INDRAMAYU,FOKUSJabar.id: Pagi hari pada 6 Mei 1936, sebuah kereta uap berhenti di Stasiun Haurgeulis, Indramayu. Seorang wanita bangsawan bernama Mevrouw B.C. de Jonge turun dari gerbong. Istri Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu, bersama Residen Cirebon van der Plas, langsung bergegas menuju lokasi pembangunan Waduk Cipancuh.
Surat kabar Het Algemeen Handelsblad zaman itu mencatat bahwa proyek raksasa ini merupakan werkverschaffing—sebuah program padat karya demi menyelamatkan masyarakat yang terhantam badai malaise (depresi ekonomi global). Di tengah kebangkrutan ekonomi dunia, pemerintah kolonial sengaja membangun Waduk Cipancuh untuk menyerap ribuan tenaga kerja sekaligus memperluas jaringan irigasi di tanah Jawa.
Baca Juga: Kepala BGN Larang SPPG Gunakan Bahan Pangan dan Energi Subsidi
Kedatangan Mevrouw de Jonge membawa misi besar. Pemerintah kolonial merancang waduk ini untuk mengairi sawah, membuka lapangan kerja baru, mendukung pembukaan lahan pertanian, dan menjaga pasokan pangan di tengah krisis yang mencekik.
Badai Malaise Memaksa Negara Turun Tangan
Krisis ekonomi global (Great Depression) yang bermula dari runtuhnya pasar saham Amerika Serikat pada 1929 menjalar cepat ke seluruh dunia. Hindia Belanda menjadi salah satu korban terparah karena ekonominya sangat bergantung pada ekspor komoditas seperti gula, kopi, teh, karet, dan tembakau.
Saat harga komoditas global anjlok, perusahaan perkebunan gulung tikar. Pendapatan pemerintah kolonial merosot tajam, dan lapangan kerja di pedesaan lenyap. Meski kondisi mulai membaik menjelang tahun 1936, pemulihan berjalan sangat lambat dan tekanan ekonomi di pedesaan masih sangat terasa.
Kondisi Indramayu bahkan jauh lebih mengenaskan. Selain hantaman malaise, wilayah selatan kabupaten ini masih mengandalkan sistem pertanian tadah hujan. Kekeringan yang datang bertubi-tubi membuat petani sering gagal panen. Sementara itu, peluang kerja di luar sektor pertanian terus menyusut akibat melemahnya bisnis perkebunan.
Krisis parah ini memaksa pemerintah kolonial mengubah strategi dan mengambil peran yang lebih aktif. Sejarawan Ilham Nur Utomo mencatat bahwa pemerintah akhirnya memperluas proyek pekerjaan umum demi menekan dampak krisis dan menyediakan lapangan penghidupan bagi rakyat.
Strategi Membendung Sungai Cipancuh
Pemerintah kolonial tidak asal-asalan dalam memilih proyek ini. Sebelumnya, kawasan utara jalur kereta api Cikampek–Cirebon sudah menikmati pasokan air melimpah dari Sungai Cipunegara melalui Bendung Salamdarma. Sebaliknya, wilayah selatan Haurgeulis masih gersang dan sepenuhnya bergantung pada air hujan. Kebutuhan air menjadi semakin darurat saat pemerintah mulai membuka permukiman baru di wilayah tersebut.
Kebutuhan air yang mendesak ini menjadi alasan utama pembangunan. Selain itu, pemerintah kolonial memanfaatkan momen ini untuk menampung ribuan penganggur, mencetak areal persawahan baru, dan menyukseskan program kolonisasi (transmigrasi) pertanian.
Residen Cirebon van der Plas menjadi otak di balik pembangunan Waduk Cipancuh dengan membendung aliran Sungai Cipancuh. Bendungan ini memiliki target untuk mengairi sekitar 6.500 bouw sawah. Pemerintah mengambil sebagian lahan dari tanah sitaan, lalu menyiapkannya bagi para kolonis yang siap membuka kawasan pertanian baru.
Proyek irigasi, pembukaan lahan, dan pemindahan penduduk ini berjalan beriringan dalam satu paket kebijakan tunggal untuk menjinakkan krisis ekonomi.
Unik! Buruh Menerima Upah Beras, Bukan Uang
Setiap hari, sekitar 5.000 orang memadati lokasi pembangunan Waduk Cipancuh untuk bekerja. Menariknya, mereka tidak menerima sekeping uang pun sebagai upah. Pemerintah kolonial membayar keringat mereka dengan beras melalui lembaga Rijstfonds (Dana Beras).
