciamis yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Yayan.

Terus Berinovasi Permudah Dokumen Kependudukan

Yayan menegaskan bahwa penghargaan ini memicu semangat jajarannya untuk terus membenahi kualitas layanan kependudukan.

“Penghargaan ini tentu menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Prinsip kami, pelayanan administrasi kependudukan harus semakin mudah, cepat, dekat, dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” katanya.

Disdukcapil Ciamis gencar mengombinasikan pelayanan tatap muka dan pemanfaatan teknologi digital secara terpadu.

“Dengan berbagai upaya tersebut, harapannya masyarakat tidak perlu mengalami kesulitan ketika membutuhkan dokumen kependudukan,” tuturnya.

Yayan berkomitmen menjaga konsistensi mutu pelayanan karena dokumen kependudukan merupakan kebutuhan mendasar setiap warga.

“Sebab, pelayanan administrasi kependudukan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam mendapatkan layanan menjadi hal yang terus pemerintah upayakan,” pungkasnya.

(Mia)

Mendadak Kontraksi di Dalam Kereta, Penumpang Commuter Line Melahirkan di Gerbong

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
NASIONAL, FOKUSjabar.id
Sumber Gambar: GOERS App KAI Commuter Line.

NASIONAL,FOKUSJabar.id: Perjalanan Commuter Line relasi Rangkasbitung-Tanah Abang berubah menjadi situasi darurat, Kamis (24/9/2026). Seorang penumpang perempuan yang sedang hamil tua mendadak mengalami kontraksi dan melahirkan di dalam rangkaian kereta.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.55 WIB pada Commuter Line Nomor 1689. Penumpang di kursi prioritas itu menunjukkan tanda-tanda hendak melahirkan saat kereta sedang berjalan.

Baca Juga: KPU Akui Tak Verifikasi Langsung Syarat Pendidikan Gibran ke Dinas Pendidikan

Petugas pengamanan di dalam gerbong langsung berkoordinasi dengan masinis dan petugas Stasiun Rawabuntu. Langkah cepat ini memastikan proses penanganan medis dapat berjalan seawal mungkin.

Kereta Diberhentikan Sementara di Stasiun Rawabuntu

Petugas memutuskan menghentikan perjalanan Commuter Line sementara di Stasiun Rawabuntu. Langkah ini memungkinkan tenaga kesehatan stasiun memberikan pertolongan persalinan secara optimal.

Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan membenarkan penghentian operasional kereta tersebut.

“Selama proses persalinan, perjalanan Commuter Line Nomor 1689 diberhentikan sementara di Stasiun Rawabuntu,” kata Leza.

Tenaga kesehatan Stasiun Rawabuntu memimpin proses persalinan dengan bantuan beberapa penumpang lain. Bayi tersebut akhirnya lahir dengan selamat di dalam gerbong kereta.

Petugas segera mengevakuasi ibu dan bayi tersebut begitu proses persalinan selesai. Tim medis membawa keduanya ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lanjutan.

“Selanjutnya, ibu dan anak dilarikan ke Puskesmas Rawabuntu untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut,” terang Leza.

KAI Commuter mengimbau penumpang tidak ragu meminta bantuan petugas saat menghadapi situasi darurat di perjalanan. Petugas siap memberikan penanganan cepat di area stasiun maupun di dalam kereta.

Pihak manajemen juga mengingatkan penumpang hamil untuk selalu memperhatikan Hari Perkiraan Lahir (HPL).

“Selalu utamakan kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan saat menggunakan Commuter Line. Khusus bagi penumpang hamil, pastikan selalu memantau Hari Perkiraan Lahir (HPL), dan jika sudah mendekati hari persalinan agar siaga dan mengurangi aktivitas di area umum,” imbau Leza.

(Berbagai Sumber/Jingga Sonjaya)

Kebun Bambu 700 Meter Persegi di Ciamis Terbakar, Diduga Dipicu Puntung Rokok

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
CIAMIS, FOKUSjabar.id
Ketpot istimewa : Lahan kebun Bambu di wilayah Desa Darmaraja yang terbakar

CIAMIS,FOKUSjabar.id: Kebakaran melalap lahan kebun bambu seluas 700 meter persegi milik Wawan (45) di Kabupaten Ciamis. Lokasi kebakaran berada di tepi jalan Dusun Bantarkaler, Desa Darmaraja, Kecamatan Lumbung.

Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Namun, pemilik lahan menelan kerugian materi akibat kejadian tersebut.

Baca Juga: Tiket PSGC Ciamis vs Semen Padang Ludes, Ratusan Suporter Masih Rela Antre di Stadion Galuh

Petugas menduga lemparan puntung rokok yang masih menyala menjadi pemicu utama timbulnya kobaran api.

Puntung rokok tersebut membakar tumpukan daun bambu kering di area kebun. Tiupan angin kencang membuat kobaran api cepat membesar.

“Tadi siang personel Damkar pos WMK Kawali telah berhasil memadamkan api yang sedang membakar lahan kebun Bambu di wilayah Desa Darmaraja,” kata Kasatpol PP Kabupaten Ciamis Rd. Ega Anggara Alqausar melalui Kasi Pengendalian dan Penanganan Kebakaran Trisyanto, Kamis (24/9/2026).

Respon Cepat Damkar Gagalkan Perluasan Api

Trisyanto menjelaskan bahwa respon cepat warga melaporkan kejadian berhasil mencegah api merembet ke perkebunan lain.

“Posisi lahan kebun Bambu yang terbakar itu berada di pinggir jalan sehingga kalau tidak cepat dipadamkan akan mengganggu para pengendara yang melintas di lokasi itu,” ucapnya.

Edukasi Bahaya Kebakaran Bagi Warga

Seusai memadamkan api, personel Damkar Pos WMK Kawali memberikan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada warga sekitar. Petugas juga membagikan nomor kontak darurat pemadam kebakaran.

“Kami memberikan edukasi supaya masyarakat tahu cara menjaga bahaya kebakaran salah satunya jangan membuang puntung rokok sembarang dengan kondisi masih menyala di hutan atau kebun yang rumputnya kering,” ungkapnya.

(Husen Maharaja)

KPU Akui Tak Verifikasi Langsung Syarat Pendidikan Gibran ke Dinas Pendidikan

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
NASIONAL, FOKUSJabar.id
Sumber Gambar: Liputan6 Gedung KPU.

NASIONAL,FOKUSJabar.id: KPU membeberkan mekanisme verifikasi berkas pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan wakil presiden Pemilu 2024. Petugas KPU tidak mendatangi dinas pendidikan untuk memeriksa langsung keabsahan dokumen tersebut.

Fakta ini terungkap dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi, Rabu (23/9/2026) lalu.

Baca Juga: Erick Thohir Cek 3 Lapangan Latihan FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung

Hakim Konstitusi Saldi Isra mencercecar Ketua KPU Mochammad Afifuddin terkait langkah verifikasi lapangan.

“Saya ingin dialog saja nih Pak Afif, dulu ketika ada soal persyaratan pendidikan untuk calon ya, terutama yang dipersoalkan oleh Pemohon, apakah KPU juga datang ke diknas?” tanya Saldi.

Afifuddin menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pengecekan fisik ke dinas pendidikan setempat. KPU memproses berkas berdasarkan surat keterangan resmi tanpa adanya laporan pelanggaran awal.

“Tidak, tidak datang. Karena waktu itu kan kami sudah mendapat surat keterangan. Karena juga tidak ada laporannya,” jawab Afifuddin.

Hakim MK Pertanyakan Perbedaan Verifikasi Pilpres dan Pilkada

Saldi Isra menyoroti perbedaan standar pemeriksaan berkas antara pencalonan presiden dengan pemilihan kepala daerah. KPU daerah biasanya menerjunkan tim untuk mengecek dokumen calon kepala daerah secara langsung.

“KPU daerah saja dalam pemilihan kepala daerah kan datang ke mana-mana untuk verifikasi, tapi ini KPU tidak datang ya?” cecar Saldi.

Afifuddin kembali membenarkan hal tersebut. “Tidak datang,” timpalnya singkat.

Afifuddin beralasan KPU mempercayai dokumen tersebut karena terbit dari lembaga yang sah dan berwenang.

“Karena itu dianggap keluar dari instansi yang mempunyai kewenangan, maka kami anggap benar,” ungkap Afifuddin.

