TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Kompleks Olahraga Dadaha hari ini dikenal sebagai jantung aktivitas olahraga Kota Tasikmalaya. Stadion megah, gedung basket, hingga arena bulu tangkis berdiri kokoh dan ramai oleh aktivitas atlet. Namun, jauh sebelum derap sepatu olahraga menggema, Dadaha pernah menjadi arena pacuan kuda paling bergengsi di Jawa Barat.

Bagi generasi awal abad ke-20 hingga mereka yang tumbuh di era 1980-an, Dadaha bukan sekadar ruang publik. Kawasan ini adalah pusat hiburan rakyat, tempat adu gengsi para pemilik kuda terbaik, sekaligus saksi sejarah olahraga berkuda yang pernah berjaya.

Baca Juga: Anggaran Kota Tasikmalaya 2026 “Berdarah”, Tapi Belanja Makan dan Internet Malah Meroket

Dadaha, Arena Elit dan Hiburan Rakyat

Budayawan Tasikmalaya, Tatang Pahat, mengenang Dadaha sebagai magnet sosial yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Arena pacuan kuda kala itu kerap menjadi ajang unjuk prestise kuda-kuda milik para pejabat dan bangsawan lokal (menak), namun tetap terbuka bagi masyarakat umum.

“Dulu pacuan kuda di Dadaha sangat populer. Bukan hanya hiburan, tapi juga arena adu ketangkasan kuda-kuda milik para pejabat pada zamannya,” ujar Tatang, Senin (26/1/2026).

Menariknya, sejumlah bangunan olahraga yang ada saat ini menyimpan jejak fungsi lamanya. GOR Sukapura, misalnya, dahulu digunakan sebagai area pelatihan kuda sebelum berlaga. Sementara Gedong Peteng, bangunan peninggalan kolonial Belanda, pernah difungsikan sebagai tribun VIP dengan akses khusus menuju bagian bawah yang dahulu menjadi istal kuda.

Bahkan, lokasi yang kini menjadi arena olahraga bulu tangkis dan sekitarnya dulunya merupakan hamparan padang rumput tempat kuda merumput, sekaligus menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi kuda pacu yang mati.

Lintasan Legendaris dan Nama-Nama Abadi

Dadaha juga melahirkan legenda. Nama-nama kuda seperti Semberani, Fortun, Januar, Hanter, hingga Dudut pernah menjadi idola publik. Kecepatan dan ketangguhan mereka tak lepas dari peran para joki legendaris seperti Elan, Oos, Uus, Endang, dan joki lainnya yang dikenal piawai memacu kuda dengan keberanian tinggi.

Sinergi antara kuda dan joki menghadirkan ketegangan di setiap lomba. Sorak sorai penonton yang memadati tribun kayu sederhana kala itu menjadi bagian tak terpisahkan dari atmosfer pacuan kuda Dadaha.

Redupnya Kejayaan Pacuan Kuda

Memasuki era 1980-an, kejayaan pacuan kuda Dadaha mulai memudar. Alih fungsi kawasan menjadi kompleks olahraga modern membuat lintasan pacu semakin menyempit dan akhirnya hilang.

“Sempat ada wacana pemindahan arena ke wilayah Cilembang, namun tidak sesukses Dadaha karena lintasan pacunya dianggap kurang ideal,” tutur Tatang.

Perlahan, suara derap kaki kuda tergantikan oleh pantulan bola basket dan gemuruh suporter sepak bola. Dadaha pun bertransformasi total, meninggalkan pacuan kuda sebagai bagian dari masa lalu.

Warisan yang Layak Hidup Kembali

Meski tinggal kenangan, pacuan kuda memiliki potensi besar sebagai olahraga tradisional sekaligus daya tarik wisata. Lebih dari sekadar lomba, olahraga ini mencerminkan kedisiplinan, ketangkasan, dan warisan budaya yang pernah mengharumkan Tasikmalaya di tingkat regional hingga nasional.

Revitalisasi olahraga berkuda bukan hal mustahil. Dengan dukungan pemerintah dan komunitas, semangat pacuan kuda Dadaha dapat hidup kembali dalam format modern tanpa menghilangkan nilai historisnya.