Hingga Mei 1936, proyek ini telah menggelontorkan sekitar 330 ton beras, atau setara dengan 143.000 hari kerja. Setiap kuli rata-rata membawa pulang tiga kati beras per hari, sementara pekerja dengan keahlian khusus mendapatkan jatah yang lebih besar.
Di tengah jatuhnya harga barang dan anjloknya daya beli, beras menjadi alat tukar yang jauh lebih berharga daripada uang. Bagi para buruh, sistem ini menjamin ketersediaan pangan keluarga mereka secara langsung di tengah masa sulit.
Pemerintah mengatur distribusi ini menggunakan sistem kupon. Para pekerja akan menerima kupon khusus, lalu menukarkannya dengan jatah beras di pos pembagian. Sistem ini sempat memicu kemunculan para spekulan yang membeli kupon atau beras buruh dengan harga tengkulak. Demi melindungi daya beli buruh, pemerintah segera turun tangan membeli kembali kupon-kupon tersebut agar nilainya tidak merosot.
Melalui proyek ini, pemerintah kolonial mengendalikan dua hal sekaligus: membuka lapangan kerja dan mengatur distribusi pangan masyarakat.
Kritik di Balik Megahnya Proyek Bendungan
Jika hanya melihat dari kacamata proyek fisik, pemerintah kolonial terkesan sukses besar. Ribuan orang mendapat pekerjaan, sawah-sawah baru mulai terbentuk, dan jaringan irigasi meluas. Waduk Cipancuh seolah menjadi dewa penyelamat yang sangat logis di tengah depresi ekonomi. Namun, arsip sejarah juga menyimpan sudut pandang lain yang bernada sumbang.
Dalam laporan Het Algemeen Handelsblad edisi Mei 1936, seorang petugas dari Algemeene Inspectiedienst (A.I.D.) menilai bahwa proyek infrastruktur dan bantuan pangan ini hanya mampu meredakan penderitaan rakyat untuk sementara waktu.
Ia menegaskan bahwa akar masalah yang sebenarnya adalah maraknya petani yang kehilangan kepemilikan tanah dan rendahnya nilai sewa lahan. Menurutnya, pemerintah seharusnya memprioritaskan perlindungan tanah rakyat dari penyitaan dan membenahi sistem agraria, bukan sekadar sibuk membangun saluran air.
Silang pendapat ini membuktikan adanya friksi di internal pemerintah kolonial. Sebagian pejabat mengambinghitamkan kekeringan dan minimnya irigasi sebagai biang keladi kemiskinan, sehingga mereka mendewakan bendungan sebagai solusi. Sementara sebagian pejabat lain melihat ketimpangan agraria sebagai masalah yang jauh lebih mendasar, yang tidak akan pernah selesai hanya dengan membangun beton dan bendungan.
Belajar Membaca Arsip Sejarah Secara Kritis
Masyarakat hari ini mengetahui detail kisah Waduk Cipancuh sebagian besar dari dokumen peninggalan pemerintah Belanda. Peneliti Nathan Sowry mengingatkan bahwa arsip kolonial cenderung menonjolkan sudut pandang penguasa, sedangkan jeritan dan pengalaman riil masyarakat terjajah sering kali terkubur dan tidak terdengar.
Oleh karena itu, arsip Waduk Cipancuh sejatinya memotret dua sisi mata uang: taktik pemerintah kolonial menjinakkan depresi ekonomi lewat proyek padat karya, serta kritik tajam yang menilai proyek fisik tersebut gagal menyentuh akar kemiskinan sistemik terstruktur.
Warisan Abadi dari Masa Krisis Global
Saat Mevrouw B.C. de Jonge angkat kaki meninggalkan Waduk Cipancuh pada Mei 1936, proyek bendungan tersebut sebenarnya belum sepenuhnya rampung. Namun bagi pemerintah kolonial, bendungan itu telah menuntaskan misi daruratnya: memberi napas buatan bagi ribuan perut yang kelaparan di tengah depresi ekonomi.
Hampir satu abad berlalu, Waduk Cipancuh masih kokoh berdiri dan terus mengairi hamparan sawah di Indramayu. Warisan yang tersisa bukan hanya bangunan fisiknya, melainkan juga sebuah perdebatan klasik yang belum usai hingga hari ini.
Sejak zaman penjajahan, para pemikir sudah mempertanyakan apakah pembangunan infrastruktur megah dan proyek padat karya benar-benar mampu menghapus kemiskinan, atau hanya sekadar menunda dampak krisis untuk sementara waktu tanpa pernah menyelesaikan konflik penguasaan lahan dan hak hidup rakyat kecil.
(Anthika Asmara)
