spot_imgspot_img
Jumat 20 Maret 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 23

Harga Sembako Bisa Naik Jelang Lebaran, Ini Alasan Distribusi Harus Diawasi

Penulis
Bambang F
-
0
Distribusi sembako fokusjabar.id
(foto: web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Menjelang perayaan Idul Fitri, perhatian pemerintah biasanya tertuju pada stabilitas pasokan bahan pokok di pasar. Pengawasan distribusi menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama periode meningkatnya konsumsi.

BACA JUGA:

Soal Tugu Sepatu Cibaduyut, Ini Janji Wali Kota Bandung

Lebaran di kenal sebagai momen ketika aktivitas belanja rumah tangga meningkat cukup signifikan.

Berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan daging biasanya mengalami lonjakan permintaan karena masyarakat mempersiapkan kebutuhan keluarga serta berbagai tradisi perayaan.

Situasi tersebut membuat pengawasan distribusi menjadi semakin penting. Tanpa pengelolaan yang baik, ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan dapat memicu kenaikan harga maupun gangguan ketersediaan barang di pasar.

Berikut alasan yang membuat pengawasan distribusi bahan pokok menjelang Lebaran perlu di lakukan secara ketat.

  1. Mencegah kenaikan harga yang tidak terkendali

Peningkatan permintaan menjelang hari raya berpotensi mendorong kenaikan harga di pasaran. Apabila distribusi tidak berjalan lancar, harga kebutuhan pokok dapat meningkat dan berdampak langsung pada pengeluaran masyarakat.

Melalui pengawasan distribusi, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Sehingga harga bahan pokok tetap berada pada tingkat yang wajar.

BACA JUGA:

Jelang Mudik Lebaran, Terminal Cicaheum Kota Bandung Siapkan 165 Bus

  1. Menjamin ketersediaan bahan pokok di pasar

Pengawasan distribusi juga bertujuan memastikan bahan pokok tersedia secara cukup di berbagai daerah. Tanpa pengaturan yang baik, pasokan bisa menumpuk di satu wilayah sementara daerah lain mengalami kekurangan.

Dengan distribusi yang terkontrol, kebutuhan masyarakat di berbagai daerah dapat terpenuhi secara lebih merata.

  1. Mencegah praktik penimbunan barang

Menjelang hari besar keagamaan, terdapat potensi pihak tertentu menyimpan barang dalam jumlah besar untuk di jual kembali saat harga naik.

Pengawasan dari pemerintah di perlukan untuk mencegah praktik tersebut agar tidak terjadi kelangkaan barang secara sengaja di pasar.

  1. Menghindari permainan harga oleh spekulan

Distribusi yang tidak terkontrol dapat di manfaatkan oleh spekulan untuk memengaruhi harga di pasaran. Ketika pasokan terlambat atau terbatas, harga dapat meningkat tajam.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi berjalan lancar agar pasar tetap stabil dan tidak di manfaatkan untuk kepentingan tertentu.

  1. Mengantisipasi gangguan logistik dan transportasi

Proses distribusi bahan pokok juga dapat terhambat oleh berbagai faktor. Seperti cuaca, transportasi maupun biaya logistik.

Melalui pengawasan dan koordinasi yang baik, pemerintah dapat meminimalkan hambatan tersebut. Sehingga pasokan tetap sampai ke pasar tepat waktu.

  1. Menjaga daya beli masyarakat

Stabilitas harga bahan pokok memiliki pengaruh besar terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Kenaikan harga yang terlalu tinggi dapat meningkatkan beban pengeluaran masyarakat.

Oleh karena itu, pengawasan distribusi menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan agar kebutuhan masyarakat selama Idul Fitri tetap dapat terpenuhi.