Saldi menilai KPU membutuhkan instrumen pembuktian lain selain meyakini lembaga penerbit dokumen.

“Ya ini kan kalau Pak Afif di di pemilihan kepala daerah itu malahan ngotot sekali bilang ke KPU-nya tolong dicek ke mana sekolahnya, kalau ada yang pakai paket C dicek di mana dikeluarkan, segala macam. Nah, ini makanya penting ditanyakan tadi, instrumen lain di luar asumsi bahwa ini dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, maka benar. Nah, apa instrumennya? Ini penting karena ini ada relasinya, korelasinya dengan pertanyaan saya yang sebelumnya atau apa yang diminta sebelumnya,” tegas Saldi.

KPU Sebut Kasus Ini Sengketa Proses

KPU menilai berkas persyaratan administrasi Gibran telah sah dan memenuhi seluruh kriteria hukum.

Termohon mempertanyakan kewenangan MK karena gugatan pemohon tergolong sengketa proses, bukan perselisihan hasil pemilu.

Sejumlah pihak mengajukan gugatan ini untuk menguji keabsahan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar. Poin-poin gugatan pemohon masih berstatus permohonan dan belum menjadi putusan resmi Mahkamah.

Hakim konstitusi melanjutkan penanganan perkara melalui Rapat Permusyawaratan Hakim usai mendengarkan keterangan para pihak.

(Berbagai Sumber/Jingga Sonjaya)

Kemenkes Uji Sistem Rujukan JKN Baru di Bandung, Pasien Bakal Dirujuk Sesuai Jenis Penyakit

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
BANDUNG, FOKUSjabar.id:
Kiri-Kanan. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Mickael Bobby Hoelman - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan - Deputi Direksi Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi di Pendopo Kota Bandung Kamis (24/9/2026) (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSjabar.id: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengubah sistem rujukan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rumah sakit kini menerima rujukan pasien berdasarkan jenis penyakit dan kemampuan pelayanan, bukan lagi klasifikasi faskes.

Pemerintah tengah menguji coba kebijakan Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP) ini di Kota Bandung. Uji coba berjalan beriringan dengan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan sistem pembayaran iDRG.

Baca Juga: Erick Thohir Cek 3 Lapangan Latihan FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung

Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menyebut empat daerah menjadi lokasi proyek percontohan. Wilayah tersebut meliputi Kota Bandung, Kabupaten Tulungagung, Kota Makassar, dan Kabupaten Muara Enim.

“Jadi ada tiga reform yang akan kita lakukan. Saat ini sudah melalui pembahasan panjang dan akan segera diterapkan, tetapi kita coba dulu di empat kota,” kata Kunta di Kota Bandung, Kamis (24/9/2026).

Puskesmas Jadi Pintu Utama Penentuan Rujukan

Sistem RBKP mengarahkan pasien langsung ke fasilitas kesehatan yang menguasai kompetensi medis sesuai kebutuhan penanganan.

“Kalau memang penyakit ini untuk operasi, langsung ditujukan kepada layanan kesehatan yang mempunyai kompetensi utama untuk penyakit itu,” ujarnya.

Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) memegang peran awal menentukan tujuan rujukan pasien.

“Mulainya harus dari puskesmas. Bagaimana dia bisa merujuk sesuai dengan penyakit kita. Misalnya dia perlu operasi, nanti langsung keluar rumah sakit mana saja yang punya kompetensi melakukan operasi,” katanya.

Pemerintah meninjau kesiapan RS Santosa Sentral, RS Advent, RSUP dr. Hasan Sadikin, Puskesmas Garuda, dan Klinik Mitra Medika.

“Harapan kita memang itu jadi tersebar. Kalau sekarang mungkin semuanya orang penginnya ke satu tempat. Nanti ke depan bisa tersebar,” ucapnya.

Terapkan Kamar KRIS dan Tarif Klaim iDRG

Reformasi kedua mewajibkan rumah sakit memenuhi 12 kriteria Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

“Untuk KRIS itu ada standarnya, ada 12 kriteria. Salah satunya satu tempat dan satu kamar maksimal empat tempat tidur, ada kamar mandi di dalam, ventilasi, nurse call dan lainnya,” ujarnya.

