spot_img
Senin 2 Februari 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 18

Kota Tasikmalaya Raih Penghargaan Prestisius UHC Award 2026

0
Kota Tasikamalaya UHC Award 2026 fokusjabar.id
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan Bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya Hamdani, berfoto bersama sejumlah pejabat Pemkot Tasikmalaya usai menerima Penghargaan UHC Award 2026 di Jakarta (ist Prokopim)

TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Awal tahun 2026, Pemerintah Kota Tasikmalaya Jawa Barat (Jabar) meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Pratama.

Penghargaan bergengsi tersebut di serahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar dalam ajang UHC Award 2026 di Jakarta Internasional Expo, Jalan Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat.

BACA JUGA:

30 Usulan Prioritas Muncul dari Musrenbang Kelurahan Kahuripan Kota Tasikmalaya

UHC Award merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi yang tinggi atas komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan, penghargaan ini menjadi wujud nyata sinergi antara Pemkot bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung serta menyukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Ini merupakan kerja sama dan kerja keras dari semua pihak. Termasuk masyarakat Kota Tasikmalaya dalam mendukung program JKN. Sehingga cakupan jaminan kesehatan untuk kepesertaan JKN mampu mencapai angka 98 persen,” ungkap Viman Alfarizi Ramadhan.

Dia menegaskan, keberhasilan meraih penghargaan ini bukan kerja keras satu pihak. Namun merupakan dukungan dari semua elemen masyarakat yang selama ini terus aktif menjadi peserta JKN.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyatakan pentingnya keberlanjutan cakupan jaminan kesehatan di seluruh daerah.

Menurut Dia, kesehatan adalah kunci utama untuk memperkuat stabilitas bangsa. Karenanya, tidak boleh ada daerah yang jumlah pesertanya menurun.

“UHC Awards ini sebuah prestasi yang membanggakan dan menjadi pemicu bagi daerah lain untuk segera mencapai cakupan kesehatan universal,” ungkapnya.

BACA JUGA:

Hadiri APCAT Summit, Wali Kota Tasikmalaya Paparkan Strategi Kota Sehat

Perlu di ketahui, tahun ini sejumlah pemerintah kabupaten/kota secara resmi menerima penghargaan UHC Award. Salah satunya Kota Tasikmalaya dengan Raihan UHC Pratama.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyampaikan, penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kerja keras dan komitmen para kepala daerah dalam menyukseskan Program JKN.

“Hingga 31 Desember 2025, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa. Atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia,” jelas Ghufron Mukti.

Pemerintah Kota Tasikmalaya berhasil meraih UHC Award kategori Pratama dengan memenuhi persyaratan cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen serta tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.

BACA JUGA: Kodim 0612 Tasikmalaya Ajak Keluarga TNI Cegah DBD

Pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat program jaminan kesehatan serta mendorong peningkatkan kualitas layanan kesehatan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Kami ingin memastikan seluruh masyarakat memiliki akses secara adil terhadap layanan kesehatan yang bermutu dan berkelanjutan tanpa kesulitan dengan masalah finansial,” tutup Dia.

(Seda)

Putri Karlina Tekankan Pentingnya Skala Prioritas Pembangunan

0
Putri Karlina fokusjabar.id
Wakil Bupati Garut, Putri Karlina

GARUT, FOKUSJabar.id: Wakil Bupati Garut Jawa Barat (Jabar), Putri Karlina hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Kegiatan yang menggabungkan aspirasi dari Kecamatan Tarogong Kidul dan Tarogong Kaler tersebut di pusatkan di Kantor Kecamatan Tarogong Kaler.

BACA JUGA:

Bupati Garut Terbitkan Surat Pernyataan Bencana Cuaca Ekstrem

Putri Karlina menegaskan, kehadiran pimpinan daerah dalam forum ini merupakan langkah strategis untuk mengawal langsung aspirasi warga. Sekaligus memastikan arah pembangunan selaras dengan visi besar Kabupaten Garut.

Wabup Garut secara terbuka menyampaikan permohonan maaf karena keterbatasan finansial daerah yang membuat pemerintah tidak dapat mengakomodir seluruh usulan masyarakat.

Karenanya, Dia menekankan pentingnya penerapan skala prioritas yang ketat dalam perencanaan anggaran.

“Musrenbang itu harus dihadiri oleh kepala daerah untuk mendengarkan dan mengawal, walaupun tidak semuanya terakomodir. Selain itu, kita juga memberikan pemahaman atau ‘doktrin’ mengenai arah pembangunan Garut ke depan akan seperti apa,” katar Putri Karlina.

