BANJAR,FOKUSJabar.id: Para tokoh Kota Banjar yang tergabung dalam Tim 6 menegaskan komitmennya untuk terus memberikan gagasan strategis bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu disampaikan dalam forum diskusi yang digelar di salah satu kafe di Kota Banjar, Jumat (12/12/2025).

Perwakilan Tim 6, Agus Nugraha, mengatakan bahwa diskusi tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi pembangunan antara Tim 6 dan Pemerintah Daerah. Forum ini, katanya, merupakan inisiatif Tim 6 yang selama ini konsisten mengkaji isu-isu strategis pembangunan daerah.

“Kami memberikan saran dan konsep perkembangan ekonomi. Ini inisiatif dari Tim 6, dan insya Allah diskusinya berkelanjutan sampai akhir masa kepemimpinan Wali Kota,” ujar Agus.

Baca Juga: Kades Rejasari Banjar Bantah Ada Campur Tangan DPRD dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Libatkan OPD untuk Rumuskan Rekomendasi Tepat Sasaran

Dalam diskusi tersebut, Tim 6 turut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Agus menilai kehadiran OPD sangat penting agar rekomendasi yang dirumuskan sesuai dengan kondisi di lapangan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Kami libatkan OPD dalam diskusi ini,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi perkembangan tata kelola Pemerintah Kota Banjar yang dinilai cukup baik meski pemerintahan yang sekarang belum genap satu tahun berjalan. Meski begitu, Agus menyebut pemerintah tetap membutuhkan dukungan tambahan agar kebijakan dapat terealisasi lebih optimal.

“Sudah cukup lumayan, tapi tetap harus kita support dan tambah energinya,” katanya.

Hasil Diskusi Akan Disampaikan ke Wali Kota

Agus menegaskan, seluruh hasil pertemuan Tim 6 akan disampaikan langsung kepada Wali Kota Banjar. Pihaknya juga membuka kesempatan agar Wali Kota dapat hadir dalam diskusi berikutnya.

“Kalau beliau berkenan bergabung, tentu kami senang. Yang penting semangat untuk berbahu mendorong laju pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Dorong Konsistensi Kebijakan Meski Anggaran Terbatas

Agus berharap ide-ide konstruktif yang Tim 6 hasilkan dapat pemerintah tindaklanjut. Ia memahami adanya keterbatasan anggaran daerah, namun menilai hal itu tidak boleh menjadi alasan hambatan inovasi.

“Kalau konsepnya bagus, Wali Kota harus konsisten menindaklanjuti. Tidak harus memaksakan anggaran, karena anggaran itu sebenarnya cukup, hanya perlu penataan. Minimal konsepnya kita jalankan,” tegasnya.

Agus menutup, pertemuan ini merupakan tahap awal dan akan meluas pada diskusi selanjutnya. Pihaknya berencana mengirim undangan resmi kepada OPD terkait agar koordinasi lebih jelas.

“Ini baru pertama, nanti berkembang lagi. Kami akan undang secara resmi untuk lanjutan diskusinya,” pungkasnya.

(Agus)

BANJAR,FOKUSJabar.id: Rumor keterlibatan anggota DPRD Kota Banjar dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, mencuat setelah adanya laporan pengaduan warga yang masuk ke Inspektorat Kota Banjar.

Namun, Kepala Desa Rejasari Ahmad Afrizal Rizki menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya dugaan tersebut. Saat ditemui di kantornya, Jumat (12/12/2025), Afrizal menyampaikan bahwa isu yang berkembang tidak pernah sampai kepadanya.

Baca Juga: Inspektorat Banjar Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan KKN di Desa Rejasari

“Saya tidak tahu itu,” ujarnya singkat.

Meski begitu, Afrizal membenarkan bahwa memang ada laporan warga yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Bahkan, tim Inspektorat telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan awal.

“Kita tinggal menunggu hasil dari Inspektorat. Dari kemarin tim Inspektorat sudah ke lapangan melakukan koring,” ujarnya.

Afrizal juga mengungkapkan bahwa hari ini pihaknya menggelar pertemuan internal dengan warga pelapor. Pertemuan itu dilakukan untuk mendengarkan langsung keluhan yang disampaikan warga kepada Inspektorat.

“Tadi saya sudah bertemu dengan pelapor. Saya ingin mendengar langsung apa yang menjadi keluhan,” ucapnya.

Terkait proses penentuan pemenang pekerjaan dalam pengadaan barang dan jasa, Afrizal menjelaskan bahwa mekanismenya dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

“Itu ada proses PKA dan TPK,” jelasnya.

Afrizal menilai laporan tersebut sebagai masukan positif bagi Pemerintah Desa Rejasari. Dia mengaku terbuka terhadap kritik dari masyarakat demi perbaikan tata kelola pemerintahan desa.
“Saya apresiasi adanya kritik dan masukan dari masyarakat karena itu menjadi motivasi bagi kami untuk berbenah,” katanya.

(Agus)