(Jingga Sonjaya)

Wali Kota Tasikmalaya Bermalam di Masjid Al Muttaqin Grand Mayasari

Penulis
Bambang F
-
0
Kota Tasikmalaya Masjid fokusjabar.id
Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan, foto bersama dengan Majelis Iktikad di Masjid Al - Muttaqin, di Perumahan Grand Mayasari (fokusjabar/Seda)

TASIKMAYA, FOKUSJabar.id: Malam 21 Lailatul Qadar kaum muslim di berbagai penjuru Kota Tasikmalaya Jawa Barat (Jabar) melaksanakan i’tikaf di masjid.

Salah satunya di Masjid Al Muttaqin, Komplek Perumahan Grand Mayasari Tasikmalaya, Jalan BKR Kahuripan Kecamatan Tawang.

BACA JUGA:

Berkah Ramadan, Pengusaha Camilan di Kota Tasikmalaya Banjir Pesanan

Terpantau, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan bersama istrinya, Elvira Kamarrow Putri ikut berbaur dengan warga dalam barisan majelis I’tikaf hingga menjelang sahur.

Pelaksanaan I’tikaf di buka resmi Wali Kota, Selasa (10/3/2026)malam. Selanjutnya jamaah mengikuti rangkaian kegiatan. Mulai dari pelatihan bahasa Arab, tauziah keagamaan dan tadarus bersama.

Menurut Viman Alfarizi Ramadhan, I’tikaf merupakan ibadah sunnah yang banyak di lakukan oleh kaum muslim di bulan Ramadan untuk mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar.

Salah satu keistimewaan Lailatul Qadar yakni, malam yang lebih baik dari seribu bulan. Karenanya, kita semua berlomba-lomba untuk mendapatkannya dengan melakukan I’tikaf di malam-malam ganjil.

“Kami melihat, sejumlah sarana ibadah masjid di Kota Tasikmalaya malam ini terlihat di penuhi para majelis I’tikaf. Semoga kita semua yang melaksanakan mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar,” kata ungkap Viman kepada FOKUSJabar.

Dia mengatakan, esensi dari I’tikaf tidak hanya untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar, tetapi mampu membangun ikatan persaudaraan yang kuat di antara sesama majelis I’tikaf.

“Saya bersama warga di sini melaksanakan I’tikaf tidak hanya berlomba untuk meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar. Namun bisa menjadi media untuk menyatukan pemerintah bersama masyarakat Kota Tasikmalaya dalam membentuk akhlak dan mental warga yang nyantri sesuai dengan program prioritas pemerintah. Yakni, Tasik Religius,” ujarnya.

BACA JUGA:

Cara Unik Wakil Wali Kota Tasikmalaya Dekatkan Pejabat dengan Masyarakat Saat Safari Ramadan

Viman mengaku, melalui majelis I’tikaf di bulan ramadan ini kita semua mampu mengupgrade kecerdasan sebagai hamba Allah guna mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

“Kita perlu meningkatkan kecerdasan emosional. Jadi kita harus mampu menahan emosi, bukan hanya menahan lapar dan dahaga.”

“Kemudian kecerdasan sosial. Bagaimana kita saling berinteraksi dengan tetangga dan lingkungan untuk saling mendorong ke hal-hal positif dan saling membantu.”

“Lalu kecerdasan finansial. Bagaimana kita menunaikan kewajiban untuk melaksanakan zakat fitrah, infak dan sedekah. Setelah itu, Insya Allah akan terbentuk kecerdasan spiritual kita semua,” pungkas Wali Kota.

(Seda)

1.512 SPPG di Pulau Jawa Dihentikan Sementara

Penulis
Bambang F
-
0
SPPG Pulau Jawa fokuskabar.id
Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro (foto: web)

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah II.

Penghentian tersebut sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap pemenuhan standar operasional dan kelengkapan sarana prasarana.

BACA JUGA:

Menu MBG Berjamur, Dibenarkan Ketua Komite SDN 2 Leuwibudah Tasikmalaya

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penataan layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dengan begitu, seluruh fasilitas operasional memenuhi standar kesehatan, sanitasi serta tata kelola yang telah di tetapkan.