Menanggapi tingginya permintaan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur dan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Putri memberikan penjelasan edukatif mengenai kondisi makro ekonomi daerah.

DIa menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan sosial yang besar memerlukan fondasi ekonomi yang kuat.

Menurutnya, kuncinya terletak pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika PDRB naik, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara otomatis akan ikut terkerek naik.

BACA JUGA:

KP-RI Sasakadana Garut, Pendapatan Tembus 116 Persen

“Kita harus sama-sama mem-booster PDRB dulu. Jika PDRB naik, PAD pasti naik karena itu menunjukkan kapasitas belanja masyarakat serta produktivitas barang dan jasa di wilayah kita,” jelasnya.

Mendorong Kemandirian Wilayah

Mengingat Tarogong Kidul dan Tarogong Kaler merupakan wilayah “jantung” Kabupaten Garut, Putri berharap, para pemangku kepentingan di kedua kecamatan tersebut mampu melahirkan inovasi program.

Harapannya, program-program masa depan tidak hanya bergantung pada APBD. Namun juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi wilayah yang berkelanjutan.

(Y.A.Supianto)

Bupati Garut Terbitkan Surat Pernyataan Bencana Cuaca Ekstrem

0
Bupati Garut fokusjabar.id
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin

GARUT, FOKUSJabar.id: Bupati Garut Jawa Barat (Jabar), Abdusy Syakur Amin menerbitkan surat pernyataan No300.2/370/BPBD tertanggal 26 Januari 2026.

Surat pernyataan Bupati Garut tersebut terkait terjadinya bencana cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kota Intan.

BACA JUGA:

Pemkab Garut Ajak Mahasiswa tak Bergantung jadi ASN

Keputusan tersebut di ambil berdasarkan laporan dari berbagai kecamatan serta hasil kaji cepat (assessment) yang di lakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut pada 25 Januari 2026.

Sebelumnya, Kabupaten Garut juga telah berada dalam status Siaga Darurat Bencana untuk berbagai potensi ancaman hidrometeorologi sejak Oktober 2025.

Langkah Percepatan Penanganan

Dalam surat pernyataan tersebut, Bupati Garut menegaskan, Pemda akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat penanganan dampak bencana.

“Pemkab perlu melakukan langkah-langkah penanganan yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bupati Garut.

Upaya penanggulangan ini di payungi oleh dasar hukum yang kuat. Di antaranya, UU No24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 mengenai pendanaan bantuan bencana.

BACA JUGA:

Satu Abad NU di Garut, Bupati Garut Siapkan Akses Modal Tanpa Agunan

Peraturan Daerah Kabupaten Garut No12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penangulangan Bencana.

Dengan adanya pernyataan resmi ini, BPBD dan instansi terkait diharapkan dapat lebih fleksibel dalam mengalokasikan sumber daya untuk memulihkan kondisi wilayah yang terdampak cuaca ekstrem di seluruh penjuru Garut.

(Y.A. Supianto)

30 Usulan Prioritas Muncul dari Musrenbang Kelurahan Kahuripan Kota Tasikmalaya

0
Ket foto : Proses Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 Tingkat Kelurahan Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya (fokusjabar/Seda)
Ket foto : Proses Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 Tingkat Kelurahan Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya (fokusjabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Antusiasme warga mewarnai pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Forum perencanaan pembangunan tersebut menjadi ruang strategis bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan di wilayahnya.

Musrenbang yang berlangsung di Aula Kelurahan Kahuripan itu dibuka langsung oleh Camat Tawang, Boedi Santoso, Selasa (27/1/2026). Sejumlah unsur turut hadir, di antaranya anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi dan Dayat Mustafa, para ketua RW, Karang Taruna, LPM, serta perwakilan masyarakat.

Baca Juga: Hadiri APCAT Summit, Wali Kota Tasikmalaya Paparkan Strategi Kota Sehat

Dalam sambutannya, Boedi Santoso menegaskan bahwa Musrenbang RKPD harus disusun selaras dengan arah kebijakan, sasaran, serta prioritas pembangunan daerah. Ia menekankan, seluruh usulan yang masuk diharapkan dapat mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Tasikmalaya di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Viman Alfarizi–Dicky Candra Negara.

“Musrenbang ini harus menyesuaikan tema pembangunan tahun 2027, yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Boedi.

Ia juga mengapresiasi tingginya partisipasi warga dalam forum tersebut. Menurutnya, semangat musyawarah masih sangat terasa, meski tidak seluruh usulan dapat langsung terealisasi karena keterbatasan anggaran dan pertimbangan skala prioritas.