Reformasi ketiga menggunakan sistem Indonesian Diagnosis Related Groups (iDRG) untuk mengatur penetapan tarif klaim BPJS Kesehatan.

“Tarif itu tarif untuk klaim BPJS. Sekarang kita ingin mempersiapkan iDRG, bagaimana ini sesuai dengan penyakit di Indonesia dan tarifnya sesuai dengan cost yang dikeluarkan,” ujarnya.

Uji coba tiga kebijakan anyar ini bakal berlangsung selama maksimal 12 bulan di lokasi piloting.

“Karena kita uji coba di satu tempat, pasien langsung ditangani sesuai dengan penyakitnya. Kemudian kalau dirawat, kamar yang kita dapatkan lebih baik karena sudah sesuai standar,” jelasnya.

Tanggapan Wali Kota Bandung

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyambut baik penunjukan wilayahnya sebagai lokasi pengujian sistem baru JKN.

“Maka di sinilah kita memang sedang menguji. Itu sebabnya menyebutnya piloting. Kita menguji betulkah kita mampu melaksanakan konsep ini,” kata Farhan.

Farhan menyoroti ketimpangan jejaring layanan medis serta skema penjaminan pasien lintas batas wilayah.

“Ada beberapa yang istilahnya tengah-tengahnya kosong. Kita dari dasar langsung ke paripurna. Nah, ini yang harus jadi case yang menarik yang akan dipelajari oleh pilot project ini,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kepastian aturan pembiayaan bagi warga luar daerah yang berobat di Bandung.

“Bagaimana kalau fasilitas punya Kota Bandung menerima pasien dari luar Kota Bandung? Kita enggak bisa masuk UHC. Sama juga dengan warga Bandung yang mendapat perawatan di luar daerah. Itu bagaimana bentuk penjaminan lintas batasnya mesti jelas,” jelasnya.

(Yusuf Mugni)

Erick Thohir Cek 3 Lapangan Latihan FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
BANDUNG, FOKUSjabar.id
Foto: Erick Thohir Tinjau Venue Latihan FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung. (Arif)

BANDUNG,FOKUSjabar.id: Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau langsung kesiapan sejumlah sarana latihan di Bandung. Lapangan tersebut bakal menampung aktivitas latihan para peserta FIFA ASEAN Cup 2026.

Panitia menyiapkan tiga lokasi latihan utama, yaitu Lapangan Saraga ITB, Stadion Sidolig, dan Stadion Arcamanik.

Baca Juga: Persib Bandung Rilis Jersey Khusus Shopee Cup 2026/2027, Ada Pesan Khusus untuk Bobotoh

Erick mengawali inspeksi dari Lapangan Saraga ITB. Ia kemudian melanjutkannya ke Stadion Sidolig dan mengakhiri peninjauan di Stadion Arcamanik.

Erick menilai rumput Lapangan Saraga ITB dan Stadion Arcamanik sudah memenuhi standar internasional FIFA.

“Ya, yang seperti saya sampaikan bahwa kedua fasilitas yang di ITB dan Arcamanik ini sesuai yang standar yang tinggi dari FIFA,” kata Erick Thohir, Kamis (24/9/2026).

Pemulihan Rumput Stadion Sidolig

Erick mencatat bahwa kualitas rumput Stadion Sidolig masih membutuhkan pembenahan sebelum memasuki kondisi optimal. Ia optimistis proses pemulihan rumput Sidolig membaik dalam beberapa hari ke depan.

“Sidolig masih perlu beberapa hari untuk recover. Tapi Alhamdulillah beberapa tim kemarin sudah latihan di ITB dan hari ini juga sudah akan mulai latihan di sini (Arcamanik),” ungkapnya.

Erick berharap para kontestan merasa nyaman menggunakan seluruh fasilitas latihan yang tersedia.

“Jadi mudah-mudahan para tim yang mempergunakan lapangan yang kita sediakan mereka senang, bisa berlatih dengan baik, sehingga ketika nanti saatnya mereka bertanding, mereka dalam posisi memberikan bentuk pertandingan yang memang standar yang diharapkan oleh FIFA. Itu,” harapnya.

Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung akan menjadi arena utama laga Grup B. Grup ini mempertemukan timnas Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan.

(Arif)

1...212223...8,486Halaman 22 dari 8,486

Copyright © fokusjabar.id