“Ada 1.512 SPPG kita hentikan sementara operasionalnya. Ini di lakukan sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap pemenuhan standar operasional serta persyaratan sarana dan prasarana di sejumlah SPPG,” kata Dony.

Berdasarkan data evaluasi, 1.512 SPPG yang di hentikan sementara operasionalnya tersebar di beberapa provinsi di wilayah II. Yakni, DKI Jakarta sebanyak 50 unit, Banten (62 unit), Jawa Barat (350 unit), Jawa Tengah (54 unit), Jawa Timur (788 unit) dan DI Yogyakarta 208 unit.

Menurut Dia, penghentian sementara di lakukan karena beberapa SPPG belum memenuhi sejumlah persyaratan dasar operasional. Salah satu temuan utama adalah belum terdaftarnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada banyak unit SPPG.

Dari hasil evaluasi, tercatat 1.043 SPPG belum mendaftarkan SLHS. Selain itu, BGN juga menemukan 443 SPPG belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar.

BACA JUGA:

Selain Menu MBG Berkutu, Jamuran, Ada Juga Roti Kadaluarsa di Tasikmalaya

Permasalahan lain yang di temukan adalah belum tersedianya tempat tinggal (mess) bagi Kepala SPPG, ahli gizi dan akuntan di sejumlah unit layanan.

Kondisi tersebut tercatat pada 175 SPPG. Yakni, Banten (36), Yogyakarta (86), Jabar (24), Jateng (10) dan Jatim 19.

BGN juga akan melakukan pendampingan serta verifikasi terhadap unit-unit yang terdampak agar dapat segera melengkapi persyaratan yang di butuhkan.

“Operasional SPPG yang di hentikan sementara akan di buka kembali secara bertahap setelah seluruh persyaratan operasional dan standar yang di tetapkan telah dipenuhi,” pungkas Dony.

(Bambang Fouristian)

49 Ruas Jalan IPT di Bandung Rampung, Tahap 4 Dimulai 6 April 2026

Penulis
Bambang F
-
0
Ruas jalan IPT Bandung fokusjabar.id
Ruas jalan IPT Bandung (foto: bandung.go.id)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Penataan utilitas kota di Kota Bandung Jawa Barat (Jabar) terus di lakukan melalui pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (IPT).

Program ini merupakan bagian dari upaya menata kabel udara agar lebih tertata dan rapi di berbagai ruas jalan kota.

BACA JUGA:

Waduh! Fenomena Bunuh Diri di Kota Bandung Meningkat

PT Bandung Infra Investama (PT BII) sebagai pelaksana proyek terus mempercepat pengerjaan pembangunan jaringan tersebut.

Hingga awal Maret 2026, total 49 ruas jalan telah berhasil di selesaikan dan siap di manfaatkan.

Pembangunan ini menjadi bagian dari program penataan utilitas terpadu yang di lakukan bersama Pemerintah Kota Bandung.

Dengan sistem ini, jaringan telekomunikasi di harapkan dapat tertata lebih baik tanpa lagi bergantung pada kabel udara.

Berdasarkan laporan PT Bandung Infra Investama kepada Pemerintah Kota Bandung pada Senin, 9 Maret 2026, pembangunan IPT tahap 3 telah rampung di 13 ruas jalan dan mulai dapat di manfaatkan sejak tanggal tersebut.

Ruas jalan yang telah selesai pada tahap ini meliputi Jalan Wastukancana, Sudirman, Banceuy, Aceh Pendek, Dr. Cipto, Dr. Rum, Patrakomala, Lengkong Kecil, Lengkong Besar, Gatot Subroto, Trunojoyo, Bahureksa dan Jalan Seram.

Namun, pembangunan pada ruas Jalan Gatot Subroto antara Simpang Lima hingga Jalan Malabar akan di lanjutkan pada tahap keempat.