“Antusiasme warga luar biasa. Banyak aspirasi yang tersampaikan, namun tentu tidak semuanya bisa terlaksana sekaligus karena harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran,” jelasnya.

Pembangunan Infrastruktur, Penguatan Ekonomi, Serta Program Pemberdayaan Masyarakat

Dari hasil Musrenbang, tercatat 30 usulan prioritas pembangunan yang akan menjadi perhatian utama Pemerintah Kelurahan Kahuripan untuk direalisasikan pada tahun 2027. Usulan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, serta program pemberdayaan masyarakat.

Boedi Santoso mengakui, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari anggota DPRD Kota Tasikmalaya melalui alokasi pokok pikiran (Pokir).

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Kepler Sianturi menegaskan bahwa persoalan anggaran memang menjadi faktor krusial dalam percepatan pembangunan. Ia mendorong pihak kelurahan untuk terus membangun komunikasi dan sinergi dengan DPRD.

Kepler juga menyoroti persoalan banjir yang kerap melanda Kelurahan Kahuripan saat curah hujan tinggi. Menurutnya, peningkatan infrastruktur drainase harus menjadi prioritas penanganan.

“Kelurahan Kahuripan sejak dulu menjadi salah satu wilayah rawan banjir. Ini perlu penanganan serius melalui pembangunan infrastruktur yang memadai,” ungkapnya.

Ia berharap, melalui sinergi antara pemerintah kelurahan dan DPRD, berbagai usulan hasil Musrenbang dapat terealisasi secara bertahap demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

(Seda)

Single Match Penentuan, PSGC Ciamis Siapkan Kejutan Hadapi Batavia FC

0
Asisten Pelatih I PSGC Ciamis, Dicky Aditia
Asisten Pelatih I PSGC Ciamis, Dicky Aditia

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Langkah PSGC Ciamis menuju panggung yang lebih tinggi akan diuji dalam laga krusial babak 8 besar Liga Nusantara 2025/2026. Tim berjuluk Laskar Singacala dijadwalkan menghadapi Batavia FC 30 Januari 2026 di Stadion Kota Barat, Solo.

Pertandingan ini menjadi duel hidup-mati lantaran sistem 8 besar hanya menggunakan format satu pertandingan. PSGC Ciamis yang berstatus juara Grup B akan berhadapan dengan Batavia FC sebagai runner up Grup A. Kekalahan berarti langkah terhenti, sementara kemenangan membuka jalan menuju semifinal sekaligus menjaga asa promosi ke Liga 2 Indonesia.

Baca Juga: Tekuk Samator 0-3, LavAni Segel Juara Putaran I Proliga 2026

Menyadari pentingnya laga tersebut, jajaran pelatih PSGC Ciamis mematangkan persiapan secara menyeluruh. Asisten Pelatih I PSGC Ciamis, Dicky Aditia, menyebut timnya telah menyiapkan sejumlah variasi permainan untuk menghadapi kekuatan Batavia FC yang dinilai sebagai lawan tangguh.

“Batavia FC adalah tim yang sangat bagus. Kami tetap waspada, tapi di sisi lain juga menyiapkan beberapa hal yang bisa menjadi kejutan bagi mereka,” ujarnya, Selasa (27/1/2026).

Ia menambahkan, kondisi skuad PSGC saat ini berada dalam keadaan ideal. Seluruh pemain dalam kondisi sehat, bugar, serta tidak ada yang terkena akumulasi kartu. Ia berharap kondisi tersebut dapat terjaga hingga hari pertandingan.

“Kondisi pemain aman dan bugar. Mudah-mudahan sampai hari pertandingan nanti semuanya tetap siap untuk bertanding,” tuturnya.

Tidak Ada Ruang Bermain Aman

Dengan format single match, target PSGC Ciamis jelas, meraih kemenangan demi tiket semifinal. Ia menegaskan tidak ada ruang untuk bermain aman, karena hanya hasil menang yang bisa membawa tim melaju ke babak berikutnya.

“Di babak 8 besar ini hanya satu pertandingan. Jadi target kami harus menang supaya bisa melangkah ke semifinal,” tegasnya.

Meski berharap laga dapat terselesaikan di waktu normal, tim pelatih juga telah mengantisipasi kemungkinan adu penalti. Latihan khusus telah Tim siapkan, termasuk penunjukan sejumlah pemain sebagai eksekutor.

