BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan memastikan rencana penataan Lapangan Teuku Umar tetap berlanjut meskipun mendapat sorotan dari sejumlah warga dan komunitas. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membuka peluang perubahan desain berdasarkan hasil musyawarah bersama warga.
Farhan menegaskan bahwa penataan Lapangan Teuku Umar murni untuk kepentingan ruang publik, bukan untuk perkantoran pemerintah. Kawasan tersebut disiapkan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan warga dan berbagai komunitas secara inklusif.
Baca Juga: Hampir 90 Persen Sungai di Bandung Disebut Tercemar E. coli, Farhan Soroti Ancaman Sanitasi
Pihaknya menyerahkan pembahasan mengenai teknis kebutuhan fasilitas kepada warga dan komunitas setempat agar mencapai kesepakatan bersama.
“Bagaimanapun juga, Teuku Umar itu saya betul-betul serahkan kepada warga dan seluruh komunitas untuk berkomunikasi secara intens. Kita ini hanya membangunkan. Enggak mungkin itu jadi kantornya wali kota. Itu untuk warga dan komunitas,” kata Farhan, Rabu (4/11/2026).
Farhan menambahkan, jajaran lurah, camat, dan dinas terkait akan langsung menindaklanjuti hasil musyawarah tersebut ke dalam bentuk penataan lapangan yang ideal.
Pembatalan Proyek Ditepis, Ukuran Skatepark Bisa Disesuaikan
Farhan membantah isu pembatalan proyek penataan Lapangan Teuku Umar. Proses tender proyek tersebut telah tuntas dan menetapkan pihak pemenang, sehingga pembangunan tetap berjalan sesuai jadwal.
“Enggak, enggak ada (pembatalan). Enggak mungkin kita batalkan. Sudah ada pemenang tendernya. Tapi masih bisa merubah beberapa desainnya,” ujar Farhan.
Perubahan desain masih sangat mungkin terjadi, terutama terkait proporsi penggunaan lahan. Salah satu opsi penyesuaian mencakup luas area skatepark yang sebelumnya menjadi sorotan warga. Pemkot Bandung siap memperkecil porsi skatepark jika kesepakatan warga menghendaki hal tersebut.
“Proporsinya. Yang tadinya proporsi besarnya untuk skatepark, nanti skatepark-nya diperkecil atau bagaimana, itu mah kesepakatan warga saja,” jelasnya.
Farhan menekankan bahwa Pemkot Bandung tidak ingin mengintervensi detail desain agar tidak terkesan otoriter. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang mengawal dan merealisasikan hasil mufakat warga.
“Kalau wali kota masuk terlalu detail, nanti kesannya otoriter. Itu untuk kepentingan warga. Silakan warga berkompromi dengan komunitas. Kalau warga dan komunitas sudah sepakat, musyawarah mufakatnya bulat, kita akan bantu mewujudkannya,” pungkas Farhan.
(Yusuf Mugni)