BACA JUGA:

Nasib Bandung Zoo Belum Jelas, Komite Pengelola Baru Masih Disiapkan

Pekerjaan tersebut menunggu petunjuk teknis lanjutan dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung.

Sementara itu, pengerjaan koneksi pada perempatan Jalan Laswi belum dapat di lakukan karena ruas tersebut merupakan jalan provinsi dan masih menunggu proses perizinan.

Secara keseluruhan, pembangunan IPT dari tahap 1, 2 dan 3 telah terhubung satu sama lain. Infrastruktur tersebut kini berada dalam pengendalian Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 43 Tahun 2023.

Tahap pertama pembangunan mencakup 15 ruas jalan. Di antaranya Jalan Merdeka, Lembong, Tamblong, Tera, Veteran, Asia Afrika, Aceh, Sumatera, Sunda, Bangka, Gandapura, Lombok, Gudang Selatan, Gudang Utara dan Taman Pramuka.

Sementara tahap kedua mencakup 21 ruas jalan seperti Jalan Perintis Kemerdekaan, Suniaraja, Jawa, Sumbawa, Rangga Gading, Sawunggaling, Tamansari Bawah, Tamansari Atas, Badak Singa, Ciungwanara, Banda, Belitung, Menado, Tongkeng, Kalimantan, Progo, Cimanuk, Cilaki, Ahmad Yani, Bengawan dan Jalan Karapitan.

BACA JUGA:

Soal Tugu Sepatu Cibaduyut, Ini Janji Wali Kota Bandung

Memasuki tahap keempat, PT Bandung Infra Investama akan mengerjakan pembangunan IPT di 20 ruas jalan yang tersebar di sejumlah wilayah Kota Bandung.

Pekerjaan di jadwalkan di mulai pada Senin, 6 April 2026 dan di targetkan selesai pada Selasa, 30 Juni 2026 dengan tetap mengikuti arahan Pemerintah Kota Bandung.

Pelaksanaan pembangunan akan di lakukan secara bertahap berdasarkan zonasi wilayah.

Jadwal awal hingga akhir pekerjaan di tiap lokasi di harapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat pengguna jalan yang terdampak pembangunan IPT di Kota Bandung.

Berikut jadwal rencana pekerjaan IPT Tahap 4 di 20 ruas jalan Kota Bandung:

  • Jalan Gatot Subroto (Malabar – Simpang Lima), 6-10 April 2026
  • Jalan Otto Iskandar Dinata (Kebon Kawung-BKR), 7-29 April 2026
  • Jalan ABC (Otista-Naripan), 7-21 April 2026
  • Kalan Astana Anyar (Otista-Sudirman), 8 Apri-5 Mei 2026
  • Jalan Kebon Jati (Otista-Rajawali Timur), 6 April-3 Mei 2026
  • Jalan Rajawali Timur (Garuda-Kebon Jati), 9 April-8 Mei 2026
  • Jalan Klenteng (Sudirman-Kebon Jati), 13-25 April 2026
  • Jalan Cihampelas 1 (Pajajaran-Pasteur), 16 April-15 Mei 2026
  • Jalan Abdul Rivai (Cihampelas-Dr. Rajiman), 18 April-7 Mei 2026
  • Jalan Dr. Gunawan (Abdul Rivai-Dr. Rum), 18 April-9 Mei 2026
  • Jalan Dr. Rajiman (Pasir Kaliki-Rivai), 18 April-18 Mei 2026
  • Jalan Nyland (Dr. Rajiman-Cipaganti), 20 April-13 Mei 2026
  • Jalan Cipaganti (Rivai-Setiabudi), 21 April-13 Juni 2026
  • Jalan Pungkur (Otista-Karapitan), 14 April-23 Mei 2026
  • Jalan Ibu Inggit Garnasih (Astanaanyar-Pungkur), 17 April-19 Mei 2026
  • Jalan Moh. Toha (BKR-Pungkur), 20 April-24 Mei 2026
  • Jalan Moh. Ramdan (Pungkur-Peta), 23 April-1 Juni 2026
  • Jalan Ibrahim Adjie (Soekarno Hatta-Jakarta), 26 April-10 Juni 2026
  • Jalan Terusan Jakarta (Ahmad Yani-Ibrahim Adjie), 27 April-3 Juni 2026
  • Jalan Jakarta (Kuningan-Ibrahim Adjie), 2 Mei-14 Juni 2026

PT BII juga mengimbau masyarakat serta pengguna jalan untuk bersabar selama proses pembangunan berlangsung.

