JAKARTA, FOKUSJabar.id: Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah menargetkan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat di selesaikan dalam waktu dua bulan.
Menurutnya, selama proses pembenahan berlangsung, pemerintah memastikan tidak akan terburu-buru membuka atau mengaktifkan dapur MBG baru.
BACA JUGA:
Badan Gizi Nasional Ubah Jam Kerja Kepala Dapur
Zulkifli mengatakan, pembenahan di lakukan untuk memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar dan memiliki tata kelola yang baik.
“Kami melakukan perbaikan. Optimis dua bulan bisa menyelesaikan semua masalah,”kata Zulkifli Hasan di kutip kontan.co.id, Kamis (27/8/2026).
Dia menyebut, saat ini terdapat 27.845 SPPG yang telah di data. Namun, sebanyak 463 dapur MBG belum terdata dengan baik. Sehingga pemerintah akan melakukan pengecekan dan menindaklanjutinya.
Dari data tersebut, sebanyak 27.022 SPPG telah di pastikan keberadaannya. Pemerintah juga tengah menertibkan SPPG yang belum memenuhi ketentuan. Termasuk terkait pengajuan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Zulkifli menyebut terdapat 3.060 SPPG yang belum mengajukan SLHS. Selain itu, terdapat 1288 SPPG yang baru tidak memenuhi persyaratan.
Tak hanya persoalan standar sanitasi, pemerintah juga tengah membenahi tata kelola internal SPPG. Termasuk aturan mengenai hari kerja dan pembayaran.
Zulkifli mengatakan, aturan lama memungkinkan pembayaran tetap di berikan meski SPPG tidak beroperasi pada hari tertentu.
Ia menambahkan, pembenahan juga akan di lakukan terhadap tata kelola SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Meski begitu, pemerintah akan terlebih dahulu menyelesaikan aturan untuk SPPG yang sudah beroperasi sebelum menyusun aturan khusus untuk wilayah 3T.
Sejalan dengan itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono meminta agar pembukaan dapur MBG baru tidak di lakukan terburu-buru.
Menurut dia, pemerintah saat ini perlu memprioritaskan pembenahan lebih dari 27.000 SPPG yang sudah beroperasi.
“Intinya kami pada Agustus ini izinkan membereskan Rp27.000 lebih yang sudah beroperasional. Tata kelola, aturan dan peraturannya itu mesti benar dulu,” ujar Sudaryono.
BACA JUGA:
Harga Telur tak Wajar jadi Sorotan Badan Gizi Nasional
Sudaryono mengatakan, pemerintah tidak ingin pembukaan dapur baru justru menambah persoalan ketika tata kelola SPPG yang sudah berjalan belum sepenuhnya di benahi.
Dia mengatakan, pembenahan tersebut mencakup sejumlah aspek. Mulai dari tata kelola dan keuangan hingga koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Ia mengatakan, pemerintah menargetkan seluruh pembenahan tersebut dapat di finalisasi sebelum membuka atau mengaktifkan kembali dapur MBG di wilayah yang membutuhkan.
“Baru kalau semuanya sudah fix, baru kita akan keluarkan peraturan-peraturan baru untuk mengakomodir pembukaan atau aktivasi dapur-dapur di wilayah 3T,” jelas Sudaryono.
(Bambang Fouristian)