Dadaha menjadi pengingat bahwa Tasikmalaya memiliki akar olahraga yang kuat. Mengenal sejarah pacuan kuda di kawasan ini bukan sekadar nostalgia, melainkan upaya merawat identitas kota agar warisan ketangkasan itu suatu hari bisa kembali berlari, mengharumkan nama Tasikmalaya.

(Abdul)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Di tengah tekanan ekonomi yang memaksa warga berhemat, pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya justru menuai tanda tanya.

Awal 2026 di buka dengan kondisi fiskal yang berat, APBD Kota Tasikmalaya mengalami defisit besar. Sementara sejumlah pos belanja rutin di organisasi perangkat daerah (OPD) justru tercatat melonjak signifikan.

Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp219 miliar atau sekitar 18,5 persen membuat Pemkot Tasikmalaya harus melakukan efisiensi ketat. Terutama pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik.

Namun di sisi lain, data belanja menunjukkan adanya pos anggaran yang di nilai tidak sejalan dengan semangat penghematan.

Baca Juga: Ribuan Guru Honorer Demo Balekota Tasikmalaya, Tuntut Keadilan Status PPPK

Belanja Konsumsi BPKAD Jadi Sorotan

Perhatian publik tertuju pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), lembaga yang seharusnya menjadi contoh dalam pengendalian anggaran. Dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2026, BPKAD tercatat mengalokasikan sekitar Rp884,9 juta hanya untuk belanja makan dan minum.

Anggaran tersebut terbagi ke dalam 52 paket pengadaan langsung, dengan nilai per paket bervariasi. Beberapa kegiatan rapat bahkan tercatat menelan anggaran hingga Rp78 juta sampai Rp89 juta.

Aktivis lokal, Fadli Khoerullah, mempertanyakan rasionalitas belanja tersebut di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan.

“Bagaimana mungkin masyarakat di minta memahami keterbatasan anggaran saat jalan rusak belum tertangani. Sementara belanja konsumsi di kantor pengelola keuangan hampir menyentuh satu miliar rupiah,” kritiknya.

Anggaran Internet Diskominfo Dinilai Tak Efisien

Sorotan juga datang dari DPRD Kota Tasikmalaya. Ketua Fraksi PKB, Asep Endang Nur Syam, mengungkap adanya indikasi pemborosan pada belanja jaringan internet dan intranet di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Ia membeberkan setidaknya tiga persoalan utama yang perlu di evaluasi secara serius. Pertama, pemisahan anggaran antara internet dan intranet yang di nilai tidak efisien. Karena keduanya berjalan di atas infrastruktur jaringan yang sama.

Kedua, belanja kabel fiber optik yang terus muncul hampir setiap tahun. Asep mempertanyakan kejelasan status aset tersebut.

“Apakah kabel itu di sewa, di beli atau setiap tahun selalu di anggarkan ulang? Ini perlu kejelasan,” ujarnya.

Ketiga, lemahnya skala prioritas anggaran. Menurut Asep, Diskominfo seharusnya lebih fokus pada program strategis seperti digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pajak parkir dan hotel, dibandingkan terus membiayai belanja rutin yang membengkak.

Ketimpangan Efisiensi dan Krisis Kepercayaan

Situasi ini memunculkan kesan adanya ketimpangan dalam penerapan kebijakan efisiensi. Di satu sisi, Pemkot Tasikmalaya telah memangkas belanja infrastruktur, mengurangi dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, serta menyesuaikan berbagai pos operasional. Namun di sisi lain, belanja rutin di OPD strategis justru masih terlihat longgar.

“Upaya peningkatan PAD tidak akan berdampak signifikan jika kebocoran belanja rutin tidak segera disumbat,” tegas Asep Endang, Senin (26/1/2026).

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperlebar jarak kepercayaan antara pemerintah daerah dan masyarakat, terutama di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Publik Menunggu Sikap Tegas Wali Kota

Kini, sorotan publik mengarah pada Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan. Masyarakat dan DPRD menantikan keberanian kepala daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap RUP 2026, termasuk audit belanja non-prioritas yang dinilai tidak selaras dengan kondisi fiskal daerah.