Program IPT ini merupakan bagian dari penugasan kepada PT BII dalam menata utilitas kota secara terpadu. Sehingga Kota Bandung di harapkan dapat terbebas dari kabel udara di masa mendatang.

(Jingga Sonjaya)

Dishub Jawa Barat: Puncak Mudik Lebaran 18 Maret

Penulis
Bambang F
-
0
Jawa barat fokusjabar.id
Puncak Mudik Lebaran )foto: jabarprov.go.id)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Mobilitas masyarakat saat perayaan Idul Fitri 2026 di perkirakan meningkat signifikan di Jawa Barat (Jabar).

Pemprov Jabar melalui Dinas Perhubungan telah memetakan pola pergerakan warga yang akan melakukan perjalanan selama periode lebaran.

BACA JUGA:

Jelang Mudik Lebaran, Pemkot Banjar dan Polres Renovasi Jembatan Gantung Penghubung Jabar–Jateng

Lonjakan perjalanan di perkirakan terjadi menjelang hari raya. Terutama saat masyarakat mulai meninggalkan kota untuk pulang ke kampung halaman.

Berdasarkan perkiraan, jutaan warga Jawa Barat akan melakukan perjalanan mudik pada periode tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dhani Gumelar menyebut, puncak arus mudik di prediksi terjadi pada H-3 Idul Fitri, Rabu (18/3/2026).

Pada waktu itu, jumlah warga Jawa Barat yang melakukan perjalanan mudik di perkirakan mencapai 8,9 juta orang.

Dhani memperkirakan sebagian besar pemudik akan memilih waktu keberangkatan setelah sahur hingga pagi hari.

Rentang waktu antara pukul 04.00 hingga 10.00 WIB di prediksi menjadi periode paling padat dengan jumlah pergerakan masyarakat yang di perkirakan mencapai 21,68 juta jiwa.

Masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik di imbau untuk lebih bijak dalam menentukan waktu keberangkatan agar tidak terjebak kepadatan lalu lintas.

Pergerakan pemudik di perkirakan lebih rendah pada rentang waktu pukul 00.00 sampai 04.00 WIB serta pukul 11.00 hingga 23.00WIB.

Sementara itu, arus balik Lebaran di perkirakan terjadi dalam dua gelombang.

Gelombang pertama di prediksi berlangsung pada H+2 Idul Fitri, Selasa (24 Maret 2026). Sedangkan gelombang kedua terjadi pada H+6 atau Sabtu, 28 Maret 2026.

BACA JUGA:

Dedi Mulyadi Siapkan Jalur Darurat bagi Warga Jabar di Timur Tengah

Pada H+2, jumlah warga yang kembali ke tempat domisili di perkirakan mencapai 4,12 juta orang. Sementara pada H+6 jumlah pemudik yang kembali sekitar 3,9 juta orang.

“Waktu kepulangan pemudik di perkirakan terjadi setelah subuh menjelang siang pukul 05.00 sampai 10.00 WIB,” kata Dhani.

Secara keseluruhan, jumlah masyarakat yang kembali ke tempat tinggalnya dalam periode arus balik di perkirakan mencapai 19,34 juta jiwa.

Adapun waktu dengan jumlah pergerakan paling sedikit di perkirakan terjadi pada rentang pukul 23.00 hingga 00.00 WIB.

