TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Para mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) membuka ruang dialog terbuka. Langkah ini menyikapi polemik pembatasan biaya operasional Rp3.000 per penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Para mitra menegaskan bahwa masukan ini bukan bentuk penolakan terhadap program MBG. Sebaliknya, mitra ingin program strategis tersebut berjalan berkelanjutan tanpa membebani salah satu pihak.
Baca Juga: Listyo Sigit dkk Diduga Perintahkan Penyadapan Ilegal pada 2025-2026
Harapan tersebut mengemuka dalam pertemuan yang melibatkan sedikitnya 68 pengelola dapur MBG di Kota Tasikmalaya. PIC Dapur MBG Kabupaten Pangandaran, Ucu Supriatna menyebut mitra telah berjuang menyediakan dapur, sarana armada, hingga tenaga kerja.
“Kami berharap BGN bisa mempertimbangkan. Kami mendukung efisiensi dan transparansi, tapi juga mohon kondisi riil di lapangan ikut menjadi perhitungan. Setiap daerah punya tantangan biaya yang berbeda,” ujar Ucu.
Ucu menilai kebijakan yang baik harus lahir dari proses mendengarkan realitas lapangan. Tekanan operasional yang terlalu ketat berpotensi mengganggu mutu layanan makanan anak sekolah. Pihaknya meminta BGN meninjau ulang skema insentif dan beban kewajiban mitra agar lebih proporsional.
Soroti Pemangkasan Insentif Kader dan Biaya Armada Operasional
Kritik senada disampaikan oleh PIC SPPG Panyingkiran 1 Ciamis, Robi Tamsil. Ia menyoroti perubahan Surat Keputusan (SK) BGN yang dinilai membingungkan para mitra di lapangan.
Robi mencontohkan perubahan dari SK 63539 menjadi SK 6355-1 yang berdampak pada pemangkasan insentif kader. Insentif kader yang semula Rp1.000 per porsi kini berubah berdasarkan kuota penerima manfaat. Kuota di bawah 500 penerima manfaat hanya mendapatkan insentif Rp250 ribu per bulan.
“Perubahan skema insentif tersebut tidak sebanding dengan beban kerja relawan di lapangan. Relawan masuk setiap hari bergelut dengan menu dan bahan baku, namun insentifnya justru dipangkas,” tegas Robi.
Robi juga menyoroti masalah biaya kendaraan operasional yang kini bebannya sepenuhnya oleh mitra. Situasi makin berat karena beberapa mitra belum menerima pencairan pembayaran operasional bulan sebelumnya.
Pihaknya berharap BGN konsisten menerapkan aturan dan melibat mitra dalam setiap keputusan. Langkah kolaboratif sangat penting agar kemitraan antara pemerintah dan penyedia dapur tetap harmonis demi masa depan anak bangsa.
(Abdul Latif)
){kind=link}