GARUT, FOKUSJabar.id: Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Infrastruktur Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra), Deden Sopian mengaku prihatin sekaligus menyayangkan mangkraknya proyek pembangunan gedung RSUD Limbangan.
Bagaimana tidak, proyek senilai Rp40 milar lebih itu di mulai tahun 2020 dan di targetkan rampung Tahun 2024.
BACA JUGA:
PM Gatra Pertanyakan Pembangunan RSUD Limbangan
Meski bangunan utamanya telah berdiri dengan desain yang megah, namun proyek tersebut terhenti pada tahap akhir. Alhasil, pembangunannya mangkrak.
Kondisi bangunan RSUD Limbangan tidak terawat. Rumput dan semak liar tumbuh di area sekitar bangunan serta akses masuk tidak terpelihara.
“Proyek tersebut belum rampung sesuai jadwal. Bangunannya tidak terawat. Sehingga dana besar itu belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Garut, Minggu (12/7/2026).
“Anggaran Rp40 milyar adalah hak rakyat. Sangat di sayangkan jika hasilnya hanya bangunan yang di biarkan rusak sebelum di manfaatkan,” Deden menambahkan.
Dia meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Garut membuka rincian penggunaan dana, alasan keterlambatan dan langkah nyata selanjutnya terkait pembangunan RSUD Limbangan.
Deden mendesak Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan untuk memastikan ada dan tidaknya penyimpangan dalam proyek RSUD Limbangan.
“Saya mendesak BPK turun langsung. Periksa anggarannya, periksa kontraknya. Jangan sampai uang rakyat puluhan milyar rupiah menjadi bangunan tak bermanfaat,” tegas Deden.
“Sayang sekali uang rakyat habis tapi manfaatnya tidak ada,” Dia menambahkan.
BACA JUGA:
Disperkim Garut Sosialisasi dan FGD Perubahan Perbup Pengelolaan PSU Perumahan
Dia berharap, Pemkab Garut segera menyelesaikan proyek pembangunan RSUD Limbangan. Dengan begitu, masyarakat Kecamatan Balubur Limbangan, Cibatu hingga Kersamanah tidak harus menempuh perjalanan puluhan kilometer demi mendapatkan penanganan medis.
Sebelumnya FOKUSJabar mengabarkan, Ketua Umum PM Gatra, Holil Aksan Umarzen menyebut, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai status proyek strategis tersebut.
Menurut Dia, masyarakat tidak hanya butuh penjelasan mengenai keterlambatan pembangunan. Namun juga jaminan bahwa bangunan tersebut benar-benar aman sebelum di gunakan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan.
“RSUD adalah bangunan dengan tingkat risiko tinggi karena akan di gunakan untuk melayani masyarakat. Keselamatan pasien, tenaga kesehatan dan seluruh pengguna harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai rumah sakit di operasikan tanpa kepastian mengenai kelayakan struktur bangunannya,” ungkap Holil.
(Bambang Fouristian)
, Deden Sopian mengaku prihatin sekaligus){kind=link}