Dari sisi jalur perjalanan, Tol Trans Jawa yang meliputi ruas Japek–Cipali–Palikanci di prediksi menjadi rute paling padat. Sebanyak 14,18 juta pemudik di perkirakan melintasi jalur tersebut.

Selain itu, jalur Bandung–Cileunyi–Nagreg–Limbangan–Malangbong–Tasikmalaya–Ciamis–Banjar juga di prediksi ramai dengan jumlah pemudik sekitar 2,9 juta orang.

Sementara Tol Cikampek–Cipularang–Padaleunyi di perkirakan di lalui 1,96 juta pemudik.

“Sebagian besar pemudik akan mudik dengan menggunakan mobil dengan total 16,75 juta jiwa,” ujar Dhani.

Secara keseluruhan, jumlah warga Jawa Barat yang di perkirakan melakukan perjalanan selama periode Idul Fitri mencapai 25,6 juta orang.

Kabupaten Garut menjadi tujuan paling banyak di kunjungi dengan perkiraan jumlah pengunjung mencapai 2,94 juta jiwa. Dari total perjalanan tersebut, sekitar 24,86 juta orang atau 96,73 persen melakukan mudik.

Sementara itu, sekitar 0,5 juta orang bepergian untuk berwisata, 0,29 juta orang melakukan silaturahmi tanpa pulang kampung, 0,01 juta orang bepergian untuk bekerja, dan sekitar 0,05 juta lainnya melakukan perjalanan untuk berbagai keperluan lain.

(Jingga Sonjaya)

Cara Unik Wakil Wali Kota Tasikmalaya Dekatkan Pejabat dengan Masyarakat Saat Safari Ramadan

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
Tasikmalaya, FOKUSJabar.id
Ket foto : Momen para pejabat Pemkot Tasikmalaya, memperkenalkan diri dalam kegiatan Safari Ramadan di Ponpes Sabilul Huda Kec.Tawang Kota Tasikmalaya (fokusjabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Dicky Candra Negara, memanfaatkan agenda Safari Ramadan untuk memperkenalkan jajaran pejabat Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada masyarakat. Momen tersebut berlangsung saat kegiatan Safari Ramadan di Pondok Pesantren Sabilul Huda, Jalan Siliwangi, Kampung Cicurug, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Selasa (10/3/2026).

Suasana safari kali ini terlihat berbeda. Saat menyampaikan sambutan, Dicky Candra meminta seluruh pejabat yang ikut dalam rombongan untuk naik ke panggung dan memperkenalkan diri di hadapan para santri, tokoh agama, dan masyarakat yang memenuhi aula pesantren.

Baca Juga: RSJK Tasikmalaya Tingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Pejabat yang hadir terdiri dari kepala dinas, staf ahli, sekretaris dinas, kepala bagian, camat, lurah, hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Wakapolres Tasikmalaya Kota, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H. Wahid, Babinsa, serta perwakilan dari Lanud Wiriadinata juga ikut diperkenalkan kepada masyarakat.

Ia mengatakan, langkah tersebut sengaja agar masyarakat mengenal langsung pejabat yang bertugas melayani mereka.

“Kami ingin masyarakat mengenal para pejabat Pemkot Tasikmalaya. Dengan saling mengenal, mereka bisa lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan yang sebenarnya,” ujarnya.

Makna Spiritual Safari Ramadan

Menurutnya, Safari Ramadan tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial. Tetapi harus memiliki makna yang lebih luas, baik dalam hubungan spiritual maupun sosial.

“Safari Ramadan bukan hanya soal sambutan, tausiah, lalu buka puasa. Selain memperkuat hubungan dengan Allah, kita juga ingin memperkuat hubungan dengan sesama manusia,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya di kantor. Karena itu, pejabat perlu turun langsung agar mengetahui kondisi nyata yang warga hadapi.

Dengan perkenalan tersebut, Ia berharap komunikasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi lebih terbuka sehingga setiap persoalan bisa tersampaikan dengan cepat.

