JAKARTA, FOKUSJabar.id: Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah tegas terhadap 13 pejabat eselon yang terbukti terlibat aktivitas judi online (judol).
Pencopotan tersebut di lakukan pada Senin, 31 Agustus 2026 setelah laporan mengenai keterlibatan mereka di tindaklanjuti melalui proses penelusuran dan verifikasi.
BACA JUGA:
Manfaatkan Momen MPLS, Diskominfo Kuningan Ajak Ratusan Siswa Perangi Judol
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan, keputusan tersebut setelah memimpin rapat pimpinan Kementan yang berlangsung sejak pukul 06.00 WIB.
Ia mengatakan, tindakan disiplin di berikan karena aktivitas judi online di nilai bertentangan dengan kewajiban dan integritas pegawai sebagai aparatur negara.
Kasus ini juga mengungkap temuan mengenai nilai deposit judi online yang cukup besar.
Dari pemeriksaan yang di lakukan, salah satu pejabat di sebut memiliki deposit dalam kisaran Rp100-200 juta.
Amran tidak merinci identitas pejabat maupun nominal deposit masing-masing dari 13 orang yang di kenai sanksi.
“Karena kita dapat laporan, kemudian kita verifikasi betul kita copot. Permanen. Bukan copot sembarang. Saya minta Pak Irjen dengan Pak Sekjen carikan pengganti,” sebut Amran.
Keputusan pencopotan itu tidak di ambil hanya berdasarkan laporan awal. Kementan terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap informasi yang di terima sebelum menjatuhkan sanksi.
Setelah keterlibatan dalam judi online di nilai terbukti, 13 pejabat tersebut kemudian di copot dari jabatannya.
BACA JUGA:
Respons Data PPATK, Wakil Wali Kota Bandung Usulkan Pecandu Judol Direhabilitasi
Amran menjelaskan bahwa penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kedisiplinan di lingkungan Kementan.
Ia juga memastikan jabatan yang di tinggalkan para pejabat tersebut akan segera di isi agar aktivitas dan pelayanan kementerian tetap berjalan.
“Yang jelas di copot permanen, di ganti, titik,” tegasnya.
Dalam keterangannya, Amran mengungkapkan bahwa sebagian pegawai sebelumnya telah mendapatkan pembinaan terkait aktivitas judi online.
Namun, pelanggaran yang kembali terjadi membuat tindakan yang lebih tegas di perlukan. Menurutnya, pegawai pemerintah harus mampu menjaga perilaku dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat.
Nilai deposit yang di temukan dalam pemeriksaan menjadi salah satu perhatian dalam kasus tersebut.
Menurut Amran, tindakan disiplin yang di berikan tidak berarti tanggung jawab pembinaan terhadap pegawai tersebut berhenti. Ia mengatakan, pimpinan tetap memiliki kewajiban untuk mengarahkan pegawai agar kembali menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.
“Saya sebagai Bapaknya mereka-mereka, saya harus bina ke jalan yang baik. Bina mereka supaya dia menjadi manusia yang baik, pelayan yang baik, pegawai teladan, ASN teladan. Jadi saya wajib membinanya,” tambah Amran.
Amran juga menegaskan bahwa pencopotan 13 pejabat tersebut tidak berkaitan dengan kasus korupsi. Sanksi yang di berikan merupakan konsekuensi atas keterlibatan dalam aktivitas judi online dan pelanggaran disiplin di lingkungan Kementan.
Untuk menjaga keberlangsungan pekerjaan kementerian, Inspektur Jenderal dan Sekretaris Jenderal Kementan di minta segera menyiapkan pengganti bagi pejabat yang di copot.
Langkah tersebut di perlukan agar perubahan di jajaran pejabat tidak menghambat tugas dan pelayanan kementerian.
Kementan juga memastikan pencopotan 13 pejabat tidak akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan.
Jumlah pegawai Kementan sendiri mencapai sekitar 52 ribu orang. Sehingga tugas dan fungsi kementerian tetap dapat berjalan dengan pengisian jabatan yang kosong.
Amran menempatkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab pimpinan dalam menjaga kedisiplinan sekaligus membina pegawai.
Proses penindakan di lakukan setelah laporan di terima. Kemudian di lanjutkan dengan verifikasi sebelum keputusan pencopotan permanen di tetapkan.
(Jingga Sonjaya/berbagai sumber)
 mengambil langkah tegas terhadap 13 pejabat eselon yang terbukti terlibat aktivitas judi online (judol).){kind=link}