BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya resmi masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN). Kebijakan ini bertujuan membangun sistem transportasi publik terpadu sekaligus menggaet investasi baru ke Kota Bandung.
Farhan menilai penetapan status PSN tersebut akan memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah daerah di wilayah Bandung Raya.
Baca Juga: MPLS Pancawaluya 2026 Ditutup dengan Aksi Ekologi, Libatkan 343 Ribu Siswa se-Jabar
“Ini bagian dari sebuah upaya kita melakukan terobosan agar sistem angkutan umum di Bandung Raya terintegrasi. Masuk ke dalam program strategis nasional dan prioritas, sehingga kerjanya terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten di Bandung Raya, termasuk Sumedang,” ujar Farhan di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu (22/7/2026).
Ia memprediksi penyesuaian besar-besaran akan berlangsung selama dua tahun ke depan. Meski begitu, Farhan optimistis proyek ini membuka peluang bisnis baru, khususnya pada sektor penyediaan fasilitas parkir.
“Mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan dalam dua tahun ke depan. Akan ada beberapa perubahan yang luar biasa, tapi insyaallah ini akan memberi peluang kepada masuknya investor-investor baru, khususnya untuk pembangunan gedung parkir di sepanjang jalur BRT,” tuturnya.
Sterilisasi Koridor dan Skema Tarif Murah
Farhan menekankan pentingnya gedung parkir baru karena pemerintah akan melarang aktivitas parkir liar maupun pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang lintasan BRT.
“Sepanjang jalur BRT ini tidak boleh ada PKL, tidak boleh ada parkir, jadi semua dipindahkan,” tegas Farhan.
Mengenai subsidi operasional melalui Public Service Obligation (PSO), Pemkot Bandung sudah menyepakati komitmen tersebut sejak 2024. Farhan menganggap porsi kontribusi terbesar untuk Kota Bandung sangat wajar mengingat warganya akan menjadi pengguna terbanyak.
“Kalau PSO itu sudah jadi komitmen dari awal. Sejak 2024 program me-launching ini, Pemerintah Kota Bandung sudah siap. Menurut saya sih fair, karena memang pemanfaatan terbesarnya Kota Bandung,” jelasnya.
Pemkot Bandung telah mengalokasikan anggaran infrastruktur sejak 2026. Sementara untuk biaya perjalanan, Farhan sedang mengupayakan patokan harga sekitar Rp7.000 per penumpang, sehingga lebih murah dari ongkos angkot saat ini.
“Tarifnya belum tahu. Saya lagi berjuang supaya tarifnya Rp7.000 saja. Kalau angkot Bandung kan sekarang sudah Rp10.000,” pungkas Farhan.
(Yusuf Mugni)
 Bandung Raya resmi masuk dalam PSN){kind=link}