“Kalau sudah saling kenal, komunikasi akan lebih mudah. Masyarakat bisa menyampaikan masalah, dan pejabat bisa langsung merespons sesuai tugasnya,” ujarnya.

Selain itu, ia berharap kehadiran para pejabat di tengah para santri dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk memiliki cita-cita tinggi.

“Mudah-mudahan para santri bisa terinspirasi. Siapa tahu nanti ada yang menjadi kepala dinas, camat, lurah, atau pejabat lainnya yang bisa mengabdi kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, kedekatan antara pemerintah dan masyarakat harapannya membawa keberkahan serta memperkuat kebersamaan selama bulan suci Ramadan.

(Seda)

Kejari Majalengka Geledah Kantor KONI, Selidiki Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp6 Miliar

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
Majalengka, FOKUSJabar.id
Ketfot: Kejaksaan Negeri Majalengka menggeledah kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Majalengka yang berada di kawasan Gedung Gelanggang Generasi Muda (GGM), Kecamatan Majalengka

MAJALENGKA,FOKUSJabar.id: Kejaksaan Negeri Majalengka geledah kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Majalengka yang berada di kawasan Gedung Gelanggang Generasi Muda (GGM), Kecamatan Majalengka, Selasa (10/3/2026).

Penggeledahan di lakukan dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah olahraga tahun anggaran 2024 dan 2025 dengan nilai total Rp6 miliar.

Tim penyidik tindak pidana khusus Kejari Majalengka memulai penggeledahan sekitar pukul 10.15 WIB dan menyelesaikannya sekitar pukul 12.00 WIB.

Penyidik memeriksa beberapa ruangan di kantor KONI untuk mencari dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Baca Juga: Nilai Tukar Rupiah Melemah, Sentuh Rp17 Ribu di Tengah Gejolak Ekonomi Global

Kasi Pidana Khusus Kejari Majalengka, Yogi Purnomo, mengatakan penyidik melakukan penggeledahan setelah menemukan indikasi perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dana hibah tersebut.

“Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan dana hibah KONI Majalengka tahun 2024 dan 2025 yang saat ini masih dalam proses penyidikan,” ujar Yogi di lokasi.

Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang yang di duga berkaitan dengan perkara. Antara lain sekitar 150 dokumen, satu unit komputer, satu laptop, satu tablet, serta dua telepon seluler milik Ketua dan Bendahara KONI Majalengka.

Penyidik mengamankan barang bukti tersebut untuk menelusuri alur penggunaan dana hibah yang KONI kelola selama dua tahun anggaran.

Pemeriksaan Sejumlah Saksi

Selain penggeledahan, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk memperjelas dugaan penyimpangan. Hingga saat ini, sedikitnya 14 orang telah dimintai keterangan.

“Kami sudah memeriksa sekitar 14 saksi untuk mengetahui alur pengelolaan dana dan pihak yang bertanggung jawab,” kata Yogi.

Dana hibah yang sedang dalam penyelidikan berasal dari Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dispora. Pada tahun 2024, KONI menerima dana hibah sebesar Rp3 miliar. Kemudian kembali menerima Rp3 miliar pada tahun 2025 sehingga total pengelolaan anggaran mencapai Rp6 miliar.

Dana tersebut KONI Majalengka gunakan untuk kegiatan pembinaan cabang olahraga, operasional organisasi, serta pelaksanaan berbagai agenda olahraga daerah.

Namun dalam proses penyidikan, penyidik menemukan indikasi penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Meski demikian, Kejari Majalengka belum menetapkan tersangka karena masih menunggu hasil pendalaman dokumen dan pemeriksaan saksi.

“Belum ada tersangka. Kami masih mendalami seluruh bukti untuk menentukan pihak yang harus bertanggung jawab,” ujar Yogi.

Kejari juga belum dapat memastikan besaran kerugian negara karena masih menunggu hasil audit dari lembaga yang berwenang.

(AM)

1...222324...7,769Halaman 23 dari 7,769

Copyright © fokusjabar.id