“Kami juga sudah mempersiapkan skema dan pemain untuk adu penalti jika memang penentuannya harus lewat titik putih,” pungkasnya.

Bupati Ciamis Temui Mensos, Sekolah Rakyat Siap Jadi Senjata Lawan Kemiskinan

0
Ketfot: Pertemuan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kementerian Sosial RI
Ketfot: Pertemuan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kementerian Sosial RI

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk menghadirkan program prioritas nasional di Tatar Galuh terus diperkuat. Salah satu fokus utama yang didorong adalah sektor pendidikan sebagai instrumen strategis pengentasan kemiskinan.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pertemuan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kementerian Sosial RI, Selasa (27/1/2026). Agenda utama pertemuan membahas peluang pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Baca Juga: Jalan Baregbeg–Sukadana Mulus Kembali, Warga Apresiasi Respons Cepat Pemkab Ciamis

Dalam pertemuan itu, Herdiat menyampaikan apresiasi atas inisiatif Sekolah Rakyat yang menjadi gagasan dari Kementerian Sosial. Menurutnya, program tersebut menjadi terobosan penting dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Sekaligus menjadi langkah nyata untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Herdiat juga menegaskan kesiapan Pemkab Ciamis untuk mendukung penuh realisasi program tersebut. Sebagai bukti keseriusan, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah opsi lokasi pembangunan. Salah satunya lahan seluas lebih dari 10 hektare di Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu. Kawasan tersebut memiliki potensi sebagai pusat pendidikan terpadu yang berkelanjutan.

Menanggapi usulan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Ciamis memiliki peluang besar untuk direalisasikan. Ia menegaskan, selama lahan telah berstatus clean and clear secara administratif maupun hukum. Kemudian proses pembangunan dapat mulai terlaksana tahun ini sesuai tahapan perencanaan.

Fondasi Utama Pelaksanaan Program Sosial Pemerintah

Selain isu pendidikan, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi utama pelaksanaan program sosial pemerintah. DTSEN menjadi basis data terpadu yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kondisi kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga sektor pertanian dan ketenagakerjaan.

“Pemutakhiran DTSEN harus berlangsung secara berkala dengan melibatkan seluruh unsur. Mulai dari pemerintah daerah, Dinas Sosial, pendamping PKH, pemerintah desa, hingga Badan Pusat Statistik,” ujar Gus Ipul.

Melalui data yang akurat dan mutakhir, pemerintah berharap seluruh program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Sekolah Rakyat, dapat tepat sasaran. Serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga.

Harga Kambing Terjun Bebas, Peternak di Pangandaran Kian Terjepit

0

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Peternak kambing di Kabupaten Pangandaran tengah menghadapi situasi sulit menyusul anjloknya harga jual kambing di pasaran. Kondisi tersebut membuat pendapatan yang diterima peternak tidak sebanding dengan biaya produksi yang terus meningkat.

Salah seorang peternak kambing, Yanto, mengungkapkan bahwa harga kambing saat ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, menurutnya, nilai jual kambing nyaris setara dengan harga daging ayam di pasaran.

Baca Juga: Catatan Kriminal Sepanjang 2025 di Polres Pangandaran

“Harga kambing sekarang murah sekali. Jauh beda dengan dulu,” ujar Yanto di kandang kambing miliknya, Selasa (27/1/2026).

Di tengah harga jual yang melemah, Yanto menyebut biaya pakan, perawatan kandang, hingga tenaga kerja justru mengalami kenaikan. Akibatnya, hasil penjualan kambing hanya cukup untuk menutup ongkos perawatan, tanpa menyisakan keuntungan.

“Kalau menjualnya dengan harga sekarang, paling hanya cukup buat bayar pakan. Untungnya hampir tidak ada,” keluhnya.

Ia menduga rendahnya harga kambing terpicu oleh menurunnya daya beli masyarakat serta melimpahnya pasokan kambing di pasaran. Situasi ini memaksa para peternak menjual ternaknya dengan harga murah demi menjaga perputaran modal.

Dalam kondisi tersebut, Yanto berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah, baik melalui upaya stabilisasi harga, bantuan pakan ternak, maupun pembinaan pemasaran agar hasil ternak memiliki nilai jual yang lebih layak.

“Kalau ada pendampingan atau bantuan, setidaknya kami bisa bertahan,” katanya.

Kondisi yang Yanto alami mencerminkan realitas berat yang peternak kecil di Kabupaten Pangandaran hadapi, mereka menggantungkan hidup dari sektor peternakan untuk menopang ekonomi keluarga mereka.

(Sajidin)