Tanpa transparansi dan langkah korektif yang tegas, defisit ratusan miliar rupiah bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan ancaman nyata terhadap kualitas layanan publik dan kesejahteraan warga Tasikmalaya ke depan.

(Abdul)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Ribuan guru honorer madrasah dan sekolah swasta menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balekota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun, Bungursari, Senin (26/1/2026) sore. Aksi ini menjadi luapan kekecewaan atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak pada tenaga pendidik honorer.

Massa aksi datang dari berbagai daerah, mulai Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, hingga Garut. Mereka menuntut keadilan atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengangkat pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara nasib guru honorer hingga kini masih belum memiliki kejelasan status.

Baca Juga: Terjepit Tambang Pasir, Situs Lingga Yoni Tasikmalaya Menunggu Uluran Tangan Pemerintah

Dengan mengenakan pakaian hitam putih, para guru membawa spanduk dan poster berisi tuntutan keadilan dan kepantasan kebijakan. Aksi dipimpin langsung Ketua Umum Persatuan Guru Madrasah (PGM) Asep Rizal bersama Sekretaris Jenderal PGM Arip Ripandi, dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP.

Setibanya di Balekota, perwakilan massa diterima Wakil Wali Kota Tasikmalaya Dicky Candra Negara, Sekretaris Daerah Asep Goparulloh, anggota DPRD Kota Tasikmalaya Habib Kosim Nurwahab, Kepala Kesbangpol Ade Hendar, serta Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto.

Koordinator aksi, Arip Ripandi, menyampaikan demonstrasi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam para guru honorer terhadap kebijakan yang mencederai rasa keadilan.

“Kebijakan pengangkatan pekerja SPPG menjadi PPPK sangat melukai hati kami. Guru-guru honorer dan sekolah swasta sudah puluhan tahun mengabdi, namun sampai hari ini belum ada kejelasan status,” ujar Arip.

Pengangkatan SPPG jadi PPPK Terlalu Mudah

Ia menilai pemerintah terlalu mudah mengangkat pekerja SPPG yang baru bekerja sekitar enam bulan. Sementara guru honorer madrasah yang telah puluhan tahun mengabdikan diri justru terabaikan.

“Coba berpikir secara rasional, pekerja SPPG baru enam bulan sudah bisa jadi PPPK. Sementara guru honorer yang puluhan tahun mencerdaskan bangsa justru tidak mendapat perhatian,” tegasnya.

Arip menegaskan, aksi ini bukan bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan seruan moral agar pemerintah bersikap jujur, adil, dan rasional dalam menetapkan kebijakan.

“Ini bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tapi demi keberlanjutan dunia pendidikan dan masa depan generasi penerus bangsa,” katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Dicky Candra Negara, mengaku tersentuh dengan perjuangan para guru honorer. Ia bahkan tak kuasa menahan haru saat massa aksi menyanyikan lagu Hymne Guru.

“Terus terang saya menangis. Ayah saya juga seorang guru. Jadi saya bisa merasakan bagaimana perasaan para guru honorer yang hingga kini belum mendapatkan perhatian serius,” ungkapnya.

Ia menyampaikan bahwa perjuangan para guru honorer merupakan perjuangan mulia dan patut mendapatkan dukungan. Ia menegaskan bahwa Pemkot Tasikmalaya akan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.

“Apa yang kami sampaikan hari ini adalah hal yang wajar. Insyaallah seluruh aspirasi ini akan kami teruskan ke pemerintah pusat,” tegasnya.

Ia juga berharap kebijakan pemerintah tidak justru menimbulkan ketimpangan dan konflik sosial di tengah masyarakat.

Menutup aksi, massa menyatakan akan kembali turun ke jalan dengan jumlah lebih besar jika tuntutan mereka tidak mendapatkan respon. Bahkan, mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan hingga ke Istana Negara agar jeritan para guru honorer terdengar langsung oleh Presiden.

(Seda)